Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Sahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022 pada rapat paripurna dewan di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Jumat (30/9/2022).

Rapat paripurna  yang di pimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi di dampingi wakil ketua Irsyad Syafar dan Suwirpen Suwib, dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah dan undangan lainnya.

Supardi mengatakan.Penyusunan APBD Perubahan provinsi Sumatera Barat tahun 2022 saat ini dalam kondisi inflasi tinggi, mencapai 7,7% dan berada pada rangking 2 tertinggi nasional.

Mengacu pada ketentuan pasal 167 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, dan sesuai PMK nomor 134/PMK.07/2022, perubahan APBD tidak hanya mengakomodasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD tahun 2022, juga mengatasi dampak inflasi daerah.

"Fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangannya, juga sudah memberikan tanggapan dan pandangan setrategi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, yang ditampung dalam APBD 2022 dan perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan OPD terkait," tambah Supardi.

Ketua DPRD Sumbar juga mengatakan, sampai akhir Agustus 2022 masih cukup banyak realisasi belanja OPD  di bawah 40%, ini menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, akibatnya banyaknya Rasionalisasi kegiatan, ini juga akan berdampak pada pencapaian target pembangunan daerah sesuai RJPMD dan RKD.

"Pemerintah daerah dan OPD  terkait hendknya focus dalam penangan dampak inflasi, jika tidak maka akan meningkatkannya lagi inflasi daerah Sumatera Barat, dan kami ingatkan agar berkordinasi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat," Imbaunya lagi.

Itu hanya sebagian besar pointer yang harus diperhatikan pemerintah provinsi dan OPD, karena hasil semua pembahasan telah disampaikan secara utuh kepada semua pihak terkait.

Usai pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019, Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 paling lambat 3 hari setelah disepakati disampaikan pada Mendagri, untuk dilakukan evaluasi.

"Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi batas waktu menyampaikan pada Mendagri, agar proses evaluasi RAPBD 2022 dapat segera dilakukan, dan semakin cepat direalisasikan," tutup Supardi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis selaku sekretaris Badan Anggaran (BANGGAR) dalam laporannya menyampaikan.Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun 2022 terjadi har-hal yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan dilakukannya

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun.

Raflis menjelaskan.Dari berbagar tahapan pembahasan yang. telah diatur,maka secara umum  Perubahan APBD Provins!

Sumatera Barat Tahun-Anggaran 2022 disepakati sebesar.

Rp.6,611 Triliun nalk sebesar Rp387,481 lebih atau 6,23% dani Total APBD Tahun 2022 awal sebesar

Rp.6,224 Trillun yang terdiri dari: Target Pendapatan

Daerah sebesar Rp.6,128 Trillun naik sebesar

Rp.203,801 Milyar lebih atau 3,44% dari Pendapatan.

Sekwan Raflis juga membacakan konsep kesepakatan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan nomor Nomor 120/2022.(St)

Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Kampung Lapai, Jumat (30/9/2022) resmi diserahterimakan dari Zola Yos Deki kepada ketua yang baru, Vira Wahyudi Edwar. Semasa kepemimpinan Zola,  sukses mengantarkan PKK Kampung Lapai jadi juara tingkat provinsi Sumbar.

Lurah Kampung Lapai, Wahyudi Edwar dalam sambutannya pada acara yang dihadiri Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, mengapresiasi Ketua TP-PKK yang lama, Zola Yos Deki yang sukses mengangkat nama baik TP-PKK Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo dan Kota Padang.

"Saya sangat berterima kasih kepada ketua-ketua RT dan RW serta semua pihak yang sangat mendukung program kelurahan, terkhusus kepada Ketua LPM, Pak Sonny Affandi yang tidak saja mendukung penuh secara moril tapi juga materil sehingga program-program kelurahan dapat berjalan dengan baik,," ungkap Wahyudi yang baru beberapa bulan lalu menjabat Kepala Kelurahan Kampung Lapai menggantikan Yos Deki yang lebih 3 tahun menjadi Lurah Kampung Lapai. 

Dalam hantaran katanya, Zola Yos Deki mengakui baru mengenal PKK sejak diamanahkan menjadi Ketua TP-PKK Kelurahan Kampung Lapai. Namun, berkat dukungan penuh dari Ketua-ketua PKK tingkat RT dan RW, ditambah pembinaan dari TP-PKK kecamatan, sehingga program-program PKK Kelurahan Kampung Lapai dapat berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, dukungan semua pihak sehingga program Dasa Wisma dapat berjalan dan berkembang dengan baik di 109 Dasa Wisma yang ada di Kelurahan Kampung Lapai. Semoga ke depan, PKK RT dan RW terus memperbanyak dan mengaktifkan dasa wisma untuk membantu program pemerintah, tetunya juga untuk kepentingan keluarga," ujar Zola.

Tak lupa Zola menyampaikan terima kasih tak terhingga pada Ketua LPM Kampung Lapai, yang suportnya sangat berarti bagi perkembangan TP-PKK Kampung Lapai. 

"TP-PKK Kecamatan sangat berperan melakukan pembinaan pada kami, sehingga TP-PKK Kampung Lapai bisa tampil Juara Pertama di lomba tingkat provinsi," ucap Zola sembari menyampaikan maafnya jika selama menjabat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya.

Sebagai Ketua yang baru menjabat, Vira Wahyudi sangat berharap dukungan semua anggota dan TP-PKK kecamatan demi kemajuan TP-PKK Kampung Lapai. Karena itu, kekompakan dan kerjasama tim sangat diperlukan.

"Melihat prestasi yang telah diraih TP-PKK Kampung Lapai selama ini, tentunya menjadi tantangan berat bagi kami. Karena itu, arahan dan dukungan dari Buk Zola, TP-PKK Kecamatan serta Ketua LPM sangat kami harapkan, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Apalagi dalam menghadapi Lomba TP-PKK tingkat provinsi 2023 ini," ucap Vira.

Sekretaris TP-PKK Kecamatan Nanggalo, Kenny juga mengapresiasi TP-PKK Kelurahan Kampung Lapai yang tak hanya mengharumkan nama kecamatan tapi Kota Padang di tingkat Provinsi Sumbar.

"Dalam lomba TP-PKK tingkat provinsi pada 2023, maka TP-PKK akan mengikuti 2 cabang lomba sekaligus. Saya akui, selama ini, ketika saya merekap laporan TP-PKK Kelurahan, maka laporan TP-PKK Kampung Lapai selalu paling baik," ungkap Kenny.

Kenny mengatakan bahwa TP-PKK Kecamatan Nanggalo siap membantu TP-PKK Kampung Lapai dalam menghadapi Lomba tingkat provinsi nantinya. (rls)

Lintasmedianews.com,

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang menunda penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

“Alhamdulillah, berarti masukan-masukan yang kita berikan dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah kementerian dan lembaga diterima dengan baik”, ujar Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat itu, ketika dihubungi, Jum’at (30/09/2022)

Ia mengatakan, Apkasi sebelumnya sudah melakukan komunikasi intens dengan sejumlah kementerian dan lembaga, baik melalui audiensi maupun rapat-rapat koordinasi, untuk mencari jalan keluar permasalahan penghapusan tenaga honorer.

“Salah satu usul yang mengemuka dari Apkasi memang tunda dahulu penghapusan (tenaga honorer) ini sampai pemerintah daerah benar-benar siap untuk melaksanakannya”, terangnya.

Lebih lanjut diterangkan Sutan Riska, pada dasarnya Apkasi siap menerima apapun keputusan pemerintah pusat, akan tetapi karena ada sejumlah kendala yang ditemui Pemda, dan bahkan kementerian dan lembaga terkait, Sutan Riska meminta kebijakan itu dimatangkan dahulu beberapa tahun ke depan.

“Dari yang kami dengar, Badan Kepegawaian Nagara butuh waktu sampai empat tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu kami berikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan solutif dalam rentang waktu itu”, jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Menurutnya, butuh waktu yang cukup untuk mencari solusi penyelesaian masalah tegana honorer ini.

Untuk itu, BKN akan mengusulkan revisi atau penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khusus untuk tenggat waktu sampai 28 November 2023, menjadi 3-4 tahun ke depan.(elda)

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH.MM Kukuhkan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Bayur Kota Padang Masa Bakti 2022 - 2027 pada Kamis 29/9/2022.

Dalam sambutannya Irwan Basir mengatakan Koperasi adalah suatu wadah yang didirikan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi Koperasi itu adalah organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan dari, oleh dan untuk anggota. 

"Kita tahu, koperasi adalah wadah tempat berhimpunnya orang-orang yang punya tujuan sama dan mendirikan wadah ini secara bersama-sama pula untuk kepentingan bersama. Jadi tujuan koperasi itu Koperasi itu adalah  untuk mensejahterakan anggota. dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Tidak ada tujuan lain," ucap Irwan Basir.

Selanjutnya, Irwan Basir juga mengatakan, jauhkan organisasi koperasi ini dari kepentingan politik atau golongan yang  sifatnya sesaat. Jangan membawa koperasi ke ranah itu. Di sini tidak ada kepentingan pribadi atau golongan. Koperasi adalah milik semua anggota untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama dengan seluruh anggota.

" Perlu saya tegaskan jangan sekali-kali organisasi ke ranah untuk kepentingan politik yang sifatnya sesaat. Di koperasi tidak mengenal kepentingan politik atau pribadi, yang ada adalah kepentingan bersama untuk kesejahteraan seluruh anggota," tegas Ketua Dekopinda ini lagi.

