50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan

Ketua DPRD Sumbar Supardi: KERICUHAN DISPORA DAN KONI HANYA KARENA KOMUNIKASI TAK LANCAR





Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi menjelaskan.Kericuhan yang terjadi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Sumbar, pada malam pelepasan atlet di Auditorium Gubernuran  Jumat malam (25/10) itu,hanya karena komunikasi yang kurang lancar.

Supardi menjelaskan hal itu pada wartawan usai pertemuannya dengan kedua bela pihak yaitu Dispora dan KONI di ruangan kerjanya Kantor DPRD Sumbar Senin (28/10).

Dikatakan Supardi.Memang, dalam rencana anggaran KONI Sumbar tertulis bahwa honorarium atlet Porwil sebesar Rp1,5 juta dan pelatih Rp2,5 juta. Kemudian Panitia Rp4,8 juta, Ketua Kontingen Rp20 juta, Wakil Ketua Kontingen Rp15 juta dan bendahara Rp15 juta dan lainnya.

Menurut Supardi,honor atlit sebesar Rp.1,5 juta itu hanya masuk kantong atlit saja,semua pembiayaannya ditanggung panitia,sedangkan honor yang diterima panitia tersebut belum bias masuk kantongnya semua karena,pembiayaan selama pertandingan harus dikeluarkannya dari honor tersebut.

"Untuk atlet itu merupakan uang saku mereka sebesar Rp1,5 juta diluar makan dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk pendamping Rp4,8 juta terdiri dari uang saku, makan, dan kebutuhan lainnya",jelas Supardi.

Terkait rencana anggaran belanja yang menyebutkan honor atlet Rp1,5 juta dab pendamping Rp4,8 juta,jika honor atlet tersebut masih kecil,nanti pada pembahasan anggaran selanjutnya akan diminta Komisi V untuk melakukan pembahasannya. Kalau sudah tidak pas tentu akan dinaikkan jumlahnya, yang penting keduanya tetap bersinergi untuk Sumbar. Imbuh Supardi.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Bustavidia mengatakan. Honor atlet yang bertanding di ajang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) 2019 hendaknya harus sesuai dengan kewajaran.

"Honor yang mereka terima harus sesuai karena mereka berdarah-darah mengangkat nama Sumbar namun orang lain yang berladang di punggung mereka," kata Bustavidia.

Bustavidia menjelaskan.Pihaknya   tidak mengatakan bahwa honor atlet yang diberikan KONI Sumbar tidak wajar namun harus dikembalikan para perasaan masing-masing, atlet yang bekerja keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan keringat  mereka yang keluar.

Menurut Bustavidia,hingga saat ini pencairan anggaran tersebut terkendala karena ada nomenklatur yang tidak jelas dan harus diperbaiki,Dispora dan KONI sudah sepakat, apabila nomenklatur itu selesai maka anggaran akan segerah dicairkan.

"Hari ini,persoalan yang terjadi antara Dispora dan KONI sudah q diselesaikan dan kami dipanggil oleh Ketua DPRD Sumbar untuk mencari solusi," tutup Bustavidia.(Sri)

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.