Jakarta.Lintas Media News.
Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit melakukan audiensi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diterima oleh Wakil Menteri Engela Tanoesoedibjo, dalam rangka pembukaan acara Tour de Singkarak (TdS) 2019 yang akan berlangsung di Kota Pariaman pada Jumat (1/11/2019) malam.

Wagub Nasrul Abit ungkap dari audiensi dengan buk Wamen Kementerian Pariwisata dan Ekraf Mbak Engela Tanoesoedibjo, baru terungkap mau hadir pada saat acara penutupan TdS di Danau Cimpago Kota Padang.

" Buk Wamen Menparekraf RI Mbak Engela Tanoesoedibio saat kami temui,  berkenan hadir pada acara penutupan TdS 2019 di Kota Padang pada tanggal 10 November 2019.  Kehadiran buk Wamen tentu akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi Sumatera Barat bagaimana mempromosikan dan mempopulerkan wisata Sumbar lebih mendunia", ujar Wagub Nasrul Abit didampingi pejabat kementerian Ir. Oni Yulian. plt. Kadis Pariwisata Sumbar Taufik dan staf disela-sela kunjungan di Kemenparekraf Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Nasrul Abit juga mengatakan, sementara untuk acara pembukaan di Pariaman Kementerian akan menunjuk pejabat mewakili Menteri. Kota Pariaman akan menjadi tempat Grand Opening dan Grand Start TdS 2019.

"Tanggal 2 November siang, TdS akan start di Pariaman dan finish di Tanah Datar. Rangkaian jalur etape yang dilalui para pembalap dunia itu,  kira berharap sembilan etape itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," harap Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media.
Menelusuri laporan yang masuk ke DPRD Sumbar,tentang adanya tunggakan pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman oleh BPJS,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan rombongan melakukan peninjauan ke rumah sakit tersebut kemaren.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muklis Yusuf Abit usai pertemuan menjelaskan.Pembayaran biaya berobat peserta BPJS di RSUD Pariaman masih mengalami penunggakan. Pihak BPJS belum membayarkanya dari bulan Mei hingga Oktober ini,BPJS masih berhutang ke RSUD Pariaman. Selain itu, juga terdapat hutang pembelian obat.

“BPJS memang menciptakan kendala di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kita akan mencarikan jalan keluarnya untuk permasalahan ini,” kata Muklis.

Selain masalah BPJS,pada kesempatan itu anggota komisi V juga mencatat beberapa permasalah dan kekurangan yang terjadi di rumah sakit tersebut.Jelas Muklis.

Sebelum ke RSUD Pariaman, anggota komisi V Syahrul Furqan, Khairunas Gustami Hidayat dan  Hamdanus juga mengunjungi Rumah Sakit Paru di Lubuk Alung. 

Dalam kesempatan itu diterima laporan dari pihak rumah sakit tersebut tentang regulasi kepemimpinan rumah sakit yang belum jelas karena adanya perubahan status seperti yang ditetapkan Pergub, yang sebelumnya diatur peraturan pemerintah no.72.

“Masalah regulasi dan status kepemimpinan di RS Paru ini harus cepat dibereskan, sehingga tidak menganggu penyaluran DAK untuk pembangunan rumah sakit sebesar Rp.38 miliar,” kata Muklis.

Direktur RS Paru, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Achmad Mardanus pada kesempatan itu menyebutkan Selain belum jelasnya status kepemimpinan di rumah sakit ini, pembangunan masih tetap berjalan untuk proses pengobatan yang lebih baik.

“Saat ini sedang diselesaikan pembangunan ruang rawat inap,” katanya.

Usai mengunjungi RSUD dan Rumah Sakit Paru,komisi V DPRD Sumbar ini melanjutkan kunjungannya ke SMA 1 Tanjung Mutiara di Kabupaten Agam. Selain melihat perkembangan pembangunan infrastruktur sekolah, anggota dewan tersebut juga berdiskusi dengan pihak sekolah serta dinas terkait yang hadir pada kesempatan itu.

“Infrastruktur dan juga penguatan sistem belajar mengajar untuk sekolah-sekolah di Sumbar harus lebih diperhatikan. Kita melihat untuk pembangunan di SMA 1 Tanjung Mutiara ini sudah dilakukan, kedepannya akan diupayakan untuk lebih baik lagi,” kata Muklis.

Pada kesempatan itu, Muklis beserta rombongan menyempatkan diri melihat kondisi SMA 1 Tanjung Muara, dari fasilitas di kelas, hingga pembangunan masjid di lingkungan sekolah itu. Selain itu, rombongan juga menyempatkan menyaksikan pemilihan Ketua OSIS di SMA 1 ini.

“Kita akan mengecek, apa saja yang perlu ditambah dalam hal fasilitas dan segala hal dalam menunjang proses belajar mengajar,” katanya.

Dari kunjungan kerja ini, Muklis juga melihat sejumlah lahan di kawasan sekolah yang bisa digunakan untuk membangun gedung untuk kebutuhan belajar mengajar. Ia meminta pihak sekolah untuk dapat merangkum apa saja kekurangan dari sekolah untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.

Muklis juga berpesan, agar pendidikan akhlak juga harus diutamakan oleh pihak sekolah. Ia pun mengapresiasi kegiatan baca Al-Quran yang rutin digelar diu sekolah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri yang juga hadir pada kesempatan itu menyambut baik kedatangan rombongan dari Komisi V DPRD Sumbar ke SMA 1 Tanjung Mutiara. Menurutnya, sejumlah sekolah di Sumbar memang butuh perhatian khusus dalam hal penambahan infrastruktur.

Selain itu, ia juga berharap pihak sekolah juga dapat mengedepankan pengembangan potensi siswa, baik akademik maupun non akademik. Pihaknya pun saat ini berupaya untuk mendorong pihak sekolah untuk bisa lebih giat dalam pengembangan sistem belajar mengajar pada siswa.

“Ada sekitar 400 sekolah di Sumbar yang mendapat anggaran setiap tahunnya, sekitar Rp.100 juta sampai Rp.200 juta. Kita harap bantuan ini bisa dipergunakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut,” katanya.(Sri)

Padang.Lintas Media
Proyeksi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2020  sebesar Rp.6.412.097.806.438,- yang terdiri dari Endapan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.487.413.822.228,- Dana perimbangan Rp.3.897.187.414.90,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.27.496.569.310,-

Proyeksi pendapatan daerah tersebut jauh jauh lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu,Rp.7.859.224,- kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna Penyampaian pandagan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 di ruangan sidang utama DPRD sumbar.Rabu (30/10).

Agar kebutuhan anggaran untuk terwujudnya target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan RPJMD,Supardi minta,pendapatan daerah harus ditingkatkan.

Potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut cukup banyak,baik dari dana transfer pusat ke daerah, maupun dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.Kata Supardi.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk belanja daerah,menurut Supardi,juga perlu ditingkatkan,dan proporsionalitas alokasi belanja yang masih belum seimbang perlu diperhatikan.

