August 2019

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok








Padang.Lintas Media News.
Ikatan Alumni Don Bosco Bersama Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) unit Universitas Negeri Padang (UNP) dengan mengusung tagline “Bersatu Untuk Berbagi” dengan menargetkan 1500 donor darah di Pendopo FBS UNP, diikuti oleh mahasiswa dan dosen UNP. Kamis pagi (29/8/2019).

Bakti sosial donor darah ini dibuka secara resmi oleh gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang dihadiri oleh perwakilan Rektor UNP, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar,  Pimpinan Unit Transfusi Darah PMI Kota Padang Dr. Widyarman, Ketua Umum H. Joi Kahar yang digagas Ikatan Alumni Don Bosco  dan para alumni Don Bosco Padang serta para pendonor darah dari mahasiswa UNP.

Dalam sambutannya Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, donor darah merupakan kegiatan mulia yang digagas Ikatan Alumni Don Bosco (IADB) itu patut jadi contoh para alumni dari sekolah lain. Hal itu membantu ketersediaan darah bagi yang membutuhkan.

Diadakannya Bakti Sosial di lingkungan kampus tentu memiliki potensi yang sangat besar, gubernur berharap apabila diikuti oleh separoh mahasiswa UNP tiap bulannya, dipastikan ketersediaan darah di Sumbar terpenuhi.

"Saya yakin dengan target 1500 dipastikan akan terpenuhi, karena diadakan di lingkungan kampus, dengan harapan mahasiswa UNP bisa berdonor darah. Ribuan kantong darah pasti terhimpun, sehingga Sumbar tidak kekurangan darah," harap Irwan Prayitno.

Lanjut gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyampaikan apresiasi atas bakti sosial ini. Donor darah ini bisa saja memecahkan rekor Muri dengan peserta terbanyak mencapai 1500 orang.

"Mari kita jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup membantu sesama. Dengan donor darah, orang lain terbantu, tubuh kita jadi sehat, amalpun dapat” ungkap gubernur Sumbar.

Ketua umum IADB Joi Kahar mengatakan, baksos itu salah satu wujud kepedulian IADB terhadap sesama. Khususnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Joi Kahar mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum bakti sosial itu dengan mendaftarkan diri ke sekretariat bakti sosial di masing-masing kegiatan.

"Bakti sosial ini terselenggara setiap tahun  berkat kebersamaan, bantuan, sumbangsih dan partisipasi para alumni IADB, kami akam terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumbar," tuturnya

Sementara Aristo Munandar merespon kegiatan bakti sosial dari IADB tahun 2019 yang merupakan demi terwujudnya masyarakat sehat, dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat.

Aristo Munandar juga mengapresiasi dan antusias IADB menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial yang ingin membantu bersama masyarakat melalui donor darah.

"PMI Sumbar selalu mendukung kegiatan berbentuk  bantuan kemanusiaan, PMI siap bantu dan PMI dicintai masyarakat," jawab Aristo.

Dengan arti kata dalam gerakan 1500 donor darah ini bisa membantu dan menolong masyarakat Sumbar yang membutuhkan.(rel)






Padang.Lintas Media News.
Membangun kemajuan daerah mesti dimulai dari membangun kebersamaan di daerah terlebih dahulu, karena tanpa kebersamaan yang kokoh semua ide dan gagasan pembangunan akan terasa sulit diwujudkan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis pada saat dialog audiensi ketua UMKM Kecamatan Palupuh Adelina Sovya, S.Ag. di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Kamis (29/8/2019).

Lebih lanjut Sekda sampaikan, semangat musyarawah mufakat sebagai jatidiri daerah merupkan kekeluatan budaya yang baik bagi daerah kita di Sumatera Barat.

Peran dan fungsi, ninik mamak, alim ulama,  bundo kanduang, generasi muda parik paga dalam nagari memiliki nilai yang mesti jadi perhatian kita memberdayaan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

"Oleh karena itu,  jika ada keinginan anak nagari punya ide dan gagasan memajukan pembangunan di nagari agar,  mengikuti proses budaya dan tatanan pemerintahan yang ada di daerah masing-masing. Jangan sekali kali abaikan peran dan fungsi lembaga, tokoh masyarakat tersebut guna menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah", ujar Alwis. 

Alwis juga mengatakan, agar pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan baik dan maksimal, padukan dengan berbagai kegiatan agar lokasi yang diinginkan itu mudah cepat dituntaskan,  sehingga dapat bermanfaat oleh masyarakat.

" Kita melihat salah satu potensi Kecamatan Palupuh, ada bunga raflesia, koburan panjang,  air tejun, produk pertanian dan perkebunan serta catatan sejarah Palupuh sebagai daerah basis perjuang perlawanan rakyat kepada pemeritah Belanda, untuk kemerdekaan RI. Tentu ini bisa menjadi kemasan daya tarik pariwisata wisatawan ke Sumatera  Barat ", ujarnya.

Ketua UMKM Palupuh Adelina Sovya dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan memajukan kegiatan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM)  di kecamatan Palupuh butuh bantuan sarana prasarana agar mampu berkembang seperti daerah lainnya.

Dahulu masyarakat Palupuh tidak mengenal ada gerakan pengembangan UMKM, hari ini mereka mulai terbuka mata melihat kegiatan UMKM  dapat meningkatkan kesejahteraan hidup terutama kegiatan ibuk-ibuk selama ini ikut serta bantu suami di sawah dan di ladang.

" Kini mereka memiliki kegiatan lain menambah kegiatan, apakah membuat kue makanan, produksi jahitan bordiran, anyaman serta mereka tidak melupakan kegiatan keagaam majelis taklim. Agar ini bisa bangkit berkembang lebih baik, tentunya butuh dukungan pemerintah dalam pemasaran dan kemasan agar menarik bagi wisatawan", pintanya

Adelina juga menyatakan,  daerah lain maju karena mereka punya banyak mendapat dukungan para perantanya yang sukses. Tentunya Palupuh juga memiliki perantau yang sukses seperti daerah lain ikut serta memajukan pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama bidang ekonomi kecil menengah.

Ia yakin dukungan pemerintah itu pasti ada,  namun program dan kegiatannya saja masyarakat banyak yang tidak tahu.

"Kunjungan audiensi ke Sekdaprov ini bagian keinginan menyampaikan UMKM Palupuh siap maju dan berkembang. mohon dukungan dan bantuan pemprov, Sumbar,  pemkab Agam,  anggota DPRD dan lain-lain dalam bentuk program, kegiatan ataupun kerjasama", harap Adelina senang.(rel)




Padang.Lintas Media.

Usai memimpin rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar periode 2019-2024,unsur pimpinan DPRD periode 2014-2019 langsung menyerahkan mobil dinas yang selama ini dipakainya kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis. Rabu (28/8) di halaman depan kantor DPRD Sumbar.

Unsur pimpinan yang telah menyerahkan mobil dinas tersebut diantaranya. Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim, Wakil Ketua Arkadius Datuak Intan Bano dan Guspardi Gaus kepada Sekretaris DPRD, Raflis.

Pada kesempatan itu, Hendra Irwan Rahim mengatakan.Penyerahan mobil dinas ini merupakan sebagai bentuk komitmen dalam mematuhi aturan perundang-undangan.

"Dengan ini kami menyerahkan fasilitasi mobil dinas yang telah digunakan selama menjabat sebagai pimpinan DPRD,” kata Hendra.

Mobil dinas yang diserahkan adalah mobil dinas yang digunakan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kendaraan jenis sedan merek Toyota Camry nomor polisi BA 3.

