Padang.Lintas Media News.
Sumatera Barat mendapatkan kepercayaan lagi sebagai daerah pertama di luar jawa yang akan menjadi tuan rumah Indonesian Channel pada tanggal 11-12 Oktober 2020. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara Menlu RI dengan Gubernur Sumbar pada pelaksanaan lalu di Banyuwangi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial, SE, MA, Akt disela-sela kegiatannya, Sabtu (29/2/2020).

Kadis Pariwisata ini juga katakan,  program ini diinisiasi oleh Kemenlu RI dengan mengundang pemuda dari 77 negara untuk belajar seni dan budaya lokal langsung di daerah2 seperti Padang, Solo, Banyuwangi, Makassar dan Kutai selama 3 bulan, seminggu terakhir sebelum kembali ke negaranya akan diadakan acara pagelaran seni budaya oleh semua peserta di Padang, yang juga diikuti oleh Duta Besar dan keluarga masing2 dari negaranya.

"Bagi Indonesia dan Sumatera Barat program ini adalah pilihan promosi yang efektif dan efisien, dengan keberadaan 77 orang asing sebagai "friends of Indonesia" dan "Padangist" yang akan terus mempromosikan sumatera barat melalui medsos, media dan liputan formal mulai kedatangan, bahkan  sampai mereka kembali ke negaranya setelah bertahun-tahun", ungkap Novrial.

Novrial juga tambahkan,  program ini membuat ikatan emosional melalui aktifitas budaya antara mereka dengan ibu asuh dan sanggar belajarnya.  Sehingga banyak diantara mereka yang berulang kali kembali ke kota yang pernal ditinggalinya dulu, bahkan mengajak keluarga, saudara dan kenalan dari negara mereka.

" Pematangan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan melalui rapat antara tim kemenlu dengan pimpinan direktur diplomasi publik, yusron n ambhari dengan pihak pemprov Sumbar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata. Dan seterusnya melakukan audiensi untuk melaporkan tahapan persiapannya ke Gubernur pada hari Jumat sore (28/02/2020) lalu", ujarnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. M.Sc.buka secara resmi Seminar Nasional Tantangan pengelolaan limbah B3/Medis difasilitas pelayanan kesehatan dan industri serta peran tenaga kesehatan di lingkungan di Era revolusi Industri 4.0" di aditorium Poltekkes Padang, Sabtu (29/2/2020).

Menurut Irwan Prayitno, limbah Medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan masalah yang telah terjadi sejak lama. Masalah yang dihadapi adalah kapasitas pengolah serta limbah medis yang harus dikelola di Sumbar.

"Banyak kasus permasalahan limbah B3 medis di Sumbar. Tercatat sebanyak 1.899,15 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang berasal dari 2.839 fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) per tahunnya," ucap Irwan Prayitno.

Limbah B3 sangat berbahaya, jumlahnya sangat banyak tersebut tidak didukung ketersediaan pusat pengolahan limbah medis, sehingga harus bawa ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan, itu aturannya. Jadi butuh biaya cukup besar untuk dikirim ke Jawa dengan biaya angkut senilai Rp20.000 - 40.000 per kilogram," ujarnya.

Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah.

"Sangat miris sekali, Rumah Sakit tidak bisa melakukan pemusnahan limbah medis, untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar mendorong pemusnahan limbah medis, jangan sampai tertumpuk begitu saja di rumah sakit," sebutnya.

Gubernur Sumbar menyebut, Pemprov Sumbar Siap mendukung dimana lokasi pusat pengolahan limbah B3 medis yang cocok menurut hasil kajian para akademi. Ia mengatakan, Sumbar sangat membutuhkan pusat pengolahan limbah medis agar menekan biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit ke Pulau Jawa.

Ia mengatakan, pihak rumah sakit tidak bisa membuang limbah B3 medis sembarangan karena bisa terkena hukum pidana. Jika Sumbar sudah memiliki pusat pengolahan limbah medis sendiri akan mengefisiensi pengeluaran, sehingga biaya pengobatan dan ruang rawat bisa lebih murah.

"Jadi kita berharap pihak swasta maupun pemerintah daerah dapat berinvestasi mendirikan jasa pengolah limbah medis ini," tutur Irwan.

Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali mengatakan, pemerintah saat ini sudah mengembangkan konsep pengolahan limbah medis yang berbasis wilayah. Pengolahan limbah dikelola secara mandiri di wilayah. Konsep ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kerja sama antar badan pemerintah di wilayah tersebut dan juga dengan pengelola limbah swasta.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan. Telah banyak kasus rumah sakit di Kabupaten yang terkena masalah hukum pidana karena ketahuan membuang limbah sembarangan," sebut Imran.

Pembuangan limbah (B3) dari fasyankes yang tidak diolah dan dibuang secara benar, tidak hanya mengancam kondisi lingkungan, limbah ini berpotensi untuk mengganggu kesehatan atau bahkan berujung pada kematian ketika terpapar manusia.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali juga berikan apresiasi pada Politeknik Kesehatan Padang yang mengelar acara Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan Limbah B3 di Sumbar, sebagai bentuk sosialisasi betapa pentingnya alat insenerator sebagai pemusnah limbah B3.

Seminar yang digagas oleh Politeknik Kesehatan Padang tersebut dihadiri oleh. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, Ketua PP Hakli Prof. Arif Sumantri, Direktur Poltekkes Padang DR. H. Burhan Mislim, SKM, M.Si, Ketua Hakli Sumbar Efriwandri Marza, SKM, M.Kes, para Dosen Poltekkes Padang dan peserta Seminar Nasional lebih kurang 750 orang.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wisata halal menjadi tren yang khas dalam pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat sesuai  potensi karakter budaya religi yang dimiliki berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah.

Hal ini disampaikan Kadis Pariwisata Pemprov Sumbar Novrial, SE. MA. akt. Disela-sela Acara workshop pentahelix pariwisata Sumbar di Kota Pariaman tgl 27-28 Februari 2020, melalui Whastaap nya, Jum'at (28/2/2020)

Novrial juga menyampaikan, acara inidiikuti anggota forum pentahelix, unsur akademisi, industri pelaku, komunitas, media dan dinas pariwisata provinsi dan 19 kabupaten/ kota ditujukan untuk menyusun komitmen bersama dan peta jalan penyelenggaraan pariwisata halal yang perdanya segera akan disepakati triwulan 1 tahun 2020 ini.

" Narasumber yang ditampilkan adalah Walikota pariaman dan kadis kab. Solok tentang lesson learn pengembangan wisata halal di daerah, director Malaysian Tourism Office Medan dan Ketua Tim penyusun Prof. Ansofino", ujarnya.

Novrial mengatakan,  hasil yang diharapkan adalah; penyamaaan pemahaman definisi dan penjabaran yang diperlukan terkait regulasi penyelenggaraan pariwisata halal sesuai tugas kewenangan masing-masing-masing dan matriks komitmen penyelenggaraan.

" Siapa melaksanakan apa, misalnya PHRI, ASITA, HPI, GIPPI, Perguruan Tinggi, Komunitas pariwisata, media dan dinas provinsi dan kabupaten/ kota", ungkapnya.

Novrial juga katakan dari sisi komitmen pemprov (dinas pariwisata) Sumbar adalah paska penetapan Perda.

"Semua Pergub terkait penyelenggaraan wisata halal di industri hotel, travel agent, tour operator, pramuwisata, restoran/ rumah makan, bandara, dan di objek-objek wisata tuntas di tahun 2020 ini", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat paripurnakan usul hak interpelasi dewan yang akan melahirkan sebuah rekomendasi penting untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi ketiga Wakilnya,Irsyad Syafar,Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo,dilaksanakan di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Jumat (28/2).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan.Dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,DPRD memiliki tiga fungsi strategis yang dapat menjadi katalisator atau penyeimbang untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,yaitu fungsi pembentukan Perda,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Disebutkan Supardi.Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut,Ford memiliki 3 instrumen yaitu,hak Interpelasi,hak Angket dan hak menyatakan pendapat.Esensi dari ketiga hak tersebut adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,apakah telah dilakukan secara efektif,efisien,transparan,akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada yang “istimewa” dan tidak ada yang perlu ditakuti terhadap penggunaan hak – hak DPRD, baik hak menyatakan pendapat, hak angket maupun hak interpelasi, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan,” tegas Supardi.