Di samping itu, kepada pengurus yang dikukuhkan, Irwan Basir berpesan, agar merangkul kembali seluruh anggota walau pada saat pemilihan agak berseberangan. Dalam negara demokrasi perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan bukan dijadikan perpecahan serta utamakan kekompakkan. Jalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintahan atau instansi yang terkait agar koperasi bisa maju dan tujuan untuk mensejahterakan anggota akan tercapai.

"Untuk pengurus yang telah menerima amanah, saya berpesan agar merangkul kembali seluruh anggota walau pada saat pemilihan agak berseberangan. Dalam negara demokrasi perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan jangan dijadikan perpecahan karena yang utamakan adalah kekompakkan. Jalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintahan atau instansi yang terkait agar koperasi bisa maju dan tujuan untuk mensejahterakan anggota bisa tercapai," pesan Datuk Irwan Basir yang juga ketua DPD LPM Kota Padang ini.

Pengurus Koperasi Koperbam yang baru untuk periode  2022 - 2027 diketuai oleh Bapak Chandra setelah melalui pemilihan dan diamanahkan oleh anggota untuk menahkodai Koperbam Teluk Bayur lima tahun kedepannya. (rls)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, berhasil menangkap pelaku yang memproduksi pupuk jenis NPK yang tidak sesuai dengan labelnya.

Pelaku yang ditangkap tersebut berinisial ABR (55), selaku direktur CV. ATM. Dari penangkapan pelaku, ABR mengakui sengaja mengurangi bahan baku dari pupuk NPK demi mendapatkan keuntungan.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian Polda Sumbar memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para petani agar berhati-hati dalam membeli pupuk untuk pertaniannya. 

Kabid Humas Polda Sumbar KombeDwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, dengan harga pupuk yang cukup tinggi, sehingga berpeluang terjadinya kejahatan produksi pupuk, karena pupuk sangat di butuhkan petani.

"Kami imbau kepada masyarakat (petani), terkait dengan pengungkapan kasus ini agar masyarakat waspada. Setiap pupuk yang akan di beli jangan tergiur dengan harga pupuk yang murah," katanya saat menggelar konferensi pers di Polda Sumbar, Kamis (29/9).

Untuk menghindari kejahatan produksi pupuk ini, Kombes Pol Dwi mengajak petani untuk dapat meneliti pupuk yang akan di beli di pasaran. 

"Tanyakan kepada pihak berwenang atau pemerintah, bagaimana ciri-ciri pupuk yang baik," imbaunya.(*)

 PT. Semen Padang menggelar Semen Padang Sharing On Journalism (SParing) di  Padang, Kamis (29/9/2022), dengan menghadirkan para Pemimpin Redaksi media cetak, elektronik, dan online di Sumbar. SParing kali ini mendatangkan Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono sebagai narasumber.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih  atas kerja sama dan hubungan baik media dengan PT. Semen Padang selama ini.

Media, kata Oktoweri, telah berkontribusi membentuk  citra yang baik dengan pemberitaan-pemberitaan positif PT Semen Padang.  "Melalui rekan-rekan media, reputasi perusahaan terbangun dukungan dan jaringan bagi perusahaan juga terbangun," katanya.

Oktoweri melanjutkan, SParing digelar dalam rangka menjaga kedekatan dan hubungan baik.

"PT Semen Padang menyelenggarakan pertemuan rutin salah satunya kegiatan workshop ini atau Sparing on Journalism ke- 2," ujarnya pada acara yang juga dihadiri Komisaris PT Semen Padang, Khairul Jasmi.

Ia menyebutkan, SParing ini merupakan kegiatan rutin diselenggarakan. Tujuan dari SParing ini adalah bagaimana pengelolaan dan pengembangan media online, agar  rekan-rekan media dapat memperkuat sisi digital media online maupun media sosial.

"Ini merupakan salah satu kontribusi Semen Padang dalam membantu pengembangan bisnis media dan memberikan insight terkait ekosistem digital yang dapat memperkuat bisnis media dalam konteks kekinian,."kata Oktoweri. 

" Selamat mengikuti Workshop semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan semoga kerjasama antara Semen Padang  dan rekan-rekan media tetap terjalin dengan baik,"ujarnya.

Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, membangun reputasi di era digital saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. 

Betapa tidak, arus informasi tersaji dengan cepat. Orang-orang bisa mendapatkan berita terkini tanpa harus menyalakan layar televisi. 

Hanya dengan mengakses media sosial melalui gadget masing-masing berita aktual dapat diakses dengan 

cepat.

"Satu-satunya cara untuk mempertahankan bisnis berita hari ini  adalah dengan memperkuat sisi digital. Yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber kita," ujarnya.

Narasumber SParing Pemred Suara.com Suwarjono mengatakan, begitu banyak tantangan media di era sekarang ini.

Jika sebelumnya, tantangan hanya sebatas media konvensional dengan media kekinian, sekarang beralih dari disrupsi media ditambah pandemi Covid-19 yang membuat lompatan perubahan perilaku pembaca, teknologi, produksi dan bisnis.

Media konvensional dapat menguasai hulu sampai hilir, memproduksi konten sendiri, mendominasi ruang publik, mendistribusikan konten sendiri dengan bisnis model iklan ditambah langganan.

Sementara di media kekinian, hulu sampai hilir itu berubah total, hulu banyak pemain seperti konten kreator, influencer, YouTubers, dan homeless media.

Kemudian, distribusi dan hilir dikuasai platform dengan digital platform yang menguasai ruang publik. Tentu bisnis model berubah lagi.

Di era disrupsi media ditambah disebabkan pandemi Covid-19, sekarang ini yang tantangan yang dihadapi itu konten kreator, user generated conten, fenomena influencer, key opinion leader (KOL), platform algoritma, agregator publisher, platform versus publisher dan homeless media.

Ditambah lagi tantangannya trafik naik pendapatan turun, iklan turun, offline activity, pengakses media online naik, model bisnis berubah, hybrid activity.

"Lawan kita bukan sesama media, platform, ekosistem google dan sebagainya," katanya.

Pemred Harian Padang Ekspres Romi Delfiano mengatakan, kegiatan seperti SParing ini sangat penting dilakukan, dan seharusnya dilakukan secara berkala.

"Selaku pemimpin redaksi Harian Padang Ekspres, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mungkin ini kemitraan yang sangat strategis sekali tidak hanya membahas sebatas komersial saja tetapi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia wartawan setiap media," katanya.

Senada dengan Romi Delfiano, CEO Langgam.id Andri El Faruqi mengatakan, workshop SParing yang diadakan ini perlu dilakukan.

"Karena materi yang disampaikan narasumber sangat perlu diketahui media di Sumbar, baik itu tantangan yang dihadapi saat ini maupun kedepannya. Selain itu bagaimana membangun dan mengembangkan media online," ujarnya.(rls)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Dharmasraya menjadi yang di tertinggi se-kabupaten di Sumatera berdasarkan data yang dihimpun hingga 15 September 2022.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya mencatat realisasi KIA mencapai 62,4 persen atau 43.482 dari 70.282 wajib KIA. Angka tersebut sekaligus melampaui target yang ditetapkan nasional sebanyak 40 persen. 

"Alhamdulilah dari 13 kabupaten, Dharmasraya masih paling tinggi dalam capaian penerbitan KIA. Tentu ini tidak terlepas dari kerjasama petugas dan pihak lainnya," ungkap Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Abdi Amri, di ruang kerjanya, Rabu (28/9/2022). 

Abdi amri menyebutkan, upaya percepatan penerbitan KIA yang dilakukan sekaligus mendukung Dharmasraya menjadi Kabupaten layak anak. 

Sebagaimana diketahui, Pemkab Dharmasraya saat ini melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan daerah itu sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), baik secara regulasi, kelembagaan, maupun dukungan sarana dan prasarana.

Dalam mencapai indikator tentunya diperlukan waktu dan kerja sama pemerintah daerah bersama OPD terkait, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan media. 

"Kita mendukung bagaimana anak-anaka Dharmasraya terpenuhi hak administrasinya, baik itu KIA maupun Akte. Untuk Akte realisasi kita juga sudah tinggi mencapai 98,6 persen atau 73.607 dari 75.135 wajib akte hingga 15 September 2022," ungkapnya. 

Menurut dia tingginya capaian KIA di Dharmasraya tidak terlepas dari program yang dilaksanakan, seperti jemput bola ke sekolah, pelayan di tempat keramaian, hingga menjalin kerjasama dengan pemerintah nagari.  

Ia menyebutkan program jemput bola sekaligus dilakukan sebagai antisipasi peningkatan pengurusan KIA jelang tahun ajaran baru. 

"Pengalaman tahun sebelumnya pengurusan KIA meningkat saat tahun ajaran baru, karena KIA sudah menjadi persyaratan administrasi untuk mendaftar sekolah. Sehingga inilah yang kita antisipasi," katanya.

Bentuk fisik KIA seperti Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), namun tanpa perekaman data lalu dibagi menjadi dua jenis. Bagi anak 0 sampai lima tahun kartu tidak dilengkapi foto kemudian bagi anak lima sampai 17 tahun kurang satu hari kartu dilengkapi foto.

