Rapat Paripurna Dewan Tetapkan Ranperda Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren Menjadi Prakarsa DPRD Sumbar

Padang,Lintas Media News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Penetapan Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren di tetapkan sebagai Ranperda usul prakarsa DPRD Sumbar di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .Senin (26/5/2025).

Saat memimpin Rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra didampingi wakil ketua Nanda Satria mengatakan. Pe­nyelenggaraan pesantren merupakan salah satu ben­tuk pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akh­lak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka terlaksananya pendidikan pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan rekognisi dan afirmasi berdasarkan tradisi dan ke­khasan pesantren dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal di daerah.Kata Iqra.

Menurut Iqra,tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah.

“Perlu adanya pengaturan yang rigid dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang fasilitasi dan  penyelenggaraan pesantren,” ucapnya.

Dalam rapat paripurna tersebut Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat juga  menyampaikan laporan hasil kajiannya. Rekomendasinya, Ran­perda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren sudah meme­nuhi syarat baik dari segi landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis  untuk ditetapkan menjadi Ranperda Usul prakarsa DPRD.

Begitu juga para ketua atau Juru Bicara Fraksi Juga memberikan pandangan, masukan, saran dan pertimbangan terhadap usul prakarsa Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren ini .

Semua Fraksi telah me­nyampaikan pendapat dan secara prinsip dapat me­nyetujui usul prakarsa  Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan pada proses pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ran­perda yang diatur da­lam Peraturan Tata Tertib. (St)