Supardi menilai.Alokasi untuk belanja tidak langsung masih jauh lebih besar dari alokasi belanja langsung,yaitu Rp.4.353.333.178.438,- berbanding Rp.2.288.764.628.000,-

Untuk itu,selaku Ketua DPRD Sumbar,Supardi minta.DPRD dan Pemerintah Daerah,harus meningkatkan alokasi belanja langsung yang berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara,juru bicara Fraksi Partai PPP-Nasdem Bakri Bakar mengatakan.Dalam meningkatkan PAD,harus ada upaya kongkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengawal harga hasil pertanian masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sampai kepada posisi 4,8 % - 5,8%  pada  tahun 2019,dan pada tahun 2020 diperkirakan berada pada rentang 4,7% - 5,7%. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan kalau bisa meningkat,” kata Bakri Bakar.

Pada kesempatan itu,Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, H. M. Nurnas menyorot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, permintaan penambahan modal justru lebih besar dari deviden yang diberikan.

“Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun kenyataannya belum memberikan kontribusi bahkan permintaan penambahan modal lebih besar dari deviden yang diberikan,” kata Nurnas.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akhirnya setuju mengalokasikan anggaran sebesar Rp 131 miliar.

Dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Gubernur Irwan Prayitno dengan Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang dilakukan di rumah dinas gubernur Sumbar, Selasa (29/10/2019).

Turut hadir dalam kegiatan penandatanganan NPHD itu diantaranya Asisten I bidang Pemerintahan Devi Kurnia, Kepada Bakeuda Zainuddin, Kepala Kesbangpol Naswir, Kepala Biro Perekonomian, Bappeda Sumbar Komisioner Bawaslu Sumbar, serta beberapa staf pemprov dan anggota KPU lainnya.

Setelah melakukan tanda tangan, gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah Sumbar sangat mendukung proses NPHD sebagai tahapan pelaksanaan pilkada di Sumbar pada tahun 2020 mendatang.

"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, tentunya kita harus mendukungnya, sehingga penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dapat berjalan sukses," ucap Irwan Prayitno.

Selanjutnya gubernur juga berpesan, agar anggaran yang telah disiapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurut dia kecermatan dan kehati-kehatian dalam penggunaan anggaran sangat penting dan setiap capaian harus terukur.

"Oleh karena itu apa yang sudah kita tandatangani ini dikelola dengan baik agar apa yang diharapkan dapat capai hendaknya," katanya.

Sementara itu Amnasmen menjelaskan bagaimana NPHD perlu melalui proses yang penjang, mulai dari pembahasan anggaran antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun pemda menurut dia juga tetap memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan.

"Semula kami telah mengusulkan anggaran senilai Rp137 miliar, namun direalisasikan untuk Pilkada Sumbar sebesar Rp 131 miliar. Mudah-mudahan ini cukup, sesuai dengan komitmen kami, seluruh realisasi anggaran ini akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya secara transparan, efektif, dan efisien," ungkap Amnasmen.(rel)

Padang. Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dari Pemerintah Provinsi,yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit pada rapat paripurna dewan.Selasa (29/10) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan. Pemerintah provinsi harus mensinergikan usulan program kegiatan dan distribusi anggaran dengan target kinerja pembangunan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah harus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Dalam pembahasan RAPBD tahun 2020, DPRD dan pemerintah daerah perlu mensinergikan program kegiatan dan distribusi anggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2020 dan RPJMD,” kata Supardi.

Dia mengungkapkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2020, diproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp6,412 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp6,642 triliun lebih.

“Proyeksi pendapatan daerah tersebut masih bersifat tentatif, tergantung proyeksi DAU dan DAK dari APBN,” ujarnya.

Menurut Supardi, dalam rangka konsistensi perencanaan penyusunan anggaran, maka program kegiatan dan pagu anggaran harus sesuai dengan KUA PPAS serta Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah (RKBMD) yang telah disusun.

Selain itu, pada saat pembahasan, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati untuk mendalami kembali proyeksi penerimaan daerah.

“Oleh sebab itu, dalam pembahasan RAPBD nanti, perlu mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tandasnya.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, menyampaikan. Pembahasan nota pengantar RAPBD 2020 diharapkan dapat berjalan opptimal dan tepat waktu. Sehingga, APBD 2020 dapat ditetapkan lebih awal untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. (Sri)

Perwakilan pedagang pasar Aur Kuning Bukittinggi menyerahkan tuntutan mereka secara tertulis kepada Ketua DPRD Sumbar Supardi.




Padang.Lintas Media.

Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang,H.Boy Lestari Dt.Palindih bersama puluhan pedagang pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar untuk mengadukan nasib mereka terkait pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwako) Bukittinggi nomor 40 dan 41tentang kenaikan tarif retribusi.

Kedatangan Boy Lestari dan puluhan pedagang Bukittinggi tersebut,diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi di ruangannya.Selasa (29/10).

Pada kesempatan itu Boy Lestari mengatakan.Kedatangannya bersama puluhan pedagang ini  mewakili 12 ribu pedagang pasar Aur Kuning Bukittinggi yang saat ini terancam dengan keberadaan Perwako tersebut.

Untuk itu,kepada Ketua DPRD Sumbar Persatuan Pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi ini berharap,untuk dapat merekomendasikan kepada gubernur sumbar,agar dapat mencabut perwako no 40 dan 41 tersebut. Mengembalikan hak penguasa terhadap toko (kartu kuning) seperti semula.Kata Boy Lestari.

Begitu juga dengan surat resmi walikota bukittinggi, kepada pihak-pihak yang terkait tentang pengembalian fungsi kartu kuning (kartu kuning diperlakukan seperti semula).Tinjau ulang kenaikan tarif restribusi yang sudah diberlakukan,penetapan kenaikan restribusi harus mengikut sertakan pedangang dan menghentikan intimidasi yang dilakukan pemko kota bukittinggi kepada pedagang pada pemaksaan pembayaran dengan tarif restribusi baru.Jelas Boy Lestari.

Selaku Ketua Gebu Minang,Boy Lestari sangat berharap,permasalahan ini harus dicarikan solusi yang terbaik.Pemerintah Daerah tidak rugi,pedagang juga tidak rugi,jangan berat sebelah.Walikota Bukittinggi,Gubernur dan DPRD harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.

"Saya selaku Ketua Gebu Minang Sumbar akan mendampingi pedagang-pedagang ini dalam menuntaskan kasus ini,setuntas-tuntasnya karena,  mereka telah berjuang baik melalui lobi kepada wali kota, DPRD Bukittinggi bahkan melakukan judicial review ke MK terkait Perwako tersebut,"jelas Boy Lestari.

Sementara.Penasehat Persatuan pedagang, Aur Kuning Bukittinggi Rinaldo mengatakan. Pihaknya akan terus berjuang agar Perwako Bukittinggi Nomor 40 dan 41 yang diterapkan pada Januari 2019 tersebut dicabut.Karena, Perwako itu meresahkan pedagang selain pemberlakuan kenaikan tarif, Pemerintah mengubah status toko dari hak guna bangunan menjadi hak sewa.