Syarat untuk membuat KIA anak 5-17 tahun adalah memiliki akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan melampirkan foto. Sedangkan untuk anak 0-5 tahun tidak menyertakan.(elda)

 Sekwan Sumbar H. Raflis dan Wapres Jusuf Kalla

Memeriahkan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke -77, sidang Paripurna DPRD  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) digelar pada hari Sabtu (1/10), rencana akan dihadiri  Wakil Presiden (Wapres) Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 HM. Jusuf Kalla.

Selain paripurna Istimewa, juga akan  menggelar kuliner rakyat, dimana menyajikan berbagai makanan khas Ranah Minang, dengan tatanan sederhana.

Sekaitan dengan penyelenggaran paripurna hari jadi Sumatera Barat tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis, SH,MM sudah menyiapkan secara matang semuanya, sehingga paripurna perdana ini setelah Peda Hari Jadi disahkan bisa berjalan lancar.

Hari jadi Sumatera Barat ke-77 selain akan dihadiri Jusuf Kalla juga akan dihadiri peneliti Asvi Warman, dengan rombongan lainnya.

“Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 sidang paripurna istimewa tanggal 1 Oktober 2022, itu merupakan agenda wajib dalam rangka Hari Jadi Sumbar, pada peringatan ke-77 ini, Ketua DPRD Provinsi sumbar pak Supardi mengundang tokoh nasional yang juga urang sumando awak pak DR. (H.C) Drs. H.M. Jusuf Kalla dan Prof. Dr. Asvi Warman adam peneliti senior Badan riset nasional (BRIN), kita juga mengelar kuliner rakyat di pelataran gedung untuk undangan serta masyarakat umum,” ujar Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, Jumat (30/9/2022).

Raflis meminta pada semua staf serta jajaran, Paripurna perdana hari jadi Sumatera Barat ini harus memiliki makna dan terselenggara dengan baik, sehingga harus dipersiapkan dengan matang.

"Kita sudah persiapkan sebaik mungkin, agar paripurna istimewa perdana hari jadi Sumatera Barat ini menjadi catatan dalam hati untuk selamanya, artinya DPRD Sumatera Barat pada 1 Oktober 2022 mengetukkan palu pertamanya merayakan hari jadi yang sudah dikaji begitu mendalam," tambah Raflis.

Menurut Raflis,selain Jusuf Kalla dan rombongan dari Jakarta, untuk di Sumatera Barat juga diundang Forkompimda anggota DPRD RI, tokoh masyarakat, bupati dan walikota, mantan gubernur serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se- Sumatera Barat.(***)

Polda Sumbar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penangkapan terhadap satu orang  pria dewasa atas dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa pupuk jenis NPK merek Nt. PHOSKA yang diproduksi oleh CV. ATM GRESIK-INDONESIA.

Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan yang didampingi oleh Dirkrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Adip Rojikan dan Kasubbid 1 Kompol Harianto mengatakan,  jajaran Ditreskrimsus berhasil menemukan pupuk jenis NPK Jenis Nt.PHOSKA yang tidak sesuai dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang di tiga tempat diwilayah Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Untuk tempat pertama,  Ditreskrimsus Polda Sumbar berhasil menemukan kios pupuk TMS yang beralamat di Pasar Gadang Kenagarian Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal , Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa 21 Juni 20220 yang lalu," katanya.

Kemudian untuk tempat kedua, ditemukan kembali pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 yang bertempat di gudang PT. STM yang beralamat di Jalan Lingkar Lintas Pintu Angin, Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dan tempat yang ketiga yaitu di sebuah gudang yang beralamat di Jorong Pasar, Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok.

Dari pengakuan tersangka ABR Alias CM (55) pekerjaan  Direktur CV.ATM, Alamat  Jalan Nangka RT.001 RW.006 Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu Gresik Jawa Timur ini mengakui bahwa sengaja mengurangi bahan baku N (NITROGEN), P2O5 (FOSFAT), K2O (KALIUM) untuk mendapatkan keuntungan.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar  Kombes Pol Adip Rojikan menjelaskan kronologis dari pengungkapan kasus tersebut, bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 didapatkan Informasi bahwa adanya perdagangan barang yang tidak sesuai dengan  janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang berupa Pupuk NPK merek Nt. PHOSKA yang diproduksi oleh CV. ATM GRESIK - INDONESIA. Kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan produk pupuk NPK merek Nt. PHOSKA pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 yang bertempat di kios pupuk TMS beralamat di Pasar Gadang, Kenagarian Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.

Lanjutnya, pada Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kembali ditemukan pupuk tersebut di gudang PT. STM yang beralamat di Jalan Lingkar Lintas Pintu Angin, Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dan juga ditemukan di sebuah gudang yang beralamat di Jorong Pasar, Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV,  Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok.

Pada label pupuk NPK merek Nt. PHOSKA yang diproduksi oleh CV. ATM GRESIK - INDONESIA tersebut tertulis nilai kandungan dari NITROGEN + 15%, FOSFAT + 15% dan KALIUM + 15%, kemudian dilakukan uji sampel secara laboratoris di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI/BARISTAND) di Medan dan berdasarkan hasil uji labor ditemukan bahwa nilai kandungan kandungan Nitrogen 0,13%, fosfor total (Sebagai P205) 0.14% dan Kalium (K2O) 0,13%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka benar bahwasanya pupuk NPK merek Nt. PHOSKA yang diproduksi oleh CV. ATM GRESIK – INDONESIA dengan Direktur ABR Alias CM dan juga tersangka mengakui sengaja mengurangi bahan baku N (NITROGEN), P2O5 (FOSFAT), K2O (KALIUM) untuk mendapatkan keuntungan, jika pupuk tersebut diproduksi sesuai dengan label yang tercantum pada kemasan maka biaya produksi memakan biaya lebih tinggi.

Kombes Pol Adip Rojikan menambahkan, Pupuk tersebut di distribusikan dan atau diperdagangkan ke Provinsi Sumatera Barat sejak awal tahun 2021 dan dalam setiap bulannya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) ton dengan harga jual Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung dengan ukuran 50 KG.

"Akibat dari perbuatan tersangka dapat merugikan petani dan mengakibatkan hasil produksi perkebunan tidak maksimal," ujarnya.

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Dirreskrimsus Polda Sumbar berhasil menyita barang bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa hasil labor dari Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI/BARISTAND) di Medan Nomor : 0897/BSKJI/BARITAND-MEDAN/MS-P/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

2.+ 13 (tiga belas) Ton (260 karung ukuran 50 kg) produk Pupuk merek Nt. PHOSKHA yang di produksi oleh CV. ATM GRESIK.

3.1 (satu) lembar catatan penjualan Pupuk merek Nt. PHOSKHA yang di produksi oleh CV. ATM GRESIK.

4.+ 0.5 (nol koma lima) Ton (10 karung ukuran 50 Kg)  produk Pupuk merek Nt. PHOSKHA yang di produksi oleh CV. ATM GRESIK.

5.4 (empat) bundel faktur penjualan PT. STM yang berisikan catatan penjualan Pupuk PHOSKHA yang di produksi oleh CV. ATM Gresik.

6.1 (satu) lembar rekap stok pupuk tertanggal 9 agustus 2022.

7.10 (sepuluh) rangkap faktur penjualan pupuk Phoska PT. STM.

8.1 (satu) rangkap surat jalan CV. ATM tertanggal 29 Juli 2022.

9.1 (satu) buah buku catatan pupuk masuk.

10.1 (satu) buah buku catatan barang masuk dan stok akhir pupuk merek PHOSKHA yang di produksi oleh CV. ATM Gresik.

11.10  (Sepuluh) karung pupuk NPK merek Nt. PHOSKA yang di produksi oleh CV. ATM GRESIK-INDONESIA.

12.1 (Satu) lembar surat jalan atau faktur pembelian pupuk NPK merek Nt. PHOSKA yang di produksi oleh CV. ATM GRESIK-INDONESIA dari kios TMS kepada PT. STM.

13.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan komanditer CV. ATM No. 7 tanggal dua puluh delapan September dua ribu Sembilan (28-9-2009).

14.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar CV. ATM No. 2 tanggal dua puluh satu April dua ribu enam belas 2016 (21-4-2016).

15.1 (satu) lembar foto copy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 Nama Perusahaan CV. ATM tanggal 18 September 2018.

16.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan CV. ATM Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186,  tanggal 18 September 2018.

17.1 (satu) lembar foto copy legaliser Izin Lokasi CV. ATM Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186,  tanggal 18 September 2018.

18.1 (satu) rangkap foto copy legaliser Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108961186 CV. ATM, tanggal 23 Agustus 2022.

19.1 (satu) rangkap foto copy legaliser Akta Perusahaan Anggaran Dasar CV. ATM No. 2, tanggal Sembilan  Agustus dua ribu dua puluh dua (9-8-2022.

20.2 (dua) buah buku catatan pupuk keluar  CV. ATM.

21.4 (empat) lembar surat jalan CV. ATM kepada Bpk. EP  Alamat Solok.

22.Buku tabungan BRI Simpedes a.n ABR Alias CM dengan No. Rek 3185-01-008795-53-5.

23.Uang tunai sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari saksi atas nama YNS kepada tersangka atas nama ABR Alias CM pada tanggal 11 Agustus 2022 terhadap pembelian pupuk merek Nt.PHOSKA sebanyak 11 (sebelas) Ton.

"Terhadap tersangka dapat dipersangkakan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),"pungkasnya.(*)

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kenderaan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar kembali menggelar razia kendaraan yang menunggak pajak di jalan Padang-Indarung, Kamis (29/9/2022). Puluhan kendaraan terjaring dalam razia tersebut.