Kemudian mobil dinas wakil ketua dengan jenis sedan merek Toyota Camry warna hitam nomor polisi BA 10 yang digunakan oleh Guspardi Gaus. Serta mobil dinas BA 8 merek Toyota Fortuner yang digunakan oleh Wakil Ketua Arkadius Datuak Intan Bano.(Sri)





Padang,Lintas Media.
Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada Rabu 28 Agustus 2019, anghota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 tersebut berhasil merampungkan dan menetapkan 14 Perda.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis pada wartawan diruang kerjanya DPRD Sumbar kemaren,sehubungan akan dilantiknya anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024.
Dijelaskan Raflis.Selama masa pengabdiannya, anggot DPRD Sumbar periode 2014-2019 telah menetapkan sebanyak 75 Peraturan Daerah (Perda). Lima Perda diantaranya merupakan “buah pikir” anggota dewan melalui penggunaan hak usul prakarsa, dimana salah satunya adalah Penetapan Hari Jadi Sumatera Barat.
Menurut Raflis, Perda yang telah dilahirkan itu, merupakan jawaban terhadap kebutuhan produk hukum daerah. Baik Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah maupun yang menjadi usul prakarsa DPRD, telah melalui kajian yang matang dan dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Perda tentang Hari Jadi Sumatera Barat merupakan prestasi DPRD periode 2014-2019. Perda ini telah mulai diapungkan sejak keanggotaan DPRD provinsi Sumatera Barat tahun 2004-2009.
“Perda ini tidak hanya sekedar menetapkan tanggal hari jadi yang akan diperingati setiap tahun, tetapi pada prinsipnya merupakan pembuktian bahwa Sumatera Barat ada dan telah berpartisipasi dalam perjalanan sejarah bangsa,” tambah Raflis.
Raflis juga menjelaskan, produk hukum daerah yang dihasilkan merupakan pencapaian yang signifikan dibanding periode-periode sebelumnya. Melihat urgensi Perda yang dihasilkan serta kesungguhan selama pembahasan, dapat diyakini Perda tersebut sangat berkualitas.
Diuraikan Raglis,pada tahun pertama periode 2014-2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menghasilkan lima Perda. Hal itu karena masa tugas anggota DPRD baru berjalan empat bulan sejak diresmikan tanggal 28 Agustus 2014.
Selanjutnya, pada tahun 2015 DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil merampungkan 13 Perda. Sedangkan tahun 2016 hanya menyelesaikan 10 Perda.
Pada tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil menetapkan sebanyak 12 Perda. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 dimana berhasil menetapkan sebanyak 21 Peraturan Daerah.
“Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang kuat antara DPRD dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan produk hukum berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya.
“Banyaknya Perda menunjukkan dedikasi dan komitmen yang kuat menjalankan amanah masyarakat, mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Raflis.(Sri)


Kasubag Publikasi dan Informasi DPRD Sumbar Lazuardi diapit Panitia Pelaksana Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Sumbar Periode 2019-2024.

Padang,Lintas Media.
Sebanyak 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar telah mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan tugas-tugas kedewanannya sesuai aturan yang berlaku pada rapat paripurna dewan.Rabu (28/8),yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Sumbar Husni Rizal.
Ke 26 orang anggota DPRD yang mengucapkan sumpah tersebut berasal dari delapan daerah pemilihan,dan diusung oleh sembilan partai politik peserta pemilihan umum yaitu, PKB, Partai Gerinda, PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, PPP, PAN dan Demokrat.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat mengatakan.Sesuai dengan ketentuan,anggota DPRD sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu Ketua Pengadilan Tinggi bagi anggota DPRD Provinsi.
Pada kesempatan itu Hendra menjelaskan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,Anggota DPRD Sumbar masa jabatan tahun 2014-2019 bersama pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai jabatannya dimana,pada awal tahun 2014 IPM Sumbar berada pada angka 69,36 dan pada akhir 2018 meningkat menjadi 71,73.
Begitu juga dengan angka kemiskinan dan pengangguran,menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2019.Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda),sampai akhir jabatannya anggota DPRD Sumbar masa bakti 2014-2019 telah menyelesaikan sebanyak 75 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),7 diantaranya Perda usul prakarsa DPRD.Kata Hendra.
Menurut Hendra,dari 75 Ranperda yang dibahas tersebut,68 Ranperda telah disepakati menjadi Perda dan 7 Ranperda lagi masih menunggu fasilitas dari Kemendagri.
Pada kesempatan itu,Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Raflis dalam laporannya menyebutkan.65 orang Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji tersebut adalah:
Daerah Pemilihan I (Kota Padang)
Desrio Putra, ST (Gerindra)
H. Hidayat, SS, MH (Gerindra)
Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra)
Albert Hendra Lukman (PDIP)
H. Afrizal, SH, MH (Golkar)
H. Gustami Hidayat (PKS)
H. Rahmat Saleh (PKS)
H. Indra DT Rajo Lelo, SH, MM (PAN)
H. Maigus Nasir, S.Pd (PAN
H. Suwirpen Suib (Demokrat)
Dapil II (Padang Pariaman – Kota Pariaman)
Firdaus, S.H.I (PKB)
Tri Suryadi, SE (Gerindra)
Jempol (Gerindra)
Sitti Izzati Aziz (Golkar)
Muhammad Ridwan, S.IP (PKS)
Muhammad Ikhbal (PAN)
H. M. Nurnas, ST (Demokrat)
Dapil III (Agam – Bukittinggi)
Ismunandi Sofyan, SE (Gerindra)
Lazuardi Erman (Golkar)
H. Rinaldi, S.P (PKS)
H. Rafdinal, SH (PKS)
H. M. Syafril Huda (PPP)
Andri Warman S. Sos, MM (PAN)
H. Ismet Amzis, SH (Demokrat)
H. Nofrizon, S. Sos (Demokrat)
Dapil IV (Pasaman – Pasaman Barat)
Donizar (PKB)
Hj. Yunisra Syahiran, S. Pd (Gerindra)
Khairuddin Simanjuntak (Gerindra)
Syamsul Bahri (PDIP)
H. Benny Utama, SH. MM (Golkar)
M. Ihpan (PKS)
Sawal, SH (PPP)
H. Muzli M Nur, S. Pd (PAN)
Sabar AS, S. Ag (Demokrat)
Dapil V (Kota Payakumbuh – Limapuluh Kota)
Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S. Pt (Gerindra)
Supardi (Gerindra)
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH (Golkar)
H. Irsyad Syafar, M. Ed (PKS)
Doddy Delvy, SE (PAN)
Darman Sahladi (Demokrat)
Dapil VI (Padangpanjang – Tanahdatar – Sawahlunto – Sijunjung – Dharmasraya)
Rico Alviano, ST (PKB)
Mesra (Gerindra)
Drs. Syafruddin Putra Dt. Sungguno, M. Si (Gerindra)
Leli Arni (PDIP)
Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM (Golkar)
Taufik Syahrial (Nasdem)
Budiman Dt. Malano Garang, S. Ag, MM (PKS)
H. Syahrul Furqan, SKM (PAN)
Yosrizal (PAN)
Jefri Masrul (Demokrat)
Ir. H. Arkadius Dt Intan Bano (Demokrat)
Dapil VII (Kota Solok – Solok – Solok Selatan)
Mario Syah Johan (Gerindra)
H. Khairunnas, S. Ip, M. Si (Golkar)
Irwan Afriadi (Nasdem)
Drs. Nurfirmanwansyah, MM, Apt (PKS)
H. Daswippetra, SE, M. Si Dt Manjinjiang Alam (PPP)
Ahmad Rius, SH (PAN)
H. Irzal Ilyas DT Lawik Basa, MM (Demokrat)
Dapil VIII (Pesisir Selatan – Mentawai)
Muchlis Yusuf Abit, ST, MM (Gerindra)
Zarfi Deson, SH (Golkar)
Bakri Bakar (Nasdem)
Hamdanus, S. Fil.I, M. Si (PKS)
Imral Adenansi, SH, MH (PPP)
Muhayatul, SE (PAN)
Ali Tanjung (Demokrat).
(Sri)

Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak tahun 2019-2039 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda ini nantinya untuk menata kawasan Danau Singkarak, pembahasannya dilakukan oleh Komisi IV.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan. Ranperda RTRKSP Danau Singkarak merupakan salah satu dari 19 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2019. Sebagai kawasan strategis, baik untuk bidang ekonomi maupun untuk pariwisata, maka Danau Singkarak perlu direncanakan penataan dan pengembangannya.
“Perencanaan penataan dan pengembangan itu mesti sejalan dengan rencana pemanfaatan dan daya dukung ruang wilayah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat,” kata Hendra, membuka rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda dimaksud, Senin (26/8/2019) malam.
Hendra menjelaskan,RTRKSP Danau Singkarak tahun 2019-2039 berfungsi sebagai dasar pemerintah provinsi untuk menjamin nilai – nilai strategis provinsi dalam RTRW. Urgensinya Perda tersebut adalah memberikan aspek legalitas dalam pembangunan wilayah. Sekaligus sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang dan acuan penyelesaian konflik ruang.
“Tujuan akhirnya adalah pemanfaatan ruang daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” terangnya.
Dengan ditetapkannya Perda RTRKSP Danau Singkarak, selaku Ketua DPRD Hendra minta,seluruh pemangku kepentingan hendaknya dapat bekerja sama dalam perbaikan kondisi Danau Singkarak. Kawasan Danau Singkarak hendaknya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanahdatar.
Pada kesempatannitu,Hendra juga mengapresiasi Komisi IV yang telah melakukan proses pembahasan secara cermat hingga tuntasnya Ranperda RTRKSP Danau Singkarak. Kepada pemerintah provinsi, ia meminta agar masukan dan saran yang telah disampaikan DPRD, baik dalam tahap pembahasan maupun masukan dan saran dari fraksi-fraksi hendaknya menjadi pertimbangan dalam implementasi Perda nantinya.
Karena merupakan Perda yang dievaluasi, Hendra juga meminta gubernur Sumatera Barat untuk segera menyampaikan Perda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia juga meminta agar gubernur segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman pelaksanaan dari Perda tersebut.
Hendra juga menjelaskan.Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah selesai pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat belum bisa dilanjutkan ke tahap penetapan karena, ke tujuh Ranperda tersebut harus menunggu hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tujuh Ranperda itu adalah; Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025. Hendra menyebutkan, Ranperda ini sedianya akan ditetapkan bersamaan dengan Ranperda RTRKSP Danau Singkarak.
“Namun karena merupakan Ranperda yang difasilitasi, maka penetapan kesepakatan bersama baru dapat dilakukan setelah keluarnya hasil fasilitasi Kemendagri, sedangkan Ranpera RTRKSP Danau Singkarak merupakan Ranperda yang dievalusi, dimana evaluasi Kemendagri baru dilakukan setelah ditetapkan,” ujarnya.
Enam Ranperda lainnya yang mengalami kondisi sama dengan Ranperda RIPKD) adalah Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Kemudian Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Lalu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berikutnya Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian.
“Penetapan seluruh Ranperda tersebut baru bisa dilakukan setelah keluar hasil fasilitasi Kemendagri,” tutup Hendra. (Sri)








Agam.Lintas Media News.

Untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam kebaikan hidup iman dan taqwa,Nagari Pasia Laweh Palupuh Kab.Agam, telah melakukan lebih dari 30 bentuk inovasi.

Berbagai inovasi ini merupakan langkah pacu dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dimana pemerintah daerah hingga walinagari mesti mendorong dan menfasilitasi anak nagari, sumberdaya manusia nagari untuk memiliki kecerdasan,  keahlian dan kemampuan daya saing dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan perobahan perkembangan zaman. 

Hal ini di sampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat membuka pameran produk inovasi karya Nagari Pasia Laweh di Pasa Palupuah Kabupaten Agam, Senin (26/8/2019).

Nasrul Abit mengatakan, dalam kemajuan dan kesejahteraan itulah inovasi diperlukan untuk, efesiensi, efektifitas, mudah diakses,  murah dan terjangkau oleh masyarakat serta tidak menyulitkan. Inovasi hendaknya juga mengedepankan kepentingan pelayanan agar lebih cepat, mudah kepada masyarakat.

Berbagai macam inovasi yang dilakukan dengan satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bangga ada 30 produk inovasi yang telah dilakukan walinagari Pasia Laweh, semoga ini memberikan kemajuan yang lebih baik lagi di nagari Pasia Laweh, ujar Nasrul Abit

Wakil Gubenur Nasrul Abit menambahlan, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, mau tidak mau kita akan memasuki era industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

"Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya revolusi 4.0 menanamkan teknologi kecerdasan yang terhubungan dengan berbagai bidang kehidupan manusia", ujarnya

Nasrul Abit katakan menyikapi ini, setiap nagari dan desa diharapkan mulai berpikiran maju dan terbuka bagaimana meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini dengan cerdas dan pengunaan pemanfaatan yang baik dan benar.

"Tantangan persaingan global bisa saja terjadi, kapan saja tanpa dapat kita membendungnya. Oleh karena itu mari kita harapkan setiap walinagari, kepala desa berpikir maju bagaimana program menyiapkan sumberdaya manusia nagari dan desa, sarana dan praslarana kearah hal-hal kemajuan yang demikian. Agar masyarakat kita tidak tergilas oleh kemajuan revolusi industri 4.0 tersebut", himbaunya.

Tenaga Ahli TTG Agam Alsri Ilmennedi juga menyampaikan,  inovasi dilakukan untuk keluar dari permasalahan yang ada. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan nagari. 

Bapak Wakil Gubernur Nasrul Abit adalah sosok yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pada saat beliau jadi Bupati Pessel,  beliau melakukan pemekaran nagari dalam upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara daerah lain belum mau melakukan pemekaran nagari dengan alasan  adat. Dengan melakukan pemekaran nagari kabupaten Pesisir Selatan saat ini telah semakin maju dan berkembang. Kunjungan orang berwisata juga telah semakin banyak,  ujarnya.

Walinagari Pasia Laweh Zul Arfin, S.Sos,MM juga menyampaikan, selama dua tahun kepemimpinnya, sejal dilantik tanggal 25 Agutus 2017, telah melakukan 30 macam inovasi berbagai produk karya nagari Pasia Laweh baik dalam bidang pemerintah maunpun pada kegiatan ekonomi kemasyarakatan.

" Inovasi ini dilakukan untuk memacu bagaimana nagari Pasia Laweh lebih maju dan semakin lebih baik lagi dibandingkan nagari-nagari di Palupuh, Agam dan Sumatera Barat.  Dan kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, telah memberikan suport yang baik dalam mendukung kemajuan Nagari Pasia Laweh. Semoga pak Nasrul Abit sehat selalu,  beliau pemimpin yang baik dan inovatif guna majukan Sumatera Barat" seru nyaring Zul Arifin bangga.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, Anggota DPRD Asal Pasia Laweh Edward Dt. Manjuang Basa, Kepala Cabang BNI Bukittinggi, Tenaga Ahli Kabupaten Agam bidang teknologi tepat guna (TTG), Alsri Ilmennedi,  ST, Camat Hasrizal, S.Sos, Mantan Walinagari, Walijorong berprestasi,  Ninik Mamak, Bundo Kanduang.(rel/st)







Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Guspardi Gaus minta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 menjelang akhir tahun.

Permintaan itu disampaikan Guspardi pada wartawan kemaren, sehubungan terjadinya penurunan target Pendapatan Daerah di APBD-P 2019 yang baru disahkan.

"Meskipun dalam komposisi APBD-P 2019 yang beberapa waktu lalu disahkan terjadi penurunan target Pendapatan Daerah sebesar Rp123 miliar, diminta keada Pemprov tetap berupaya lebih keras menaikkan penerimaan daerah jelang akhir tahun ini",kata Guspartildi.

Mengenai ini, pendapatan daerah di APBD-P 2019 diproyeksikan Rp6,605 triliun, berkurang sebesar Rp123 miliar dari proyeksi yang ditetapkan di APBD awal 2019, yaitu Rp6,728 triliun.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini menyampaikan, saat pembahasan APBD-P Pemprov memang menyampaikan, karena sejumlah faktor, diantaranya disebabkan penurunan pajak daerah sebesar Rp25 miliar, penurunan retribusi daerah Rp4,7 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah Rp94,9 miliar target pendapatan tidak bisa lagi dinaikkan.

"Namun ini kan baru berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan oleh Pemprov, dalam pelaksanaannya DPRD berharap pemerintah daerah bisa berupaya keras menggenjot pendapatan ini melebihi dari target yang direncanakan," tegas Guspardi.

Ia menambahkan, beberapa langkah bisa diambil agar penerimaan pendapatan bisa optimal dan sesuai target awal di APBD induk 2019, diantaranya Pemprov bisa memaksimalkan pengelolaan aset milik daerah, dan menggenjot penerimaan dari BBNKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Supardi menyampaikan,  sekitar 90 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar setiap tahunnya cenderung berasal dari pajak daerah.

Maka dari itu, sambungnya, salah satu opsi agar pendapatan yang bersumber dari pajak daerah bisa digenjot, Pansus SOTK DPRD Sumbar menyepakati OPD yang mengelola pendapatan dan keuangan daerah di pisah.

