50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan

Bakri Bakar: Di Pessel,Jual TBS Sawit Ke PKS Petani Dirugikan Rp.350 juta Sehari




Padang.Lintas Media.
Adanya perbedaan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Sumatera Barat, menjadi perbincangan hangat anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Bakri Bakar  dari Fraksi Partai PPP-Nasdem,Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar VIII.Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai  dengan Lintas Media (LM) di ruang kerjanya Komisi V baru-baru ini.

Menurut Bakri,salah satu persoalan yang belum tuntas di Pesisir Selatan dan mungkin di kabupaten lainnya di Sumbar adalah, rendahnya harga TBS Sawit yang dijual ke PKS.

Namun demikian,jelas Bakri.Rendahnya harga TBS Sawit Pessel yang dijual ke PKS yang dimiliki Incasi Raya,bila dibandingkan dengan harga sawit yang sama di daerah lain.Seperti Dharmasraya,Pasama,Solok dan daerah lainnya di Sumbar tidaklah sama,sehingga banyak sawit Pessel yang diboyong para pedagang keluar untuk dijual di daerah tersebut.

"Dengan mengeluarkan ongkos angkut,pedagang masih mendapatkan untung kalau TBS Sawit tersebut dijual diluar Pessel",kata Bakri.

Dikatakan Bakri,kalau sawit tersebut dijual ke perusahaan yang ada di Pessel,petani dirugikan antara 300 s/d 700 rupiah per kilo.Kondisi saat ini,masyarakat menjual sawitnya ke perusahaan tersebut minimal sekitar 700 ton dalam satu hari.

"Kalau 700.000 kg kita kali rata-rata 500 rupiah saja,berakti petani telah dirugikan Rp.350 juta sehari,sebulan Rp.10,5 Milyar,setahun masyarakat Pessel rugi Rp,126 milyar",jelasnya.

Padahal,Gubernur Sumbar telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub)nya tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS Sawit di Sumbar.Namun,harga yang dipakai tetap harga PKS,keadaan ini telah berlangsung sejak berdirinya PKS di Pessel beberapa tahun lalu.Imbuh Bakri.

"Melihat kondisi inilah, yang menjadi salah satu misi saya untuk maju ke DPRD Sumbar,agar dapat memperjuangkan nasib petani sawit Pessel dengan harga TBSnya sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan",tambahnya.

Selaku anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Dapil Pessel,Bakri minta.Gubernur harus mengatasi keadaan yang ada di Pessel saat ini,cek kembali harga sawit yang ditetapkan dalam Pergub,kenapa harganya tidak sama,padahal sudah diatur oleh Gubernur yang sama yaitu Gubernur Sumatera Barat.Tutup Bakri Bakar.(Sri)





[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.