Solok. Lintasmedianews.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi Wisata Kawasan Danau Kembar sebagai Kawasan Wisata Unggulan Tahun 2023 sampai dengan 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar Padang, Selasa (31/12/2024).
LHP tersebut diterima langsung oleh Sekretarsi Daerah Medison bersama Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, yang diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra. Tampak mendampingi kegiatan, Inspektur Daerah Dery Akmal, Sekretaris DPRD Zaitul Ikhlas, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Armen AP, MM beserta jajaran Kabid dan staf.
Pada waktu yang sama terdapat 11 entitas yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, 10 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan belanja daerah.
Sudarminto Eko Putra menyampaikan selamat dan apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan. Untuk Kabupaten Solok, pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengembangkan destinasi Pariwisata Kawasan Danau kembar sebagai kawasan wisata unggulan.
"LHP ini adalah output dari proses pemeriksaan yang kita lakukan dengan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selamat bagi kabupaten/kota yang hari ini menerimanya," ucap Sudarminto.
Sekretaris Daerah Medison, menyampaikan apresiasinya kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selama ini, “Dengan adanya pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, saran/rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti, sehingga upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata Kawasan Danau Kembar sebagai kawasan wisata unggulan, dapat menjadi efektif sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah,” pungkas Sekda.(Karta)