50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Perhutanan Sosial Bakal Punya Payung Hukum,Pembahas Ranperdanya Capai 80 Persen






JAKARTA,Lintas Media News
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin mengatakan,tidak lama lagi Perhutanan Sosial akan punya payung hukum karena,pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perhutanan Sosial tersebut telah mencapai 80 persen untuk bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai tim pembahas,Komisi II telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kamis (15/6).

Dalam konsultasi ke dua kementerian tersebut terungkap, progres pembahasan Ranperda Perhutanan Sosial mencapai 80 persen.Kata Mochklasin saat di wawancarai.Jumat (16/6/2023).

Mochklasin menjelaskan,tim pembahas menerima sejumlah masukan untuk penyempurnaan ranperda tersebut, yaitu hanya dua pengelolaan hutan yang bisa diambil kewenangan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) hutan nagari dan kemasyarakatan.
"Untuk tiga lagi yaitu hutan kemitraan, tanaman rakyat dan adat, tidak bisa menjadi kewenangan Pemprov karena masih berkaitan dengan pemerintah pusat. Hutan adat itu milik masyarakat yang kewenangannya ada di kabupaten/kota," terangnya.

Menurut Mochklasin,memang dua itu yang ideal menjadi kewenangan provinsi, jadi arahnya bagaimana pasca perizinan pengelolaan keluar akan terkoneksi dengan OPD-OPD lain, tidak hanya satu dinas saja (Dinas Kehutanan). Jadi masuk disitu bagaimana sistem permodalan, hasil nya nanti, pengelolaan hingga teknologi yang digunakan tentu harus ada kolaborasi.

" Jadi ini tidak perihal akses saja namun juga pemanfaatan, jadi selama ini masyarakat tidak bisa diberikan akses pengelolaan hutan sekarang sudah bisa, sehingga perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Mochklasin berharap, dengan adanya Perda Perhutanan Sosial, bisa menciptakan sumber ekonomi baru yang memiliki dampak terhadap pembangunan daerah. Jadi secara keseluruhan Ranperda ini bisa dibahas secara komprehensif dan lengkap.

Sementara itu Ketua tim Pembahas Ranperda Perhutanan Sosial Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, dalam pertemuan itu Komisi II DPRD Sumbar menggali lebih dalam topoksi pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kewenangan perhutanan sosial, sehingga penerapannya tidak mengalami kekeliruan.

Secara garis besar Arkadius menjelaskan,Ranperda Perhutanan Sosial akan membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan hutan lestari. Apalagi mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitsr 54,4 persen dari luas provinsi ini. Selain itu, sebanyak lebih dari 900 nagari di Sumbar berada di kawasan hutan.

Kawasan hutan ini terdiri dari fungsi kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi. 

Arkadius menjelaskan, ranperda ini diharapkan bisa mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial. 

"Dengan begitu pengelolaan hutan kedepannya dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya," paparnya. (st/rel)






 
Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.