Hal ini menyebabkan kartu kuning sebagai tanda pengguna hak bangunan tidak lagi bernilai karena tidak dapat dijual kepada pihak lain dan dijadikan agunan ke bank juga tidak bisa,sedangkan membeli bangunan ini meminjam ke bank dengan harga yang tidak murah dan sekarang tidak bisa digunakan lagi kata Rinaldo.

"Kami bukannya tidak mau membayar namun kenaikan ini begitu besar dari awalnya Rp10 ribu per meter setiap bulannya naik menjadi Rp60 ribu per meter persegi," katanya.

Kemudian meminta pemerintah mengembalikan penguasaan toko ke kondisi semula dan meminta agar kartu kuning milik pedagang dapat difungsikan seperti semula yakni untuk agunan pinjaman ke bank.

Menanggapi hal tersebut,Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi sangat mengapresiasi langkah pedagang yang terus berjuang.

"Kami akan pelajari dulu dan meminta agar dokumen yang ada ditinggalkan untuk ditindaklanjuti," kata Supardi.

Menurut Supardi,DPRD Sumbar akan serius membahas persoalan ini, melakukan evaluasi dan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno P.Si, M.Sc Datuak Rajo Bandaro Basa Tuanku Paduko Marahi Basa dianugerahkan Academic Award Sastra "Pin Emas" dari Fakultas Adab dan Humaniora yang diserahkan dan disematkan langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Dr. Eka Putra Wirman Lc, MA.

Pin Emas tersebut diterima Gubernur pada seminar Internasional Pantun, Syair, Tambo dan Tarombo Dalam Pemajuan Kebudayaan di Aula Kampus UIN Imam Bonjol, Senin (28/10/2019).

Diberikannya pin Emas tersebut kepada Gubernur karena,Irwan Prayitno dinilai sebagai sastrawan yang kreatif dan produktif, piawai berpantun spontan mentradisikannya dalam berbagai orasi, pidato, amanat dan sambutannya pada masa jabatannya sebagai gubernur Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan, semoga ini semua menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Karena pantun masuk dalam kategori budaya yang dideskripsikan berada dalam situasi hampir punah.

Generasi milenial saat ini banyak yang tidak akrab dengan pantun. Dikarenakan kalangan sesepuh yang pandai berpantun pun jumlahnya sudah berkurang. Akhirnya pantun yang beredar di masyarakat pun juga semakin berkurang.

"Kita berharap generasi penerus Sumatera Barat dapat melestarikan budaya pantun, bersyair,  tambo dan tarombo dalam perkembangan kemajuan budaya Minangkabau, jangan sampai budaya kita menjadi asing di rumahnya sendiri, masyarakat Melayu," jelas Irwan.

Sejarah Melayu banyak menceritakan tentang pantun dan juga karya pantun. Ini bisa dilihat dari buku atau tulisan serta peninggalan lama dalam kehidupan adat sehari-hari. Selain itu pantun masih dipakai pada saat acara adat dan sekali-kali di berbagai acara kemasyarakatan.

Namun secara umum, kini pantun tidak banyak dipakai dan tidak banyak karya pantun yang tersebar. Kalaupun ada pantun, biasanya pantun yang berulang, yang sudah sering dibacakan di tengah masyarakat.

“Maka dari itu saya sangat mendukung adanya seminar ini, dan juga tentunya kita berharap agar seminar ini menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran, konsep yang bisa diterapkan untuk memperkuat pemajuan budaya Minangkabau,” kata gubernur Sumbar.

Dulu, pantun punya peran sosial sebagai alat penyampai pesan sehingga kita mengenal bahwa pantun itu seringkali digunakan dengan cara berbalas-balasan.

"Saat ini pantun masuk dalam usulan sebagai sebuah budaya yang unik, kini Indonesia tengah berjuang mendaftarkan pantun sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia ke UNESCO," ungkapnya.

Kalau nanti sudah ditetapkan oleh UNESCO, maka akan menambah jumlah warisan budaya Indonesia namun menjadi tantangan juga bagi generasi muda semua untuk menjaga dan melestarikan pantun.

"Karena kalau sudah ditetapkan oleh UNESCO, mereka akan melakukan pemantauan empat tahun sekali. Hal itu akan mendorong kita semua menjaga dan melestarikan pantun," pintanya.

Pada kesempatan itu Rektor UIN Imam Bonjol Padang Eka Putra Wirman juga menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan pada Irwan Prayitno bukan suatu kebetulan, tetapi dia berhasil memecahkan rekor sebagai kepala daerah yang menciptakan pantun terbanyak di Indonesia versi Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

"Rekor ini bukan nasional saja, tetapi sudah masuk rekor dunia. Sebagai profesor psikologi menjadikannya kepala daerah pencipta pantun terbanyak di dunia," ucap Eka Putra.

"Menciptakan pantun sebegitu banyak lebih dari puluhan ribu pantun kami anggap sebagai kreativitas luar biasa dari seorang kepala daerah di tengah kesibukan yang seabrek," tuturnya.

Dalam penghargaan itu, Irwan Prayitno memiliki gaya tersendiri dalam menciptakan pantunnya secara spontan, tak dapat dipungkiri ia telah menyambung mata rantai adat tadisi Minangkabau - Sumatera Barat bersyukur dan berpantun yang sudah terputus selama kupang lebih dua abad lamanya.

Kini terasa tradisi berpantun bernapas kembali dan menginspirasi generasi hari ini mencermati nilai Minang genius dalam mengolah kata berbentuk seni.(rel)

Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi menjelaskan.Kericuhan yang terjadi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumbar, pada malam pelepasan atlet di Auditorium Gubernuran  Jumat malam (25/10) itu,hanya karena komunikasi yang kurang lancar.

Supardi menjelaskan hal itu pada wartawan usai pertemuannya dengan kedua bela pihak yaitu Dispora dan KONI di ruangan kerjanya Kantor DPRD Sumbar Senin (28/10).

Dikatakan Supardi.Memang, dalam rencana anggaran KONI Sumbar tertulis bahwa honorarium atlet Porwil sebesar Rp1,5 juta dan pelatih Rp2,5 juta. Kemudian Panitia Rp4,8 juta, Ketua Kontingen Rp20 juta, Wakil Ketua Kontingen Rp15 juta dan bendahara Rp15 juta dan lainnya.

Menurut Supardi,honor atlit sebesar Rp.1,5 juta itu hanya masuk kantong atlit saja,semua pembiayaannya ditanggung panitia,sedangkan honor yang diterima panitia tersebut belum bias masuk kantongnya semua karena,pembiayaan selama pertandingan harus dikeluarkannya dari honor tersebut.

"Untuk atlet itu merupakan uang saku mereka sebesar Rp1,5 juta diluar makan dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk pendamping Rp4,8 juta terdiri dari uang saku, makan, dan kebutuhan lainnya",jelas Supardi.

Terkait rencana anggaran belanja yang menyebutkan honor atlet Rp1,5 juta dab pendamping Rp4,8 juta,jika honor atlet tersebut masih kecil,nanti pada pembahasan anggaran selanjutnya akan diminta Komisi V untuk melakukan pembahasannya. Kalau sudah tidak pas tentu akan dinaikkan jumlahnya, yang penting keduanya tetap bersinergi untuk Sumbar. Imbuh Supardi.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Bustavidia mengatakan. Honor atlet yang bertanding di ajang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) 2019 hendaknya harus sesuai dengan kewajaran.