Menurut Supardi, pengajuan usul penggunaan hak interpelasi tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah DPRD Sumatera Barat dan rapat paripurna ini merupakan tahapan pertama yaitu penyampaian penjelasan terhadap pengguna hak interpelasi ini.

Usai penyampaian penjelasan dari pengusul,paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Anggota DPRD lainnya melalui Fraksi-Fraksi masing-masing.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicaranya Rafdinal menyatakan menolak usul interpelasi pengusul karena,subtansi yang menjadi objek Interplasi pengusul bukan sebuah kebijakan yang berdampak buruk dan mengkhawatirkan masyarakat.(Sri)

Padanh.Lintas Media News.
Komisi IX DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka reses yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX H. Ansory Siregar, Lc didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh MA dan dihadiri Dirjen Pembinaan dan Produktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan serta rombongan Komisi IX DPR RI.

Rombongan diterima oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Bara, Nasrizal dan beberapa kepala OPD terkait di Auditorium Gubernuran, Jum'at pagi (28/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan selamat datang pada rombongan dan berharap rombongan Komisi IX bisa membawa semua aspirasi masyarakat Sumbar permasalahan kesehatan dan sekaligus memberikan informasi terkait dalam fasilitas kesehatan, BPJS, dan pelayanan kesehatan di Sumbar

Gubernur Sumbar juga menyampaikan beberapa masalah kesehatan yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya meningkatnya angka pengangguran di Sumbar, stunting dan kesehatan Ibu dan bayi lahir cacat. Dikatakannya Pemprov Sumbar saat ini berupaya mengatasinya.

Irwan Prayitno menyebutkan semakin meningkatnya angka pengangguran di daerah itu setiap tahunnya karena Sumbar merupakan daerah agraris, bukan industri, dikarenakan lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semua di perguruan tinggi.

"Ini yang mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Sumbar meningkat, ditambah kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Daerah Sumbar bukan daerah industri, jadi kesempatan kerja sangat sedikit," jelasnya, Jum'at (28/2).

Untuk itu, kata Irwan, perlunya pelatihan keahlian dalam bekerja. Jadi, harus ada pelatihan, agar tenaga kerja di Sumbar terserap. Contohnya, di Jepang akan menerima berapa saja jumlah pelamar, asalkan lolos dari aturan pemerintah dan memiliki keahlian di bidang tertentu.

Selanjutnya gubernur menyebutkan kepada Komisi IX berharap BPSJ Kesehatan golongan kelas III untuk masyarakat miskin sebesar Rp 25 ribu per bulan tidak menaikan iuran BPSJ nya. Sebab, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diberlakukan, maka hal itu pun akan menaikkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin. 

"Kalau bisa, kita berharap (BPJS Kesehatan) untuk masyarakat miskin (kelas III) itu jangan naik, karena Pemprov menanggung premi BPJS untuk masyarakat miskin yakni untuk kelas tiga dengan dana APBD yang jumlahnya sekitar Rp 38 miliar. Bila Pemerintah Pusat menaikkan semua kelas iuran PBJS Kesehatan, maka pemprov harus meningkatkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau menengah ke bawah hingga Rp 50 miliar lebih," harap gubernur Sumbar.

Irwan mengaku, seandainya pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan di semua kelas, mau tak mau pemprov harus menyiapkan tambahan APBD supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menengah ke bawah tetap terjamin. Beban ini juga akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Kita ini bekerja untuk rakyat. Jadi ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kepentingan anggaran untuk masyarakat kita utamakan. Apapun untuk rakyat, harus kita upayakan. Termasuk anggaran subsidi BPJS untuk masyarakat, untuk tahun 2020 ini Pemprov Sumbar telah menganggarkan lebih dari 70M. Naik dua kali lipat dari anggaran 2019," ungkapnya.

Jadi kalau ada kabupaten kota yang anggarannya kurang untuk subsidi BPJS dan bahkan hanya disediakan 3 atau sampai 6 bulan saja, sangat saya sayangkan. Ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kita ini bekerja untuk rakyat. Harus didahulukan kepentingan rakyat, rakyat diutamakan. Apapun itu, anggarannya harus ada. Kalau perlu tunda anggaran yang lain terlebih dahulu, asal anggaran untuk kepentingan kesehatan rakyat ada

Sementara itu Ketua Tim Ansory Siregar mengatakan, Komisi IX DPR RI pemilihan Provinsi Sumbar ini mengungkapkan, bahwa Komisi IX DPR RI akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Provinsi Sumbar.

Ansory Siregar menyatakan bahwa dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kali ini merupakan rombongan yang paling banyak dan terlengkap di Sumbar. Ada 26 orang berkunjung, sementara di daerah lain paling banyak hanya belasan.

Pada kesempatan tersebut, para anggota Tim Komisi IX beserta perwakilan dari kementerian memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menyampaikan permasalahan yang ada terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan pelayanan BPJS.

Salah satu dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R dari partai politik Gerindra menyampaikan, permasalahan BPJS Sumbar yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Ditambah dengan adanya rencana kenaikan premi BPJS dari dari 23 ribu menjadi 42 ribu.

Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.

"Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya yang ditanggung oleh kita," kata Suir Syam.

Telah banyak keluhan masyarakat membuat anggota Komisi IX ini menjadi ikut bersuara. Salah satunya Ia menyebutkan, bahwa masyarakat berobat ke rumah sakit hanya dibatasi sampai tiha hari dan selanjutnya pasien disuruh pulang.

"Hal ini sering terjadi di Rumah Sakit, pasien belum sembuh disuruh pulang dan minta rujukan baru ke Puskemas untuk bisa dirawat kembali. Ada lagi yang lebih parah, yaitu semua biaya pembelian obat ditanggung pasien, dengan alasan tidak menyediakan obat tersebut," ujarnya.

Sesuai aturan apabila ada pasien yang masuk dalam tanggungan BPJS, semua biaya pengobatan sampai sembuh sudah ditanggung BPJS.

Dengan demikian, Suir Syam mewakili anggota DPR Rai berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan dengan membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mana saja.

"Mudah-mudahan ada evaluasi terhadap pelayanan BPJS baik rujukan rumah sakit dan lainnya plus pelayanan yang maksimal," tambahnya. (rel)

Dirut PT Semen Padang Yosviandri (dua dari kiri) menerima  "Gold Brand Equity Award"  yang diserahkan Research Director Iconomics Alex Mulya , disaksikan Founder & CEO Iconomics Bram S Putro (paling kanan) dan  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup RM Karliansyah (paling kiri). Foto Istimewa.


Padang.Lintas Media News.
PT Semen Padang pada Kamis (27/2/2020) meraih penghargaan "Gold Brand Equity Award"   kategori industri semen pada ajang CSR  Brand Equity Award 2020 yang diadakan  Iconomic, sebuah media yang terintegrasi dengan kegiatan Research,  Learning Center, EO, dan Pengembangan Teknologi. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan  yang dinilai terdepan dalam bidang CSR melalui survei pada Januari 2020, dan melibatkan lebih dari 10.000 responden secara online.

"Alhamdulillah ini merupakan prestasi menggembirakan  yang diraih perusahaan pada awal 2020 di bidang CSR. Penghargaan ini sekaligus pengakuan dari pihak ketiga atas komitmen perusahaan dalam pelaksanaan program CSR," kata  Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri yang didampingi  Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, usai menerima penghargaan di Jakarta.
Dengan  penghargaan ini, telah menambah deretan penghargaan Semen Padang di bidang CSR, di antaranya pada Indonesian CSR Award (ICA) 2014 yang diselenggarakan  Corporate Forum for Community Delopment (CFCD ) dimana PT Semen Padang sukses meraih 13 penghargaan. Pada ICA 2017,  juga memborong sebanyak  15 penghargaan.   Kemudian penghargaan Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2017. Pada 2018, Semen Padang meraih  penghargaan TOP CSR 2018  untuk tiga kategori, yakni, kategori TOP Leader on CSR Commitment 2018 untuk Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri, TOP CSR 2018 untuk Program Kelembagaan Sosial Ekonomi serta TOP CSR 2018 untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, meraih Padmamitra Award's 2018 untuk kategori bidang kemiskinan dari Kementrian Sosial RI.

