Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD kota Bukittinggi Menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bukittinggi, Senin, (03/11)
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan APBD. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, serta memperhatikan target kinerja makro dan program daerah, selaras dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 pada 8 September 2025. Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan APBD dan dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Menurut Beny, proses pembahasan telah selesai dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi serta Paripurna Internal pada 31 Oktober 2025.
Sementara itu, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2026 disepakati sebesar Rp 558,4 miliar. Pendapatan itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 161,8 miliyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 396,6 miliyar. Hal itu disampaikan Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma.
Ia menjelaskan, untuk Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 734 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 669,9 miliar, Belanja Modal Rp 59,6 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026, dianggarkan sebesar Rp 3,50 miliar. (Sandra).
.