May 2020

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


PADANG.Lintas Media News.
Guna memberikan rasa nyaman dalam pekerjaan baik bagi petugas Humas maupun kalangan wartawan, kenderaan operasional  Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan pembersihan dengan penyemprotan disinfektan.

Hal ini mendukung menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Keputusan Gubernur Sumbar 180-366-2020 tentang Perpanjangan PSBB untuk persiapan menuju tatanan kehidupan baru.

Kasi Logistik BPBD Sumbar, Drs. Antorizon. MH mengatakan pihaknya mendukung penuh dan mengapresiasi dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area Kantor Gubernur, termasuk di area kantor Biro Humas Setda Sumbar.

"Kami sangat apresiasi pada Biro Humas, hampir setiap hari minta melakukan penyemprotan terjadap kendaraan operasionalnya liputan terutama sehabis liputan lapangan, sesuatu yang baik guna memberikan rasa nyaman dalam perkerjaan," kata Antorizon.

Menurut dia, tujuan dilakukan penyemprotan desinfektan ini, tidak lain adalah untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam aktivitas Biro Humas yang langsung mendampingi semua kegiatan pimpinan daerah Sumbar, untuk itu dilakukan penyemprotan disinfektan.

"Hal ini penting mengingat Biro Humas bekerja tidak mengenal waktu, dimana disetiap kegiatan pimpinan selalu berada pada garda terdepan penyebarluasan informasi pemerintah daerah," sebutnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Ada 200 test swab Covid-19 gratis dari BNI dalam rangka hari nasional.Sesuai dengan harapan Presiden RI dalam memperbanyak testing PCR untuk mendiagnosis penyakit COVID-19. Dengan mendeteksi material genetik virus Corona, untuk mengendalikan sehingga memutuskan penyebaran covid diawali dengan cara ditesting untuk memutus mata rantai covid-19 di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi ibu Nevi Irawan, dalam rangka Ceremonial swab test covid-19 gratis masyarakat Sumatera Barat, dalam rangka bekerjasama dengan rumah sakit BMC Padang, dalam mewujutkan swab tes gratis oleh Bank BNI di Gedung Ajen korem 032/ Wirabraja Sumatera Barat. Minggu(31/5/2020)

Gubernur Sumbar juga katakan, selain itu, nanti akan diproses oleh  BNI, internasional juga akan bekerjasama dengan laboratorium FK Unand untuk lebih efektif dan efesiennya.

"Untuk testing pertama diawali sebanyak 200 orang, berikutnya akan menyusul hingga mencapai total 2000 orang, dalam hal ini, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Sumbar mengucapkan terimakasih, tentu dengan data diagnosis laboratorium sebanyak 2000 itu, agar dapat dijadikan dasar untuk kebijakan, sehingga masuk tracing dimana dinyatakan positif untuk seterusnya"katanya.

Gubernur Sumbar memberikan apresiasi kepada BNI telah membantu testing swab untuk masyarakat Sumbar, dan juga ada ambulan dengan nilai harga 1,8 milyar untuk RSUD M Djamil dan ada juga beberapa yang lainnya.

Lebih lanjut menjelaskan, kemarin juga dapat dukungan dari BUMN diantaranya PT. Semen Padang, dan PT. BA menyumbangkan 4 (empat) Fentilator, ini merupakan kegiatan dalam bentuk kepedulian terhadap penyebaran Covid-19 dan ucapan terimaksih tidak teruntuk BNI saja tapi juga kepada seluruh BUMN ternyata betul-betul peduli dalam mengatisi ini.

Pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Barat juga menjelaskan sedikit terkait dengan era "New Nomal" yang disebut tatanan baru.

"Kita di Sumbar kecuali Bukittinggi besok tanggal 1 Juni 2020 keluar dari PSBB, mulai masuk ke era "New Normal"
dan selebihnya 18 Kota Kabupaten lainnya, kemungkinan pada 8 Juni, karna nantik ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kajian epidemiologi RT nya harus kurang satu, sehingga kita bisa untuk new normal dengan 18 Kabupaten Kota" ucapnya.

Selanjut Gubernur mengatakan akan membukakan empat tempat wisata kota Bukittinggi diantaranya, Panorama, Ngarai, Jam Gadang, Benteng dan Kebun Binatang 4 ini akan dibuka pada tanggal 1 Juni 2020.

Diikuti dengan perdagangan restauran, hotel secara bertahap, karena masih perlu beberapa SOP dan persiapan untuk para pekerjanya, karena mesti harus di swab semua agar dapat diketahui pasti bahawa mereka negatif dan juga positifnya.

Dan kemudian rumah Ibadah di Bukittinggi sudah dibuka semua dengan kisaran 26 mesjid termasuk Mushola dibukak semua dan mengikut protokol covid dengan jaga jarak dalam pelaksanaan sholat berjemaah lalu bawa sejadah sendiri, pakai masker, kemudian dari rumah sudah berwuduk datangpun hanya singkat singkat saja , sholat sunat dirumah ini mengurangi pertemuan.

Ketika ekonomi dan ibadah sudah jalan, kemudian sekolah baru akan mulai pada tanggal Juli tapi saya menyadarkan nantik harus dikaji lagi dengan epidemiologi, dipastiak guru-guru sudah diswab dan beberapa SOP sekolah.

Sebagai gambaran untuk Pendidikan Usia Dini (paud), taman kanak-kanak (TK), Kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) di rumah saja.

SD kelas 3 tetap sekolah tetapi sistem shift  satu kelas minsal 28 siswa dibagi 2, dan dua setengah jam untuk SD kemudian SMP, SMA selama tiga jam perharinya pershift.(rel/St)


PADANG.Lintas Media News.
Untuk memastikan tidak terkena Covid-19,Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),melakukan rapid test sebelum berangkat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.Karena,surat keterangan tidak terwabah virus corona tersebut merupakan syarat  untuk melakukan tugas keluar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi.

"Tanpa pengecualiaan setiap orang, saya sendiri harus ikut rapid test sebagai cek kesehatan menyatakan apakah terwabah atau tidak terwabah. Sudah protap setiap masuk ke Mentawai dilengkapi dengan hasil rapid test non-reaktif Covid-19," tegas Nasrul Abit.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama rombongan berencana akan mengunjungi Mentawai untuk melakukan pengecekan pelaksanaan tugas Covid-19 terkait dengan fasilitas kesehatan dan SMA/SMK di beberapa daerah terpencil kepulauan Mentawai.

"Daerah kepulauan Mentawai untuk fasilitas kesehatan masih kekurangan dalam penanganan Covid-19. Untuk itu kita ditugaskan pak gubernur untuk melakukan pengecekan, karena Kepulauan Mentawai sudah ada yang positif," ucapnya.

Wagub Sumbar menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tiga pulau besar, yaitu Sipora , Sikakap dan Siberut memiliki rumah sakit pratama yang  dipersiapkan untuk penanganan Covid-19, dan akan difasilitasi dengan alat-alat kesehatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim kesehatan.

Selain itu wagub Sumbar juga akan mengunjungi tempat fasilitas umum dan keramaian untuk persiapan segala sesuatu dalam penerapan kehidupan baru produktif aman covid yang tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kita khawatir, jangan sampai ada penyebaran Covid-19 di sana. Kalaupun ada sudah dipastikan tertular dari luar. Upaya mengatasi penyebaran Covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu singkat karena itu kita wajib test, agar tidak terjadi penyebaran covid ini " ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk mewajibkan pendatang dari luar Sumbar untuk memiliki surat jenis surat kesehatan yakni hasil tes kesehatan rapid test dan surat hasil test swab polymerase chain reaction (PCR). Termasuk untuk daerah kepulauan Mentawai.

"Seharusnya memang harus begitu mewajibkan pendatang dari luar untuk memiliki surat jenis surat kesehatan yakni hasil tes kesehatan rapid test dan surat hasil test swab polymerase chain reaction (PCR), upaya untuk mencegah penyebaran virus corona," ungkap Merry.

Sebanyak 14 orang yang ikut ke Mentawai, Dinas kesehatan menyatakan negatif semuanya. Selanjutnya untuk mengunjungi Mentawai akan dilengkapi dengan surat keterangan bebas Covid dari Dinas kesehatan. (Rel/St )

 Bukittinggi.Lintas Media News.
Pemerintah Kota Bukittinggi, telah menerapkan kebijakan 10 point protokol kesehatan covid dalam menerapkan pelaksanaan ibadah sholat berjemaah di  masjid Mukhlisin Manggis Bukittinggi.
Sesuatu gagasan yang cukup baik dalam upaya antisipasi penyebaran wabah covid 19 bagi masyarakat memasuki kehidupan baru aman covid (new normal)

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang didampingi Walikota Ramlan, Sekdako Yuen Karnova, disela-sela meninjau langsung persiapan di Masjid Mukhlishin Manggih Bukittinggi, Sabtu (30/5/2020).

