Padang.Lintas Media
Proyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2020 sebesar Rp.6.412.097.806.438,- yang terdiri dari Endapan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.487.413.822.228,- Dana perimbangan Rp.3.897.187.414.90,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.27.496.569.310,-
Proyeksi pendapatan daerah tersebut jauh jauh lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu,Rp.7.859.224,- kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna Penyampaian pandagan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 di ruangan sidang utama DPRD sumbar.Rabu (30/10).
Agar kebutuhan anggaran untuk terwujudnya target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan RPJMD,Supardi minta,pendapatan daerah harus ditingkatkan.
Potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut cukup banyak,baik dari dana transfer pusat ke daerah, maupun dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.Kata Supardi.
Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk belanja daerah,menurut Supardi,juga perlu ditingkatkan,dan proporsionalitas alokasi belanja yang masih belum seimbang perlu diperhatikan.
Supardi menilai.Alokasi untuk belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dari alokasi belanja langsung,yaitu Rp.4.353.333.178.438,- berbanding Rp.2.288.764.628.000,-
Untuk itu,selaku Ketua DPRD Sumbar,Supardi minta.DPRD dan Pemerintah Daerah,harus meningkatkan alokasi belanja langsung yang berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara,juru bicara Fraksi Partai PPP-Nasdem Bakri Bakar mengatakan.Dalam meningkatkan PAD,harus ada upaya kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawal harga hasil pertanian masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sampai kepada posisi 4,8 % - 5,8% pada tahun 2019,dan pada tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang 4,7% - 5,7%. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan kalau bisa meningkat,” kata Bakri Bakar.
Pada kesempatan itu,Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, H. M. Nurnas menyorot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, permintaan penambahan modal justru lebih besar dari deviden yang diberikan.
“Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun kenyataannya belum memberikan kontribusi bahkan permintaan penambahan modal lebih besar dari deviden yang diberikan,” kata Nurnas.(Sri)