Razia tersebut kerjasama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, Jasa Raharja, POM Angkatan Darat dan Bank Nagari.

“Razia kita lakukan sehubungan adanya kebijakan Pemprov Sumbar yang mempermudah dan keringanan membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kebijakan ini masyarakat dapat mengetahui adanya kemudahan tersebut. Makanya kita lakukan razia gabungan,”sebut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar, Dra. Nova Linda.

Dikatakannya, agar memudahkan masyarakat yang terjaring razia Bapenda Sumbar juga menyediakan mobil Samsat Keliling di lokasi razia. Sehingga pemilik kendaraan bermotor dapat melunasi pajaknya di tempat razia.

“Jadi kita juga memberikan solusi. Jika ada yang belum sempat membayar pajak karena kesibukannya, maka dengan adanya mobil Samsat Keliling,”ujarnya.

Diakuinya, dari razia tersebut petugas menjaring puluhan kendaraan yang mati pajak. Pada umumnya mereka berkomitmen untuk melunasi pajak secepatnya.

“Dengan razia masyarakat menjadi tahu, mereka harus membayar pajak. Jika ada yang sudah menunggak, dengan keringanan ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan,”ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD Samsat) Padang, Mistar menyebutkan razia gabungan tersebut sangat mendukung kepatuhan pemilik kendaraan untuk membayar pajak.

Sejak digulirkannya program Lima Untung dan razia gabungan tersebut, ada peningkatan pendapatan di Samsat Padang. Peningkatan itu mencapai 10 hingga 20 persen dari biasanya.

“Kita sangat berterimakasih dengan jajaran Ditlantas Polda Sumbar yang mendukung program lima untung ini. Karena program ini untuk membantu masyarakat,”sebutnya.

Diakuinya, banyak pemilik kendaraan bermotor yang belum mengetahui program kemudahan pembayaran pajak dari Pemprov Sumbar. Dengan adanya razia gabungan tersebut, pemilik kendaraan menjadi tahu dan dapat memanfaatkannya.

Diungkapkannya, tujuannya razia gabungan tersebut untuk membantu masyarakat. Karena, selama ini ekonomi warga yang sulit akibat covid-19. Bagi yang menunggak ada keringanan.

“Untuk itu kita berikan keringanan. Gunakanlah kesempatan ini, karena hanya berlaku hingga 12 November 2022,”ujarnya.

Pemprov Sumbar sudah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan melalui Program 5 Untung sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Berlaku dari 12 September hingga 12 November 2022.

Keringanan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 di antaranya, diskon Pajak Kendaraan Bermotor, bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II, bebas Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II dan bebas Pajak Progresif atas Kepemilikan satu keluarga.(***)

DEPOK ,Lintas Media News.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menambah daftar sekolah tinggi di Indonesia untuk mencetak generasi anak daerah yang unggul. Tidak hanya dengan kampus umum, kali ini kerjasama dilakukan dengan Sekolah Tinggi Kulliyatul Quran (STKQ) Al Hikam.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Kamis (29/9/2022), di Aula Pertemuan STKQ Al Hikam Kota Depok, Jawa Barat. 

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam KH. Yusron Shidqi, Lc. M.Ag mengatakan kedatangan Pemkab Meranti tersebut merupakan momentum bagi pihaknya untuk bersimbiosis mutualisme dalam rangka pengembangan keilmuan para kader-kader Meranti yang akan dikirim nantinya.

"Terima kasih telah merespon tawaran kami ini," ucapnya.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil berharap dengan kerjasama tersebut nantinya akan melahirkan putera-puteri daerah yang memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang ilmu alquran dan tafsir.

Selain itu, dia juga berharap dapat terjalin sinergitas yang aktif dalam membina kader-kader muslim penghafal alquran khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Agar nantinya bisa mengembangkan potensi keilmuan mereka sehingga dapat berperan aktif tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut bupati, para penghafal alquran jika diberdayakan secara optimal akan menjadi kader-kader muslim potensial, sehingga dapat memahami ajaran-ajaran islam secara komprehensif.

"Kedepan melalui program pendidikan yang terencana dengan baik, para penghafal alquran yang ada di Kepulauan Meranti akan kita arahkan untuk dapat mengembangkan potensi mereka di STKQ Al Hikam," jelas Adil.

Lebih jauh, lewat kerjasama itu, dia menginginkan banyak anak daerahnya menjadi tenaga ahli dan terampil serta ilmiah di bidang ilmu alquran. "Yang otomatis akan cinta kepada nusa dan bangsa sekaligus merupakan insan yang spiritual dan intelektual," harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Yayasan Al Hikam Depok Dr. H. Arif Zamhari, Ketua STKQ Al Hikam Depok Adib Minanul Cholik, M.Ag., dan Kepala Bagian Kesejahteraan Setdakab Meranti Syafrizal, S.Pd, M.Si. (Nina/rls).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan Gamal Award kategori Pemerintah Daerah Sukses Mengembangkan Perkebunan Sagu Bernilai Tambah. Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan secara virtual, Rabu (28/9/2022).

Ir. Gamal Nasir, MS selaku Founder Gamal Institute menyampaikan, pemberian Gamal Award bertujuan untuk menunjukkan bahwa masih banyak aparatur sipil negara yang memiliki visi, integritas dan memiliki spirit melayani masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap kemajuan di bidang perkebunan. Menurutnya, upaya tersebut memberikan jawaban di tengah tumbuhnya generalisasi persepsi negatif terhadap aparatur sipil negara. 

"Di sisi lain, diharapkan keberadaan tokoh-tokoh penerima penghargaan dapat menjadi inspirasi bagi aparatur sipil lainnya," sebut Ir. Gamal.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan penghargaan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh kegiatan terkait karena mampu mengenalkan dan mengangkat produk unggulan daerah.

"Harapan kita kedepan komoditas sagu dan beragam produk turunannya dapat dijadikan pangan strategis nasional," kata bupati.

Dijelaskannya, kabupaten paling bungsu Provinsi Riau itu memiliki potensi sagu yang sangat baik, bahkan nomor satu di Indonesia. Saat ini potensi lahan sagu di Meranti mencapai 81 ribu hektar dengan jumlah produksi 247.014 juta ton pertahunnya.

"Pemkab terus melakukan pengembangan dari hulu hingga hilir.

Meranti juga telah mendapat Rekor Muri untuk olahan turunan sagu sebanyak 369 jenis," sebut Adil.

Dia berharap dengan penghargaan yang mengangkat tema Saatnya Pemerintah/Aparatur Perkebunan Katalisator Pengembangan Perkebunan itu, sagu Meranti akan lebih terpromosikan lebih luas lagi, hingga ke dunia internasional.

"Kami berharap penghargaaan yang didapat ini bisa menjadi motivasi dan semangat baik bagi petani sagu, pengusaha sagu maupun satuan kerja terkait kedepannya," harap H. M Adil.

Untuk kategori pemerintah daerah, selain Kepulauan Meranti, Gamal Institute juga memberikan award Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara karena dinilai berhasil mengembangkan tanaman kakao. 

Selain diikuti secara virtual oleh bupati, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto bersama sejumlah kepala OPD, kepala bagian dan sejumlah pejabat lainnya juga menyaksikan secara virtual di Aula Kantor Bupati Meranti. (Nina/rls).

 

Tim penyusun naskah akademik perubahan Perda No 6/2017 tata cara pembentukan Propemperda rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi 1 DPRD Sumbar di gedung dewan tersebut, Rabu (28/9) kemarin.

Sayangnya, rapat yang diinisiasi tim penyusun dari pusat studi konstitusi (Pusako) Unand iini terpaksa harus ditunda untuk diagendakan kembali rapat bersamanya. 

"Mengagendakan kembali rapat ini, karena kami di Komisi 1 belum memperoleh naskah rancangan perubahan Perda yang disampaikan tim penyusun kepada Komisi 1 secara lengkap dan terperinci," ungkap ketua Komisi 1, Sawal, didampingi anggotanya  Desrio Putra saat rapat bersama dengan Tim penyusun yang dipimpin Charles Simabura (Pusako Unand) bersama tiga anggota timnya hari itu.

Selain alasan di atas, Sawal juga menyebutkan, anggota dewan yang ada di Komisi 1 DPRD Sumbar saat ini semuanya orang baru, karena ini belum memahami secara utuh substansi terhadap usulan perubahan Perda No 6/2017 yang telah diusulkan tim penyusun itu.

"Untuk diketahui, saat ini tidak satu orang pun dari sembilan anggota Komisi 1 periode tahun kemarin bertugas kembali di Komisi 1 saat ini, selain itu kami yang baru di Komisi ini pun kurang mendapatkan pasokan informasi terkait usulan  perubahan Perda tersebut," tukas Sawal lagi.

Adapun tujuan dari rapat kerja yang diadakan tim penyusun akedemis ini dengan Komisi 1 yakni untuk mendapatkan masukan terkait latar belakang masalah diusulkannya perubahan Perda dimaksud oleh Komisi 1, agar nantinya dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan naskah akademik dari aspek empiris.

Setelah menjadwal ulang raket ini, Komisi 1 minta tim penyusun naskah akademik agar menghadirkan juga Biro Hukum Setprov Sumbar dan pihak terkait lainnya melalui agenda rapat yang dibuat Bamus nantinya.

Maksud kami menjadwal ulang raker, agar kami di Komisi 1 bisa mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terhadap usulan perubahan Perda No 6/2017 itu," kata Sawal.