"Kemudian pada September mendatang akan dilaksanakan kebijakan pemutihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak," katanya. (Sri)








Padang.Lintas Media News.

Masalah Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi topik pembicaraan  menarik dalam diskusi  Focus Group Discussion (FGD) Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan stakeholder yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang.Kamis (22/8).

Kenapa dikatakan menari,karena FGD yang digelar KPU Sumbar tersebut,bertajuk Fasilitas Kampanye Pemilu 2019 itu,  mengevaluasi penggunaan APK dan iklan media massa yang dikelolah KPU sehingga penerapannya bisa diperbaiki saat pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Pakar politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra sebagai salah seorang narasumber pada diskusi tersebut mengatakan. Permasalahan APK pada pelaksanaan pemilu, yang terjadi hanya itu-itu saja.Untuk itu, KPU harus menerapkan asas keadilan terhadap peserta pemilu.

"KPU harus memikirkan, bagai mana sistem pelaksanaan pemilu yang profesional dan terbuka.Jangan,sedikit ada permasalahan sitemnya kita ganti lagi,” kata Eka.

Sementara, Anggota KPU Sumbar Gabriel Daulay mengungkapkan. Penggunaan fasilitas pemilu seharusnya bermuara pada pendidikan politik kepada pemilih. Contohnya saja saat Pemilu 2019, masih banyak peserta pemilu yang terlambat menyerahkan desain dan materi padahal, pihak KPU sudah memberikan toleransi serta sudah dibiayai dan difasilitasi.

Salah satu problem yang ditemukan yakni ketika pembahasan menginginkan ukuran besar, tetapi ketika diimplementasikan akhirnya kerepotan. Selain permasalahan desain kendala lain yang muncul adalah pada saat lokasi alat kampanye.

Permasalahan lainnya yaitu adanya perubahan lokasi pemasangan APK berdasarkan masukan dari peserta Pemilu.Ke depan, KPU akan mendorong peserta pemilu agar materi APK yang disampaikan lebih spesifik dan fokus pada program unggulan.Jelas Gebril.

Pada acara FGD itu, hadir beberapa narasumber seperti,Gebril Daulay dari KPU Sumbar, Vitner dari Bawaslu,Nazwir dari Kesbangpol, KPI Sumbar dan pesertanya dari sejumlah wartawan, partai politik, mahasiswa dan lainnya. (Sri)











Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar duduk bersama untuk mencarikan solusi atas kejadian yang menimpa penyandang disabilitas beberapa waktu lalu di Mesjid Raya Sumatera Barat yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar. 

"Tadi kita rapat bersama pengurus Mesjid, dan disepakati untuk penyandang disabilitas akan sediakan tempat khusus, lokasinya tetap didalam Mesjid namun tidak menyentuh karpet karena pemeliharaan nya susah" sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai menggelar rapat fasilitasi penyandang disabiltas di Mesjid Raya Sumbar, Kamis (22/8/2019).

Nasrul Abit mengatakan. Saat ini Mesjid Raya Sumbar sudah mempunyai 4 kursi roda, namun kedepan perlu dilakukan penambahan jumlah kursi roda dan sebelumnya mesti ada pertemuan dengan para penyandang disabilitas tersebut untuk membahas hal tersebut.

"Kita sudah menugaskan Dinas Sosial dan Biro Bina Mental untuk menindaklanjuti hal tersebut. Semoga kedepan tidak ada lagi ketakutan dengan satpam karena sudah ditempatkan petugas satpam yang ramah" ungkapnya.

Selain itu, Plh. Kepala Biro Bina Mental Setda Prov. Sumbar Jumaidi mengatakan, kedepan akan ditempatkan pemandu untuk disabilitas di Mesjid Raya Sumbar dengan memberdayakan Satpol PP, Satpam dan petugas kebersihan.

"Pemandu tersebut nantinya terlebih dahulu akan diberikan pelatihan khusus untuk melayani penyandang disabiltias, dan akan dilakukan secara bertahap" ujarnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabiltas Indonesia (PPDI) Padang, Icun Suheldi menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar tersebut.

Icun Mengatakan tidak mempersoalkan pemandu tersebut nantinya dari Pol PP, Satpam atau petugas kebersihan.

"Tidak perlu pemandu profesional, tapi mereka harus diberi pelatihan, minimal mereka harus paham kontak interaksi dengan tuna runggu, tuna netra dan disabilitas lainnya" terangnya.

Icun juga mengapresiasi penambahan penambahan empat kursi roda pada ikon wisata religi di Sumbar tersebut. Namun yang paling penting baginya adalah menyiapkan tempat mencuci kursi roda, sebab tidak semua disabilitas bisa atau cocok dengan kursi roda yang disediakan pengurus.

"Bagus, jika ada penambahan kursi. Terpenting itu tempat mencuci dan pengeringan, sebab tidak semua bisa pindah apalagi mereka yang punya riwayat pen besi di tubuhnya," jelasnya.

Dia berharap Masjid Raya Sumbar menjadi percontohan ramah disabilitas bagi fasilitas ibadah di Sumbar. Sehingga disabilitas tidak merasa diskriminasi di rumah ibadah.(rel)








Jakarta.Lentas Media.

Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) Bidang Kehumasan Kementeri Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) lahirlah komitmen bersama untuk membangun kebersama dan sinegritas humas pemerintah daerah dengan kemensos dan dinas sosial untuk bersama-sama meningkatkan publikasi pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah.

Komitmen bersama ini lahir setelah
menerima pandangan dan informasi kegiatan kehumasan pada acara Rakornas,dan diakhir acara tersebut di tetapkan lah Komitmen Bersama  dengan Humas Pemerintah Seluruh Indonesia, Rabu (21/8).Kata Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Setdaprov Sumbar Zardi Syahrir.

" Kita amat mendukung peningkatan produktifitas pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah guna meningkatkan pula perhatian pemerintah daerah dalam pelayan kesejahteraan sosial di daerah. Kemiskinan, anak terlantar dan kebencanaan, serta lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah agar setiap tahunnya dapat ditekan dan dikurangi", ujarnya disela-sela kegiatan Rakornas tersebut.

Zardi juga mengatakan, bagaimana kesejahteraan sosial di daerah dapat terwujud sesuai dengan cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

" kita berharap, keterbukaan informasi dan produktif pemberitaan ini dapat meningkatkan kehadiran pemerintah dekat dengan rakyatnya di daerah", tambah Zardi.

Dijelaskan Zardi,hasil dari komitmen bersama tersebut adalah "Kami segenap peserta Rapat Koordinasi Nasonal Bidang Kehumasan Kementerian Spesial dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan Biro Humas Kementerian Sosial RI" yang ditandatangani oleh, Kepala Biro Humas Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia,Sekretaris Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia,dan Kepala Bagian OHH lingkup Kementerian Sosial RI dan d) Pejabat Biro Humas Kementerian Sosial RI.

Menurut Zardi,enam butir komitmen yang dilahirkan tersebut adalah: 1.1Bersama-sama sesuai jabatan, tugas  dan fungsi masing-masing akan meningkatkan anggaran kehumasan dimasing-masing unit kerja guna mengembangkan program kehumasan dalam rangka optimalisasi, sosialisasi, publikasi, pemberitaaan dan hubungan kelembagaaan dibidang pembangunan kesejahteraaan sosial.

2.Meningkatkan volume publikasi dan pemberitaan secara proporsional program pembangunan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan Kementerian Sosial di pusat maupun Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.Dinas Sosial Provinsi meningkatkan sinergitas pemberitaaan dan publikasi tentang kesejahteraan sosial khususnya dengan Biro Humas dan/atau Dinas Kominfo Provinsi melalui media cetak dan media elektronik maupun online.

4.Dinas Sosial Provinsi agar menghimpun dokumen hasil pemberitaan dan selanjutnya menyampaikan ke Biro humas Kementerian Sosial untuk diikutkan dalam kompetisi pemberitaaan dan publikasi.

 5.Biro Humas Kementerian Sosial melakukan penilaian dari usulan Dinas Sosial Provinsi untuk menetukan Pemerintah Daerah yang paling aktif melaksanakan pemberitaan dan publikasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial.