Yosviandri mengatakan, penghargaan ini bisa menjadi penambah motivasi, bagian dari evaluasi serta improvement dari perusahaan untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan program CSR ke depan sesuai dengan standar atau kaidah yang ditetapkan  lembaga yang qualified.

"Perusahaan memandang bahwa CSR bukan hanya tool biasa melainkan sebagai keunggulan bersaing untuk mendukung jalannya perusahaan. Karena itu, segenap insan Semen Padang berkomitmen serius menjalankan program CSR mulai dari pimpinan puncak hingga pelaksana di lapangan." katanya

Perusahaan, lanjut Yosviandri,  terus merancang program program untuk masyarakat lingkungan.  Program tersebut di antaranya,   Basinergi Mambangun nagari  bersama Forum Nagari yang  didirikan oleh perusahaan bersama masyarakat,  UPZ Baznas Semen Padang,  Tim Reaksi Cepat (TRC SP),  yang fokus ke tanggap darurat kebencanaan. Selanjutnya Gallery Balanjo Semen Padang, berupa mini market/ gallery khusus menjual produk unggulan mitra binaan serta program pemberdayaan lainnya.
Komisaris PT Semen Padang Khairul Jasmi merespons positif keberhasilan perusahaan semen pertama di Indonesia itu meraih "Gold Brand Equity Award".
"Sudah jadi tradisi oleh Semen Padang selalu di papan atas soal CSR.  Prestasi ini membuktikan Semen Padang serius soal CSR," kata Khairul.
Menurut wartawan senior itu, CSR Semen Padang memang sudah lama dikelola dengan baik dan terukur. Dalam perusahaan dan holding PT Semen Indonesia (Persero), Tbk hal ini diakui.
"Pemerintah daerah juga tahu Semen Padang sudah mengelola CSR dengan baik. Ratusan UMKM telah dibantu. Ribuan anak sekolah dapat beasiswa.  Jika Semen Padawng tak ada di Sumbar maka CSR Semen Padang otomatis tak ada," katanya.
Atas dasar itu, Dewan Komisaris  mengapresiasi dan mendukung direksi beserta seluruh  jajaran untuk terus mengelola perusahaan dengan seimbang, tak hanya dari sisi profit tapi juga planet dan people. Disamping mengejar profit untuk shareholder Semen Padang diharapkan terus mengelola community lewat program CSR dan environmental friendly (ramah lingkungan).
Proses Penilaian
Iconomics telah melakukan survei pada Januari 2020, dan melibatkan lebih dari 10.000 responden secara online. Riset "brand equity" dari sisi persepsi publik dilakukan untuk mengetahui sejauhmana entitas yang dikaji sudah bertanggung jawab secara sosial dengan bobot 60 %. Kemudian penilaian juga diambil dari laporan proper KLHK 2018 (bobot 30 %) dan dari Sustainability Report atau publikasi lain perusahaan yang dikaji (10 %). Penilaian mempergunakan index 100 sebagai nilai maksimum. Dan, penerima "CSR Brand Equity-Gold Award" adalah perusahaan dengan nilai akhir index di atas 70. (* b))

Padang.Lintas Media News.
Permasalahan jalan tol Padang - Pekanbaru terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Melalui acara "Win-win Solution upaya percepatan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan dampaknya bagi perkembangan ekonomi Sumatera Barat" di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (27/2/2020) yang diselenggarakan oleh Langgam.id, bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru melalui PT Hutama Karya (HK) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit proyek strategis nasional itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan seharusnya berjalan lancar.

Wagub Nasrul Abit memberikan kepastian kepada masyarakat Sumbar yang terkena pembebasan jalan Tol Padang-Pekanbaru, tidak ada niat untuk memiskinkan atau menzalimi masyarakat tapi pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Sumbar.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan itu terkendala dalam hal pembebasan tanah. Masyarakat tidak mau menerima ganti rugi karena nilainya rendah. Ini proyek pemerintah, tujuan membangun ini mensejahterakan masyarakat bukan mensengsarakan masyarakat.

"Namun sekarang kita sedang mencari jalan terbaik bagi masyarakat dengan menyesuaikan harga ganti rugi yang baru. Kita sudah surati menteri terkait, semoga cepat terlaksana dan diterima masyarakat," ungkap Nasrul Abit.

Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan, pro dan kontra tentu ada di masyarakat. Untuk itu Ia berharap jangan ada mempelintir isu ini. Sebenarnya Sumbar butuh tol supaya tidak ketinggalan dari daerah lain di Sumatera.

Nasrul menyebutkan sejumlah daerah di Sumatera sudah memiliki tol, seperti Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Utara, hanya Sumbar yang belum memiliki jalan tol. Tak hanya itu dengan adanya tol banyak manfaat yang didapatkan oleh Sumbar dengan memberi dampak baik bagi sektor perekonomian, pariwisata dan masih banyak yang lainnya.

"Pertumbuhan kendaraan di Sumbar tiap tahunnya selalu bertambah, tiap hari bisa dirasakan bagi pengendara Padang-Solok dan Padang-Bukittinggi selalu macet. Ini membuat para wisatawan enggan berkunjung ke Sumbar diakibatkan jalan berliku-liku dan macet. Sebab itu kita melakukan kajian-kajian untuk membangun tol tersebut," katanya.

Terkait hal itu, Wagub meminta masyarakat agar tidak langsung menolak ketika ada rencana pembangunan. Pemerintah tentu telah melakukan kajian untuk pembangunan ini. Dikatakannya, untuk membangun sebuah jalan tol tidak bisa sembarangan.

"Mari berpikir pembangunan Sumbar ke depan. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita memang butuh jalan tol. Tanpa dukungan masyarakat jalan tol ini tidak akan ada di Sumbar," ajak Nasrul Abit.

Kalau tahun 2024, tidak selesai, maka jangan harap jalan tol ada di Sumbar. Pemerintah Sumbar siap memfasilitasi kemauan masyarakat. Wagub ajak masyarakat untuk bisa duduk bersama memberikan kesempatan untuk ke pengadilan bersama-sama supaya harga pengantian lahan naik.

Komisaris Utama Hutama Karya, Wahyu Muryadi menjelaskan, ruas tol Padang - Pekanbaru merupakan koridor penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Riau, yang terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi I Padang-Sicincin (36,15km), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58km), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56km) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (38km).

Wahyu mengatakan Pemimpin dikaitkan dengan dalil atau kaidahnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin atas seluruh rakyatnya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

Negara dalam hal ini pemerintah sudah mencoba memberikan jalan keluar dengan menghadirkan konsep utuh yang menjadi skala priorotas nasional yaitu Jalan Tol Sumatera (JTS) melalui HK infrastruktur

Celakanya, dala setiap rapat evaluasi gabungan komisasri dan direksi HK, ketika dievaluasi, Sumbar ini angkanya naik 5 Km susah. tidak bergerak. jangankan 5 Km, 4,2 tidak bisa.

"Untuk itu, mari sama sama duduk dengan Niniak Mamak, Alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat, bundo kandung, perantau dan pemuda bisa mendukung pelaksanaan jalan tol ini,"

Tol Padang Pariaman di Sumbar seharusnya di tahun 2020 sudah mulai aktif, namun karena ada beberapa permasalahan sempat terhenti. Makanya sumbar kalah dengan irian, papua sudah tembus dari kota ke kota.

"Didaerah lain relatif lancar dan tidak ada masalah. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kami datang langsung ingin lebih banyak mendengar. karena mendengar itu penting dalam menyelesaikan persoalan," ucap Wahyu.

Komisaris HK mengatakan, apa yang digembor-gemborkan sebagai ganti untung bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Seharusnya kalimat yang pantas adalah "Ganti Dengan Sewajarnya" ini bisa menjadi kenyataan.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Kadin Sumbar, Wabup Padang Pariaman, Direktur Semen Padang, Ceo Langgam.Id, Walinagari, para Akademiksi Perguruan Tinggi di Sumbar dan insan media lainnya. (rel)

JAKARTA.Lintas KetuaMedia News.
Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Alirman Sori menegaskan, Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja/ Omnibus Law harus dikawal dengan serius. DPD RI harus menyusun pandangan secara kelembagaan, jangan sampai RUU tersebut merugikan kepentingan daerah.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori usai menyampaikan Laporan PPUU dalam sidang paripurna DPD ke - 8 masa sidang kedua tahun 2019 - 2020, Kamis (27/2/2020).

"RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini harus dikawal serius, jangan sampai merugikan kepentingan daerah," tegas Alirman Sori.

Dia menyatakan, penyusunan pandangan DPD terhadap RUU tersebut harus melibatkan lintas komite di DPD, sebab cakupan RUU yang terlalu luas.

"Masing - masing komite di DPD dapat membahas muatan RUU sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Pandangan dan pendapat komite ini nantinya disatukan untuk dibahas secara lebih dalam di PPUU," ujar senator asal daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Senada, Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaliti juga menegaskan hal tersebut, saat memimpin sidang paripurna. Menurutnya, panitia musyawarah (Panmus) DPD telah memutuskan pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan lintas komite.

"Dalam rapat panitia musyawarah DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/Komite dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI," katanya, dikutip dari laman DPD RI. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Irwan Prayitno secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. Laporan ini sebagai bahan audit bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

Penyerahan LKPD tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Inspektur Sumbar Mardi, Kepala  DPKD Sumbar, Zaenuddin dan Kepala Biro Humas Jasman, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang, Rabu (26/2/2020).

Gubernur Sumbar menyebutkan,  penyerahan LKPD adalah wujud komitmen Pemprov Sumbar untuk senantiasa berupaya menciptakan good and clean governance. Laporan Keuangan ini juga bisa mengukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.

Terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Lahan dan bangunan milik pemerintah provinsi harus terdata seluruhnya, baik yang digunakan sendiri ataupun dalam pengelolaan pihak lain.

"Mengenai aset SMA dan SMK yang berada di kabupaten kota, sudah kami siapkan laporan sesuai sertifikat penggunaan lahan," ucap Gubernur Sumbar.

Dia juga menyampaikan, menyangkut aset kalau tidak dituntaskan secepat mungkin, akan menjadi masalah di kemudian hari. Harus ada aturan yang jelas terkait dengan perjanjian pinjam pakai atau sewa pemanfaatannya dalam pengelolaan pihak lain.

"Jangan ada permasalahan, lahan yang dimanfaatkan oleh pihak lain harus ada perjanjian hitam atau putihnya oleh instansi terkait.

Selanjutnya gubernur menyerahkan LKPD ke BPK dengan harapan Pemprov Sumbar kembali meraih opini WTP secara berturut-turut setiap tahunnya.

"Alhamdulillah hari ini kita serahkan LKPD ke BPK dengan harapan kita tiap tahunnya dapat meraih opini WTP. Kita akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, tansparansi dan akuntabilitas keuangan di Sumbar," ujarnya.

Harapannya, predikat opini WTP dari BPK bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal. Ia juga beri apresiasi pada BPK, predikat opini WTP yang dicapai Sumbar, tidak luput dari bimbingan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

"Kami menghimbau pada semua para pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk senantiasa bersikap terbuka kepada petugas auditor BPK," harap gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi sangat mengapresiasi Pemprov Sumbar yang tergolong cepat dalam menyerahkan LKPD, selalu nomor pertama penyampaian LKPD ke BPK Sumbar. Ia juga memuji komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dan akuntabilitas keuangan di Sumbar.

"Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib menyerahkan laporan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir. Artinya, masih ada tenggat penyerahan hingga 31 Maret," ucapnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama dua bulan, dimulai pada 25 atau 26 April dan hasil pemeriksaan APBD 2019 akan diumumkan nantinya.

"Setelah penyerahan ini, kami Senin depan akan langsung bekerja. Waktu penyerahannya LKPD termasuk cepat, dimana menurut ketentuan sebenarnya, pemprov memiliki batas waktu hingga 31 Maret untuk menyerahkan, ini berarti lebih awal," sebut Kepala BPK perwakilan Sumbar.

"Kami apresiasi ini, kali ini Pemprov Sumbar menyerahkan LKPD yang kedua secara nasional dan nomor pertama di luar pulau Jawa," jelas Yusnadewi. (rel)

Jambi.Lintas Media News.
Rasionalitas Kerinci menggagas koneksitas Kerinci - Sumbar ini dilakukan didasari oleh kaitan sejarah dan kesamaan budaya. Kemudian karena kedekatan geografis khususnya dengan Kab. Solsel dan Kab. Pessel, dan ketiga karena potensi keikutsertaan Prov. Jambi (Kab. Kerinci dan Kota Sei Penuh) pada TdS 2019 yang mudah-mudahan akan ditambah dengan Kab. Merangin di tahun 2020. Dan semua ini akan mampu nanti meningkatkan pariwisata dimasing-masing daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kadis Pariwisata sebagai narasumber pada Acara Raker Himpunan Keluarga Kerinci dan Seminar Nasional Pengembangan Kepariwisataan Kerinci di Cibubur tanggal 22-23 Februari 2020, lewat whastaap nya Kamis (27/2/2020)

Acara Rencana koneksitas kepariwisataan Kerinci - Sumbar dihadiri Menteri Parekraf dan mantan Menteri Marzuki Usman yang asli Jambi, Ketua DPRD dan beberapa Bupati/ Walikota di Prov. Jambi.

Kadis Pariwisata Sumbar Novrial,SE, MA.Akt. juga menambahkan, potensi koneksitas didasari oleh jarak Kota Padang-Kerinci via Solsel ditempuh 7 jam, via Pessel juga 7 jam, sementara Kota Jambi - Kerinci ditempuh 9 jam. Alternatif jalur udara Jambi - Kerinci saat ini hanya dilayani 1 flight ATR yang saat ini juga menghadapi kendala cuaca dataran tinggi dengan posisi 3.805 meter dpl.

" Kedua karena secara pilihan destinasi dan atraksi di daerah segitiga "solsel - kerinci - pessel" sangat variatif mulai dari sungai, air terjun, danau, kebun teh,  gunung, hutan tropis, kawasan geopark, sejarah budaya dan pemerintahan PDRI (rumah mande rubiah dan kantor pemerintahan PDRI bidar alam), pantai dan pulau2 kecil di kawasan mandeh", ujarnya.

Novrial juga katakan hal ini perlu ditindaklanjuti dalam komitmen antar daerah Provinsi Sumbar - Jambi dan Kabupaten/ Kota terkait, ekspansi rute TdS, desain rute dan paket wisata terintegrasi di kawasan segitiga tersebut.

"Promosi bersama terhadap koneksitas pariwisata Sumbar-Kerinci  ini dapat melalui berbagai media lokal, nasional dan internasional, dan upaya lain-lain yang dapat menarik orang tahu dan datang dalam kunjungan wisata pada dua daerah ini", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat perdana, Kamis, 27 Februari 2020, bertempat di ruangan rapat Lt. I PWI Sumbar.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua SMSI Sumbar Zulnadi. Pada kesempatan itu, Zulnadi mengatakan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Ketua SMSI pusat.

"Ada dua agenda atau tugas yang diberikan pusat ke kita, yaitu konsolidasi pengurus dan pembentukan SMSI cabang kabupaten/kota," ujarnya.

Dikatakan Zulnadi, untuk pembentukan SMSI cabang kabupaten/kota diperlukan setidaknya tiga media online per kabupaten/kota.

"Setelah SMSI kabupaten/kota terbentuk, baru kita lakukan pelantikan," ungkapnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi SMSI Sumbar Sawir Pribadi menyarankan pengurus SMSI Sumbar berkoordinasi dengan PWI kabupaten/kota untuk pembentukan SMSI kabupaten/kota.

"Saya sarankan agar kita berkoordinasi dengan PWI kabupaten/kota agar tidak ngambang," ujarnya.

Sementara itu, Seksi Pendataan dan Verifikasi Lailatul Aidil menagih komitmen orang-orang yang namanya ada di SK untuk bersama-sama membesarkan SMSI.

"Kita harus samakan dulu komitmen sesama pengurus dalam membesarkan organisasi ini," ungkapnya.(*/b)

OLEH: Jaya  Suprana

Syukur Alhamdullilah, saya beruntung tergolong warga Indonesia yang bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Namun sayang setriliun sayang, tidak semua sesama warga Indonesia seberuntung saya. Masih banyak warga Indonesia belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Kenyataan tersebut merupakan bukti tak terbantahkan bahwa sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia belum terejawantahkan di persada Nusantara masa kini. Untuk sementara ini Keadilan Sosial hanya hadir secara terbatas untuk sebagian kecil rakyat Indonesia.