"Honor yang mereka terima harus sesuai karena mereka berdarah-darah mengangkat nama Sumbar namun orang lain yang berladang di punggung mereka," kata Bustavidia.

Bustavidia menjelaskan.Pihaknya   tidak mengatakan bahwa honor atlet yang diberikan KONI Sumbar tidak wajar namun harus dikembalikan para perasaan masing-masing, atlet yang bekerja keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan keringat  mereka yang keluar.

Menurut Bustavidia,hingga saat ini pencairan anggaran tersebut terkendala karena ada nomenklatur yang tidak jelas dan harus diperbaiki,Dispora dan KONI sudah sepakat, apabila nomenklatur itu selesai maka anggaran akan segerah dicairkan.

"Hari ini,persoalan yang terjadi antara Dispora dan KONI sudah q diselesaikan dan kami dipanggil oleh Ketua DPRD Sumbar untuk mencari solusi," tutup Bustavidia.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Era Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang dan tantangan yang berbeda masa depan generasi muda dengan ditandai penggunaan teknologi internet secara pasif dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno P.Si, M.Sc dalam Seminar Parenting "Memperkuat Karakter Anak Didik Menuju Generasi Milenial 4.0" sebagai pembicara yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Senin (28/10/2019).

Gubernur Sumbar mengatakan bahwa, setiap orangtua pasti menginginkan anak-anaknya memiliki kelebihan dan kualitas yang terbaik yang bisa dibanggakan dan bermanfaat untuk orang banyak yaitu anak-anak yang pintar, cerdas, berperilaku baik, sopan dan santun.

"Inilah betapa pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik ketika memasuki era revolusi industri 4.0, yang harus dipahami teknologi bukan merobotkan manusia, tetapi justru yang diharapkan teknologi untuk mensejahterahkan manusia," ungkap gubernur Sumbar.

Posisi teknologi hanya instrumen bagi manusia. Dengan demikian, kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 bertujuan untuk menyiapkan generasi yang akan menyejahterakan kehidupan berbasis teknologi.

Sebagaian besar karakter anak bisa terbentuk oleh orangtua karena orangtua adalah orang yang pertama kali memperngaruhi keadaan anak sehingga membuat kepribadian sang anak mengikuti pola dan tingkah laku orangtua.

"Jangan menilai anak seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tentu orangtua menginginkan anak-anaknya yang cerdas dan pintar dengan memiliki kepribadian yang baik," kata Irwan Prayitno.

Untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perlu menguasai teknologi digital. Salah satu cara yang dipilih adalah program vokasi SMK dan industri, serta memacu politeknik melalui program skill for competitiveness. Akan menjadi sangat ideal jika program peningkatan kompetensi SDM itu bisa masuk dalam kurikulum pendidikan sejak pendidikan dasar untuk menyiapkan generasi milenial yang kompetitif dan produktif.

"Mai tidak mau Kita harus siap menghadapi revolusi Industri 4.0. Saat ini, sekolah sudah seharusnya menyiapkan kedatangan era digital itu," ucap gubernur.

"Untuk itu kita jangan sampai tertinggal oleh zaman, generasi milenial dituntut untuk meningkatkan kapasitas. Perlu diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi untuk menghadapi era Industri 4.0 ini," tutup gubernur.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Merasa sukses dengan pencapaian di 2018, Sumatera Cup Prix (SCP) 2019 kembali digelar putaran 4 di Sirkuit Non Permanen Lanud Sutan Sjahrir Padang, Minggu (27/10/2019). Sebanyak 560 peserta hadir di Padang.

Tidak hanya dari pebalap Sumatera Barat atau Sumatera saja, tetapi lebih hebatnya lagi hadir juga pebalap top datang dari penjuru negri ini untuk panaskan persaingan.

Hal ini membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bangga dengan event ini. Semoga ajang ini menjadi kegiatan positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakatnya dan berprestasi di tingkat Nasional.

"Apalagi saya lihat banyaknya penonton yang antusias menyaksikan perlombaan ini. Ajang ini bisa juga memberikan pandangan bagi para pengguna lalu lintas, terutama para generasi muda bagaimana mengendarai kendaraan dengan aman dan disiplin di jalan raya," ujar Wagub Sumbar.

Disampaikan Wagub, pemerintah sumbar sangat mendukung sekali acara semacam ini, apalagi di dalamnya banyak diikuti para generasi muda harapan bangsa.

"Semoga acara seperti ini memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga otomotif di Indonesia khususnya di Sumbar. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat, mari bertanding dengan sportifitas yang tinggi," ucapnya.

Menurut panitia penyelenggara Arissandro, Sumatera Cup Prix (SCP) round 4 dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 26-27 Oktober 2019. Acara ini bisa menjadi ajang untuk menyalurkan hobi balap, asah kemampuan dan mengukir prestasi bagi anak muda di Sumbar khususnya Padang.

"Acara Sumatera Cup Prix putaran 4 sudah berlangsung mulai dari kemaren tanggal 26 Oktober, untuk saat ini sedang berlangsung grand final untuk mencari siapa yang tercepat, itulah pemenangnya," ungkap Arissandro.

Tampak hadir dalam acara Danlanud Tabing Padang Kolonel Pnb I Putu Gede S, Pengurus IMI Pusat, Pengurus DPD IMI Sumbar dan para sponsor yang mendukung pelaksanaan kegiatan otomotif ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Wagub Sumbar Nasrul Abit harapkan.Sebagai Pengusaha,Anggota Bintang Sport Comunity (BSC) hendaknya dapat mengembangkan usahanya untuk kemajuan Sumbar dengan meningkatkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wagub mengatakan hal itu,saat melepas Ratusan komunitas BSC melakukan gerak jalan santai menelisuri jalanan Diponegoro dan sepanjang jalan pantai Padang,Dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT  ke-3 BSC di Museum Adityawarman Padang.Minggu Pagi (27/10) .

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit yang didampingi oleh istri tercinta Ny. Wartawati Nasrul Abit menjelaskan.Jalan santai ini merupakan olahraga yang baik  untuk menjaga kebugaran tubuh kesehatan. Mari kita berolahraga dengan baik agar menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit.

"Dengan jalan sehat bisa memperkuat silaturahmi antar anggota BSC dengan berbagai kalangan masyarakat, saling kenal silaturrahmi  dan saling tukar informasi," ujar Nasrul Abit.

Dengan jarak tempuh lebih kurang 5 kilometer,kehadiran Wagub Sumbar beserta Istri, memberi semangat bagi peserta jalan sehat BSC bersama masyarakat.

"Inovasi dari kawan kawan BSC diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian Sumbar sebagai startup di Indonesia lebih baik," ucapnya.

Sepanjang jalan, Wagub Nasrul Abit berbincang santai dengan siapa saja yang berbarengan sekaligus menyapa warga, sekaligus kampanyekan "Sumbar Bebas Penggunaan Plastik".