6. Seluruh peserta berkomitmen membangun jejaring dengan membuat Grup komunitas media sosial.
Biro Humas Kementerian Sosial berkomitmen mensosialisasikan program Pembangunan Kesejahteraaan Sosial melalui website link yang dimiliki masing-masing Provinsi.

"Demikian komitmen bersama ini kami  buat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama"kata Zardi.(st/rel)
   










Jakarta.Lintas Media.
Program Keluarga Harapan (PKH) turut berperan dalam mendorong penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting (kerdil) untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

"PKH memiliki peran yang cukup krusial dalam penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan indeks bansos untuk komponen Ibu Hamil dan Anak Usia Dini pada 2020," tutur Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial M. O. Royani dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah Provinsi, di Jakarta, Rabu (21/8).

Ia mengatakan kenaikan indeks bansos untuk ibu hamil dan anak usia dini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan gizi yang baik bagi anak-anaknya.

"Dengan menambah indeks bantuan, ibu-ibu mampu menjangkau pangan bergizi untuk dirinya sendiri maupun anak-anak," terangnya.

Roni, demikian ia biasa disapa, indeks bansos untuk ibu hamil adalah Rp2,4 juta sementara indeks bansos untuk anak usia dini adalah Rp2,4 juta. Tahun 2020 jumlah bantuan tersebut masing-masing akan naik menjadi Rp3 juta.

Untuk mencegah stunting melalui PKH, lanjutnya, ibu hamil juga terpantau kondisi kesehatannya karena pada komponen kesehatan, mereka wajib memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.

"Demikian halnya untuk bayi dan anak usia dini, mereka juga harus mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi lengkap, pemberian vitamin, hingga pemantauan perkembangan mereka selama periode tertentu," terang Direktur.

PKH juga memberikan pendampingan kepada ibu-ibu penerima bansos melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan ini mereka dibimbing oleh Pendamping PKH. Dalam kegiatan ini mereka mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi. Misalnya cerdas memilih pangan bergizi untuk keluarga, menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan,hingga tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, buang air di jamban yang bersih, dan seterusnya.

"Pada intinya dalam penanganan gizi buruk danstunting, PKH siap untuk memberikan dukungan dengan berfokus pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan," terangnya.(rel)









Padang.Lintas Media.

Walau dihujani intruksi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya sepakat juga untuk pengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi menjadi Peraturan Daerah (Perda),pada rapat paripurna dewan Rabu sore (21/8) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat menyebutkan.Setelah disepakati pendirian PT ini,maka komposisi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah 51 persen Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Sijunjung 49 persen.BUMD ini akan menerima tawaran Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Sinamar.

Dijelaskan Hendra.PT SSE didirikan untuk menerima PI atas eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok Sinamar sebesar 10 persen.pendirian BUMD ini,telah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004. Dalam PP tersebut, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada daerah melalui BUMD.

Menurut Hendra,Kementerian ESDM telah menerbitkan Plan of Development (POD) 1 Blok Sinamar dan PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) merupakan pemegang Kontrak Kerja Sama (KKS) tersebut.

“Dengan diterbitkannya POD 1 atas Blok Sinamar oleh Kementerian ESDM maka proses ekspolitasinya akan segera dimulai oleh PT RBBE yang menjadi pemegang KKS,” jelas Hendra.

Meski awalnya diajukan dengan nama PT Sumbar Energi, namun dalam perjalanan pembahasan berubah menjadi PT Sijunjung Sumbar Energi. Perubahan nama tersebut menurut Hendra bertujuan untuk lebih menjelaskan posisi dan kedudukan Pemkab Sijunjung dalam perseroan.Tukuk Hendra.

Hasil yang diperoleh dari PI 10 persen disetorkan seluruhnya ke kas daerah masing-masing pemegang saham (Provinsi Sumbar dan Pemkab Sijunjung). Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai komposisi kepemilikan saham.

Perolehan 10 persen yang diterimadisetorkan ke kas daerah, setelah dikeluarkan biaya operasional perusahaan. Diksi “mengelola” dan “menerima” dalam Ranperda sempat menjadi perdebatan.

“Namun akhirnya diputuskan kata “menerima”. Jadi PT SSE menerima PI 10 persen dan seluruhnya disetor ke kas daerah masing-masing pemegang saham,” ulasnya.

Dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda PT SSE tersebut hadir Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit. Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Ketua Tim Pembahas DPRD Provinsi Sumatera Barat, Liswandi.

Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda. Usai pengambilan keputusan terhadap Perda Pendirian PT SSE, rapat paripurna dilanjutkan kepada pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2019. (Sri)




Agam.Lintas Media News.
Novi Irwan Menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam untuk Periode 2019 - 2024 setelah pelantikan 45 Orang Anggota DPRD Agam terpilih di Lubuk Basung Selasa (20/08).

Bupati Agam, Indra Catri mengatakan. Anggota legislatif periode 2019-2024 ini banyak yang muda-muda, energik, penuh cita-cita dan idealisme. “Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat bahwa hampir semuannya memiliki ikatan emosional, ikatan tali darah, ikatan tali budi dan juga kekeluargaan. Bahkan sulit untuk membentuk fraksi pada periode kali ini,” ujarnya.

Walaupun pada saat pelantikan masih bersifat sementara, akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara  kita, Ketua Gerindra Kabupaten Agam itu akan ditetapkan  sebagai ketua defenitif periode ini.

"Saya memiliki harapan yang besar, ini anggota DPRD yang paling kompak. Karena asal mereka pergaulan mereka relatif hampir sama. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Disamping pengalaman-pengalaman masalalu yang bisa dicontoh, yang bisa dirujuk, bisa mudah berkomunikasi, karena umur pendidikan dan pendidikan sama. Terkait prioritas kedepan jelas memacu pertumbuhan ekonomi dan Agam Madani,” tuturnya.

Sementara itu, Novi Irwan menuturkan akan terus aktif bersama masyarakat yang tidak hanya membangun sarana prasarana fisik dan sarana ekonomi, melainkan juga sarana politik aktif ditengah masyarakat.

“Tugas utama kami meski untuk sementara, akan membentuk fraksi-fraksi, kedua rapat-rapat DPRD dan ketiga menyusun tata tertib DPRD, sehingga berjalan efektif di bulan-bulan akan datang. Dan ke empat, kita akan mendukung eksekutif yang dipimpin Bupati Agam, Indra Catri yang telah memimpin selama 8 tahun membangun untuk lebih baik lagi,” terangnya.

Kabupaten Agam dahulunya melahirkan Tokoh-tokoh Nasional dan hebat-hebat dapat kembali diwujudkan secara bersama-sama. “Kita dari legislatif akan memperkuat kerjasama dengan eksekutif dan yudikatif untuk membangun sumber daya manusia yang hebat-hebat seperti lahirnya tokoh-tokoh nasional dari Agam,” terangnya.

Ia melanjutkan DPRD Agam terus mendukung Program Agam Madani yang telah dicanangkan pemerintah daerah sebelumnya. “Kita sangat mendukung Program Agam Madani, bagaimana masyarakat kembali ke surau, magrib mengaji dan lainnya sehingga terus tumbuh nagari yang agamis dan tertuju pada generasi muda. Generasi muda harus kokoh agama, taat dan berakhlakul karimah. Di samping mereka memiliki ilmu berteknologi, tapi juga beragama sebagai dasar berkehidupan. Agam Madani sebagai program yang menyiapkan generasi agamais, tentunya dengan dukungan anggaran maupun moril sesuai kemampuan kita miliki,” Ulasnya. (Ril)





Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar finalisasi pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 3 tahun 2014 dengan menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.Selasa (20/8) di ruangan gedung baru DPRD Sumbar.

Ketua Tim Pembahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2014 Aristo Munandar mengatakan.Dalam Perda ini nantinya memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.Jadi,apapun saran,pendapat dan masukan dari seluruh komponen yang telah disampaikan,DPRD berkomitmen untuk melahirkan produk hukum kepariwisataan yang konstruktif terhadap seluruh aspek.

“Masukan dan saran yang telah disampaikan dalam uji publik ini akan menjadi pertimbangan sehingga nantinya muatan yang terkandung di dalam peraturan daerah bisa konstruktif, mempertahankan nilai agama, adat dan budaya sekaligus memacu kemajuan pariwisata,” jelas Aristo Munandar.