*KEBERPIHAKAN*
Berdasar dukungan dari para sahabat  seperti Prof. Frans Magnis Suseno, Prof. Mahfud MD, Prof. Salim Said, Dr. Yasonna Laoly, aktivis senior Haryono Kartohadiprojo S.H, pejuang kemanusiaan Ignatius Sandyawan Sumardi, pejuang kebudayaan Aylawati Sarwono dll, saya sempat mencoba ikut berpihak kepada para warga yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Maka saya berupaya ikut mencegah jangan sampai warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum. Namun kemudian saya harus menghadapi kenyataan bahwa diri saya cuma seorang insan manusia yang tidak berdaya apa pun. Terbukti pada tanggal 28 September 2016, saya tak berdaya mencegah warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum akibat  de facto  mau pun  de jure  tanah dan bangunan yang digusur masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri mau pun PTUN. Tidak kurang dari Prof Mahfud MD dan DR. Yasonna Laoly menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang masih dalam proses hukum dilindungi undang-undang agar jangan disentuh apalagi digusur dengan alasan apa pun juga. Jika nekad digusur berarti penggusur melakukan pelanggaran hukum secara sempurna.

*PN & PTUN*
Namun rasa sedih yang menyelinap ke lubuk sanubari saya agak terhibur setelah kemudian PN mau pun PTUN resmi memenangkan gugatan warga Bukit Duri. Saya berbesar hati bahwa keadilan telah dipersembahkan kepada warga Bukit Duri yang telah terlanjur jatuh menjadi korban penggusuran secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan. Meski kemudian para pendukung kebijakan penggusuran rakyat gigih melancarkan serangan jurus public relations demi pembunuhan karakter warga Bukit Duri rame-rame dihujat sebagai para pemberontak yang subversif melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Malah saya sebagai pihak yang berpihak kepada rakyat tergusur juga tak ketinggalan ikut habis-habisan dihujat sebagai tua bangka botak buncit bau tanah ingin melestarikan kemiskinan. Bahkan kemudian pihak tergugat melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi.

*PENGADILAN TINGGI*
Ternyata Pengadilan Tinggi juga sepaham dengan Pengadilan Negeri dan PTUN untuk memenangkan gugatan rakyat kecil. Maka rasa bersyukur saya bertambah dengan rasa bangga bahwa negara saya ternyata merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga hukum idak tajam ke bawah sambil tumpul ke atas. Saya bangga bahwa bangsa Indonesia telah mempersembahkan keadilan secara adil sesuai sosok patung Dewi Keadilan memegang neraca keadilan dengan mata tertutup sehingga tidak pandang bulu terhadap siapa pun juga yang dianggap melanggar hukum apalagi secara sempurna. Namun pihak tergugat tetap gigih tidak mau menyerah kalah maka kembali naik banding kali ini ke Mahkamah Agung.

*MAHKAMAH AGUNG*
Kali ini, saya benar-benar kena batunya!  Ternyata Mahkamah Agung sama sekali tidak sepaham dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mau pun Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara sempurna bertolak belakang dengan vonis PN, PT dan PTUN, ternyata MA memenangkan pihak tergugat yang sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN, PTUN dan PT. Vonis MA disambut dengan sorak-sorai gegap-gempita oleh para pendukung kebijakan menggusur rakyat namun di sisi lain disambut deraian air mata para warga miskin yang telah kehilangan tempat bermukim akibat digusur secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan. 

*BANJIR*
Pada musim musibah banjir, juga tampak jurang kesenjangan sosial. Ada warga yang beruntung karena kebetulan bermukim di kawasan yang bebas banjir namun ada pula yang kurang beruntung akibat kebetulan bermukim di kawasan berlangganan banjir. Yang kurang beruntung masih terbagi menjadi dua nasib. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran namun kebetulan bernasib cukup berada bisa langsung mengungsi ke hotel. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran sambil juga kebetulan bernasib miskin terpaksa harus pasrah tidak bisa mengungsi ke hotel.  Segenap fakta itu makin meyakinkan saya bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila Pancasila memang belum terwujud.  Saya bersyukur sebagai warga negara Indonesia beruntung dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Namun saya merasa prihatin bahwa belum semua warga Indonesia seberuntung saya. Masih banyak sesama rakyat  Indonesia belum dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sila ke lima Pancasila untuk sementara ini masih berbunyi Keadilan Sosial Untuk Sebagian Kecil Rakyat Indonesia  saja. Insha Allah, kita semua sebagai warga bangsa Indonesia segera menghentikan perilaku saling membenci, saling melecehkan, saling menghujat, saling memfitnah demi bersatupadu dalam gigih berjuang mengejawantahkan sila ke lima Pancasila menjadi kenyataan di persada Nusantara nan gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. MERDEKA !


(Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan)

Jakarta.Lintas Media News.
Masyarakat Indonesia, terutama umat muslim,  akan memiliki Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Pantai Timur Ancol Jakarta. Jakarta akan menjadi oase bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin dalam menggali lebih dalam bagaimana perjalanan hidup Rasulullah selama 63 tahun.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla saat Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan museum seluas 6 hektar ini. Rabu,  (26/2) di lokasi yang dekat dengan Pantai Karnaval, Ancol Jakarta.

Pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia ini,menurut Yusuf Kalla   merupakan yang pertama dilaksanakan di luar Arab Saudi dan mendapat dukungan dari Yayasan Wakaf Assalam yang bermarkas di Jeddah, serta Liga Muslim Dunia yang berkantor pusat di Mekkah, Arab Saudi. Selain di Indonesia, pada dua kota di Arab Saudi juga dibangun Museum As-Salamu Alayka Ayyuha An-Nabiyy di Makkah dan Museum Shirah Nabawiyah di Madinah.

"Ini merupakan sebuah kehormatan, sekaligus amanah bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim karena mendapat kepercayaan untuk membangun dan memiliki Museum Rasulullah. Indonesia menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki museum tentang Muhammad SAW. Oleh karena itu, kami dari DMI akan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya sehingga manfaat dari pembangunan ini bisa dirasakan seluruh masyarakat," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 dan ke-13.

Menurut Kalla, Museum Rasulullah tersebut akan dibangun dua lantai dengan total luas bangunan mencapai, 10.000 meter persegi lebih. Selain ruang pameran yang berisi benda-benda bersejarah Nabi serta peradaban Islam, dalam kompleks museum tersebut juga terdapat auditorium, masjid, dan lapangan luas untuk kegiatan agama serta manasik haji.

Dalam museum tersebut juga  berisikan hadist-hadist yang menceritakan kisah dan perjalanan hidup Sang Tauladan sehingga masyarakat bisa mempelajari dan mengambil contoh teladan Nabi semasa hidup. Tetapi juga kisah-kisah fenomenal dalam perkembangan Islam, seperti Isra Mi’raj, perjalanan hijrah Nabi, hingga maket kota Makkah dan Madinah di zaman Rasulullah hingga era sekarang.Jelas Yusuf Kalla.

"Saya yakin, adanya Museum Rasulullah SAW akan menjadi ikon wisata religi baru bagi masyarakat Indonesia dan negara di kawasan Asia maupun Eropa. Terlebih lokasi yang strategis dan mudah diakses. Museum itu akan sarat dengan wahana dan informasi edukatif yang menjadi objek penelitian bagi mereka yang berminat kepada studi-studi agama khususnya Islam," tambahnya.

Sementara,Ketua Panitia Pembangunan Museum Internasional Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam, H Syafruddin. menambahkan. Naskah, manuskrip, litratur, hingga benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan Rasulullah serta peradaban Islam yang tersaji di dalam museum tersebut merupakan hasil dari pengumpulan yang dilakukan selama 14 tahun oleh Yayasan Wakaf Assalam dari berbagai belahan dunia.