Wagub Sumbar  Nasrul Abit juga katakan, pelaksanaan kehidupan baru aman covid (new normal) merupakan harapan dan kerinduan umat Islam beribadah di masjid  dengan tetap menjalankan protol covid dalam menghadapi antisipasi penyebaran wabah corona.

" Ada sepuluh (10) sholat berjemaah di masjid Mukhlisin Manggis, wajib pakai masker, membawa sajadah masing masing dari rumah, berwudhu dari rumah, pemeriksaan suhu tubuh, suhu yang dibatasi lebih kurang 37,3 C, tidak membawa anak-anak, jaga jarak 1meter, parkit diluar masjid, jemaah khusus warga Manggis dan tidak bersalaman," ujar Nasrul Abit.

Peninjauan Wagub Sumbar ke  masjid karena new  normal sudah memberikan peluang masyarakat hidup normal termasuk beribadah ke masjid dengan mengacu pada pelaksanaan protokol covid dalam kehidupan sehari-hari.

 "Tadi kita sudah lihat kesiapan masjid, dengan membuat batasan-batasan jemaah. Semua sudah tersedia sesuai dengan protokol Covid-19 dengan menyediakan thermogun, physical distancingnya dijaga, berwudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, khotbah hanya sepuluh menit, ini bisa menjadi role model nantinya bagi kabupaten/kota lain yang bersiap lepas dari PSBB menuju new normal," sebut Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan pesan Gubernur Sumbar kepada pengurus Masjid wajib memperhatikan dan melaksanakan standar Protokol Pencegahan Penyebaran covid-19 di rumah ibadah.

" Masyarakat mesti sudah terbiasa disiplin melakukan prilaku protokol covid bagian dari kehidupan baru aman covid. Baik dalam aktifitas ekonomi, pekerjaan, dan melaksanaan ibadah berjemaah di masjid, mushalla dan rumah ibadah lainnya di Sumatera Barat, masyarakat sadar dan sudah membudayakan pakai masker, jaga jarak, pola hidup bersih cuci tangan pakai sabun," ajaknya.

Pada kesempatan itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, sangat bersyukur dalam penerapan tatanan menuju kehidupan normal baru, pemerintah Provinsi Sumbar mendukung penuh, apalagi pihaknya benar-benar telah optimal dari semua sektor, utamanya dari segi agama dan perekonomian.

Menurutnya, terkait dengan pelaksanaan sholat berjemaah, pihak Pemko Bukittinggi telah mengatur sesuai protokol Covid-19. "Bahkan sampai dengan posisi mimbar di mesjid pun kami atur, harus ada jarak antara khatib dengan jamaah,' terangnya.

Selain itu, jamaah diminta membawa sajadah masing-masing. Mereka pun diminta untuk tidak berjabat tangan dan berpelukan. Menganjurkan dalam ibadah sholat untuk menggunakan ayat-ayat pendek, mempersingkat pelaksanaan khutbah

"Bagi jamaah yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan sanksi beli tiga masker untuk berjamaah di masjid. Kemudian bagi jamaah yang kurang sehat atau yang memiliki gejala demam, batuk, bersin tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid," tuturnya.(rel/St)

 BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Menjelang diterapkannya New Normal,
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengunjungi sejumlah pusat keramaian di Bukittinggi antara lain, masjid Al Muklisin Manggih, Pasar Banto, pusat wisata Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (kebun bintanq) dan Panorama untuk melihat kesiapan penerapan kenormalan baru  di Kota Bulittinggi, Sabtu (30/5/2020).

Saat mengunjungi, Nasrul Abit didampingi Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi dan bersama pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Kota Bukittinggi, langsung meninjau kesiapan protap dan fasilitas antisipasi covid 19, seperti, tempat cuci tangan, pemeriksaan thermo gun, himbauan pakai masker dan jaga jarak.

"Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyatakan siap menerapkan kebijakan perubahan kehidupan baru aman covid (new normal) dengan menerapkan langkah konkrit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti pengaturan pembukaan objek wisata, pasar dan hotel serta rumah makan dan melaksanakan ibadah di masjid," ungkap Wagub Sumbar, Nasrul Abit saat mengunjungi objek wisata Panorama Bukittinggi, sambil menikmati secangkir kopi panas dan memandangi keindahan alam Ngarai Sianok.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan tatanan normal baru yang rencananya mulai hari Senin lusa, tanggal 1 Juni 2020.

"Dengan masih nihilnya angka kasus positif Covid-19 di Bukittinggi, ia merasa bangga serta harus meningkatkan kewaspadaan agar Bukittinggi bisa mempertahankan hal ini, walaupun menerapkan tatanan normal baru. Kami merasa bangga kepada Pemko Bukittinggi yang saat ini masih mempertahankan prinsipnya untuk menjadikan kota Bukittinggi segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19, apalagi Bukottinggi dikenal dengan Pariwisatanya," kata Nasrul Abit.


Nasrul Abit berharap, dengan angka nol kasus positif Covid-19 di Bukittinggi, hal ini jangan sampai membuat kewaspadaan kita melemah, apalagi Bukittinggi banyak dikunjungi wisatawan, tetap waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan.

"Bekerjasama dalam menerapkan patuh akan protokol kesehatan Covid-19 ini lah yang kita tegaskan, supaya nantinya menjafi model inovasi percontohan dari daerah lain," pesannya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam keterangannya saat berbincang-bincang dengan Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pihak nya telah melakukan tes swab bagi pekerja di tempat tempat objek wisata, restoran dan rumah makan serta hotel.

Khusus di tempat ibadah akan diatur dengan membatasi waktu khutbah agar tidak terlalu lama.

Selian secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah kota Bukittinggi juga akan memberikan edukasi kepada siswa di daerah itu tentang Covid-19 sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Ramlan Nurmatias menjelaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi optimis menjadi daerah percontohan penerapan normal baru tersebut. Secara bertahap, dengan memulihkan kembali perekonomian, yakni membuka kembali semua objek wisata, perhotelan, pasar, sekolah, serta tempat ibadah dengan peraturan protokol kesehatan.(rel)


Padang.Lintas Media News.
Wujudkan Cita Cita Menjadi Tentara Profesional,Kasipers Korem 032/Wbr beri inspirasi dan motivasi kepada kalangan anak muda dan para pelajar tentang pilihan cita cita dimasa depan, dalam hal ini ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala Seksi Personalia Korem 032/Wbr Kolonel Inf Jajang Kurniawan, S.I.P, MM., menjadi narasumber dalam acara “Ibu Pertiwi Memanggil,  Belajar di RRI Kelas Inspirasi dengan Topik “Menjadi Tentara Profesional” yang berlangsung di stasiun RRI Padang Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Padang, Jum’at (29/5/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kolonel Inf Jajang Kurniawan selaku yang membidangi personalia Korem 032/Wbr menyampaikan bahwa menjadi seorang prajurit TNI itu tidaklah sulit, memang butuh perjuangan, karena dilakukan seleksi yang ketat guna mencari bibit muda berprestasi untuk dijadikan prajurit karier, asalkan generasi muda mau membekali diri dengan belajar dan berlatih serta mencari tahu informasi melalui media cetak, elektronik dan media sosial tentang tahap tahap apa saja yang diikuti selama pelaksanaan seleksi, ujar Kasipers Korem 032.

“Bagi kalangan anak muda dan para pelajar yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD, ia menjelaskan pada saat melakukan pendaftaran sampai selesai mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tidak dipungut biaya sepersen pun, yang dibutuhkan hanya doa dan restu dari kedua orang tua”, tegas Kasipers Korem 032.

Untuk memotivasi serta menginspirasi kalangan muda dan para pelajar, Kolonel Inf Jajang membagikan pengalamannya menjadi seorang prajurit TNI, ia menjelaskan  bahwa dirinya berasal dari Dusun Curah Ketangi, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Disamping itu keluarganya juga  merupakan anak dari delapan bersaudara, dengan pekerjaan Ibu sebagai ibu rumah tangga dan bapak sebagai seorang PNS golongan I, yang pada saat itu memiliki penghasilan pas pasan untuk menghidupi keluarga.

“Berniat membantu meringankan beban orangtua, Kolonel Inf Jajang mendaftarkan diri menjadi seorang TNI melalui pendaftaran Taruna Akmil yang memang sudah lama ia cita citakan.