Menurut Aristo, perubahan Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan arah pembangunan pariwisata Sumatera Barat dari destinasi wisata regional menjadi internasional. Meski demikian, konteks Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan.

Ketua MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar menyatakan sepakat. Pariwisata sebagai potensi sumber kehidupan ekonomi masa depan Sumatera Barat. Namun yang harus ditekankan adalah bagaimana membangun “pagar” agar pariwisata tidak merusak nilai – nilai moral masyarakat.

“Ini harus menjadi komitmen bersama, bagaimana memproteksi agar kemajuan pariwisata tidak menggerus nilai – nilai moral dan filosofi kehidupan masyarakat,” kata Gusrizal.

Selaku Ketua MUI Sumbar,Gusrizal mengingatkan.Dalam Perda ini  harus ada aturan yang tegas di dalam pengembangan pariwisata terutama yang menyangkut batasan nilai yang diatur dalam filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Jika itu bisa dilakukan dengan baik, bahkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Senada dengan itu.Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Sumbar, Asnawi Bahar, juga sepakat bahwa pariwisata tidak akan mengganggu nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sepanjang dikelola dengan baik. Bahkan, pariwisata akan semakin menguatkan nilai budaya dan etika masyarakat di destinasi wisata.

“Sepanjang pariwisata dikelola dengan baik, tidak akan mengganggu apapun, justru semakin menguatkan, terutama pada nilai moral dan etika masyarakat. Wisatawan yang datang akan semakin tertarik ketika disambut dengan pelayanan yang baik dan santun,” ujarnya.

Asnawi menyatakan optimis, jika dikelola dengan baik, pariwisata Sumatera Barat akan menyedot kunjungan wisatawan lebih besar lagi di masa datang. Potensi pariwisata akan menjadi sumber ekonomi masa depan Sumatera Barat ketika pariwisata berkelas internasional bisa diwujudkan.

Akademisi Universitas Andalas, Sari Lenggogeni dalam kesempatan itu juga mengingatkan pemerintah provinsi Sumatera Barat agar konsep pariwisata ke depan harus berorientasi kepada peningkatan ekonomi. Potensi pariwisata harus dikembangkan secara optimal dan memberikan dampak yang jelas kepada perekonomian masyarakat.

Dalam dengar pendapat atau uji publik Ranperda perubahan Perda nomor 3 tahun 2014 tersebut, bersama Aristo Munandar, ikut hadir anggota Komisi V lainnya, antara lain Achiar dan Rahayu Purwanti.(Sri)


Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat memberikan keterangan pada wartawan sehubungan pelaksanaan Festival Pamalayu


Padang,SC.
Untuk memeriahkan HUT Kabupaten Dharmasraya yang ke 16,Pemerintah Kabupaten  ( Pemkab) Dharmasraya akan menggelar Festival Pamalayu,mulai
 22 Agustus 2019 sampai dengan 7 Januari 2020,dengan tema ‘Merayakan Dharmasraya’.

Demikian disampaikan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada konferensi persnya di Basko Hotel Senin (19/8),sehubungan dengan dilaksanakannya Festival Pamalayu tersebut.

Dijelaskan Sutan Riska,Festival Pamalayu ini,merupakan agenda perdana yang akan diselenggarakan Pemkab Dharmasraya secara besar-besaran dalam waktu panjang, dengan menu diskusi, melibatkan masyarakat serta atraksi di alam Dharmasraya, yang muaranya adalah destinasi.

Berpijak dari sejarah yang mematri nama Dharmasraya,menurut Sutan Riska adalah Arca Amogaphasa yang saat ini disimpan di Museum Nasional bersama Arca Bhairawa. Keduanya ditemukan di  Dharmasaya sebagai bukti sejarah besar di masa lalu. Selain berbagai termuan artefak kuno serta bekas candi di beberapa tempat, antara lain di situs Padang Roco dan Pulau Sawah.

Arca amogaphasa ini, menjadi titik penting dalam sejarah  tersebut,yang merupakan hadiah dari Raja Singosari Kertanegara kepada Raja dan masyarakat Dharmasraya, dan dibawa dalam ‘Ekspedisi Pamalayu’ yang pada 22 Agustus 1286.Kata Sutan Riska.

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Ekspedisi Pamalayu merupakan penaklukan Singosari atas Sumatra. Sementara, sebagian yang lain berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ekspedisi persahabatan untuk menjalin persatuan. Silang pendapat tersebut kita serahkan kepada sejarawan dan ahli untuk membahasnya dalam forum ilmu pengetahuan.Tambah Riska.

"Yang pasti, Dharmasaya punya peradaban masa lalu, yang bisa dilihat dari sejumlah peninggalan sejarah dan budaya seperti candi di Pulau Sawah dan Padang Roco. Selain itu, juga masih terdapat beberapa kerajaan yang masih eksis hingga kini juga dengan berbagai peninggalannya, antara lain Kerajaan Pulau Punjung, Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar"jelas Sutan Riska.

Berpijak dari sejarah tersebut itulah yang menginspirasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menggelar sebuah festival yang digelar secara maraton selama hampir lima bulan.Tukuk Riska.

Terkait dengan pemilihan waktu agenda kolaborasi Pemkab Dharmasraya dengan Langgam Institute tersebut, Sutan Riska menuturkan, tanggal 22 Agustus sebagai bentuk pengingat peristiwa Ekspedisi Pamalayu. “Sementara penutupan atau puncak acara pada tanggal 7 Januari 2020, sebagai hari ulang ke-16 kabupaten yang diresmikan pada 7 Januari 2004.

“Dharmasraya bukan saja punya potensi sejarah dan budaya, tapi juga beragam objek wisata yang pantas untuk dikunjungi. Apalagi posisi Dharmasraya sangat strategis yakni di jalan lintas tengah Sumatra,” ujar Sutan Riska.

Festival Pamalayu akan diluncurkan di Ruang Sanken, Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2019, tempat disimpannya Arca Amogaphasa dan Bhairawa dari Dharmasraya. Pada tempat yang sama juga akan digelar Seminar Nasional bertajuk ‘Menyingkap Tirai Dharmasraya’. Seminar yang dibuka oleh Bupati Dharmasraya, akan dibincangkan oleh Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Arkeolog Bambang Budi Utomo, dan Sejarawan Wenri Wanhar.

Selepas peluncuran, Festival Pamalayu akan menampilkan beragam diorama sejarah dan budaya, serta atraksi yang menarik.  Menurut Sutan Riska, kegiatan yang menghiasi Festival Pamalayu, merupakan siar Dharmasraya yang dihuni oleh penduduk yang beragam, aneka budaya, rupa pesona, wujud kesatuan nusantara.

Dengan menggelar Festival Pamalayu, Pemkab Dharmasraya juga mengharapkan bertambahnya kunjungan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.  “Ini cara kita, (mengajak semua) merayakan Dharmasraya. Harapan kita investasi semakin mengalir, perekonomian berkembang dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Pada kesempatan itu,selaku Bupati Sutan Riska mengajak semua pihak, baik pemerhati Dharmasraya hingga khalayak, ikut larut dalam denyut agenda Festival Pamalayu dengan riang gembira.

Sementara,Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sutan Henri menambahkan, Festival Pamalayu adalah ajang pariwisata yang memiliki semangat menggali, mengkaji dan memanfaatkan sejarah Kabupaten Dharmasraya.

Makanya, ungkap Sutan Henri, dalam rangkaian Festival Pamalayu, secara tidak langsung dilaksanakan upaya penggalian sejarah, dengan beragam metode seperti, jurnalis trip, lomba penulisan, poto dan pembuatan vlog terkait dengan sejarah Dhamasraya dan Ekspedisi Pamalayu, pameran artefak kuno, serta Karnaval Arung Pamalayu.

Selain itu, Festival Pamalayu juga menggelar acara yang melibatkan semua masyarakat seperti jalan sehat, pawai hari jadi Dharmasraya, dan pesta rakyat.

Sutan Henri, berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama menyukseskan acara festival Pamalayu yang dari kegiatan ini akan mengenalkan Dharmasraya tidak hanya dimata Indonesia saja tetapi juga dimata dunia.