"Guna meningkatkan kesehatan dan menjaga lingkungan dihimbau masyarakat Sumbar meminimalisir penggunaan kantong plastik atau yang sejenisnya.  Karena hasil riset banyak kandungan didalamnya yang dapat memberi dampak tidak sehat bagi tubuh manusia, terutama untuk bungkus makanan", ujarnya.

Dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI) yaitu Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang kerergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahaya yang timbulkannya kurang di sadari oleh masyarakat. Penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari - hari tidak perlu di khawatirkan jika kita tau cara penggunannya. Plastik yang aman untuk di pakai pada suhu tertentu dan minyak/lemak untuk kemasan makanan adalah plastik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Namun, tidak semua produk kemasan plastic memenuhi standar SNI. Maka dari itu kita harus lebih teliti untuk memasukan makanan atau minuman panas kedalam plastik. Dampak plastik bagi kesehatan manusia memicu penyakit kanker, radang hati, dll.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melepas duta olahraga terbaik menuju medan laga Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) ke X tahun 2019 di Provinsi Bengkulu dengan memberangkatkan 169 atlet serta 42 pelatih yang terbagi pada 11 cabor. Sebanyak 7 bus dipersiapkan panitia Kontingen Porwil membawa mereka ke Bengkulu melalui jalan darat.

Acara pelepasan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur, Jumat (25/10/2019) dengan dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar Syaiful,  Sekretaris KONI Sumbar Irnaldi Samin, Kemenpora Sumbar, pimpinan KONI se Sumbar, para Pelatih dan atlet Sumbar.

Wagub Sumbar Nasrul Abit memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah terpilih mewakili Sumbar untuk mengikuti PORWIL ini.

"Saudara-saudara harus berbangga diri karena terpilih mewakili ajang olahraga regional, dengan terpilihnya saudara berarti anda adalah putra-putri terbaik di Sumbar," ucap Wagub Sumbar.

Ia mengingatkan agar para atlet dapat  memegang teguh sportifitas, kejujuran dan kemampuan sebagai peserta, sehingga dengan demikian setiap konsekuensi dari setiap perlombaan, baik menang atau kalah diperoleh dengan penuh kehormatan.

"Persiapkan diri dan mental jaga nama baik Sumbar dengan semangat juang yang pantang menyerah, karena itulah modal dasar bagi seorang pemenang," tuturnya.

Selanjutnya Wagub juga berharap para atlet Sumbar dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Sumbar, dengan mendapatkan mendali emas dipastikan Sumbar memiliki tiket menuju PON Papua nanti.

“Kami yakin para atlet Sumbar mampu memberikan yang terbaik, dengan perolehan mendali terbanyak, kita berharap target tiga besar, InsyaAllah tercapai," terannya.

Pada kesempatan sama, ketua KONI Sumbar juga membenarkan, bahwa saat ini atlet Sumbar dalam kondisi prima. "Secara kondisi anak-anak sudah siap 100 persen, tidak ada masalah  satupun. Jadi mohon doa restu masyarakat Sumbar, agar tim ini dapat lolos ke PON nanti, dan bisa mencapai target tiga besar di kejuaraan PORWIL ini," ujarnya.

Saiful juga menjelaskan, sudah ada dua cabor terlebih dahulu di berangkatkan yaitu cabang Atletik dan Sepakbola. Karena sepakbola lebih dahulu melakukan pertandingan pada 22 Oktober. Sedangkan untuk Atletik perlu pengenalan medan pertandingan.

Kemudian tahap kedua kontingen Sumbar juga diberangkatkan besar pada 29 Oktober mendatang, rencananya juga menggunakan bus, yaitu sebanyak 7 unit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan terakhir Tour De Singkarak (TDS) 2019 dilaksanakan di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Kamis (24/10/2019) yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dengan mengusung tema "Tour De Singkarak (TDS) 2019 Connecting Sumatera".

Sesuai dengan agenda TdS tahun 2019 kali ini, mengikutsertakan Provinsi Jambi (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) merupakan sejarah baru untuk pelaksanaan TdS.

Dengan ikut sertanya Provinsi jambi sebagai tuan rumah, tentu saja menambah nilai positif bagi pengembangan pariwisata antar pulau di Sumatera. Bagi pembalap, juga tentu saja menjadi tantangan yang baru karena akan disuguhkan lintasan yang baru dan lebih menantang.

Diperkirakan sebanyak 120 riders dari 18 tim yang berasal dari 26 Negara ditambah satu tim continental yang menyatakan akan ikut bertarung menjadi yang tercepat di seluruh lintasan iven sport tourism Tour de Singkarak (TDS) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 - 10 November 2019 di ajang bertaraf internasional tersebut.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, berharap, dengan dilibatkannya Provinsi Jambi, maka target penambahan jumlah penonton tentunya bisa diperkirakan 1 juta lebih. Sebelumnya TDS 2018 berada di peringkat ke-5 penonton terbanyak even balap sepeda internasional dengan hitungan jumlah penonton setiap event sekitar 100 ribu orang.

"Tentunya kita berharap pada ajang TDS kali ini, kita bisa menduduki peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penonton terbanyak, di tahun yang lalu kita masih peringkat ke-5 setelah Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana, dan Santos Tour Down Under, mudah-mudahan hal ini tercapai," kata Nasrul Abit (24/10).

Dijelaskannya, dengan adanya penambahan rute pada etape 7 dan 8 Kabupaten Solok Selatan - Sungai Penuh - Kerinci - dan masuk ke Pesisir Selatan. Rute tersebut merupakan rute baru di TdS 2019, ditambah adanya rute Painan - Padang yang melalui Wisata Mandeh. Sudah jelas penonton pasti bertambah.

"Hadirnya UCI (Union Cycliste Internationale), kita harapkan TDS 2019 bisa menghantarkan TdS keperingkat ke-4 dunia," harapnya.

Selanjutnya Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan, perhelatan TDS tahun ini adalah tahun ke-11 yang pelaksanaannya akan ada 9 etape yang akan melintasi 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan 2 etape lainnya di Propinsi Jambi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Ia meminta, agar semua pelaksanaan bisa berjalan lancar, jalan harus mulus, tidak ada lobang dan retak, jika ada lobang dan retak, bisa membahayakan peserta nantinya.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan survey ke lapangan, kita tidak ingin ada kendala dilapangan, kalau ada masalah harus segera dituntaskan," tegasnya.

Diakhir sambutanya Nasrul Abit minta kepada semua pihak terkait untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik. Keberadaan TDS merupakan event internasional yang mampu membawa Sumatera Barat diketahui banyak orang diseluruh dunia. Untuk memajukan Pariwisata Sumatera Barat, yang dari ketahun mampu mendongkrak kunjungan wisata ke Sumatera Barat.(rel)

Padang.Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit mengatakan.Peranan PKK dalam menjaga keutuhan keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, PKK mesti berperan dalam hal ini membimbing keluarga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Kedepan peran perempuan lebih ditingkatkan lagi dalam membangun karakter anak-anak di rumah dan di tengah masyarakat.

Nasrul Abit menyampaikan hal itu saat menghadiri pertemuan bulanan Ketua Tim Pengetak PKK, BKOW/GOW dan Dharmawanita Persatuan Kabupaten/Kota se Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (24/10/2019).