Rapat kerja ini juga dihadiri staf sekretariat DPRD Sumbar, Rio Eka Putra, Kasubag Komisi/perisalah, Refriyel serta staf Komisi 1, Indra.(***)

Tek foto:Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Arfian dan Direktur Padangtv Rita Gusfeniza, bersama pemenang Cerdas Sain Tingkat SD se Kota padang.

Setelah melalui persaingan yang cukup ketat, akhirnya sekolah dasar...rebut juara pada perhelatan Cerdas Sain Tingkat SD se Kota Padang. 

Setelah sebelumnya dibuka langsung oleh walikota Padang Hendri Septa di Gedung Bagindo Aziz Chan (BAC) Yoeth center Padang, Ratusan Siswa, guru dan orang tua siswa terlihat antusias mengikuti tahapan lomba Cerdas Sain. Ratusan Tim yang berasal dari perwakilan Sekolah se kota Padang berlaga pada babak penyisihan hingga final 24-28 september. 

Cerdas Sain Padangtv tiket Sekolah Dasar bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang tersebut, menggambarkan kecerdasan rata-rata siswa SD se Kota Padang. Hal tersebut tergambar dari sengitnya babak penyisihan hingga final dengan tim juri dari Universitas negeri Padang. 

Sengit dan saling kejar poin, Siswa-siswa terbaik yang tampil di babak final ( SD Percobaan tim 2, SD 23 Ujung Gurun, SD Azdkia I, SD Pertiwi II, SD Percobaan tim 1 dan SD 20 Alang Laweh) tersebut, terlihat lancar menjawab puluhan soal dari tim juri. Saling kejar poin, kian terlihat pada babak rebutan, karena tidak hanya kemampuan menjawab saja, akan tetapi ketepatan dan kecepatan siswa menekan tombol dan menjawab pertanyaan juga jadi penentu. 

"Selama 5 hari pelaksanaan Cerdas Sain Tinkata SD sekota Padang,  kita lihat Tingkat kemampuan Siswa cukup merata," terang Rio salah seorang tim juri dari Universitas Negeri Padang. 

Setelah melalui tahapan yang begitu sengit, akhirnya sekolah Dasar Azdkia 1 dengan 120 poin akhirnya tampil sebagai juara satu. Kemudian diikuti SD 20 Alang Laweh dengan 110 juara dua dan SD partiwi 2 dengan nilai 100 poin juara tiga. 

"Terimakasih kami ucapkan kepada Padangtv dan Dinas Pendidikan Kota Padang yang menggelar iven Cerdas Sain Tingkat Pelajar SD sekota Padang ini dan alhamdulillah kami tampil sebagai yang terbaik," terang Syukri Hamdi, Kepala Sekolah SDIT Azdkia 1 yang sisawanya tampil sebagai juara. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Arfian yang menyerahkan langsung tropi juara Cerdas Sain, juga terlihat antusias. Menurutnya, dalam mengukur kemampuan siswa di bidang sain, pelaksanaan iven-iven seperti Cerdas Sain harus sering di gelar. 

"Kita berharap, dengan iven-iven seperti Cerdas Sain ini, akan membawa pengaruh positif bagi siswa dan sekolah. Jadi mereka tidak hanya pintar secara akademik tapi juga berani tampil di depan umum," terang Arfian. 

Hal senada juga disampaikan Direktur Padangtv Rita Gusveniza dimana melalui program cerdas sain Padangtv tv ini merupakan program yang akan terus digelar di sejumlah kabupaten Kota. "Kita akan menggelar iven-iven pendidikan ini dan ini adalah bentuk kepedulian kita untuk dunia pendidikan. Puncak nya nanti kita akan gelar Puncak Cerdas Sain pada tingkat sumbar," tegas Rita Gusveniza

Berbagai penghargaan dan motivasi diberikan pada pegawai serta mitra kerja  oleh Dinas perhubungan dan Pelindo, sesuai dengan penilaian secara objektif.

Pelindo melalui KSOP melakukan pemberian penghargaan tersebut pada hari perhubungan nasional (Harhubnas), usai apel bendera, diantaranya diberikan pada PT. Trikarya Jasa Utama, yang dinilai sebuah perusahaan bongkar muat memiliki kredible dan tertib administrasi.

Sekaitan dengan penerimaan penghargaan tersebut, komisaris utama PT. Trikarya Jasa Utama, HM . Tauhid mengatakan, ini merupakan sebuah motivasi agar terus memberikan pelayanan terbaik pada mitra kerja usaha, baik sesama pengusaha maupun pemerintah, sehingga sinergisitas terbangun dengan baik.

Ia juga mengucapkan terimakasih tidak terhingga pada semua stakeholder, karyawan dan pekerja kapal, khususnya buruh yang sudah bekerja dengan optimal dalam melayani bongkar-muat barang di Teluk Bayur.

"Terimakasih pada semua pihak, baik Dinas Perhubungan, Pelindo, karyawan, maupun para pekerja bongkar muat yang sudah melaksanakan pekerjaan dengan sesungguh hati," tutur Tauhid.

Mantan anggota DPRD Sumbar itu juga mengatakan, agar pemerintah juga bisa memberikan perhatian khusus pada perusahan yang ada, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan kehidupan perekonomian pekerja bongkar muat, untuk kehidupan sehari-hari.

"Kita juga berharap, agar pemerintah dan pihak Pelindo bisa memberikan perhatian khusus, serta fasilitas lainnya dalam meningkatkan pendapatan para pekerja bongkar muat, dimana mereka bagian dari anak bangsa yang harus mendapatkan kebahagiaan," tambah Tauhid.

Penyerahan penghargaan berlangsung tertib, ditengah hujan rintik-rintuk dan hembusan angin laut pelabuhan Teluk Bayur Padang.(rls)

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM, sewaktu mendapat informasi langsung datang meninjau rumah yang ambruk tersebut pada Selasa, 27/9/2022 yang berlokasi di RT 01 RW 04 Kelurahan Koto Baru Banuaran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Dari keterangan ibu Erna si pemilik rumah, musibah yang menimpa rumahnya tersebut terjadi pada saat hujan yang turun pada Rabu malam yang lalu.  Hujan yang sangat deras mengakibatkan air sungai yang tepat berada dibelakang rumahnya menjadi besar dan mengikis tanah di pondasi rumah bagian belakang. Akibatnya bagian belakang rumahnya jadi ambruk karena tanahnya dibawa oleh air sungai yang deras tersebut.

Mendengar cerita dari ibuk Erna tersebut, Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM, sangat prihatin dengan musibah yang terjadi. Apalagi dengan kondisi kehidupan  ibuk Erna yang sudah tua dan tinggal sendirian. 

Pada kesempatan itu Irwan Basir menyampaikan setiap musibah yang datang pasti ada hikmah dibaliknya. Setidaknya dengan kejadian ini  mendidik kita untuk lebih sabar dari setiap ujian dan selalu bertawakal dan menerima musibah ini dengan ikhlas.

" Selama kita hidup, musibah itu pasti tetap ada. Karena hidup itu memang tempatnya musibah. Musibah adalah ujian dari Allah Swt. kepada kita untuk mendidik kita bersikap sabar dan bertawakal serta menerima musibah ini dengan rasa ikhlas. Dibalik setiap musibah, pasti ada hikmahnya," ujar Irwan Basir.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu hikmah dibalik musibah ini adalah untuk membuka hati bagi saudara kita yang mempunyai rezeki lebih untuk bermurah hati membantu mereka yang ditimpa musibah. Bantuan itu sangat berarti untuk meringankan beban dari saudara kita yang ditimpa  musibah tersebut.

"Dengan musibah ini, kita harapkan akan datang nanti saudara kita yang punya rezeki lebih untuk mengulurkan tangannya meringankan beban ibuk Erna. Dan itu adalah salah satu hikmah dari musibah yang menimpa ibuk kita ini," tukas tokoh yang juga ketua Dekopinda Kota Padang ini.

Sementara itu, Lurah Koto Baru Banuaran Bapak Donasri mengatakan sangat berterima kasih sekali atas kepedulian pengurus DPD LPM Kota Padang yang diketuai oleh Dt. Irwan Basir yang telah membantu warganya yang tertimpa musibah. 

"Atas nama pihak pemerintahan kelurahan, saya sangat berterima kasih sekali atas kepedulian pengurus DPD LPM Kota Padang yang diketuai oleh Pak Dt. Irwan Basir yang telah membantu warga kami yang tertimpa musibah. Dan ini merupakan sitawa sidingin bagi ibuk Erna atas kedatangan Pak Datuk beserta rombongan," ungkap Lurah Donasri. 

Irwan Basir yang datang bersama rombongan didampingi oleh Wakil Ketua DPD LPM Kota Padang Afma Sasma Tampan, SH, Sekretaris Akhiruddin, S.Pd, Wakil Sekretaris Martias Sarjanny, SE dan Bidang Organisasi Andi Mairizal.

Kedatangan Pengurus DPD LPM ini disambut oleh Ketua DPC LPM KecamatanLubuk Begalung Zahirsyah Bob, Lurah Kelurahan Koto Baru Donasri, Ketua LPM Kelurahan se-Kecamatan Lubuk Begalung, ketua Rt dan Rw serta tokoh masyarakat lainnya.

Juga pada kesempatan itu turut hadir Tuako Alam, pemuka warga Tiong Hoa dari marga THE yang selama ini cukup peduli dalam membantu warga masyarakat.