"Kesuksesan Festival Pamalayu tentu tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat. Maka kita mengajak seluruh masyarakat Dharmasraya dan juga Sumbar, meramaikan festival terbesar di Sumatera Barat ini," tandasnya.(b/Sri)






Padang.Lintas Media News.
Ribuan masyarakat memadati sepanjang jalan Sudirman untuk menyaksikan pawai alegoris. Pawai alegoris adalah salah satu rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memeriahkan HUT RI ke 74 tahun 2019 yang bertemakan Pembangunan dan Kebudayaan dengan melibatkan 105 instansi.

Pawai Alegoris tersebut dilepas Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di depan Kantor Gubernur, Minggu (18/8/2019). Pawai Alegoris dibagi dalam dua kelompok yakni  kelompok non kendaraan dan kelompok kendaraaan.

"Kegiatan ini bisa dimaknai sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat sehingga peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan RI  lebih bermakna nilai -nilai bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah yang dapat  disaksikan masyarakat secara langsung dan sebaiknya tidak hanya sekali setahun, tetapi bisa dilakukan pada kegiatan lainnya" ujar gubernur.

Gubernur juga beri apresiasi bagi masyarakat yang ikut memeriahkan pawai. Kita harapkan pesan-pesan kemerdekaan sampai pada masyarakat dan generasi muda hingga kemudian dapat terdorong aktif membangun daerah.

Dalam sambutannya, gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa pawai Alegoris Kemerdekaan RI merupakan salah satu bentuk kegembiraan dan kemeriahan pesta dalam memperingati kemerdekaan republik ini.

"Semua masyarakat bisa merayakan kemerdekaan dengan menyaksikan pawai Alegoris, karena rutenya pada tahun ini lebih diperpanjang, sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat," jelas gubernur.

Setiap peserta pawai diwajibkan mengenakan pakaian tradisional Indonesia. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan menutup jalan menuju panggung utama (Jl.Sudirman) pada pukul 14.00 WIB dan rute pawai alegoris hingga selesai.

Defile anggota Paskibraka menjadi pembuka kegiatan pawai, kemudian diikuti marching band  pilihan, pawai kendaraan Polri, TNI dan Satpol PP, pawai alegoris, pawai budaya dan pawai pembangunan.

Sementara pawai pembangunan menampilkan kendaraan hias dan melibatkan instansi pemerintah. Kendaraan hias yang ditampilkan bertemakan keberhasilan pembangunan yang dicapai Sumbar, mulai dari perkebunan, pertanian, peternakan dan hasil dari perikanan.

Turut hadir Wakil Gubernur Nasrul Abit, Forkompimda Provinsi, Ketua TP PKK Nevi Irwan Prayitno, Ketua BKOW Wartawati Nasrul Abit, Kepala SKPD serta undangan lainnya.(rel)

Padang,Lintas Media.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar ikut ambil bagian dalam Pawai iligoris dalam rangka Hut RI ke 74." kita  menampilkan maket Gedung DPRD dengan ornamen gambar partai politik (Parpol) pemenang pemilu 2014- 2019",kata Kepala Bagian (Kabag) hubungan masyarakat (Humas) DPRD Sumbar Lazuardi pada media saat akan berlangsungnya pawai tersebut. Minggu (18/8).
Selain DPRD Sumbar,105 instansi lainnya juga ambil bagian dalam perhelatan pawai alegoris yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-74.
Lazuardi mengatakan. Setiap tahunnya pelaksanaan pawai alegoris ini,  Sekretariat DPRD terus tampil dengan bentuk yang berbeda. Untuk tahun ini, DPRD Sumbar mensosilisasikan bentuk gedung dan Parpol pemenang.
" Kita beri masyarakat edukasi terhadap bentuk gedung dan sejumlah Parpol yang akan menjadi penyelenggara pemerintahan untuk tahun 2019-2024, sehingga masyarakat mengetahui gambaran tentang DPRD Provinsi Sumbar ," jelas Lazuardi.
Sebagai unsur pemerintah daerah,Lazuardi menjelaskan. Masyarakat mesti mengetahui Parpol manakah yang akan menjadi bagian dari DPRD provinsi. Mereka yang duduk adalah wakil dari masyarakat dan akan memperjuangkan aspirasi dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.
"Dalam proses persipan pembuatan maket DPRD memakan waktu selama tiga hari, ketika pawai berlangsung kendaraan tersebut akan ditumpangi sejumlah staff DPRD Sumbar yang akan menyapa masyarakat, " kata Lazuardi.
Lazuardi menambahkan, untuk penyelenggaraan kegiatan tahun ini, Dinas Kebudayaan Sumbar ditunjuk  sebagai panitia pelaksana kegiatan. Route Pawai Alegoris Kendaraan lebih panjang dari rute  tahun sebelumnya.
“memang panitia sengaja untuk route tahun ini panjang dari tahun lalu, hal itu diupayakan agar masyarakat yang berada arah Selatan untuk dapat menikmati dan menyaksikan Pawai Alegoris yang beraneka ragam tersebut,”tukuk Lazuardi.
Mengisi kemerdekaan dengan hal positif merupakan salah satu upaya menjaga bangsa ini, sesuai amanah pendahulu.Kata Lazuardi.
"Saya dan staf merasa gembira bisa ikut acar ini, dimana hal ini merupakan salah satu rasa syukur terhadap anugrah kemerdekaan dari Allah dan rasa bangga terhadap pejuang bangsa,” tambah Lazwardi.(Sri)

Lubuk Basung.Lintas Media.
Akibat minimnya pasokan dari petani,harga cabe merah melonjak di pasar-pasar Kabupaten Agam. Biasanya harga Rp65.000 naik menjadi Rp80.000 perkilogram.Kenaikan ini menyulitkan konsumen karena naiknya mencapai Rp15.000 per kilogram.

Nelfia Fauzana, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Agam mengatakan di lubuk Basung Jum'at (16/08/2019).

"Harga cabe merah ini naik sejak beberapa hari lalu, ini berdasarkan informasi dari pedagang di Pasar Inpres Padang Baru, Kecamatan Lubukbasung," katanya.

Ia menambahkan harga cabe merah naik akibat persediaan menipis di daerah penghasil seperti Kecamatan Lubuk Basung, Matur, Ampek koto, Banuhampu dan lainnya.

Selain harga cabe merah, harga cabe rawit juga naik dari Rp65.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, bawang prey Rp12.000 menjadi Rp15.000 perkilogram, gula pasir lokal Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram.

Sementara harga minyak goreng merek bimoli satu liter Rp13.000 menjadi Rp15.000 per liter, beras benang pulau Rp11.000 menjadi Rp11.500 per liter, kacang hijau Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram.

Harga buncis Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, ikan tongkol Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, ikan sarden Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan ikan tuna Rp32.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.

Sedangkan harga ikan turun seperti ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, ikan asin teri Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

Selain itu harga sayuran wortel turun dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 per kilogram, tomat Rp8.000 menjadi Rp5.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram dan lainnya. Ujarnya. (Ril)

                     Suasana Rapat Paripurna DPRD
                     Sumbar
                     Dalam Rangka Mendengarkan
                     Pidato Kenegaraan Presiden RI
                     Joko Widodo (Jokowi).Jumat
                     (16/8).


Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan.Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memiliki arti penting yang merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dari semua lembaga negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangnya.

Hal itu dikatakan Hendra saat membuka rapat paripurna dalam rangka mendengarkan secara langsung pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI di sidang tahunan MPRJumat (16/8).

Menurut Hendra.Setiap masyarakat perlu mengetahui sampai sejauh mana kinerja lembaga negara, termasuk kinerja presiden.Serta sejauh mana lembaga-lembaga negara tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ini menurut Hendra memiliki tiga agenda. Pertama adalah pidato kenegaraan terkait sidang tahunan MPR RI tahun 2019. Kedua pidato kenegaraan Presiden RI tentang Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74,dan pidato yang ketiga adalah penyampaian pengantar Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020,” jelas Hendra.

Dikatakan Hendra,pada Penyampaian RUU APBN tahun 2020 Presiden  menyampaikan asumsi makro ekonomi untuk tahun depan. Target ekonomi 2020 ini disampaikan dalam pidato Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya.

"Pada 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," kata Hendra.

Hendra menegaskan, informasi yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut sangat diperlukan dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan ditampung dalam APBD tahun 2020.