Proses yang ketat dan selektif dalam megikuti tes satu persatu tahap demi tahap pun ia lewati dan ketika dinyatakan lulus dan diterima menjadi seorang taruna Akademi Militer merupakan kebanggaan yang luar biasa baginya. Rasa bangga diterima menjadi Taruna Akmil, dan inilah yang merupakan langkah awalnya  dalam perjuangan untuk meniti karier menjadi prajurit TNI melalui pendidikan di Akademi Militer, dan setelah melalui proses yang panjang dan penuh suka duka  dalam menimba ilmu dan berlatih selama 4 tahun iapun lulus pada tahun 1996 dengan menyandang pangkat Letnan Dua (letda) pada  kecabangan tempur yaitu Infanteri. Dengan penuh perasaan  bangga ia menjelaskan bahwa dia merupakan orang pertama dari SMA nya yang lulus menjadi Taruna”, tutur Kolonel Inf Jajang dengan semangat.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam meniti karier di TNI AD, Kolonel Inf Jajang Kurniawan  menjelaskan bahwa pangkat yang didapatkan dari Letnan Dua (Letda) sampai Kolonel ia lewati dengan perjuangan dan tekun berdinas dengan disiplin dan berlatih dengan baik sehingga relatif tidak ada kendala dalam kariernya sesuai dengan waktunya samapai dengan saat ini sudah mencapai pangkat Kolonel, ini merupakan suatu pencapaian luar biasa bagi saya dimana pimpinan atau atasan memberikan kepercayaan dan penghargaan atas prestasi prajurit tersebut.

Selain itu, dirinya juga sudah menjalani penugasan di beberapa wilayah di Indonesia yang dimulai awal meniti kariernya sebagai Komandan Peleton di Yonif 712/Wiratama Manado Sulawesi beberapa penugasan lain pun ia lalui di beberapa tempat  termasuk di  Papua, Bali, Jawa, Lampung, Aceh dan di Sumatera Barat tepatnya saat ini di Kota Padang

Semua itu, dilaksanakan dan dijalani dengan enjoy serta penuh rasa bangga dan dengan melalui jadi tentaralah ia bisa menjelajahi wilayah Nusantara dan mengetahui dan berinteraksi  langsung dengan kekayaan akan adat istiadat, suku dan ras yang ada dari Sabang sampai Merauke.

Mengakhiri Kelas Inspirasi bapak dua anak ini berpesan dan mengajak kepada adek adek pelajar dan generasi muda yang bercita-cita menjadi prajurit  TNI ayo wujudkan cita citamu dengan tekun belajar dan terus berlatih diiringi doa dan restu orang tua serta  tanamakan keyakinan bahwa kita bisa dan mampu mewujudkan itu,
pungkasnya mengakhiri.(Pen 032/st)


Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar akan siapkan inovasi-inovasi penanganan covid dalam berbagai sektor sesuai arahan Mendagri guna menyiapkan tatanan kehidupan baru aman covid (new normal)

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno disela - sela Video Conference tentang lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H. Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Sri Mulyani Indrawati di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (29/05/2020).

Gubernur Sumbar katakan, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian,  pasar tradisional,  pasar modren, restoran, hotel,  pelayanan PTSP, tempat wisata dan trasportasi umum.

"Badan Litbang Sumbar akan mengkoordinir pelaksanaan inovasi dalam penanganan covid 19 kepada OPD terkait sebagai upaya kesiapan masyarakat dalam menuju new normal, " ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan kegiatan inovasi ini dalam rangka menyiapkan masyarakat hidup bersama covid. Dan bagaimana daerah steril covid 19.

"Banyak acara dan kegiatan bagaimana mendorong masyarakat menjalankan protokol  covid 19, guna menumbukan kesadaran untuk sehat jalan protoko", 7

Dalam video conference tersebut, Mendagri RI, M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya mengatasi penyebaran covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu pendek. Masyarakat Indonesia hendaknya segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19.
"Saya mendorong agar daerah berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru namun aman dari Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lomba inovasi ini ada 4 kategori wilayah yakni provinsi, kota, kabupaten zona hijau dan kabupaten zona merah".Ucapnya.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa segera beraktivitas dengan tatanan baru namun aman dari corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua daerah saya harap produktif tapi patuh pada protokol kesehatan yang ada.

Dalam kesempatan ini Mendagri mengatakan kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah berbaik hati menyiapkan hadiah berupa uang yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan total sebesar 164 milyar.

Dana Insentif Ini akan dipergunakan untuk 3 (tiga) pemenang terbaik, Juara 1 mendapatkan dana 3 milyar, juara 2 mendapatkan dana 2 milyar dan juara 3 mendapatkan dana 1 milyar. Masing-masing kategori wilayah kami bagi lagi menjadi 7 kategori lomba. Silakan daerah berlomba-lomba membuat inovasi yang dibuktikan dengan video maksimal 2 menit.

Aspek dan bobot penilaian seperti sesuai dengan protokol covid-19 dengan bobot penilaian 40% (persen) mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan ditiru oleh daerah lain dengan bobot penilaian 30% (persen), memiliki kebaruan dan kreativitas yang kuat dengan bobot penilaian 20% (persen) serta ada unsur kerjasama dan kolaborasi dengan bobot penilaian 10% (persen). Penilaian akan dilaksanakan 9-12 Juni 2020 dan pengumuman pemenang pada 15 Juni 2020.

Dan selanjutnya ada 3 (tiga) tahapan penilaian untuk dijadikan panutan, yang pertama Jejaringan sosialisasi, pengumpulan data inovasi Daerah (pelaporan secara elektronik). Kedua pengukuran indeks menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah secara digitalisasi. Ketiga prestasi kepala daerah mempresentasikan inovasi daerah untuk dinilai oleh tim penilai K/L. Dan yang keempat Validasi lapangan, tinjauan lapangan atau Pemeritah Daerah membuktikan data dukungan yang valid berdasarkan hasil presentasi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sangat mendukung program Menteri Dalam Negeri yang akan melaksanakan lomba inovasi kebijakan daerah dalam melaksanakan tatanan normal baru oleh daerah.

"Selain menyiapkan Dana Insentif Daerah untuk hadiah pemenang. Kami juga menyiapkan DID tambahan untuk mendukung pemerintah daerah mengatasi Covid-19 sebesar 5 Triliun. Kami juga membuka kemungkinan memberikan pinjaman kepada daerah yang tidak memiliki dana tetapi memiliki program yang baik untuk memulihkan ekonomi nasional. DID kami arahkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mendukung daerah yang masih zona hijau untuk tetap bertahan di zona hijau, dan yang masuk zona merah untuk berjuang menuju zona hijau," kata Sri Mulyani.

Hadir dalam acara video conference tersebut, Kabid ICC BPBD Rumainur, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Bapeda Hansastri, Kadis Kominfo Jasma Rizal, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir, Sekretaris Balitbang Sunyati.(rel)


Padang.Lintas Media News.
Untuk penyediaan fasilitas biaya rumah anggota Polri dan pegawai negeri di lingkungan Polda Sumbar,
Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Padang.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penadatanganan perjanjian kerja sama oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin, Jumat (29/5) siang di Lobby Mapolda Sumbar.

Usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, pihak Bank BRI juga menyerahkan bantuan secara simbolis fasilitas sarana pendidikan untuk SPN Polda Sumbar yang diterima langsung oleh Kapolda Sumbar.

Selaku pemimpin BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin mengatakan untuk mewujudkan hunian bagi masyarakat dengan program sejuta rumah, BRI telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Polri.
Dirinya menyebut, bahwa BRI Tbk di tingkat pusat sebelumnya juga sudah lama kerja sama antara Polri dan BRI.

“Menindaklanjuti tersebut, kita meneruskan kerjasama bagi anggota Polri pada Polda Sumbar, untuk mewujudkan rumah,” katanya.

Sementara, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pihak Bank BRI. Segala bantuan yang diberikan kepada jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Polda Sumbar yang sangat bermanfaat besar bagi Polda Sumbar.

"Terimakasih banyak, semoga kerja sama dalam bentuk hal lainnya bisa kita lakukan kembali," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.

Pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini juga dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Irwasda Kombes Pol Drs. K. Rahmadi, MH, Pejabat Utama Polda Sumbar dan pejabat BRI Kanwil Padang.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Demikian siaran pers PWI, diterima, Jumat 29/05 dalam  menanggapi kasus yang menimpa wartawan detikcom, yang banyak mendapat sorotan publik.

PWI kembali menegaskan, imbauan ini penting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula ketika Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19.

Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi. Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp.

Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom. Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Menyikapi hal ini, Pengurus Pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut.

1.Mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik com.  Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers.  Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

2.Meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan tersebut.

3.Meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat pembelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020).

Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona.

"Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit.

Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya.

"Setelah dua tahap melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya.

Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin.

Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung.(rel)

Padang.Lintas Media News. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, dengan agenda pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (KDH) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2019 di ruang ruang sidang utama DPRD, Jumat (29/05/20).

Dalam sambutannya Gubernur Irwan menuturkan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna penyerahan LKPJ KDH tanggal 11 Mei 2020 yang lalu, pihaknya menyusun dokumen pertanggungjawaban ini dengan mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan.

“LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” jelas Gubernur.

Meski demikian Gubernur mengakui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 masih terdapat berbagai persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan.

“Rekomendasi ini merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar,” ucap Gubernur Irwan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumbar kedepan.

“Pada tahun 2020, pada tahun terakhir masa jabatan kami bersama Bapak Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh pihak untuk dapat secara bersama membangun Sumatera Barat,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa LKPJ KDH Provinsi Sumbar Tahun 2019 telah diterima oleh DPRD Sumbar secara bulat dengan sejumlah rekomendasi.

Menurutnya rekomendasi ini dimaksudkan sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

“Substansi dan muatan LKPJ tidak hanya mencakup realisasi anggaran, program dan kegiatan serta output yang dihasilkan, akan tetapi juga menggambarkan capaian kinerja atau outcome yang telah dicapai,” ujarnya.

Menurut dia, LKPJ semestinya juga menjelaskan perbandingan antara hasil dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berupa RPJM maupun RKPD.

Sebelumnya sejumlah rekomendasi dan catatan perbaikan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ KDH 2019, Ismunadi Syofyan disetujui oleh seluruh pimpinan fraksi dan komisi DPRD Sumbar.(nov/st)


Padang.Lintas Media News.
Menyikapi bergerombolnya masyarakat dalam mencairkan BLT di kantor Pos, sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar menduga adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dengan Pemprov Sunbar, dalam membagikan kepada masyarakat.

Dalam kontrak kerja tersebut salah satu poihtnya dinyatakan, Pihan Pos harus mengatantarkan langsung bantuan kepada penerima dan menempelkan sticker sudah menerima bantuan BLT dirumah tersebut.

Nurnas melihat dialokasi penerima, disalah satu nagari di kabupaten Padang Pariman, dimana rumah  mayoritas penerima tidak ada tertempel sticker.

Antara BLT Provinsi dan BLT Kemensos berbeda polanya, dimana BLT provinsi diantar langsung, sedangkan Kemensos dijeput ke kantor pos.

Akibat dugaan pelanggaran kontrak tersebut, sempat terjadi keributan di Pesel dalam pembagian, dan itu membuktikan kalau BLT Provinsi tidak diantar langsung, ini perlu dievaluasi.

"Tugas pos dalam kontrak kerja menyalurkan BLT provinsi sampai kerumah penerima, sekaligus menempelkan sticker bukti rumah tangga tersebut sudah menerima bantuan, ternyata pihak pos hanya menitip pada nagari atau desa, dan ada juga yang meminta penerima untuk datang ke kantor pos, itu jelas melanggar kontrak kerja," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, gunanya sticker ditempel dirumah penerima, agar tidak ada lagi penerima ganda dan lebih tertib administrasi, sehingga jika ada bantuan berikutnya tidak menimbulkan polemik

Nurnas juga meminta, agar Pemprov mengkaji ulang kerjasama dengan pihak pos, sehingga tidak ada persepsi berbeda masyarakat terhadap Pemprov Sumbar.

"Kerjasama dengan pihak pos harus dikaji ulang oleh Pemprov, agar tidak ada lagi kejadian serupa dan tidak ada penelitian yang berbeda dimata masyarakat," tegas Nurnas mengakhiri. (nov/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, kecuali Kota Bukittinggi yang menetapkan "New Normal".

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menggelar rapat terbatas melalui video conference (Vidcon) bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Forkopimda dan Bupati Walikota se Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020).

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, termasuk kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

"Kesimpulannya dalam rapat tersebut dari 18 Kabupaten Kota se Sumbar setuju PSBB diperpanjang hingga 7 Juni, kecuali Kota Bukittinggi yang masuk kegiatan tatanan baru  produktif dan aman Covid-19 yang lebih dikenal dengan New Normal," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, ada empat penekanan dalam penerapan PSBB, yaitu :

Pertama, melakukan persiapan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan-pembatasan di PSBB sesuai aturan Kemendagri 380 tahun 2020.

Kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol Covid-19 arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri, Panglima TNI, dan diteruskan kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan kedisiplinan.

"Harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ucapnya.

Ketiga, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing, dan isolasi kasus positif Covid-19 serta dalam perawatan pasien.

"Kita harus mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Keempat, Provinsi Sumbar mendukung kota dan kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan 'new normal' dengan mengikuti aturan dari Kemenkes RI.

Terkait dengan Kota Bikittinggi tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.(rel)



Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar mengapresiasi tim laboratorium yang bekerja tanpa lelah selama 22 jam. Yang paling luarbiasanya adalah, mereka telah melakukan pemeriksaaan sample sebanyak 1.461 dalam waktu 22 jam. Ini pekerjaan tim yang sangat luar biasa dan merupakan rekor pemeriksaan sample swab terbanyak yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam dialog online via zoom bersama Ikatan Apoteker Sumbar dalam rangka Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan Covid-19. di ruang rapat Wakil Gubernur Sumbar, Kamis (28/5/2020).

Wakil Gubernur menjelaskan deteksi dini adalah kita mencari sebanyak- banyaknya para terindikasi mulai dari ODP, PDP dan OTG, itu dicari semua.

Selanjutnya, deteksi dini harus dipercepat di Sumatera Barat dengan angka 537 gak usah takut, "Menurut hasil deteksi kita dindingkan dengan Provinsi lain Sumatera Barat lebih cepat dalam penanganan uji laboratorium, dikarena Kedokteran Unand mempunyai labor sendiri, jadi samplenya bisa diperikas setiap hari sehingga Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand termasuk terbaik di Indonesia" ujar Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar mengapresiasi tim paramedis yang telah bekerja luar biasa tanpa kenal lelah siang malam, tidak bertemu keluarga, dengan keikhlasan masih tetap bertahan untuk tetap setia merawat dan mengobati pasiennya.

" Semoga pengabdian para medis ini menjadi amal ibadah yang tak terhingga nilainya dan paramedis kita juga diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT, aamin ," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini upaya dilakukan Pemprov. Sumbar dalam menghadapi wabah corona antara lain sudah siapkan rumah sakit rujukan covid-19 diantaranya RS M. Jamil, RSAM, RS Unand, RS M.Natsir, RS Semen Padang, RS Reksodiwiryo, dengan tota 147 tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Khusus Covid-19, diantaranya RSUD Pariaman dan RSUD Rasidin Padang, dengan jumlah 273 tempat tidur, dan jejaring rumah sakit Covid-19 RSUD Daerah dengan jumlah 563 tempat tidur.

"Menyiapkan 9 lokasi karantina untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) 5 lokasi dan Orang Dengan Covid Positif Ringan (OD-CPR) 4 lokasi.

" Empat lokasi karantina ODP diantaranya, Asrama Diklat PPSDM Kemendagri Ragional Bukittinggi di Baso, UPT Asrama Haji Padang Pariaman, UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan, Asrama BLK Padang Panjang, Arama BLK Payakumbuh .Sedangkan untuk karantina (OD-CPR) berlokasi di Asrama Diklat BPSDM Prov Sumbar, UPTD Balatkop Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar, Asrama Diklat Bapelkes Dinas Kesehatan , Gedung ITC UPTD BPTSD Prov Sumbar Payakumbuh. Dan Inilah sarana-sarana yang kami siapkan mualai dari perlengkapannya, tenaga kesehatan, Dokter beserta Perawatnya itu akan kita siapkan semua," ucap Wagub.

Nasrul Abit juga menjelaskan untuk pengendalian akan dilakukan secara Edukasi kita sudah lakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

 "Kami di Provinsi saja sudah cukup banyak mengirim surat hampir 100 surat tentang instruksi bagaimana penanganan Covid ini mulai dari ke tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat terendah" katanya

Selain itu Wagub mengatakan perlu juga dilakukan tracing, ketika ditemukan satu kasus seperti di pasar raya kemarin, mereka langsung ditracing dengan siapa yang bersangkutan, berhubungan siapa kelurganya semuanya kita cari, sehingga diisilasi, diswab ke laboratorium Unand ketika hasilnya positif, dengan siapa dia berkomunikasi dan berinteraksi ini yang harus ditracing sehingga dapat ditemukan kasus baru.