Untuk membantu ibuk Erna, Irwan Basir memberikan sumbangan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan bangunan memperbaiki rumah. Bantuan serupa juga diberikan oleh Tuako Alam yang berupa uang tunai untuk dapat dimanfaatkan dalam memperbaiki bangunan rumahnya. Bantuan tersebut langsung diterima oleh ibuk Erna disaksikan oleh Lurah Donasri dan Ketua DPC LPM Kecamatan Lubuk Begalung.

Disamping itu, Irwan Basir dan Tuako Alam juga menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran rumah yang terjadi beberapa hari yang lalu di Kelurahan Tanah Sirah Lubuk Begalung yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. 

Ketua LPM Kelurahan Tanah Sirah Bapak Mardanis mewakili warganya menerima bantuan uang tunai dari Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir dan Tuako Alam, sangat berterima kasih sekali dengan kepedulian dua tokoh ini. Dia berjanji akan langsung menyerahkan bantuan diberikan kepada keluarga korban yang mengalami musibah kebakaran tersebut.(rls)

Berbagai upaya dilakukan Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar dalam menerima masukan, serta mencarikan berbagai solusi terhadap semua aspirasi, alah satunya dengan mempertemukan organisasi pada dinas terkait, baik dalam waktu senggang maupun memanfaatkan sedikit waktu luang.

Salah satu mencari solusi, ketika ketua DPRD Sumbar Supardi mempertemukan Dinas Pariwisata Sumbar dengan Tambo Arts Center dan panitia Kongres Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI), Rabu (28/9/2022), di ruang rapat pimpinan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi meminta, dinas pariwisata dan Kebudayaan bisa membatu berbagai lembaga, untuk kepentingan Sumatera Barat (Sumbar) disesuaikan dengan kondisi anggaran, dengan berbagai pertimbangan.

"Kita berharap agar dinas  pariwisata dan kebudayaan bisa mengalokasikan anggaran, jika memang memungkinkan, karena semua berguna untuk daerah ini, dan semua pihak juga diharapkan memahami dengan kondisi keuangan Sumbar, jika memang belum bisa diakomodir secara langsung," kata Supardi yang dampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Zardi Syahrir.

Dalam pertemuannya dengan Kadis Pariwisata Luhur Budianda, Dinas Kebudayaan Aprimas,  Tambo Art Center Yon indra, serta Mahasiswa Pariwisata UNP itu,Supardi  menghimbau, semua pelaku seni dan wisata bisa mencari peluang lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, dengan berbagai event serta kegiatan ekonomi lainnya.

"Budaya dan seni merupakan bagian pendukung utama wisata, sehingga perlu mendapat perhatian, baik dalam pembinaan maupun anggaran," tambah Supardi.

Pada pertemuan tersebut Tambo Arts Center dan HMPI meminta agar bisa mendapat dukungan terhadap semua kegiatan yang mereka lakukan, maka perlu didengar langsung dinas terkait.(St/rls)

Kapolres Dharmasraya Sebagai wujud empati kepada warga masyarakat yang terdampak karena adanya penyesuaian harga BBM, untuk yang ke sekian kalinya Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, SIK Bersama mahasiswa se kabupaten Dharmasraya kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako yang menyasar kepada warga yang terdampak pengalihan subsidi BBM di halaman polsek Pulau punjung Senin (26/09/2022).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan bantuan sosial yang telah dilakukan polres Dharmasraya dan jajarannya selama satu bulan terakhir. Ribuan Paket sembako telah dibagikan polres Dharmasraya kepada masyarakat yang kurang mampu di berbagai kenagarian  di wilayah hukum polres Dharmasraya.

Diawali dengan pembagian paket sembako kepada komunitas pangkalan ojek di simpang riolin kenagarian sungai dareh pada tanggal 6 September 2022, dilanjutkan secara bergilir di beberapa nagari di wilayah hukum polres Dharamasraya.

Menurut Kapolres Rangkaian kegiatan ini merupakan wujud kepedulian POLRI terhadap penyesuaian harga BBM dan merupakan representasi kehadiran negara melalui Polri untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak secara langsung akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi, Langkah pemerintah untuk memperbaiki Subsidi salah sasaran menjadi tepat sasaran dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh polres Dharmasraya yang dilakukan secara bergilir di tiap kecamatan kabupaten Dharmasraya  telah mampu menginspirasi dan menggugah elemen masyarakat lain bergandengan tangan Bersama POLRI  menyalurkan empati dan peduli terhadap sesama , tidak hanya dengan menyumbangkan paket sembako tapi juga bantuan moril  kepada masyarakat yang tidak mampu yang terdiri dari tukang ojek, lansia, penarik becak dll

Tercatat bantuan sosial yang disalurkan di Empat kecamatan di kabupaten Dharmasraya  selama satu bulan ini sebanyak lebih kurang 2000 paket sembako yang berisi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.

Terakhir Kapolres beserta jajarannya dan elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pejabat daerah, ormas dan mahasiswa, Bersama menggalang solidaritas memberikan bantuan paket sembako di halaman polsek pulau punjung pada hari senin, 26 September 2022. Sejumlah mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak pengalihan subsidi BBM.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada elemen mahasiswa yang ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan bantuan  sosial itu sebagai wujud kerja sosial kemasyarakatan.(elda)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA - Sesuai dengan amanat dari peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan angka stunting, perlu komitmen pemerintah daerah serta unsur forkopimda juga stakeholder lainnya harus bergerak lebih cepat dalam hal penurunan angka stunting di Dharmasraya. Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pada Selasa (27/09/22), bertempat di GPU Sungai Dareh membuka secara langsung acara rembuk stunting Kabupaten Dharmasraya tahun 2022. 

Hadir dalam acara tersebut Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, dan anggota Forkopimda Dharmasraya lainnya. Kemudian Sekretaris Daerah H. Adlisman, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD se Dharmasraya. Dalam acara ini juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya, forum kabupaten dharmasraya sehat, kemudian tim percepatan penirunan angka stunting kabupaten, kecamatan, hingga nagari.   

Sutan Riska dalam sambutannya mengatakan, Dharmasraya bersama dengan 154 kabupaten/kota lainnya ditetapkan sebagai lokasi perluasan fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022. 

"Ini menjadi tanggung jawab yang besar kepada kita bersama, karena pada saat ini dari 16, 888 balita di Dharmasraya sebanyak 1, 404 anak dinyatakan stunting". Maka dalam tempo waktu singkat pemerintah akan tuntaskan permasalahan ini, menurutnya stunting tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan saja namun ada perangkat lain yang bahkan penyumbang 70 persen upaya penurunan stunting. Adapun yang berperan Dinas PUPR dalam memenuhi akses senitasi dan pemenuhan air minum yang layak, Dinas Pangan dan Perikanan dalam pemenuhan konsumsi ikan, Dinas Sosial P3APPKB dalam pendataan keluarga berisiko stunting, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, DPMD, Dinas Pertanian, dan OPD lainnya.

 Berdasarkan survey status gizi Indonesia tahun 2021, angka prevalensi stunting Dharmasraya 19,5%. Angka ini berada dibawah angka rata-rata provinsi Sumbar yang mencapai 23, 2%.

"Namun demikian kita tetap harus melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting agar kita dapat memenuhi target stunting nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN, yaitu sebesar 14% pada tahun 2024". tutup bupati.(elda)

Di sela kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyempatkan diri melakukan silaturahmi dengan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pertemuan dilaksanakan di rumah dinas bupati setempat, Pulau Punjung, Senin malam (26/09/2022).

Dalam kesempatan tersebut Abdullah Azwar Anas menyampaikan kesan mendalam atas sambutan Sutan Riska, Sekda dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

“Walaupun jarak ke sini cukup jauh, namun sambutan bapak-ibu sekalian telah mengobati penat dan lelah perjalanan”, katanya. 

Kepada seluruh jajaran Pemkab, Anas juga tak lupa memberi wejangan agar terus berinovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya menurunt mantan Bupati Banyuwangi itu, inovasi merupakan roh dari jalannya birokrasi.

Beliau menceritakan pengalamannya saat jadi bupati, dimana dengan inovasi mampu merubah image Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dukun santet menjadi tujuan wisata utama di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia 

Selain itu Mall Pelayanan Publik yang menjadi model intergrasi pelayanan di seluruh daerah saat ini, juga merupakan adopsi dari inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi era kepemimpinan Azwar Anas.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu juga menaruh harapan besar kepada Sutan Riska dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi pionir seperti apa yang beliau lakukan semasa menjadi bupati.

“Saya melihat pak Bupati (Sutan Riska) punya potensi besar untuk melakukan itu, dan tentunya dengan dukungan bapak-ibuk semua”, terang Anas dihadapan para Kepala OPD.

Tak lupa Azwar juga memuji kepemimpinan Sutan Riska yang saat ini mampu pula meneruskan jejaknya menjadi Ketua Umum Apkasi.

“Saya mengenal beliau sudah cukup lama, dan menilai beliau punya kapasitas dan kapabilatas yang baik sebagai pemimpin, serta sangat responsive terhadap permasalahan yang ada, termasuk masalah penyelesaian tenaga Non ASN”, puji Anas.

Terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Abdullah Azwar Anas berjanji akan memberi penyelesaian yang berkeadilan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun honorer itu sendiri.