“Sesuai dengan tehnologi sekarang, maka tampilan diorama atau kisah-kisah serta benda sejarah sejak zaman Rasulullah akan ditampilkan dalam 3 dimensi, sehingga siapapun yang melihatnya akan bisa mengetahui dan mempelajari dengan detail,” ungkap Syafruddin yang sekaligus juga menjabat Kepala Museum.

Pada kesempatan itu Syafruddin juga menjelaskan tentang kronologi
Kerjasama untuk pembangunan Museum Rasulullah di Indonesia ini,yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu dimana,Saat itu, dirinya yang tengah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengadakan pertemuan dengan Ketua Yayasan Wakaf Assalam, Dr Nashir Az-Zahroni di Madinah.

Dari pertemuan informal tersebut, diketahui tentang rencana dari Yayasan Wakaf Assalam untuk membangun Museum Shirah Nabawiyah di Madinah serta wacana untuk membangun museum serupa di Makkah, serta negara lain di luar Arab Saudi.Jelas Syafruddin.

“Tak lama setelah itu, setelah mendapat restu dari pak Jusuf Kalla, serta pemerintah, maka kami mengajukan permohonan agar Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki museum Rasulullah di luar Arab Saudi. Terus terang hal itu tidak mudah. Sebab ada 25 negara yang punya keinginan
serupa. Karena itu, ketika Indonesia yang dipilih, maka ini sebuah berkah sekaligus kehormatan,”
Tambah Syafruddin.

Kesepakatan untuk membangun Museum Rasulullah di Indonesia,menurut Syafruddin sudah ditanda tangani pada Desember 2019 ketika delegasi DMI yang dipimpin Wakil Ketua Umumnya, Syafruddin mengadakan kunjungan ke Kota Makkah, Arab Saudi dan bertemu dengan Ketua Yayasan Wakaf Assalam, Dr Nashir Az- Zahroni serta wakil Liga Islam Dunia yang akan membiayai pendirian museum tersebut dan juga tim pembangunan Museum Rasulullah

Hadir pada kesempatan itu,Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sekretaris Jendral Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa.(rel/b)

Padang.Lintas Media News.
Bungkus Teluk Kabung (Bung Tekan) juara I Turnamen Bola Volly Putri antar Club se Kota Padang.Turnamen yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke 56 Dharma Pertiwi itu,  berlangsung dari tanggal 9-25 Februari 2020 dan diikuti 20 Klub di Lapangan Wirabraja Sport Center Jln Proklamasi Padang Sumatera Barat.

Danrem yang diwakili Kasi Intel Korem  Kolonel Kav Mukmin pada acara penutupannya Selasa  (25/2) mengatakan. Acara ini sebagai bentuk wujud kebersamaan,  mudah mudahan program olahraga  seperti ini bisa dilaksanakan juga di jajaran Kodim Kodim.

"Even ini sangat positif untuk menjalin silaturrahmi dengan sesama anggota dan juga kebersamaan dengan masyarakat, mudah mudahan kedepan akan lebih banyak lagi kegiatan seperti ini",ujar Mukmin.

Pertandingan Grand Final  yang mempertemukan dua klub antara Wirabraja B  dengan klub Bung Tekab berlangsung dengan cukup meriah. Disaksikan masing-masing pendukung fanatik terus memberikan sorakan dan teriakan serta tepuk tangan meriah terus  mendukung klubnya.

Medapat support terus menerus manambah semakin serunya pertandingan dan terjadi kejar mengejar poin secara ketat.

Teriknya matahari pun tak membuat nyali ibu ibu surut untuk terus saling "mencuri" poin dan terbukti pertandingan sangat ketat dan harus diakhiri dengan 5 set walaupun akhirnya keberuntungnan berpihak pada klub' Bung Tekab yang sudah sering meraih juara pada beberapa  turnamen ini.

Tampil sebagai pemenang yaitu juara 1 Bung Tekab (Bungus Teluk Kabung), Juara 2 Wirabraja B, Juara 3 Wirabraja A dan Juara Favorit Persit Kodim 0312/ Padang.

Ibu Silvi salah satu pemain dari klub Bung Tekab menyampaikan apresiasinya atas kemenangan ini dan berharap kedepan teman temannya semakin giat dalam latihan dan semakin kompak sehingga siap bila ada turnamen,  harapnya mengakhiri.

Hadir dalam penutupan turnamen ini Kasrem 032 Kolonel Inf Edi Nurhabad, Kasi Intel Kolonel Kav Mukmin, Kasiren Kol Inf Chtishardjoko dan  Ibu ibu Persit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah mesti mempublikasikan kegiatannya di media massa agar diketahui peran dan fungsi dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat. Dan jangan ada OPD yang takut dengan wartawan dan media, mestinya berteman dalam upaya menyebarluaskan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam rapat khusus kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumbar tentang publikasi keberhasilan dan kegiatan OPD melalui media massa,  di Aula kantor Gubernur,  Jum'at (21/2/2020).

Gubernur lebih lanjut menyampaikan,  kadang kita merasa media tidak adil dalam pemberitaan karena jika ada peristiwa hangat, persoalan hukum, tindak prilaku dikalangan ASN yang tidak ada hubungan dengan kerja, menjadi pemberitaan yang heboh dan terus dikupas.

"Namun pada saat ada kegiatan pembangunan yang dekat dengan pelayanan publik, kadang beritanya tampil terasa dingin saja dan sepi saja. Malahan kadang wartawannya hadir tapi tidak ada berita yang menjadi hangat dan menarik banyak pembaca", ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengatakan, sudah 9 tahun menjabat sebagai gubernur, namun banyak kalangan yang mengatakan kita tidak bekerja dan tidak ada apa-apanya. Padahal saya tahu Badan, Dinas, Biro dan Kantor dilingkungan pemprov Sumbar sudah bekerja maksimal.

"Ini terlihat dari penghargaan MenPAN RB terhadap Laporan Antabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) yang saat sudah mendekati nilai A dari BB yang gemuk. Tuduhan kita tidak bekerja itu sesuatu yang tidak benar. Namun juga disadari apa yang kita lakukan tidak pernah kita beritakan di media, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya", ujarnya.

Irwan Prayitno mengatakan, bagi saya publikasi bukanlah hal penting, bukti kerja menjadi sesuatu yang wajib. Akan tetapi karena tuntutan aturan perundang-undangan, dalam informasi kegiatan pembangunan yang berdampak pada masyarakat menjadi hak publik untuk mengetahuinya.

"Sejak itu saya membuka diri dengan wartawan dan saya ketahui kawan-kawan wartawan dilingkungan kantor gubernur amat baik dan cepat mengerti serta tangap tentang apa yang disampaikan. Kadang kawan-kawan wartawan memberikan masukan dan pandangan yang baik juga untuk kebijakan yang diputuskan", ujarnya.

Oleh karena kata Irwan Prayitno, OPD mesti membuka diri dan menyampaikan kegiatannya selalu kepada media,  apakah berupa event, kegiatan positif sesuai peran dan tupoksi lembaga kita serta juga tentang program kegiatan yang dilakukan dalam aktifitas pekerjaan.

"Pemberitaan di media itu rutin sesuai aktifitas OPD, tidak mesti setiap hari akan tetapi selalu ada minimal 3 atau empat dalam perbulannya.Tidak perlu selalu dalam bentuk pariwara, akan tetapi pemberitaan itu dapat meningkatkan partisipasi publik untuk mendukung setiap program yang sedang dilaksanakan pemerintah", ajaknya.

Gubernur juga katakan, saat ini pemprov Sumbar sudah memiliki pergub nomor 30/2018, tentang syarat kerjasama media dan wartawan. Jadi tidak perlu ragu atau khawatir.

"Namun untuk teknis pelaksanaan bagaimana baiknya silahkan koordinasi ke Biro Humas. Saya ingin dalam setahun terakhir ini masyarakat Sumbar tahu apa yang kita kerja dan keberhasilan apa yang telah kita capai di masing-masing OPD. Sehingga ini dapat menjadi referensi untuk pemerintahan Sumbar berikutnya", tegas Irwan Prayitno.(rel)

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif menyerahkan secara simbolis bantuan dana pembangunan dan bedah rumah untuk da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang kepada Kepala Kemenag Kepulauan Mentawai Masdan.