Dalam arahnya Wagub Nasrul Abit selaku pembina Tim Pengerak PKK, BKOW dan DWP meminta peranan PKK agar terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mensukseskan program pembangunan di Sumbar.

"Ada 10 program PKK membantu pemerintah di daerah. Oleh karena itu kita berharap agar PKK dapat membuat kegiatan yang lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat,” pesannya.

Pada pertemuan ini merupakan momentun yang tepat bagi PKK untuk membicarakan peran yang strategis sebagai mitra pemerintah, saat ini peran ini sangat dirasakan oleh masyarakat begitu juga pemerintah dalam kontribusi membangun masyarakat, untuk itu terus dan lanjutkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Jangan biarkan anak-anak kita selalu menggunakan HP, apalagi hingga kecanduan. Ini bisa membuat hubungan orang tua dengan anak akan terhambat. Kita contohkan, apabila anak lagi asik main HP, lalu orangtua memanggil pasti tidak akan didengarkan, kemudian orangtua mengambil HPnya, dipastikan anak tersebut pasti marah," ucap Wagub Sumbar.

Wagub berpesan ketahanan keluarga menjadi tugas bersama yang juga tertumpang kepada PKK. Bagaimana ketahanan keluarga bisa terjaga, menjadikan keluarga bisa mandiri dan memperhatikan pendidikan dan kesehatannya.

"Ini menjadi tugas kita  bersama dan besar harapan PKK dengan program Dasawisma dan 10 Program Pokok PKK bisa menjadi garda terdepan mensukseskannya bersama untuk pembangunan pemerintah," tuturnya

Wagub Nasrul juga ingatkan kader PKK bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi. “Kader PKK harus melek teknologi. Revolusi teknologi 4.0 bisa dimanfaatkan menunjang kegiatan PKK," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Sumbar Nevi Zuarina, Ketua BKOW Sumbar Wati Nasrul Abit, Ketua DWP Sumbar Linda Alwis, Ibu-ibu Ketua PKK, BKOW/GOW dan DWP se Sumbar, Bundokanduang dan para Narasumber.
(rel)

Padang.Lintas Media.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kedatangan puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT POS Indonesia Regional II Padang untuk menyampaikan aspirasinya.Rabu (23/10) di ruang khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke kantor DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.

Menurut Hendri,langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.

“Kami menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.

Hendr menyampaikan,apabila tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.

"Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.

Menurut Hendri, sebelum ini pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga  melakukan penggantian.

“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” tukuknya.

Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.

“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.

“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh karyawan PT.Pos Indonesia tersebut, anggota DPRD Sumbar Nurfirman Wansyah yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.

Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.

“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.

Anggota komisi II yang hadir pada kesempatan itu diantaranya adalah,
Drs.H.Nurfirman Wansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).Budiman St.Malano Garang S.Ag.MM dari Fraksi PKS, Hj.Yunisra Syahiran,Spd dari Fraksi Gerindra dan Tri Suryadi,SE.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 direncanakan bisa selesai dalam minggu ini, selanjutnya minggu depan DPRD dan Pemprov akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020.

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar tengah mendalami pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.Jelas Supardi.

Untuk APBD Tahun 2020,menurut Supardi, komposisi dan peruntukkannya akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam dalam RPJMD. Hal tadi karena, tahun depan merupakan tahun terakhir masa jabatan gubenur Irwan Prayitno (IP)- Nasrul Abit (NA), program-program kepala daerah yang telah dituangkan di RPJMD didorong untuk bisa tuntas.

" Apa-apa yang telah direncanakan di RPJMD DPRD menginginkan bisa tercapai dengan maksimal," tegas Supardi.

Pengganggaran kegiatan di APBD 2020 juga benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas di RPJMD mengingat tahun depan itu kebutuhan anggaran terbilang tinggi, yakninya, selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional, salah satunya adalah MTQ 2020 yang mana  Sumbar merupakan tuan rumah.Imbuhnya.

Tentang persoalan pendapatan di APBD 2020 mendapat perhatian di DPRD Sumbar yang menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah di tahun depan bisa digenjot naik, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.

"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan guna menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan meningkat," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.

Dilanjutkanya pembahasan APBD penting dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar.
 dan itu telah ditamapung dalam komposisi APBD 2020. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Alhamdulliah Siang tadi Putri salah seorang koran kerusuhan Wamena sudah diperbolehkan pulang oleh tim medis RS M Jamil, dengan kondisi seluruh bekas luka bakar sudah dioperasi dan saat ini dalam tahap pemulihan. Secara umum operasi berhasil dan untuk kulit sudah mulai mengalami penumbuhan sel kulit yang baru.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit melalui Whatsaapnya,  melalui informasi Hilma Djalil Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov dan saat berita ini diturunkan Wagub Sumbar masih berada diluar daerah, Senin (21/10/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan,  Putri akan Konsultasi dengan tim medis M. Djamil Padang di jadwalkan pada hari Jum'at. 25 Oktober 2019 depan.

"Seluruh pembiayaan berobat buk Putri di RS  M. Djamil ditanggung oleh Pemprov Sumbar melalui rekening Sumbar Peduli Sesama. Ini bahagian dari rasa peduli kita bersama masyarakat Sumatera Barat dan perantau", ujar Nasrul Abit haru.

Nasrul Abit juga katakan, putri sebelum ke Padang ada berapa lama dirawat sebelumnya di RS di Sentani dan beberapa operasi dan pengobatan sudah pula dilakukan disana. Namun kondisi troma dan kegamang beliau belum dapat sembuh benar,  hingga keinginan pulang lebih baik agar dalam kondisi tenang bisa cepat menyembuhkannya.

" Selama di RS M Jamil sejak 10 s.d 21 Oktober 2019 Putri sudah dioperasi untuk mengangkat bekas luka bakarnya dan saat ini dalam tahap pemulihan.
Dan alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan tim medis M. Djamil Padang,  secara umum kondisi fisik dan mental Putri sudah sangat baik.Kehadiran dan pertemuan dengan keluarga tercintanya, sangat membantu proses pemulihan dari trauma akibat aksi kerusuhan Wamena", ungkap Nasrul Abit


Sementara itu ditempat terpisah Kabag Rantau Biro Pembangunan, Kerjasama dan Rantau Setdaprov Sumbar, Hilma Djalil menambahkan, sewaktu ditanyakan Putri sudah tidak ingin kembali lagi ke Wamena dan akan menjalani kehidupan selanjutnya di kampung halamannya Lakitan Tengah Kecamatan Lenggayang  Kabupaten Pesisir Selatan

"Putri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumbar dan perantau serta para donatur , khususnya Wagub Sumbar Nasrul Abit, keluarga besar IKM Jayapura serta semua pihak yang sudah ikut membantu keluarga besar Putri dan warga Minang di Wamena", ungkapnya tulus

Hilma menceritakan, Putri merupakan salah satu korban aksi kerusuhan 23 September yg lolos dari maut. Pada aksi tersebut, suami dan anak putri satu-satunya ikut tewas. Putri sendiri mengalami tusukan panah sebanyak 4 tempat dan juga luka bakar di bagian punggung, tangan dan juga muka.