“Saya sudah melakukan urun rembuk dengan pak Sutan Riska selaku Ketua Umum Apkasi, mudah-mudahan kita mendapat solusi yang dapat menjawab persoalan yang ada”, tutur Anas mengakhiri.(elda)

Setelah berikan toleransi dengan keringan membayar pajak kendaraan, hari ini menjadi hari pertama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat , Jasa Raharja , POM Angkatan Darat, Bank Nagari gelar razia gabungan.

Razia Tim Gabungan ini digelar di Fly Over Bandara Internasional Minangkabau Selasa ( 27/9-2022)

Razia ini dilakukan karena Pemeritah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan melalui Program 5 Untung sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Keringanan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 diantaranya :

- Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

- Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

- Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II

- Bebas Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II

- Bebas Pajak Progresif atas Kepemilikan 1 (satu) Keluarga

Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Hilman Wijaya, SIK., MH menyampaikan pihaknya akan rutin melakukan razia kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak).

“Kami akan mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berjalan dengan baik, sehingga pajak yang dikumpulkan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Saat Ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan bagi penunggak pajak lebih dari 2 (Dua) Tahun. Mereka Hanya Perlu membayar pajak 2 (Dua) Tahun tanpa denda.”ujar Kombes Pol Hilman Wijaya. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan diskon Pajak bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. 

“Program ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunaikan kewajiban nya,” ujarnya. 

Razia dilaksanakan bersama Ditlantas Polda Sumatera Barat, Jasa Raharja dan Bank Nagari sambil menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan mobil samsat keliling di lokasi razia sehingga pengendara yang terjaring bisa membayar pajak di lokasi dengan keringan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirlantas Polda Sumatera Barat berserja Jajaran, Kepala Cabang Jasa Raharja, Bank Nagari dan POM Angkatan Darat yang telah mendukung program ini,”uajr Maswar Dedi.(rls) 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Raknyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Indra Datuk Rajo Lelo didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan)  Raflis menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau di ruang Banggar DPRD  Sumbar, Selasa (27/9/222).

Kedatangan rombongan BANGGAR DPRD Riau tersebut ke DPRD Sumbar dalam rangka membahas membahas rancangan peraturan daerah  (Ranperda) perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, 

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Lelo mengatakan, pihaknya mengikuti aturan terbaru dalam membahas anggaran dan melaksanakan anggaran.

"Kita sengaja membicarakan semua pimpinan dan anggota membicarakan hak sama, kita ingin menyampaikan tawaran kepada kepala daerah, pemda itu ada DPRD dan kepala daerah, jadi saya melihat komunikasi harus terbangun semua anggota," ujar Indra Datuk Rajo Lelo

Menurut Indra Datuk Rajo Lelo, sinergi kepala daerah di Sumbar dengan seluruh stakeholder pada tingkat eksekutif maupun legislatif mewakili daerah pemilihan Sumbar perlu terus ditingkatkan.

"Saya perintah fraksi, saya minta perjuangankan aspirasi masyarakatnya, jadi jangan diputuskan pimpinan fraksi saja," ujar Indra Dt Lelo merupakan ketua DPD PAN Sumbar

Lanjut Indra Dt Rajo Lelo, pihaknya bisa melakukan dorongan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. 

"Bisa saja kebijakan pembangunan daerah kita dorong, agar dapat pembangunan merata di Sumatera Barat untuk masyarakat kita wakili," ujar Indra Dt Rajo Lelo

Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi secara intensif, agar pembahasan Banggar berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan berlaku. 

"Kita sengaja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk mendapat masukan dengan Ranperda perubahan APBD Tahun 2022," ujar 

Mahmun Sholikin di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 27 September 2022.

Tampak acara dihadiri Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin, Amyurlis ucok, Ali Harahap, Sahidin dan Sulaiman Mz.(St)

Persamaan hal tidak dipenuhi puluhan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar karena mereka ditempatkan belajar di Kampus 2 di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Kedatangan puluhan siswa dan orang tuanya tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto dari Fraksi PAN di ruangan Khusus I DPRD Sumbar.Selasa (27/9/2022).

Menanggapi permasalahan ini,Supardi mengatakan,akan mencarikan solusinya dan berkoordinasi dengan dinas terkait,pada prinsipnya DPRD memahami keinginan dan permintaan ini,semua akan disesuaikan denganmusyawara dan mufakat.

Sementara,Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto  mengatakan, pihaknya akan mendorong untuk anggaran pembangunan lokal baru atau ruang kelas baru di SMA 1 Padang. Idealnya anggaran direncanakan Rp 1,2 milyar untuk tiga ruang kelas baru lengkap mobiler.

"Kita akan dorong di APBD murni 2023 untuk berjuang, agar pelaksanaan ruang kelas baru di kampus I SMA 1 Padang," ujar Daswanto.

Menurut Daswanto, pihaknya mendorong bidang pendidikan Provinsi Sumatera Barat semakin maju. Pihaknya ingin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana di SMA di Sumatera Barat.

"Kita akan mendorong pelajar kita di Sumatera Barat semakin semangat dan cerdas di sekolah. Kita ingin juga guru dapat selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya, agar pelajar dapat memahami pelajaran diberikan guru di sekolah," ujar Daswanto.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa mengatakan, pihaknya sudah kecewa dengan dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, karena dinilai amatir atau abal- abal mengelola dinas pendidikan.

"Mental anak-anak kami sudah kena. Kami hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus II dengan kampus I. Karena kampus II fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal," ujarnya

menurut Rori dinas Pendidikan Sumbar  menjanjikan Senin dan Selasa, (19-20 September 2022) sudah bisa pindah. Namun, kenyataannya tidak bisa pindah.

“Kami dan anak–anak sudah kecewa. Mental anak-anak kami sudah kena. Bahkan Senin (26/9) anak-anak telah sepakat ke kampus 1 lakukan upacara. Tapi selesai upacara, anak-anak tidak dibolehkan belajar di kampus 1 dan diminta belajar di kampus 2 dengan alasan guru-guru sudah menunggu di kampus 2. Padahal kan bisa gurunya diminta pindah ke kampus 1,” keluhnya

“Kami  hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus 2 dengan kampus 1. Karena kampus 2 fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal. Sementara lokal di kampus 1 sudah lengkap semuanya, tinggal pindah saja lagi,” ucapnya. 

Pihak SMAN 1 Padang menyarankan agar menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Sumbar, karena kapan saja mereka siap menerima anak-anak. Sementara, dari Dinas Pendidikan Sumbar tidak ada kepastian. Pihak dinas malah berkilah menunggu keputusan gubernur.

“Makanya kami datang ke DPRD untuk audiensi dengan Ketua DPRD.  Jika juga tidak ada kepastian, kami sepakat untuk meliburkan anak-anak kami walaupun harus  libur selama satu tahun. Dari pada anak kami masik kembali ke kampus 2,  mentalnya sudah kena,’ tegas Rori Paslah.(St)

 Ratusan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (26/9) sekitar pukul 13.00 WIB.

Mereka yang menggelar aksi siang itu merupakan siswa kelas X yang ditempatkan belajar di Kampus 2 SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Mereka datang ke Kantor Gubernur menuntut persamaan hak agar dapat belajar bersama siswa SMAN 1 Padang lainnya di Kampus 1 di Jalan Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara.  

Fifi, salah satu perwakilan orang tua siswa mengatakan, ada 108 siswa kelas 1 yang belajar di SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda tersebut.

Keinginan untuk pindah menurutnya, karena ruangan belajar di Kampus 2 tersebut tidak memadai dan tidak memenuhi syarat. 

“Ruangannya (Gedung SMA Bunda-red) sempit. Lokasinya juga dekat dengan laut. Shelternya pun jauh. Apalagi sekarang sering terjadi gempa. Kurang aman anak-anak siswa belajar di sana. Juga ada kesenjangan sosial lainnya,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Fifi berharap agar anaknya juga dapat belajar di Kampus 1 SMAN 1 Padang bersama dengan anak-anak lainnya. 

Orang tua siswa lainnya, Jeki mengatakan, sebenarnya kebijakan menggunakan gedung SMA Bunda tersebut untuk belajar siswa SMAN 1 Padang sudah sejak dua tahun lalu diberlakukan. Nama kebijakannya “lokal jauh”. 

Dimana, gedung SMA Bunda dimanfaatkan dan diberdayakan lokalnya, karena sekolah swasta tersebut tidak ada siswanya lagi. Hal ini juga karena Kampus 1 SMAN 1 Padang lokalnya juga tidak mencukupi. 

“Jadi sekarang ini ada 12 lokal di SMAN 1 Padang. Tiga lokal untuk belajar siswa menggunakan gedung SMA Bunda. Konsekuensinya, pakailah lokalnya (SMA Bunda) dan berdayakan gurunya,” ungkapnya.

Ternyata dalam perjalanannya ditahun 2021 selama satu tahun, kebijakan ini tidak mendapat dukungan dari Alumni SMA Bunda. Hanya berjalan dua bulan waktu itu, akhirnya siswa yang belajar di kampus 2 dipindahkan ke kampus 1. Ditahun 2022, untuk siswa kelas X yang sekarang ini sudah berjalan tiga bulan belajar di kampus 2. Anak-anak ingin pindah juga. Karena ada pertimbangan faktor lingkungan dan fasilitas sekolah tidak memadai. 

“Karena siswa dapat sekolah favorit tapi fasilitas dan kondisi tidak mendukung. Lokal jauh, ada acara ekstra kurikuler harus ke ke Kampus 1 di Belanti. Sementara kendaraan umum tidak seperti dulu lagi,” keluhnya.

