Padang.Lintas Media.
Menelusuri laporan yang masuk ke DPRD Sumbar,tentang adanya tunggakan pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman oleh BPJS,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan rombongan melakukan peninjauan ke rumah sakit tersebut kemaren.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muklis Yusuf Abit usai pertemuan menjelaskan.Pembayaran biaya berobat peserta BPJS di RSUD Pariaman masih mengalami penunggakan. Pihak BPJS belum membayarkanya dari bulan Mei hingga Oktober ini,BPJS masih berhutang ke RSUD Pariaman. Selain itu, juga terdapat hutang pembelian obat.
“BPJS memang menciptakan kendala di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kita akan mencarikan jalan keluarnya untuk permasalahan ini,” kata Muklis.
Selain masalah BPJS,pada kesempatan itu anggota komisi V juga mencatat beberapa permasalah dan kekurangan yang terjadi di rumah sakit tersebut.Jelas Muklis.
Sebelum ke RSUD Pariaman, anggota komisi V Syahrul Furqan, Khairunas Gustami Hidayat dan Hamdanus juga mengunjungi Rumah Sakit Paru di Lubuk Alung.
Dalam kesempatan itu diterima laporan dari pihak rumah sakit tersebut tentang regulasi kepemimpinan rumah sakit yang belum jelas karena adanya perubahan status seperti yang ditetapkan Pergub, yang sebelumnya diatur peraturan pemerintah no.72.
“Masalah regulasi dan status kepemimpinan di RS Paru ini harus cepat dibereskan, sehingga tidak menganggu penyaluran DAK untuk pembangunan rumah sakit sebesar Rp.38 miliar,” kata Muklis.
Direktur RS Paru, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Achmad Mardanus pada kesempatan itu menyebutkan Selain belum jelasnya status kepemimpinan di rumah sakit ini, pembangunan masih tetap berjalan untuk proses pengobatan yang lebih baik.
“Saat ini sedang diselesaikan pembangunan ruang rawat inap,” katanya.
Usai mengunjungi RSUD dan Rumah Sakit Paru,komisi V DPRD Sumbar ini melanjutkan kunjungannya ke SMA 1 Tanjung Mutiara di Kabupaten Agam. Selain melihat perkembangan pembangunan infrastruktur sekolah, anggota dewan tersebut juga berdiskusi dengan pihak sekolah serta dinas terkait yang hadir pada kesempatan itu.
“Infrastruktur dan juga penguatan sistem belajar mengajar untuk sekolah-sekolah di Sumbar harus lebih diperhatikan. Kita melihat untuk pembangunan di SMA 1 Tanjung Mutiara ini sudah dilakukan, kedepannya akan diupayakan untuk lebih baik lagi,” kata Muklis.
Pada kesempatan itu, Muklis beserta rombongan menyempatkan diri melihat kondisi SMA 1 Tanjung Muara, dari fasilitas di kelas, hingga pembangunan masjid di lingkungan sekolah itu. Selain itu, rombongan juga menyempatkan menyaksikan pemilihan Ketua OSIS di SMA 1 ini.
“Kita akan mengecek, apa saja yang perlu ditambah dalam hal fasilitas dan segala hal dalam menunjang proses belajar mengajar,” katanya.
Dari kunjungan kerja ini, Muklis juga melihat sejumlah lahan di kawasan sekolah yang bisa digunakan untuk membangun gedung untuk kebutuhan belajar mengajar. Ia meminta pihak sekolah untuk dapat merangkum apa saja kekurangan dari sekolah untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.
Muklis juga berpesan, agar pendidikan akhlak juga harus diutamakan oleh pihak sekolah. Ia pun mengapresiasi kegiatan baca Al-Quran yang rutin digelar diu sekolah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri yang juga hadir pada kesempatan itu menyambut baik kedatangan rombongan dari Komisi V DPRD Sumbar ke SMA 1 Tanjung Mutiara. Menurutnya, sejumlah sekolah di Sumbar memang butuh perhatian khusus dalam hal penambahan infrastruktur.
Selain itu, ia juga berharap pihak sekolah juga dapat mengedepankan pengembangan potensi siswa, baik akademik maupun non akademik. Pihaknya pun saat ini berupaya untuk mendorong pihak sekolah untuk bisa lebih giat dalam pengembangan sistem belajar mengajar pada siswa.
“Ada sekitar 400 sekolah di Sumbar yang mendapat anggaran setiap tahunnya, sekitar Rp.100 juta sampai Rp.200 juta. Kita harap bantuan ini bisa dipergunakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut,” katanya.(Sri)