PADANG.Lintas Media News.
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Semen Padang menyalurkan bantuan sebesar Rp.400 juta untuk pembangunan dan bedah rumah milik da'i di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Penyaluran bantuan dana ratusan juta itu, ditandai dengan Groundbreaking dan Launching Bedah Rumah para da'i di Teras Negeri yang digelar di Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai,kemaren.

Kepala Pelaksana Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif mengatakan.Ada 13 unit rumah yang dibangun dan dibedah. Lokasinya, tersebar di empat daerah di Kepulauan Mentawai, yaitu Sikakap 4 unit, Sipora, Siberut dan di Sikabaluan masing-masing 3 unit. Untuk besaran dana bantuan yang diberikan bervariasi, tergantung kebutuhannya.

Pembangunan dan bedah rumah da'i di Teras Negeri ini, kata Arif melanjutkan, merupakan bagian dari program Dakwah & Advokasi UPZ Baznas Semen Padang dan pemberian bantuan pembangunan dan bedag rumah da'i ini juga di dukung oleh Baznas Pusat.

"Pembangunan dan bedah rumah ini dilakukan, karena kondisi rumah para da'i binaan kita sudah tidak layak huni. Bahkan, ada da'i yang atap rumahnya sudah bocor dan dindingnya yang terbuat dari papan juga sudah lapuk," katanya.

Selain itu, kata Arif melanjutkan, juga ada beberapa da'i yang berasal dari luar Kepulauan Mentawai, namun tidak memiliki rumah, dibangunkan rumah yang lokasinya berdekatan dengan masjid dan musala di tempat dia menyiarkan ajaran Agama Islam.

"Selama ini para da'i binaan kita yang berasal dari luar Mentawai, menumpang di rumah warga. Jadi, kami bangunkan rumah di tanah milik musala dan masjid agar upaya menyiarkan Islam semakin maksimal. Rumah tersebut dapat dimanfaatkan selama mereka menjadi da'i di Mentawai," ujarnya.

Arif berharap, dengan adanya bantuan pembangunan dan bedah rumah ini, para da'i dapat lebih maksimal lagi menyiarkan ajaran Agama Islam di Kepulauan Mentawai, karena para muslim dan mualaf di Mentawai butuh bimbingan dari da'i.

Mentawai ini, menurut Arif, berbatasan dengan Samudra India, sehingga disebut sebagai Teras Negeri. Di Kepulauan Mentawai ini, terdapat sebanyak 51 orang da'i binaan UPZ Baznas Semen Padang. Mereka disebar ke pelosok-pelosok Mentawai sejak tahun 1996.

Selama menjadi da'i binaan, mereka juga diberikan mukafahah (honor bulanan), dan juga difasilitasi pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas, seperti tibbun nabawi (metode pengobatan ala Rasulullah), rukyah, pelatihan khutbah jumat, penyelenggaraan jenazah dan lain sebagainya.Jelas Arif.

"Para da'i juga diberikan buku-buku dakwah. Kemudian, kami juga memberikan bantuan untuk penguatan ekonomi para da'i melalui berbagai program bantuan, seperti modal usaha produktif dan bantuan biaya pendidikan anak-anak mereka," bebernya.

Sementara,Kepala Kemenag Kepulauan Mentawai  Masdan, mengapresias UPZ Baznas Semen Padang yang telah membantu para da'i di Mentawai. Menurutnya, ini adalah bukti nyata kepedulian UPZ Baznas Semen Padang terhadap komunitas muslim.

"Kami dari Kemenag Kepulauan mentawai berharap agar UPZ Baznas Semen Padang terus mendukung para da'i dalam mensyiarkan ajaran Agama Islam di Mentawai. Kemudian kepada para da'i, di samping mensyiarkan ajaran Islam, diharapkan juga untuk dapat ikut membimbing masyarakat agar tidak buta aksara," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bagian Layanan UPZ Nasional Baznas Pusat, Budi Setiawan.UPZ Baznas Semen Padang patut diapresiasi, karena program dakwah dan advokasi UPZ Baznas Semen Padang itu begitu membantu para da'i maupun komunitas muslim di Mentawai.

Program dakwah dan advokasi itu,  juga sejalan dengan program-program yang ada di Baznas Pusat. Ia berharap agar ke depannya, UPZ Baznas Semen Padang bisa merangkul lebih banyak lagi stakeholder agar program dakwah dan advokasi bisa lebih ditingkatkan.Jelasnya

"Program dakwah dan advokasi bukan hanya sekedar bantuan fisik. Kita harus berusaha agar mereka menjadi lebih produktif. Dan ini bukan hanya untuk da'i saja, tapi seluruh komunitas muslim yang ada di Mentawai. Kalau mereka produktif, maka akan menjadi contoh bagi komunitas muslim yang lain di daerah-daerah minoritas," katanya.

Salah seorang da'i binaan UPZ Basnas Semen Padang bernama Yuliana, mengaku berterimakasih atas bantuan bedah rumah dari UPZ Baznas Semen Padang, karena sejak suaminya meninggal, kondisi rumah yang merupakan peninggalan suaminya, semakin lapuk di makan usia.

"Alhamdulillah, saya bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini, apalagi saya yang seorang janda, tentu tidak memungjinkan bagi saya merenovasi rumah saya yang atap dan dindingnya sudah rusak, apalagi kebutuhan sekolah anak-anak juga menjadi utama bagi saya," katanya.

Acara  itu dihadiri oleh Kepala Bagian Layanan UPZ Nasional Basnas Pusat, Budi Setiawan, Kepala Kemenag Mentawai Masdan, Sekretaris Baznas Sumbar Meri Mulayadi menurutnya, dengan adanya bantuan pembangunan dan bedah rumah ini, maka ke depan tentu akan membuat dirinya bersama da'i lainnya, semakin bersemangat lagi dalam menyiarkan ajaran Agama Islam.

"Apalagi rumah yang dibangun atau di bedah itu nantinya, juga bermanfaat untuk dijadikan sebagai tempat pertemuan antara mualaf dan da'i, termasuk untuk tempat belajar mengaji bagi murid TPA selain di masjid dan musala," katanya.(b)

SIJUNJUNG.Lintas Media News
Setiap tanggal 18 Februari merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Sijunjung, yaitu hari jadi Kabupaten Sijunjung yang saat ini berusia ke-71. Tentu banyak hal yang telah diraih baik pembangunan, infrastruktur dan prestasi lainnya.

"Kita patut berbangga di usia ke-71 tahun Sijunjung telah banyak meraih prestasi, baik ditingkat provinsi maupun nasional di berbagai bidang, hingga saat ini Sijunjung mengalami kemajuan pesat," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, saat Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-71 di Ruang Rapat Utama DPRD Sijunjung, Selasa (18/2/2020).

"Semua ini tidak lepas dari keberhasilan pasangan Bupati Sijunjung H. Yuswir Arifin dengan Arrival Boy yang selalu meningkatkan pelayanan masyarakat dalam membangun Sijunjung untuk kesejahteraan masyarakatnya," ucap Wagub Sumbar.

Kemajuan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari keharmonisan hubungan antar pemerintahan DPRD, lembaga dan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali hubungan harmonis antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah.

Atas nama pemerintah pemprov Sumbar memberikan mengapresiasi terhadap hubungan Bupati Yuswir Arifin dan Wakil Bupati Arrival Boy yang merupakan pekerja keras dalam membangun daerahnya.

"Dalam membangun daerah tidak butuh banyak bicara, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata," ujar Wagub Nasrul Abit.

Melalui HUT ini jadikan sebagai ajang evaluasi dan mencari solusi pemikiran baru terhadap penyelenggara roda pemerintahan untuk lebih baik lagi kedepannya. Yang perlu menjadi perhatian adalah Tata Kelola Pemerintahan. Dengan mewujudkan kesehatan dan peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) selanjutnya baru percepatan pembangunan infrastruktur.

"Untuk mencapai semua itu, perlu peningkatan SDM, guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, produktif dan inovatif," ujarnya.

Selanjutnya, Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, agar setiap komponen daerah tidak terpengaruh isu-isu hoax yang memecah belah kesatuan Indonesia.