Jeki juga mengungkapkan, sebelumnya dia bersama orang tua siswa lainnya juga sudah datangi Dinas Pendidikan Sumbar. Namun menurutnya, jawaban dari pihak Dinas Pendidikan Sumbar tidak memuaskan. 

“Dinas Pendidikan beralasan masih ada beberapa perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Sumbar dengan pihak Yayasan SMA Bunda yang perlu dipelajari,” ungkapnya.

Jeki juga menegaskan, jika sampai besok, Selasa (27/9) sebelum ada pemindahan siswa kampus 2 ke kampus 1,  maka siswa tidak akan kembali belajar ke lokal jauh di kampus 2.

 “Sebelum dipindahkan, kita akan meliburkan anak anak kita,” tegasnya.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa yang berkesempatan mewakili orang tua audiensi dengan perwakilan Pemprov Sumbar mengatakan, dirinya sebelumnya, pada 14 September 2022 lalu sudah lakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Sumbar. 

Saat itu, Dinas Pendidikan Sumbar sudah menjawab aspirasi orang tua siswa dengan menyetujui siswa di kampus 2 pindah ke kampus 1 SMAN 1 Padang. Namun, dengan catatan semua fasilitas yang kurang di Kampus 1 SMAN 1 Padang agar dilengkapi oleh orang tua siswa. 

“Kami dari orang tua, Sabtu lalu, 17 September 2022 kita sudah gotong royong bersama dan melengkapi fasilitas di Kampus 1 SMAN 1 Padang. Ada 72 kursi untuk dua kelas yang kita beli untuk disediakan. Kita juga memasang kanopi untuk lorong sekolah untuk antisipasi hujan,” ungkapnya. 

Dinas Pendidikan Sumbar menurut Rori menjanjikan Senin dan Selasa, (19-20 September 2022) sudah bisa pindah. Namun, kenyataannya tidak bisa pindah.

“Kami dan anak–anak sudah kecewa. Mental anak-anak kami sudah kena. Bahkan Senin (26/9) ini tadi kami tadi sepakat ke kampus 1 lakukan upacara. Tapi selesai upacara, anak-anak tidak dibolehkan belajar di kampus 1 dan diminta belajar di kampus 2 dengan alasan guru-guru sudah menunggu di kampus 2. Padahal kan bisa gurunya diminta pindah ke kampus 1,” keluhnya

“Kami  hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus 2 dengan kampus 1. Karena kampus 2 fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal. Sementara lokal di kampus 1 sudah lengkap semuanya, tinggal pindah saja lagi,” ucapnya. 

Pihak SMAN 1 Padang menyarankan agar menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Sumbar, karena kapan saja mereka siap menerima anak-anak. Sementara, dari Dinas Pendidikan Sumbar tidak ada kepastian. Pihak dinas malah berkilah menunggu keputusan gubernur.

“Makanya kami datang ke sini audiensi dengan Gubernur. Besok (Selasa, 27 September 2022) kita juga akan datangi DPRD Sumbar. Jika tidak ada kepastian, kami sepakat meliburkan anak-anak kami walaupun harus  libur selama satu tahun. Dari pada anak kami masik kembali oe kampus 2,  mentalnya sudah kena,’ tegas Rori Paslah.

Senada dengan orang tua lainnya, Joko Sunadi mengatakan dirinya bersama orang tua lainnya minta kesamaan hak dan kualitas. Karena keduanya berkaitan dengan fasilitas. Fasilitas di kampus 2 dengan kampus 1 sangat jauh berbeda.

“Ruangan sempit dan dihuni padat. Anak ekstakuler olah raga akan mengganggu anak yang belajar, mempengaruhi daya serap belajar. Kita berharap pindah. Sudah ada welcome dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Sumbar. Ada tiga ruangan kosong yang ditata ulang, diminta melengkapi kelengkapan. Kita sudah beli kursi, lorong kita pasang kanopi biar anak tidak hujan. Kita ingin berlayar, jangkar malah dilempar lagi. Kita datangi Dinas Pendidikan Sumbar tapi tidak menjawab harapan kita,” keluhnya.

Sementara, Perwakilan dari Biro Umum Setdaprov Sumbar, Alfy Fachromi yang menerima perwakilan orang tua siswa mengatakan, tidak bisa menjawab aspirasi dari orang tua siswa. 

“Bukan kapasitas Biro Umum Setdaprov Sumbar untuk menjawab, karena bukan tupoksinya. Kami hanya membantu. Jika ada kesempatan bertemu dengan pimpinan kami fasilitasi. Jawaban secara teknis tentu dinas pendidikan sumbar yang lebih tahu,” ungkapnya singkat.(rel)

Ketua Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Dr. Sri Setiawati, M.A, menyebut Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai Cagar Budaya dan warisan dunia dari Unesco. 

Selain usianya sudah lebih dari satu abad, kedua bangunan tua di kawasan PT Semen Padang ini punya nilai sejarah yang luar biasa, termasuk teknologinya juga luar biasa pada masanya. Bahkan, semen yang diproduksi Pabrik Indarung I tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga oleh negara-negara lain. 

"Makanya target kami itu jadi warisan dunia, tidak hanya jadi bangunan Cagar Budaya," kata Sri saat memimpin kunjungan TACB Sumbar dan TACB Kota Padang ke Pabrik Indarung I dalam rangka verifikasi dokumen Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo yang sebelumnya, diserahkan Tim Pendaftaran Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota, Sabtu (25/9/2022). 

Verifikasi dokumen itu berlangsung selama 3 hari, yaitu 24-26 September 2022. Selain ke Pabrik Indarung I Tim TACB juga mengunjungi PLTA Rasak Bungo untuk memverifikasi semua bangunan dan peralatannya, termasuk fasilitas penunjang di PLTA tersebut, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

Menurut Sri, dari verifikasi yang dilakukan, kedua peninggalan sejarah sejak era Pemerintahan Hindia Belanda, PLTA Rasak Bungo dan Pabrik Indarung 1 masih otentik dan tentunya memiliki nilai di atas 50. Dan tentunya, sudah selayaknya Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo dijadikan sebagai Cagar Budaya. 

"Meski niat (Cagar Budaya) suda lama, tapi ini harus disegerakan ke level nasional yang dilakukan secara paralel, hingga ke warisan dunia. Jika tidak, maka dikhawatirkan generasi yang akan datang tidak mengetahui bagaimana sejarah dari Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo," ujarnya. 

Makanya, kata Sri melanjutkan, penetapan Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota harus segera dilakukan secepat mungkin, sehingga TACB Provinsi Sumbar bisa melakukan pemeringkatan untuk diusulkan ke nasional. Dan setelahnya, baru lanjut ke warisan dunia dari Unesco. 

"Memang untuk dijadikan sebagai warisan dunia butuh proses yang panjang seperti mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumen tentang Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo. Makanya, dibutuhkan komitmen bersama. Dan kami pun apresiasi PT Semen Padang yang supporting dalam hal ini," kata ahli Antropologi Universitas Andalas ini. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang diiwakili Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman, Marshalleh Adzaz, yang turut ikut mendampingi TACB Provinsi Sumbar dan Kota Padang menyebut bahwa upaya menjadikan Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo sebagai Cagar Budaya Kota ini, sejalan dengan program Pemko Padang dalam pengembangan potensi cagar budaya di dearah timur Kota Padang. 

Salah satunya, Pabrik Indarung I yang didirikan Belanda pada tahun 1910 yang dulunya bernama NV Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij atau NIPCM, dan PLTA Rasak Bungo pada 1908 yang menjadi satu-satunya sumber energi listrik yang digunakannya untuk membangun Pabrik Indarung I. 

"Jadi, Padang itu dikenal tidak hanya sebagai daerah pesisir pantai, tapi banyak lagi potensi yang ada. Makanya ini perlu dikembangkan. Kalau seandainya Pabrik Indarung I dan PLTA Rasak Bungo ditetapkan sebagai Cagar Budaya, maka ini menjadi pelengkap koleksi khasanah bangsa di Kota Padang dan tentunya ini bisa dijadikan sebagai pilihan untuk wisata," katanya. 

Jika dijadikan sebagai pilihan wisata, sebut Adzaz, pihaknya juga akan mengusulkan adanya museum kawasan di Pabrik Indarung 1 ini, supaya keberadaan museum tersebut bisa menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan semen di pabrik Indarung 1 ini. 

"Artinya, kita akan bisa mengungkit kembali kearifan lokal dan hasil karya tahun-tahun sebelumnya, seperti bangunan-bangunan tua di pesisir pantai yang dulunya dibangun menggunakan semen dari Pabrik Indarung I ini. Jadi, akan ada loncatan yang luar biasa nantinya," ujar Adzaz. 

Sementara itu, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan Pabrik Indarung I yang didukung PLTA Rasak Bungo adalah pabrik semen tertua di Indonesia dan Asia Tenggara. "Tentunya, keberadaan Pabrik Indarung I ini merupakan tonggak sejarah perubahan bangunan beton di Indonesia, maupun Asia Tenggara," katanya.

Anita menyebut jika sudah menjadi Cagar Budaya, maka PT Semen Padang bersama pihak terkait lainnya akan melakukan revitalisasi terhadap Pabrik Indarung I. "Kami sudah menyiapkan draft konsepnya dan juga akan bekerjasama dengan konsultan untuk revitalisasinya," ujar Anita.(*)