" Semoga lekas sembuh dan dapat beraktifitas kembali Putri. Berharap depan Putri dapat hidup lebih baik lagi bersama keluarga besar tercinta,  duka mu, duka kita bersama. Semoga Allah memberikan hidayah, berkah dan rahmat yang baik bagi kelanjutan hidup putri,  Aamiin ! ", doa Hilma berharap.(rel)

Padang.Lintas Media
Untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur perencana, salah satunya melalui Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Mencure Padang, Senin (21/10/2019).

Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc dalam arahannya mengatakan. Implementasi jabatan fungsional perencana selama ini memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

“Namun demikian, tidak sedikit permasalahan dalam pelaksanaan JFP yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, agar kualitas perencana pembangunan untuk mendukung SDM unggul dan berdaya saing," ujar gubernur.

Permasalahan tersebut di antaranya tentang mekanisme kerja, sistem insentif dan karakter struktur organisasi unit kerja perencanaan yang cenderung struktural.

Permasalahan tersebut gubernur Sumbar mengharapkan, melalui Seminar Regional JFP Bappenas dapat menambah wawasan baik kepada fungsional perencana, terutama kepada Perangkat Daerah sehingga peran dari fungsional perencana mendapat tempat sesuai dengan tugas pokok perencana dan kedudukan fungsional perencana sesuai dengan yang menjadi pelaksanaan tugasnya yang dapat memberikan kontribusi kepada organisasi secara optimal.

"Untuk itu perlu menyediakan sumber daya manusia JFP lebih banyak lagi yang terkait dengan bidang-bidangnya, agar perkembangan pembangunan dapat lebih maju," kata Irwan.

"Pejabat fungsional perencana harus dapat merubah pola pikir (mindset) dari berpikir rutinitas menjadi berpikir out of the box, tidak lagi bermental dilayani tetapi harus melayani," imbuhnya.

Selanjutnya sebagai penutup gubernur Sumbar menyampaikan, melalui rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS), yang dilakukan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, perlu memiliki background perencana di struktural dengan begitu terbentuk JFP profesional.

Dalam Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2019 ini dihadiri sebagai narasumber dari Bappenas, yakni Kepala Pusbindiklatren Bappenas Dr. Guspika, MBA,  Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Ir. Basah Hernowo, MA, Ketua Umum PPPI Suprayoga Hadi.

Selain itu juga hadir Kepala Bappeda Sumbar Hansastri, SE, Ak, MM dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian serta diikuti sekitar 250 orang dari berbagai instansi pemprov Sumbar.(rel)

Padang.Lintas Media.

Terkait kelangkaan premium di Sumatera Barat (Sumbar),Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang salah
satunya membidangi sektor minyak dan gas (migas) akan panggil pihak terkait seperti,dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan Pertamina.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II, Arkadius Dt. Intan
Bano pada wartawan Jumat (18/10) di gedung DPRD,sehubungan dengan kelangkaan bensin premium dan solar di Sumatera Barat yang sudah menjadi masalah lama yang terus menerus berulang.

Menurut Arkadius,DPRD Sumbar meminta ada
solusi yang jelas dan harus terbukti bisa mengubah keadaan dalam
jangka panjang dan terus menerus. Jika tidak dilaksanakan, maka
provinsi ini akan selalu mengalami kelangkaan bahan bakar minyak
(BBM).

Arkadius menjelaskan.Dianggilnya pihak terkait dalam hal kelangkaan BBM ini bertujuan untuk mencari solusi efektif
yang langsung bisa mengubah keadaan. Terutama untuk mencari penyebab yang logis terkait kelangkaan tersebut.

Arkadius mengatakan. Jika Pertamina mengklaim
Sumbar sudah mendapatkan pasokan bensin premium lebih dari kuota namun
ternyata kelangkaan masih terjadi.Maka hal ini perlu dipertanyakan.

" Apakah premium tersebut seluruhnya masuk
ke SPBU-SPBU? Ini yang harus dipastikan," ujar Arkadius.

Menurut Arkadius,jangan -jangan kuota bahan bakar minyak
(BBM) ini dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeluarkan
biaya lebih murah untuk kepentingan mereka. Sehingga menyebabkan tidak
semua jatah kuota BBM untuk Sumbar masuk ke SPBU karena telah
dicegat oleh oknumnya.

Hal lain yang perlu dikawatirkan menurut Arkadius adalah, jatah BBM untuk Sumbar terutama premium tidak sampai kemasarakat karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang
seharusnya menggunaan bensin non premium seperti pertalite atau
pertamax.

Untuk itu,selaku anggota DPRD,Arkadius minta,  harus ada peruntukan yang jelas terkait siapa saja pihak yang diperbolehkan untuk menggunakan bensin premium. Misalnya, mobil yang berkapasitas di bawah 1200 cc
saja yang diperbolehkan.

"Bensin premium itu seharusnya diutamakan untuk angkutan umum. Boleh
pula untuk mobil 1200 cc ke bawah," tegasnya.

Pada kesempatan itu,Arkadius juga minta,perlunya ada sanksi bagi mereka yang memakai premium tapi tidak seharusnya dia uang memakainya. Jika memang tidak
bisa sanksi denda atau sanksi hukum, setidaknya harus ada sanksi sosial. Misalnya, ada petugas yang ditugaskan untuk menempelkan stiker
di mobil-mobil yang seharusnya tak menggunakan premium.

Cara-cara seperti ini, menurut Arkadius akan mendidik masyarakat
secara moral dan memberitahukan kepada mereka bahwa bensin premium
bukan hak mereka. Sehingga muncul rasa malu dan kesadaran.

Selain itu, Arkadius menilai harus ada kesamaan waktu penyaluran
bensin premium di SPBU-SPBU. tujuannya untuk menghindari kemacetan
panjang di ruas jalan sekitar SPBU karena antrean kendaraan yang ingin
mengisi bensin premium.

Arkadius menilai untuk tahap awal, ketiga hal ini harus dilakukan
untuk menghindari kelangkaan bensin premium dan solar di Sumbar. Yakni
pertama, kepastian seluruh jatah bbm Sumbar masuk ke SPBU dan tidak
dicegat oleh oknum, kedua ada sanksi untuk pengguna kendaraan, ketiga
masuk pada waktu yang sama.

Sementara itu, selain bensin premium, kelangkaan solar pada
daerah-daerah tertentu juga terjadi di Sumbar. Terutama daerah-daerah
yang memiliki industri. Diantaranya, Pasaman, Pasaman Barat, Solok
Selatan, Dharmasraya.

Perusahaan-perusahaan menengah dan perusahan besar, menurut Arkadius
seharusnya tidak membeli solar melalui SPBU. Sesuai aturan mereka
punya sistem DO yang mengharuskan mereka membeli bukan di SPBU.

"Namun kita khawatir justru mereka membeli melalui jatah SPBU demi
mengejar harga yang lebih murah. Inilah yang kemudian mengakibatkan
kelangkaan solar," ujarnya.