Kemudian selanjutnya Wagub menjelaskan tentang Isolasi ini juga boleh dirumah dan juga ada tempat disiapkan oleh pemerintah provinsi sebanyak 9 lokasi, ada yang di Padang, Bukittinggi dan Padang panjang semuanya sudah tersebar tempat isolasi baik mereka yang positif maupun yang belum, dan yang Pasien Dalam Perawatan (PDP) biasanya sudah diisolasi.

Lebih lanjut, ketika hasilnya positif maka akan dimasukkan kekarantina, dirawat dengan standar Covid, mereka akan mendapatkan pengobatan dan dirawat, minimal 14 hari dan ada juga yang tiga minggu. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keunganan (OJK) menyumbang 1.111 APD berupa pakaian Hazmat untuk tenaga medis yang terus berjuang merawat pasien Covid-19.

Sumbangan APD tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di kantor Gubernur dari Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, Kamis (28/5/2020). Selanjut diserahkkan pada BPBD Sumbar selaku penangan Covid-19 di Sumbar, untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan. Insya allah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis untuk dipergunakan dalam penanganan pasien dengan gejala Covid-19," ucap Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno menambahkan, bantuan APD ini sangat dibutuhkan sekali oleh petugas medis di lapangan, termasuk petugas yang berada Posko di perbatasan, yang harus dilengkapi peralatan seperti ini.

Pemakaian APD tentunya agar terhindar dari terpapar Covid-19. Pihaknya mengaku sangat terbantu, sekalipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk APD ini dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

"Jadi kita juga akan sebarkan APD ini kepada petugas medis di Puskemas. Karena mereka kekurangan peralatan ketika menjalankan tugasnya," tukasnya.

Ikatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sumbar Misran Pasaribu mengatakan bantuan ini menjadi bukti keinginan partisipasi para pegawai OJK dan Jasa Keuangan Sumbar dalam memerangi Covid-19.

"Kenapa harus 1.111 APD? karena angka satu melambangkan kita harus bersatu dengan pemerintah daerah melawan Covid-19, inilah bentuk kepedulian kita bersatu membantu para medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19," ungkap Misran.

Misra Pasaribu menjelaskan bahwa sebelumnya pihak OJK telah melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dibeberapa daerah dengan membagi masker, handsanitizer, penyemprotoan disinfektan, dan sosialisasi cuci tangan.

"Selain itu kita memberi bantuan berupa sembako pada masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap dengan bantuan bersama bersatu untuk memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar," ujarnya.(rel)


BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bertemu dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rangka membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Khususnya Kota Bukittinggi dalam menangani Covid-19 secara merata. di Kantor Walikota Bukittinggi,Rabu (27/5).

 Nasrul Abit mengungkapkan. Kepala Daerah yang pertama meminta keluar dari PSBB adalah Walikota Bukittinggi, karena dalam pertimbangan Covid-19 ini, sudah mulai melandai, kasus-kasus baru tidak ada lagi dan bisa diatasi secara kesehatan terhadap penanggulangan dan epidemiologi. Namun demikian tentu harus ada kajian yang jelas.

"Kita melihat pintu masuk ke Bukittinggi dijaga ketat oleh petugas, akan lebih aman lagi kalau ada bantuan dari TNI, Polri tentu Provinsi juga ikut mengamankan pandemi ini," kata Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, terkait usulan Pemko Bukittinggi untuk lepas dari PSBB yang akan menerapkan "New Normal" pada daerahnya, disambut baik oleh Wagub Sumbar. Karena menuju new normal harus tercapai syarat yang sudah ditentukan organisasi kesehatan dunia (WHO). Misalnya transmisi atau penularan virus corona bisa dikendalikan, baik transmisi lokal atau penularan dari luar.

"Jika ingin menetapkan new normal pemko Bukittinggi harus siap melengkapi sekaligus mematangkan kajian-kajian yang diperlukan," ucapnya.

Menurutnya, pemko Bukittinggi keluar dari PSBB telah membudayakan protokol kesehatan covid dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai hal yang biasa. Dan keluar dari PSBB mengingatkan jika dibiarkan terus perekonomian akan hancur, mengakibatkan permasalahan sosial akan timbul. Namun demikian harus ada kajian, supaya perekonomian tetap jalan, pasar akan dibuka mulai bulan Juni, objek wisata dibuka, sekolah-sekolah juga akan dilakukan belajar dan mengajar.

"Namun kita harus tetap lakukan protokol kesehatan Covid-19. Melakukan swab kepada guru, murid termasuk proses belajarnya dibatasi paling lama 3 jam tidak ada keluar main, murid tidak boleh bersalaman dengan guru dan kapasitas siswa dalam kelas dibatasi," harapnya.

Sementara untuk Sekolah mulai dari Paud, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2 itu dirumahkan karena seusia itu masih banyak bermain, hal ini menghindari kontak dari temanya.

Kalau ini sudah ada kajian-kajian tentu provinsi akan mempertimbangkan, semuanya memang tergantung kepada kabupaten dan Kota masing masing.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, Covid-19 ini bisa dikendalikan. Menurutnya Bukittinggi dinilai sudah memenuhi syarat untuk langsung menjalankan fase hidup baru atau new normal. Karena Bukittinggi dalam beberapa hari ini kasus Covid-19 sudah mulai berkurang dan bisa diatasi secara kesehatan.

"Banyak alasan Bukittinggi ingin lepas dari PSBB, diantara adalah persoalan ekonomi masyarakat, kita jangan hanyut dalam masalah Covid-19 saja," ujarnya

Selanjutnya Pemko Bukittinggi akan memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tidak jauh dari protokol Covid, dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker, walaupun kita keluar dari PSBB standard Covid tetap dilaksanakan pada tempat-tempat seperti sekolah, pasar dan tempat pariwisata, .

"Dan Kuncinya adalah apabila masyarakat mau patuh pastikan keluar rumah sehat dan sampai di rumah sehat, tidak ada masalah apapun yg kita lakukan tentu sesuai dengan standar protokol kesehatan" ungkap Ramlan. (rel)

 LUBUKLINGGAU, Lintas Media News.
Walikota Lubuklinggau yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memastikan akan ada pembagian sembako tahap III kepada warga yang belum mendapatkan bantuan baik tahap I maupun tahap II. Bahkan saat ini Pemkot Lubuklinggau sedang melakukan verifikasi secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak seperti RT dan Lurah.

Dikatakannya, pendistribusian sembako tahap III ini merupakan langkah kongkret Pemkot Lubuklinggau menyikapi aspirasi masyarakat yang menetap di Kota Lubuklinggau dan memiliki KK tetapi belum mendapatkan bantuan.

“Padahal mereka-mereka ini masuk dalam kategori benar-benar tidak mampu, tidak mampu dan rentan tidak mampu. Untuk itu, bagi yang belum mendapat sembako tahap I dan II harap lapor ke Ketua RT atau Lurah masing-masing agar dimasukkan dalam daftar penerima tahap III,” pintanya.

Dari penyisiran data susulan yang sudah rampung meliputi empat kecamatan masing-masing Lubuklinggau Barat I sebanyak 861 KK, Lubuklinggau Barat II 1.747 KK, Lubuklinggau Utara I, 1.626 KK dan Lubuklinggau Utara II, 1.454 KK.

Jadi total sembako yang disalurkan tahap I dan tahap II (baru tiga kecamatan) sebanyak 26 ribu paket sembako, bahkan diperkirakan akan bertambah sekitar 11 ribu KK lagi sehingga mencapai 37 ribu KK.

Dijadwalkan pada Selasa, (5/5/2020) kembali akan dilakukan distribusi sembako lanjutan tahap II untuk Kecamatan Lubuklinggau Utara Il yang meliputi Kelurahan Batu Urip (752 KK), Senalang (292 KK), Kenanga (593 KK) dengan jumlah 1.637 KK.

Selain Kecamatan Lubuklinggau Utara II, dihari yang sama juga didistribusikan untuk Kecamatan Lubuklinggau Timur ll dengan rincian Kelurahan Cereme Taba 435 (KK), Dempo (159 KK), Jawa Kanan (47 KK), Jawa Kanan SS (362 KK), Jawa Kiri (111 KK) dan Kelurahan Wirakarya (212 KK) dengan total 1.326 paket sembako.

Sama seperti sebelumnya paket sembako ini berisi 20 kg beras, satu dus mie instan, satu karpet telur, minyak sayur ukuran 3 kg, satu kg gula, ikan asin satu kilogram, vitamin dan masker. (ADV)


Musi Rawas- Lintas Media News, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan di dampingi wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti dan Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy melepas bantuan beras dari mabes Polri untuk masyarakat terdampak Covid -19 yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, pelepasan bantuan di laksanakan di halaman Kantor Polres Muara Beliti Sumatera selatan Selasa ( 26/5).

Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy dalam sambutannya mengatakan, Pihaknya sengaja melepaskan bantuan ini setelah lebaran, mengingat sebelum lebaran pemerintah daerah dan pusat sedang gencar-gencarnya  memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

Lanjut Efrannedy mengatakan, bantuan beras yang kita lepas sebanyak 10 ton dan untuk setok ada 5 ton lagi, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan, untuk pendistribusian nantinya akan dikawal langsung oleh Waka Polres, Kabag dan Kasat agar bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan cek betul betul jangan asal salur jelas Efrannedy.

Di kesempatan yang sama Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan meyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh jajaran Polres Mura yang telah bekerjasama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid19 di Kabupaten Musi Rawas.

kita berharap bantuan beras ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan jangan sampai ada yang benar - benar berhak mendapatkan tidak sampai Jelas Bupati Mura.(rel)


BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninjau kesiapan penambahan fasilitas ruangan di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi dalam Penanganan Covid-19, Rabu (27/05/2020).

Wakil Gubernur Sumbar mengatakan, RSAM sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan dalam penanganan pasien Corona Virus Disease (Covid-19),  RSAM Bukittinggi saat ini tersedia 26 tempat tidur.

"Untuk itu kita perlu persiapan tambahan tempat tidur 76 lagi, jadi diperkirakan akan disediakan 104 tempat tidur termasuk persediaan peralatannya di RSAM yang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah, harapan kedepan kita saling melengkapi dalam pelayanan Pasien Dalam Perawatan (PDP)," terangnya.

Wagub menyebutkan, Bukittinggi ini salah satu wilayah II di Sumatera Barat, jadi pemerintah perlu juga tambahan peralatan dan melengkapi kebutuhan supaya ready (siap) dalam pelayanan Covid-19 ini.

Mengingat Sumbar masih terus ada penambahan kasus-kasus baru, dimana RSAM Bukittinggi masih harus menyiapkan diri agar penanganan Covid-19 cepat sekagus mempercepat memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar.

Selanjutnya Wagub Sumbar Nasrul Abit juga menyebutkan setelah berdiskusi dengan dr. Khairul untuk segera mengajukan perencanaan permintaan dengan segera ke Badan Keuangan Daerah bersama dengan Inspektorat untuk melakukan evaluasi pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Sumbar terkait pengadaan sarana dan prasarana di RSAM Bukittinggi.

"Nanti akan kami bicarakan dengan provinsi. Kami sangat mendukung tim medis dan upaya dari RSAM dalam penanganan Covid-19," ucap Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Sumbar memberikan apresiasi terhadap pegawai rumah sakit yang bertugas dengan didikasi tinggi. Ia juga mengharapkan RSAM bisa menjalankan tugas dapat menyesuaikan dengan konsep dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diatas umur 50 tahun tidak boleh bekerja malam, untuk itu perlu tenaga muda yang bertugas untuk shift malam,

"Kita harus menyesuaikan diri agar pelayanan disini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," jelas wagub.(rel)


Padang .Lintas Media News.
Guna mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan Penanganan Covid-19, Korem 032/Wbr kerahkan personel ditempat-tempat keramaian. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat dalam persiapan tatanan kehidupan baru atau New Normal selama pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Komandan Korem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menggelar Video Conference (Vicon) dengan para Komandan Satuan Jajaran Korem 032/Wbr, yang berlangsung di Ruang Puskodal Korem bertempat di Jl. Jenderal Sudirman No.29 Padang, Sumbar. Kemaren.

Dalam kegiatan Vicon yang digelar, Danrem 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah tindak lanjut menyikapi keputusan pemerintah, sehubungan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19 yang akan dilaksanakan di empat provinsi dan salah satunya Provinsi Sumatera Barat, ujar Danrem 032.

Selanjutnya, kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan ini akan menerjunkan personel TNI-Polri, dimana keberadaan TNI nantinya difokuskan di tempat fasilitas umum dan keramaian seperti Mall, Pasar Raya, Pasar Tradisional, Stasiun, Bandara,  dan tempat Ibadah dan juga tempat wisata.

Selain Polri, TNI juga akan dibantu oleh kelompok pelaku ekonomi perdagangan & Dinas instansi terkait beserta tenaga pengamanan setempat juga akan turut membantu melaksanakan protokol kesehatan terhadap pengunjung, ungkap Danrem 032.

Briefing sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu harus dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas untuk mengetahui tugas masing masing personel dilapangan.

Laksanakan tugas secara persuasif dan humanis ajak masyarakat dengan baik serta hindari terjadinya gesekan dengan pihak manapun. 

Disamping itu, Danrem 032/Wbr menegaskan selama pelaksanaan kegiatan protokol kesehatan agar di dokumentasikan  serta laksanakan koordinasi yang baik dengan Kepolisian dan Instansi lainnya diwilayah masing masing.

“Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah  kepada TNI dalam penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19, diharapkan setiap menjalankan tugas yang diberikan laksanakanlah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab,  berikan edukasi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dengan cara persuasif dan humanis kepada masyarakat”, tutur Danrem 032 mengakhiri.

Turut mengikuti Vicon yang digelar, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad dan para Kasi Korem 032/Wbr.(Pen 032/St)





Sosialisasi The New Normal yang disampaikan tim CSR Semen Padang di Kantor KAN Limau Manih, Rabu, 27 Mei 2020



Padang.Lintas Media News.
Setelah menyampaikan sosialisasi di lingkungan internal perusahaannya, PT Semen Padang mulai melakukan sosialisasi  protokol The New Normal atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).Rabu (27/5/2020).

Sasaran sosialisasi tersebut adalah perangkat KAN, Kecamatan,  Local Comunity Organizer (LCO) dan Forum Nagari sekitaran perusahaan.Kepala Seksi Bina Lingkungan Unit CSR PT Semen Padang, Masykur Rauf mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

 Menurutnya, penerapan protokol  The New Normal tersebut mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Juni 2020 di PT Semen Padang.
"Kita berharap, dengan dilakukannya sosialisasi ini, semua pihak dapat memahami dengan aturan yang diterapkan oleh perusahaan.

 Dengan demikian, tidak ada kesalahpahaman lagi, jika nantinya masyarakat yang hendak memasuki lingkungan perusahaan harus mengikuti aturan yang sudah dibuat dan dijalankan," sebutnya saat menyampaikan sosialisasi di kantor KAN Luki.

Ketua KAN Lubuk Kilangan, Basri Dt. Rajo Usali menyampaikan terimakasih atas sosialisasi yang disampaikan PT Semen Padang sebelum menerapkannya.

 Menurutnya, setelah mendapatkan sosialisasi ini, diharapkan seluruh masyarakat beserta ninik mamak yang hendak berurusan dengan pihak PT Semen Padang, dapat mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

"Kami mewakili Ninik Mamak beserta seluruh masyarakat menyampaikan terimakasih, atas sosialisasi yang sudah kami dapatkan. Ditengah kondisi saat ini, sudah selayaknya kita mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat dengan kesadaran sendiri, karena bahaya COVID-19 ini kita tidak pernah tau kapan dan dimana akan menyebabkan penularannya," ungkapnya.

Staff Unit CSR PT Semen Padang, Edi Fahrizal mengatakan, sejumlah aturan yang disosialisasikan kepada masyarakat tersebut, adalah aturan yang juga diberlakukan kepada karyawan dan orang yang bekerja di PT Semen Padang.

 Menurutnya, sosialisasi tersebut meliputi dari penerapan protokol covid-19 dan melengkapi personal safety kit saat hendak memasuki area PT Semen Padang. Aturan yang akan diberlakukan tersebut, juga disertai dengan sanksi.

Sebelumnya, Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang Oktoweri menyatakan kesiapan PT Semen Padang dalam melaksanakan protokol The New Normal.  Protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO) maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id.

Ditegaskannya, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.(*)


Padang.Lintas Media News
 Kita akan minta konsep perencanaan dan langlah-langkah strategis kesiapan dalam menjalankan era New Normal dari tiga daerah, Pemko Bukittinggi, Pemko Padang Panjang dan Pemkab Pesisir Selatan yang akan diprestasikan pada Video Confrence (Vicon) pemprov dengan pemkab/ko pada tanggal 28 Mei nanti yang akan dihadiri oleh Forkopimda dan segenap OPD terkait.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat seusai acara Vicon pemprov Sumbar dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat di kantor gubernur, Selasa (26/5/2020).

Gubernur katakan, dari 19 kabupaten dan kota, tiga daerah ini menyatakan secara tegas siap mengikuti pelaksanaan New Normal setelah penetapan Pembantasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat ini yang akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2020.