Setiap masyarakat diharapkan mengunakan hak pilih dan dipilih dengan cara yang benar dan baik. Silahkan berbeda pilihan akan tetapi utamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wagub Sumbar berpesan, mari persiapan sumberdaya manusia Sijunjung dalam menghadapi era four point zero (4.0), dimana kemajuan teknologi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

"Persiapkan generasi muda yang beradab,  bermoral dan cerdas bagian tak terpisahkan dari kondisi pembanguan saat ini. Maka pengawasan ninik mamak, bundo kanduang, orang tua, guru terhadap anak-anak kita agar terjauh dari pengaruh nakorba, perbuatan maksiat, LGBT dan minum-minuman keras," himbau Nasrul Abit.

Sebagai penutup Wagub Nasrul Abit mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-71, semoga jaya selalu, terus berprestasi dan terus berkarya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengatakan, semua keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari semua elemen dan dukungan dari masyarakat.

"Kami mengucapkan rasa syukur dan terima kepada seluruh elemen yang telah ikut serta mendukung  pembangunan Sijunjung. Semua yang telah berjuang demi daerah Sijunjung yang dikenal dengan kota Langsek Manih. Namun, perjuangan kita tidak sampai di situ, ke depan kita terus bersama-sama berjuang untuk membangun Sijunjung," sebut Yuswir Arifin.

Urusan wajib lebih dikaitkan pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan kekegiatan ekonomi masyarakat.

Baru-baru ini Kabupaten Sijunjung menjadi salah satu dari 11 Kabupaten/Kota memperoleh predikat B, dalam hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah Kabupaten/Kota wilayah I tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

berbagai program digagas dan diimplementasikan beberapa program pro rakyat yang betul-betul menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat luas.

"Apresiasi juga kita juga mendapatkan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  pada 2017 dan kita berharap pada tahun 2020 ini juga begitu," harapnya. (rel)

Solok.Lintas Media News.
Insha Allah tahun 2020 normalisasi Batang Lembang di mulai. Kejadian bencana banjir hari ini di Kota Solok dan Kabupaten Solok beberapa Minggu lalu akibat Batang Lembang meluap. Jika nanti dimulai pekerjaan normalisasi Batang Lembang ini agar Walikota dan Bupati Solok menyelesaikan persoalan lahan dengan baik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ketika,peninjauan lokasi banjir di Kota Solok akibat luapan sungai Batang Lembang, Selasa (18/2/2020).

Dalam kesempatan pertama Wagub Nasrul Abit setiba di lokasi langsung menghubungi Kepala BWS Sumatera V, dan pihak BWS telah menganggarkan untuk normalisasi sungai batang lembang ini walaupun belum sepenuhnya bisa dikerjakan tahun ini.

"Dan meminta Dinas Sosial, Dinas Pangan dan BPBD Prov Sumbar untuk segera mengirimkan bantuan ke Kota Solok terkait apa yang di butuhkan masyarakat yang terkena dampak banjir", ujarnya.

Wagub Nasrul Abit bekesempatan meninjau di 2 titik kelurahan, yakni kelurahan IX Korong dan kelurahan Koto Panjang.

" Ini kebetulan saja saya dalam perjalanan menuju Sijunjung utk menghadiri HUT Sijunjung, berhubung di jalan dapat kabar bahwa Kota Solok banjir, kita langsung menuju lokasi bencana menemui masyarakat yang terdampak banjir", ungkapnya.

Nasrul Abit juga katakan lokasi banjir di  kelurahan IX Korong dan kelurahan Koto Panjang Kota Solok, akibat luapan Sungai Batang Lembang.

" Menurut informasi, Kepala BWS Sumatera normalisasi Sungai Batang Lembang telah dianggarkan namun belum bisa sepenuhnya  dikerjakan tahun ini. Masyarakat harap bersabar dan tetap siaga menghadapi bencana alam, yang datang tanpa diduga karena cuaca dan iklim hujan masih akan terjadi hingga bulan Maret", ajaknya.(rel)

Musi Rawas.Lintas Media News
Rapat Kerja Bantuan Sosial Pangan Sekaligus Sosialisasi serta Launching Program Sembako Tahun 2020, acara di gelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Jum'at (14-02-2020).

Di hadiri Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, Sekertaris Daerah (Ketua) Asisten I setda Mura, Asisten II Setda Mura, Kepala Dinas Sosial Mura, Kepala Badan Pusat Statistik Mura, Camat Se Kabupaten Mura, Pendamping bantuan Sosial Pangan, Bank Peyalur PT Bank Mandiri Persero TBK Cabang Lubuklinggau, Perum Bulok KCP Lubuklinggau, E - Warong Se- Kabupaten Mura,

Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Pemkab Musi Rawas Agus Susanto meyampaikan, di Tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Mura, Kini di perluas manfaatnya menjadi bantuan sembako, bahan pangan yang dapat di peroleh, oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada e-warong, yang sebelumnya hanya Beras dan Telur.

Kini jenis makanan yang di dapat lebih bervariasi yakni seperti, Beras, Telur, Ayam, Ikan segar, tempe, tahu, sayur dan buah, hal ini untuk menjaga kecukupan Gizi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pencegahan stunting jelas Agus.

Agus menambahkan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya Rp 110.000, per (KPM), kini naik menjadi Rp 150.000 per (KPM) perbulannya, penggunaan dana bantuan program sembako hanya boleh di gunakan untuk pembelian bahan pangan, yang telah di atur dalam program sembako.

Di kesempatan itu, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan saat membuka secara resmi, pelaksanaan Rapat Kerja Bantuan Sosial Pangan Sekaligus Sosialisasi serta Launching Program Sembako Tahun 2020 mengatakan, bantuan sosial ini merupakan hal penting dalam penanggulangan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Musi Rawas. serta mampu mendorong taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktif masyarakat dan mencegah stunting.

Bupati Mura juga berharap kepada petugas pengurus E Warong di Kecamatan Se Kabupaten Musi Rawas, hendaknya program sembako yang di jalankan nantinya bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin.(B/Hari)

Jakarta,Lintas Media News.

Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2022, Senin (17/2) malam dilantik oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, MH di Mercure Hotel, Ancol Jakarta. Pada saat yang bersamaan, 31 FKPT lain di Indonesia juga ikut dilantik.

FKPT Provinsi Sumbar adalah DR. Zaim Rais, MA (Ketua), HA. Arslan, S.Sos., M.Hum (Sekretaris), Ayu Rustriana Rusli, S.Ag (Bendahara), H. Heranof Firdaus, S.Sos (Kabid Media Massa, Humas dan Hukum), Adil Mubarak, S.IP.,M.Si (Kabid Agama, Sosial dan Budaya), Nini Arlin, S.Sos.,MH (Kabid Perempuan dan Anak), Marta Suhendra, S.Pdi.,M.Pd (Kabid Pemuda dan Pendidikan) dan Charles Simabura, SH.,MH (Kabid Pengkajian dan Penelitian).

Komjen Pol Suhardi Alius, MH menyampaikan pesannya agar FKPT di semua provinsi bersinergi dengan Pemda, tokoh masyarakat, Ormas dan media massa, dengan tetap mengedepankan keluhuran kearifan lokal.

Menurut Suhardi Alius, tujuan dibentuknya FKPT adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan ancaman paham radikalisme dan terorisme. Karena itu, unsur pencegahan lebih utama. "Sebagai kewaspadaan, maka Ketua RT dan RW aktif melaksanakan  ketentuan wajib lapor 1x24 jam bagi tamu dan pendatang, sehingga menutup ruang bagi penyebar paham radikalisme dan terorisme," kata Suhardi Alius, jenderal polisi yang urang awak itu.

Dari hasil penelitian BNPT tahun 2019, disebutkan lima daerah kategori paling rawan radikalisme yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Bahkan dari analisis yang ada, tantangan ancaman paham radikalisme dan terorisme ke depan itu tidak ringan, tetapi justru berat.

Sementara Sekjen Kemendagri DR. Hadi Prabowo, MM dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan dan regulasi yang dikeluarkan Kemendagri, kepada Gubernur dan Pemda, sehubungan dengan pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

Kabid Media Massa, Humas dan Hukum FKPT Sumbar H. Heranof Firdaus, S.Sos mengatakan, pelantikan FKPT dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rakernas VII FKPT, 17-20 Februari 2020. "Ibaratnya kami ini begitu selesai dilantik, langsung tancap gas dengan langsung bekerja," kata Heranof Firdaus, yang sehari-hari adalah Ketua PWI Sumbar. (b)