50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Gubernur Irwan Prayitno Buka Rakor Pokja PKP se Sumbar

PADANG.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (8/19/2020) mengatakan program Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan salah satu Program Prioritas Nasional, yang merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Adanya Kelompok Kerja (Pokja) harus digunakan sebagai tempat untuk menciptakan sinergi antar lintas sektor atau pemangku kepentingan dalam pembangunan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Lebih lanjut, gubernur Sumbar menjelaskan, selain kelembagaan, keberhasilan perencanaan dan pembangunan juga bergantung pada kualitas data. Karena itu, kelembagaan terintegrasi perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, data dan informasi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman perlu disusun secara kolektif dan terintegrasi pula sehingga tidak menghambat dalam tahapan atau mekanisme penerima bantuan perumahan.

"Walaupun Sumbar dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun tidak ada jaminan masyarakat kita hidup berkecukupan, apalagi sejahtera. Masih banyak masyarakat Sumbar yang  tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan belum memiliki rumah sama sekali," kata Irwan Prayitno.
Menurut dia, selayaknya jika ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka terlebih dulu wajib dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya perumahan sebagai tempat tinggalnya. 

"Kalau bicara masalah perumahan maka banyak masalahnya. Sebab tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki rumah tapi jauh dari standar untuk kehidupan," ucapnya.

Perumahan merupakan salah satu sektor strategis untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan rumah juga sebagai suatu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian nilai-nilai budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri.

Lebih jauh gubernur Sumbar menjelaskan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemrumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan prioritas pemerintah daerah.

"Tentunya dengan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan gambaran perlunya upaya dan komitmen yang konsisten serta kerja keras semua pihak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh rumah layak huni bagi masyarakat," harap Irwan.

Target penanganan hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama, rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya, pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi dan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Gubernur Sumbar, mengimbau agar seluruh anggota Pokja-PKP Kabupaten/Kota se Sumbar yang hadir dalam Rakor terus meningkatkan kapasitas, pemahaman dan tanggungjawab serta kepeduliannya untuk kerja bersama secara bersinergi membangun sektor perumahan dan kawasan permukiman baik sebagai aparatur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi pengembang, dunia usaha, pemerhati maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Saya juga minta pada Pokja PKP dapat berkoordinasi dengan Pokja PKP baik dari pusat maupun daerah, karena hal ini sangat penting mengingat kepedulian dan kebersamaan kita sebagai bagian dari Pokja PKP dalam upaya mewujudkan impian dan harapan masyarakat manjadi impian kita semua," sebutnya.(hms)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.