“ Pemprov Sumbar mulai dari kemaren telah memulai menyiapkan rencana dan langkah-langkah pasca pelaksanaan PSBB tahap II, Kemaren kita rapat dengan OPD dilingkungan pemprov Sumbar dan hari ini dengan pemkab/ko se Sumatera Barat menghimpun masukan dan hal-hal penting dalam tindak lanjut, apakah kita melanjutkan PSBB atau memulai memasuki New Normal serta juga melihat perkembangan kebijakan dari pemerintahan pusat”, ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan, pemprov Sumbar mulai membahas rumusan pelaksanaan new normal seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Sumbar termasuk daerah yang menerapkan PSBB bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

"Daerah yang menerapkan PSBB kan ada empat. Ada Sumbar, DKI, Jabar, dan Gorontalo. Jadi nantinya PSBB-nya dikuatkan dengan dukungan TNI dan Polri. Jadi daerah PSBB siap menghadapi new normal," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Kantornya, Selasa (26/5).

Irwan menjelaskan, hari ini Pemprov Sumbar melakukan rapat bersama semua bupati dan wali kota yang ada di Sumbar. Beberapa agenda yang dibahas di antaranya mengevaluasi PSBB yang sudah berjalan dua tahap. Kemudian, membicarakan penerapan new normal.

Irwan menjelaskan, new normal seperti yang dimaksudkan pemerintah pusat adalah daerah yang menetapkan PSBB. Namun, aturan dalam lingkup provinsi terus dikuatkan dengan dukungan TNI Polri.

Supaya PSBB lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengubah perilaku dan cara hidup masyarakat dengan mengikuti protokol covid. Setelah PSBB ini berjalan maksimal, nantinya menurut Irwan akan terbentuk pola hidup baru masyarakat. Pola hidup itulah yang dimaksudkan pemerintah pusat sebagai pola normal baru.

Irwan menambahkan, ada sejumlah syarat bagi daerah yang akan menerapkan new normal. Di antaranya nilai effective reproduction number kasus covid di daerah tersebut di bawah 1 persen selama minimal dua pekan.

Hingga akhir pekan lalu effective reproduction number covid-19 di Sumbar berada di angka 0,8 persen. Nantinya, angka pasti effective reproduction number akan dipastikan lagi oleh Pemprov Sumbar bersama pakar kesehatan hingga tanggal 28 Mei.
Rata-rata daerah di Sumbar menurut Irwan sudah ada kecenderungan penurunan angka penambahan kasus covid-19. Kecuali Kota Padang yang memang masih ada pengkatan cukup tinggi, terutama yang berasal dari klaster Pasar Raya Padang.

Syarat lain sebuah daerah menerapkan new normal lanjut Irwan adalah kesiapan tim kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan. Kemudian, tak ada lagi penambahan kasus dari transmisi import baru.
Hingga 28 Mei nanti, Pemprov Sumbar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati-wali kota masih akan melakukan rapat untuk mematangkan persiapan new normal. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen persiapan berakhirnya PSBB jilid 2 pada 29 Mei.

"Nanti kita lihat bersama keputusan bagaimana ke dalam rapat koordinasi Pemprov bersama Forkopimda dan Pemkab/ko se Sumbar pada 28 Mei," kata Irwan.
( rel )

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan.Sejauh ini pengawasan dan pengamanan laut kapal-kapal dan nelayan dalam mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol covid berjalan baik

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan monitoring posko Satgas Covid Matra Laut bersama koordinator Satgas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ir. Yosmeri, Selasa (26/5/2020).

Wagub Sumbar katakan, kita melihat pengawasan dilakukan para satgas covid matra laut terhadap kapal-kapal yang masuk dan aktifitas nelayan di perairan laut Sumatera Barat.

“ Hal ini dilakukan dalam penerapan PSBB bagaimana kapal-kapal dan nelayan mesti menjalankan protokol covid, sehingga tidak terjadi penyebaran wabah corona dikalangan nelayan. Jikapun ada yang terpapas covid satgas tentu dapat menindaklanjutinya dalam pelayanan kesehatan covid yang ada,” ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan, kita melihat aktifitas posko covid Mantra Laut telah menjalankan fungsinya dan tentunya ini dapat menjadi bagian sosialisasi bagaimana masyarakat mampu menjalankan protokol covid karena PSBB akan berakhir.

 Ketika Wagub Sumbar sempat menyinggahi Pulau Pagang salah satu posko pemantauan laut yang juga berkembang menjadi aktifitas pariwisata hampir tidak lagi.

“ Setelah PSBB berakhir kita berharap aktifitas kepariwisataan dapat tumbuh kembali, karena pariwisata merupakan salah satu program memajukan perekonomian Sumatera Barat. Jika kegiatan pariwisata dapat beraktivitas kembali tentunya kehidupan masyarakat pesisir akan dapat kembali bangkit memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Nasrul Abit.

Koordinator Satgas Covid Mantra Laut Ir Yosmeri juga menyampaikan, keberadaan satgas covid mantra laut merupakan bagian dalam mendukung pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat hingga sampai 29 Mai 2020.

“Dari laporan petugas satgas covid mantra laut yang melihatkan angkatan laut, juga telah menemukan beberapa kasus, ada kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap kita tahan. Ada nelayan yang terpapar covid kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Serta juga mengawasi dan memperingati para nelayan yang tidak menjalankan protokol covid dengan baik,” katanya.

Sementara Pengelola Pulau Pagang Dahler juga mengatakan, aktifitas pariwisata pulau pagang ditutup selama pelaksanaan PSBB.

“ Kita selama penerapan PSBB menutup aktifitas wisata pulau pagang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita akan membuka kembali bila sudah dibolehkan,” ujarnya. (rel)


Padang.Lintas Media News.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H. M. Nurnas menyayangkan.Masih adanya Nagari/Desa di Sumbar yang belum mencairkan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Sumbar.

Hal itu terungkap dalam wawancara Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnad dengan Wartawan di DPRD Sumbar, Selasa sore (26/5).

Nurnas mengaku, tidak habis pikir kenapa di Sumbar ini dari 14 Kab/Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota masih lambat mencairkannya, dimana pihak Pemerintah Nagari/Pemerintah Desa yang masuk program Kemendes itu masih ada juga yang belum mencairkan BLT Dana Desa (DD) tersebut.

"Untuk diketahui, per tanggal 26 Mei ini (Selasa, red) hingga pukul 11.00 wib dari laporan Progres, yang baru melakukan pendataan keluarga penerima BLT DD 804 Nagari/Desa dari 928 Nagari/Desa. Sedang yang sudah menyalurkan BLT DD itu 748 Nagari/Desa atau sekitar 79 persen dari 928 Nagari/Desa di Sumbar," ungkap Nurnas.

Pencairan Dana Desa Tahap III Terancam Dihentikan

Dia menyebutkan jumlah Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 Nagari/Desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 Nagari/Desa di Sumbar itu cukup besar sebesar.

"Ini artinya, masih banyak lagi BLT DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya," sebut Nurnas.

Nurnas menambahkan, hingga Selasa ini daerah yang sudah mencairkan BLT DD 100 % yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kab. Pesisir Selatan dari 182 Nagari/Desa masih tersisa 7 lagi dan yang masih rendah mencairkan BLT DD ini adalah Kab. Solok Selatan dari 39 Nagari baru siap menyalurkan 21 Nagari dan Kab. Padang Pariaman dari 103 Nagari/Desa baru 12 Nagari/Desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 Nagari dari 82 Nagari dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.

"Pada hal Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT DD itu sudah harus bisa dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin," tegas Nurnas.

Berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT yang instruksi itu ditujukan langsung kepada Kepala Desa/Nagari, menurut Nurnas,bagi yang tidak juga mencairkan BLT DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak Desa atau Nagari tersebut.

"Sanksinya bagi Desa/ Nagari reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan Desa/Nagari kategori mandiri, dipangkas Dana Desa nya 50 persen untuk pencairan tahap II," terang Nurnas.

Semestinya, sebut politisi Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar yang sudah Priode ke tiga ini, peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.

Nyatanya apa yang dia dapati masih banyak Nagari/Desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT DD sebesar Rp.600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
"Pada hal BLT DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran ini," jelas Nurnas.

Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar.

"Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu," kata Nurnas.(nov/st)


Padang.Lintas Media News.
Beredarnya isu DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal ditengah pandemi covid-19, membuat terkejut banyak kalangan, termasuk sekretaris Dewan H.Raflis,SH.

Ketika dihubungi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/5) dengan tegas dia mengatakan kalau belum ada rencana untuk mengadakan kegiatan acara halal bi halal di DPRD Sumbar.

