Padang.Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 direncanakan bisa selesai dalam minggu ini, selanjutnya minggu depan DPRD dan Pemprov akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2020.
DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar tengah mendalami pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020.Jelas Supardi.
Untuk APBD Tahun 2020,menurut Supardi, komposisi dan peruntukkannya akan mengacu pada hal-hal prioritas yang tertuang dalam dalam RPJMD. Hal tadi karena, tahun depan merupakan tahun terakhir masa jabatan gubenur Irwan Prayitno (IP)- Nasrul Abit (NA), program-program kepala daerah yang telah dituangkan di RPJMD didorong untuk bisa tuntas.
" Apa-apa yang telah direncanakan di RPJMD DPRD menginginkan bisa tercapai dengan maksimal," tegas Supardi.
Pengganggaran kegiatan di APBD 2020 juga benar-benar diseleksi dan mengacu pada skala prioritas di RPJMD mengingat tahun depan itu kebutuhan anggaran terbilang tinggi, yakninya, selain untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, APBD juga akan tersedot untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah iven nasional, salah satunya adalah MTQ 2020 yang mana Sumbar merupakan tuan rumah.Imbuhnya.
Tentang persoalan pendapatan di APBD 2020 mendapat perhatian di DPRD Sumbar yang menurut Supardi, DPRD mendorong pendapatan daerah di tahun depan bisa digenjot naik, baik itu dari pajak kendaraan, BUMD, dan dari sumber-sumber yang lainnya.
"Kita juga mendorong pendapatan bisa dinaikkan guna menutupi kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi yang ada saat ini, DAU kita berkurang, sementara kebutuhan meningkat," tukasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menuturkan, pengesahan ranperda APBD 2019 selambat-lambatnya harus dilakukan pada 30 November mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dia mengatakan kinerja dalam pembahasan mesti optimal mengingat KUA-PPAS telah disepakati oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumbar periode sebelumnya.
Dilanjutkanya pembahasan APBD penting dilakukan demi kelancaran program pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, akan dilaksanakan beberapa agenda besar diantaranya penastani, pilkada serta MTQ. Untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan biaya sebesar Rp 360 miliar.
dan itu telah ditamapung dalam komposisi APBD 2020. (Sri)