Agar tak ada kelangkaan ini, Arkadius menilai perlu ada penegasan
terkait pengguna solar. Selain juga harus ada ketegasan dan pengawasan
agar perusahaan-perusahaan ini membeli solar dengan sistem DO.

Dengan sistem ini, lanjut Arkadius, pengadaan solar mereka bukan
melalui SPBU namun ke pangkalan. Jika memungkinkan sebaiknya ada
insentif yang diberikan untuk perusahaan yang membeli dengan sistem
DO.

"Jika perusahan membeli lewat SPBU tentu solar menjadi langka karena
kebutuhan yang dihitung adalah untuk kendaraan. Bukan termasuk
perhitungan untuk kebutuhan industri," ujarnya.(Sri)

Payakumbuh.Lintas Media.

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rawan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) ini merupakan tindak lanjut dari pokok- pokok pikiran  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Karena, Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah  menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat menyerahkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif Wanita Rentan Sosial Ekonomi (UEP WRSE) di Kota Payakumbuh, Sabtu (19/10) di Balaikota lama payakumbuh.

Dikatakan Suardi.Peneria bantuan WRSE ini,untuk kota payakumbuh sebanyak 837 orang dengan anggaran sebesar 3 milyar rupiah.  Dan untuk kab. 50 kota kita anggarkan sebesar 2.5 Miliyar jadi total yang kita anggarkan untuk tahun ini sebear 5. 5 M.

Pada kesempatan itu Supardi juga menyampaikan.Disamping menyerahkan bantuan WRSE ini  kemaren juga telah dilaksanak  pelatihan untuk pengurus karang taruna se kota payakumbuh,sekaligus memberikan bantuan berupa 1 unit komputer lengkap dengan printnya beserta mobilier nya.

Menurut Supardi,agar seluruh kelurahan dan nagari terakses dengan IT dengan WIFi (internet) sehingga para pemuda pengurus karang taruna dapat mengakses dunia luar,agar produksi - produksi lokal dalam pemasarannya daat terbantu oleh anak-anak muda yang tergabung karang taruna dengan menggunakan internet.

" Kami berharap kota payakumbuh dapat melakukan  hal tersebut,  karena bantuan ini hanya pancingan motivasi untuk para pemuda",jelas Supardi.

Pada kesempatan itu,Supardi berpesan.Paket bantuan ini telah  disalurkan dikecamatan-kecamatan,  masyarakat dapat mengambilnya disana.dan sebelum membawanya pulang, masyarakat agar mengcek kembali item-item bantuan yang  diberikan oleh panitia, jangan ditanda tangani berita acra serah terima barang sebelum barang bantuan lengkap adanya.

Penyerahan bantuan ini dihadiri oleh,Kabid pemberdayaan sosial prov. Sumbar Hj. Esti pratiwi. Sh. Mh.Asisten III setda kota payakumbuh Amriul Datuak Karaiang.Kadis sosial kota payakumbuh idris. Aks. M. Si dan para undangan lainnya.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Tata Tertib pada Rapat pariurna dewan.Jumat (18/10) diruangan utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua lainnya Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat Alwis saat memimpin rapat paripurna mengatakan.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Sumbar,rapat paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan APBD juga menetapkan perubahan Tatib anggota dewan.

Dari hasil paripurna sebelumnya, DPRD telah menetapkan pembentukan struktural penitia seleksi yang bertugas untuk memandu pemilihan BK Dengan keputusan berasama, yang melibatkan Badan Musyawarah DPRD Sumbar, Afrizal dari Fraksi Golkar dipilih sebagai ketua Pansel Keanggotaan BK, Wakilnya HM Nurnas dari Partai Demorkat dan Sekretaris Dody Delvi dari PAN,”jelas Irsyad.

Sesuai regulasi yang berlaku, menurut Irsyad Syafar, penetapan anggota BK diputuskan dengan keputusan pimpinan Pansel dan pimpinan DPRD. Setelah itu, akan dilempar kembali pada rapat gabungan yang untuk saat ini  diberikan waktu kePansel bekerja untuk menentukan keanggotaan BK dan biar Pansel merumuskan.

Dijelaskan Irsyad, BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.Pimpinan BKini terdiri dari,seorang ketua dan seorang wakil ketua yang rekomendasi dari kenggotaan BK ditetap oleh Pansel Pemilihan anggota Badan Kehormatan tersebut.

Anggota BK sendiri kata Irsyad dipilih dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Tiap-tiap fraksi berhak mengusulkan calon anggota badan kehormatan sesuai perimbangan jumlah kursi.

Untuk saat ini,menurut Irsyad Syafar, Pansel memiliki kewenangan dalam merumuskan konsep pemilihan anggota BK , setelah itu pimpinan DPRD diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil yang diberikan oleh Pansel, untuk penentuan jadwan penetapan anggota BK akan dijadwalkan kembali melalui rekomendasi Bamus.(Sri)

Padang Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi mengatakan.Keberadaan karang taruna di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi salah satu penangkal dari pengaruh buruk  narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Selain itu, keberadaan karang taruna juga bisa membantu program percepatan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Saat  membuka acara dan menjadi narasumber dalam acara bimbingan peningkatan kapasitas bagi pengurus karang taruna se-Sumatera Barat di Hotel Royal Denai, Bukittinggi.Jumat (19/10).

Dijelaskan Supardi, karang taruna yang merupakan salah satu organisasi sosial yang beranggotakan pemuda tetsebut,hendaknya keberadaannya  bermanfaat di tengah masyarakat.

Tujuan dari organisasi karang taruna ini menurut Supardi sangat baik.Yaitu, untuk mendampingi dan mengadvokasi masyarakat di kelurahan tempat dimana organisasi karang taruna ini berada.

Selain itu, tambah Supardi, karang taruna juga merupakan aktivitas penggerak dalam bentuk wadah sosial kemasyarakatan. Organisasi ini senjata ampuh dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik di setiap kelurahan.

"Melihat besarnya peran karang taruna ini di masyarakat. Maka para pemuda yang menjadi anggota organisasi ini haruslah para pemuda pilihan," ujar Supardi.

Para pemuda ini haruslah memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Selainnitu, juga harus memiliki visi dan tujuan yang ikut aktif berperan dalam memajukan masyarakat dan daerahnya.Pinta Supardi.

Menurut Supardi, para pemuda merupakan aset sumber daya manusia yang sangat potensial untuk membantu perkembangan masyarakat dan daerah. Pemuda memiliki kelebihan yakni memiliki energi lebih besar dan juga memiliki kepedulian idealis yang besar pula.

Selain itu,para pemuda juga memiliki pemikiran, visi dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Untuk itulah menurut Supardi adanya karang taruna bisa menjadi alah satu wadah yang menaungi dan juga menyalurkan potensi para pemuda dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat dan daerah masing-masing.Kata Supardi.

"Sesuai dengan kata Sukarno : berikan aku 100 orang tua maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia," tambah Supardi.

Kata-kata Sukarno ini,menjadi salah satu bukti betapa potensi dan kemampuan para pemuda sangatlah besar. Potensi dan kemampuan itu harus dinaungi dan disalurkan agar bisa membantu pengembangan dan kemajuan masyarakat serta daerah.Tutup Supardi.(Sri)