"Kalau ada berita yang mengatakan DPRD Sumbar mengadakan halal bi halal itu bohong besar, karena sampai saat ini kita belum ada rencana sama sekali, untuk buka puasa bersama saja kita tiadakan," tegas Raflis.

Ditambahkannya, kalau personal anggota DPRD berhalal bi halal atau bersilaturahmi  dikediamannya, dengan standard yang ada, maka itu hak personal.

Raflis berkeyakinan, masing-masing anggota DPRD Sumbar, pasti tau untuk menjaga kesehatan dan tata cara menerima tamu disaat pandemi.

"Pasti kita dan anggota DPRD tau cara mengatur silaturahmi atau alal bi hala dikediaman masing-masing, disesuaikan dengan ruangan yang mereka miliki dikediamannya," terang Raflis lagi.

Dia juga mengatakan, jangan mengartikan halal  bi halal itu bukan harus kumpul ramai- ramai, bisa saja antara dua keluarga bertemu dirumah salah satunya, namanya juga halal bi halal.

"Halal bi halal itu setau saya artinya halal bertemu dengan halal, dimana pada hari kemenangan setelah sebulan berpuasa menyambut kemenangan,' tuturnya lagi.

Dia juga berharap, semoga masyarakat tidak mempercayai begitu saja dengan berita hoax, karena sampai saat ini tidak ada agenda halal bi halal di DPRD Sumbar.(nov/St)


Padang.Lintas Media News.
Skeretaris komisi 1 DPRD Sumbar yang juga sekretaris partai Demokrat HM. Nurnas menilai PSBB di Sumatera Barat gagal.

Hal itu dibuktikan dengan semakin melonjaknya kasus positif meningkat, dan masih banyak yang melakukan kegiatan diluar standarisasi, karena pemerintah tidak pernah melakukan monitoring langsung.

Ada juga yang berlaku kaku menerapkan PSBB, seolah-olah tidak boleh tatap muka dan hanya boleh 5 orang, tidak boleh lebih dari itu, padahal bukan seperti itu standarisasi PSBB.

"Jika ruangan dengan kapasitas ruangan 100 orang, lalu diadakan pertemuan dengan 20 orang, dengan pengaturan jarak, sebelumnya dilakukan cek point', sterilisasi dan cuci tangan, dengan budaya hidup bersih, maka bisa saja untuk bertatap muka," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, kalau ada yang mengatakan PSBB hanya boleh pertemuan atau tatap muka cuma dengan 5 orang, merupakan sesuatu ketegasan yang salah kaprah.

Berkaitan dengan new normal, harus dimulai dengan pola kehidupan baru, dengan cara berdamai dengan Corona, salah satunya memahami pola penyebaran atau terjangkit dari Corona.

"Untuk kembali normal tidak bisa serta merta, maka harus dimulai dengan menata kembali pola kesehatan dan usaha, dengan kehidupan baru dan selalu melakukan kebiasaan yang selama ini tidak pernah kita lakukan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan jika sakit menghindar dari orang lain, baru bisa kembali normal," ulasnya lagi.

Nurnas juga mengatakan, Pemprov semeamstinya juga harus terbuka, apa lagi Sumbar merupakan provinsi informatif, namun kenyataannya sangat belum nampak.

Terbukti sampai saat ini, belum ada keterbukaan tentang penyaluran bantuan, dan masyarakat tidak tau pada siapa harus mengadu, jika mereka tidak mendapatkan bantuan.

"Sampai saat ini DPRD tidak pernah tau sudah berapa banyak anggaran yang tersalurkan, karena tidak pernah diajak untuk bicara oleh gubernur, padahal pimpinan DPRD merupakan bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah, dan juga sebagai bagian dari pemerintahan daerah," tegasnya lagi.

Semestinya jangan ada lagi kelalaian dalam mengartikan sesuatu, dan amat perlu keterbukaan dalam mengantisipasi covid-19 serta penggunaan anggaran.(Nov/St)


PT Semen Padang tengah menyiapkan menghadapi kondisi The New Normal, sebagai pola baru dalam beroperasi menghadapi COVID-19. Gambar di atas, foto Kantor Pusat Semen Padang


PADANG,Lintas Media News.
PT Semen Padang menyatakan telah mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi "The New Normal" atau pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kita siap melaksanakan kondisi 'The New Normal'. Sejak Maret lalu, Semen Padang telah membentuk Tim Penanganan COVID-19. Kemudian tim ini telah berhasil menyiapkan protokol atau Panduan Kerja Kondisi 'The New Normal'," kata Ketua Tim COVID-19 Semen Padang yang juga Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, di Padang, Senin (25/5/2020).

Oktoweri yang didampingi Wakil Ketua Tim COVID-19 R.Trisandi Hendrawan, dan Kepala Unit Humas & Kesekretariatan, Nur Anita Rahmawati memaparkan protokol 'The New Normal' telah mulai disosialisasikan kepada insan PT Semen Padang. Selanjutnya, juga akan disosialisasikan kepada seluruh stakeholders lainnya.

"Protokol ini tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), namun juga berkaitan dengan  pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity)," terang Oktoweri.

Sebagai salah satu anak usaha BUMN yang memiliki peran strategis, kata Oktoweri, PT Semen Padang selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

Semen Padang telah melaksanakan berbagai program untuk membantu masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19, seperti mempersiapkan Semen Padang Hospital sebagai RS rujukan COVID-19 untuk membantu pemerintah mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Juga, pemberian bantuan paket sembako bagi 5205 rumah tangga miskin, bantuan ribuan masker untuk masyarakat, bantuan fasilitas cuci tangan untuk Posko Cek Point, Puskesmas, Pasar, Mako Pol PP, dan Balai Kota Padang. Bantuan bilik sterilisasi untuk rumah sakit-rumah sakit di Sumbar.


Semen Padang juga memberikan bantuan penyemprotan disinfektan di 145 titik fasilitas umum yang ada di Ring I PT Semen Padang, yaitu di Kecamatan Lubuk Kilangan, dan pemberian vaksin influenza gratis untuk karyawan/wati Semen Padang Group, dan pemberian bantuan hand sanitizer.

 Juga menggelar seminar tentang COVID-19 dan melakukan imbauan membangun optimisme kepada masyarakat, mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak 1, 5 meter serta di rumah saja.

Protokol The New Normal

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati merinci ada 12 modul yang disiapkan dalam Protokol The New Normal PT Semen Padang.

Modul tersebut adalah, bagaimana panduan dalam Work From Office (WFO), modul Work From Home, modul menerima tamu dokumen dan paket, modul rapat, modul perjalanan dinas, modul makan (katering/minum), modul beribadah salat, modul mengenakan masker, modul berkendaraan, modul pemakaian fasilitas umum perusahaan, modul petugas kebersihan dan modul pengamanan.

Pada protokol itu ditegaskan bahwa semua karyawan wajib menggunakan aplikasi khusus untuk kehadiran dan pelaporan kondisi kesehatan karyawan, baik yang Work From Office (WFO)
maupun Work From Home (WFH). Membatasi aktivitas di luar rumah dan pusat keramaian di luar jam kerja. Juga ada anjuran bagi karyawan Semen Padang untuk rutin berolah raga, makan makanan sehat dan bergizi, cukup istirahat, berpikiran positif dan beribadah.

"Intinya ini merupakan perubahan budaya yang mesti ditaati oleh seluruh karyawan PT Semen Padang/ SIG/ APLP/Distributor/Pemasok/ Stakeholders yang
akan masuk/ melintas/ bekerja pada area PT Semen Padang," kata Anita seraya mengatakan bahwa protokol itu dapat dibaca/diunduh di website resmi perusahaan, semenpadang.co.id

Juga ditegaskan, bagi tamu atau stakeholder yang memasuki area PT Semen Padang diwajibkan memakai masker, menjalani sejumlah proses pemeriksaan dari pos pengamanan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh, kapasitas penumpang 50 %, mencuci tangan, mengisi formulir self assessment, mengisi formulir tamu, menyerahkan identitas diri, mencuci tangan, mengembalikan formulir tamu, dan menerima kembali identitas diri.

Anita berharap kepada seluruh insan perusahaan dan stakeholders terkait agar mendukung protokol The New Normal yang akan diterapkan perusahaan Semen Padang.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir telah mengeluarkan surat edaran  nomor S-336/MBU/05/2020 untuk meminta seluruh Direktur Utama BUMN guna menyiapkan antisipasi skenario 'The New Normal' mulai 25 Mei 2020 mendatang. Dalam surat edaran itu, Menteri BUMN mewajibkan setiap BUMN wajib membentuk Task Force Penanganan COVID-19, wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, kewajiban Task Force Penanganan COVID-19 menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dan kewajiban BUMN agar mengampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The New Normal.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.