“Informasi yang tak kalah penting diketahui terkait APBN 2020 adalah kebijakan pemerintah pusat dan proyeksi dana transfer ke daerah tahun 2020 termasuk alokasi dana desa,” tambah Hendra. (Sri)



Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna dewan Kamis (15/8) malam di ruangan utama DPRD Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim selaku Pimpinan Rapat menyampaikan.Pada APBD-P Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.7.120.891.748.692,72.jumlah ini berkurang sebesar Rp.148.479.363.170,-dengan alokasi Belanja Daerah berkurang sebesar Rp.68.580.880.207,28 dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2019 awal.
“Dari pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjadi penurunan proyeksi pendapatan daerah yang berdampak kepada pengurangan alokasi belanja daerah,” kata Hendra.
Dijelaskan Hendra,proyeksi pendapatan daerah yang ditampung dalam Ranperda perubahan APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp6,605 triliun lebih. Proyeksi tersebut berkurang dari yang telah ditetapkan dalam APBD awal yaitu sekitar Rp6,729 triliun atau berkurang sekitar Rp123,476 triliun lebih.
“Terjadinya penurunan pendapatan daerah disebabkan tidak terpenuhinya target penerimaan dari dividen BUMD, restribusi dan pendapatan BLUD RSUD,” jelas Hedra.
Turunnya proyeksi pendapatan daerah berdampak terhadap alokasi belanja daerah. Pada Ranperda perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp7.087 triliun atau berkurang sekitar Rp43,581 triliun.
Pada kesempatan itu,Hendra mengingatkan. Terkait terjadinya perubahan akibat adanya tambahan dan pergeseran anggaran antar jenis belanja. Tambahan dan pergeseran tersebut harus diselaraskan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
“Hal ini perlu dilakukan agar pergeseran anggaran tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Untuk itu,Hendra minta. Gubernur bersama jajaran pemerintah daerah memperhatikan segala hal yang digarisbawahi oleh fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir. Catatan dan masukan fraksi-fraksi tersebut menjadi satu kesatuan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.
“Gubernur harus segera menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, paling lambat tiga hari sejak perubahan ini ditetapkan, sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2016,” katanya Hendra.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi yang besar terhadap tuntasnya pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun 2019 tersebut. Mengacu kepada Permendagri, pihaknya segera akan menyampaikan Ranperda perubahan APBD yang telah ditetapkan ke Kemendagri. (Sri)











Padang,Lintas Media News.
Minangkabau Fashion Festival (MFF) 2019 kembali digelar Dinas Pariwisata dan Dekranas Sumatera Barat untuk melahirkan desainer baru, dengan rancangan yang tak kalah dengan desainer ternama lainnya. Tak hanya melahirkan desainer pakaian saja, juga aksesoris Minang modifikasi dan desain motif batik Minang.

Hal itu disampaikan Ketua Dekranasda Sumbar, Nevi Irwan Prayitno pada media di Hotel Kriyad Bummiminang, Kamis (15/8).

Dijelaskan Nevi.MFF ini merupakan agenda rutin yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan Dekranasda Sumbar,dengan tujuannya untuk mengapresiasi desainer-desainer muda berbakat untuk mengenalkan hasil karyanya ke pasar nasional dan internasional.

MFF ini direncanakan tahun depan juga akan kembali digelar, dengan kegiatan yang lebih besar. Dimana, hasil karya para pemenang lomba tak lagi ditampilkan di Jakarta, melainkan di Padang. Kata Nevi.

Disebutkan Nevi, Minangkabau Fashion Festival ini dikonsep pertama kali, oleh Raizal 'Buyung' Rais. Dengan tujuan memunculkan desainer baru yang muda, kreatif dan berbakat. Itu dilakukan melihat perkembangan feysen di tanah kelahirannya itu cukup berkembang dibandingkan daerah lain.

Menurut Nevi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengangkat kekayaan dan keunikan ragam hias, songket, batik minang, dan tenun yang dimilki oleh 19 Kabupaten /Kota di Sumatera Barat yang dikembangkan dalam desain motif kain dan kreasi busana yang mencerminkan ciri khas minang.

Minangkabau Fashion Festival tahun 2019 menggelar 4 perlombaan yaitu: Kreasi Busana Pengantin Tradisional Minangkabau, Kreasi Baju Muslim (Pesta), Desain Motif Batik Minang, dan Desain Asesoris Minang Modifikasi. Ada satu kategori baru yang kita munculkan tahun ini yaitu "Desain Asesoris Minang Modifikasi" ke perlombaan karena di dalam dunia busana asesoris merupakan pendukung kelengkapan berpakaian.

 Bentuk asesoris bermacam -macam dan tergantung waktu pemakainya serta bentuk pakain yang dipakainya. Asesoris yang dimaksud dapat berupa : Galang (gelang), anting-anting, dukuah (kalung), suntiang anak daro (mahkota), sepatu, dan sebagainya yang dibuat dari bahan lokal yang dikombinasikan dengan bahan lainnya.

Lomba Minangkabau Fashion Festival diawali dengan seleksi desain peserta dengan memilih 10 desain peserta dari masing- masing kategori lomba. Telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 di Dinas Pariwisata Sumbar,setelah itu interview atau wawancara antara peserta dengan dewan juri pada 16-17 Juli lalu di Dinas Pariwisata Sumbar dan grand finalnya menampilkan karya seluruh peserta dalam bentuk busana dan asesoris pada malam ini 15  di Hotel Kyriad bumiminang  Padang.

Dewan juri Minangkabau Fashion Festival 2019 terdiri dari 9 orang berasal dari akademisi, desainer, dan praktisi yaitu: Prof.Agusti Evi Marthala, MA (akademisi),. Dr. Yeni Idrus, M.Pd (akademisi), Drs.Syafwan, M.Si (akademisi) , Drs. Erwin, M.Sn (akademisi)  Andri Tanzil (praktisi) . Yadirsyah Zunur (desainer). Mahzar Chan (praktisi) . Wirda Hanim (praktisi) dan Ir.Ade Irma (praktisi).

Pada malam grand final ini,akan dimeriahkan dengan Pagelaran Busana Rancangan Desainer Tamu dari 7 (tujuh) orang desainer yaitu : Dodi Rahman, Yadirsyah Zunur, Resi Dona, Merona, Adith Tritama, Andri Tanzil, dan Twinz Counture Para Juara I, II, dan III akan dibawa ke Jakarta pada kegiatan Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) tanggal 16-20 Oktober 2019 mendatang. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.(Sri)








Padang.Lintas Media.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA mengatakan. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka DPRD
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

Hal itu dikatakan Arkadius saat penyerahan surat pemberitahuan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024, Kamis (15/8),di Pangeran Beach Hotel.

Menurut Arkadius,dalam melaksanakan posisi tersebut, lanjutnya, DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD membahas dan menetapkan produk hukum yang dibuat pemerintah daerah, atau membuat produk hukum dengan memanfaatkan hak usul prakarsa yang dimilikinya.

Begitu juga dalam hal penganggaran, DPRD bersama pemerintah daerah bersama-sama menyusun, membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” lanjut politisi Demokrat yang juga terpilih kembali untuk periode 2019-2024 ini.

Sementara, dalam fungsi pengawasan, DPRD memiliki tangung jawab mengontrol jalannya pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Dalam hal pengawasan, DPRD berpijak kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Apakah pelaksanaan program kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD, ini merupakan bagian tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Arkadius juga menyebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2019 yang terpilih kembali ada 19 orang. Kemudian, satu orang “naik kelas” ke DPR RI dan satu lagi terpilih menjadi anggota DPD RI. Sementara satu orang anggota DPRD provinsi terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Solok Selatan.

“Jadi ada 46 orang anggota DPRD provinsi yang baru, sementara yang terpilih kembali ada 19 orang. Semoga setelah diresmikan dan mulai bertugas nantinya, dapat bersinergi bahu membahu dalam rangka percepatan pembangunan daerah,” harapnya.

Pada kesempatan itu,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menyerahkan surat pemberitahuan tersebut kepada 65 orang calon terpilih hasil pemilihan umum 2019. Sebelumnya, KPU telah menggelar rapat pleno penetapan parpol pemenang dan calon legislatif peraih kursi, kemarin.

Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Azwariani menyampaikan, surat pemberitahuan kepada calon terpilih tersebut merupakan rangkaian dari proses akhir pemilihan umum tahun 2019. Sehari sebelumnya, KPU telah menggelar rapat pleno penetapan parpol pemenang dan calon terpilih dari masing-masing parpol yang akan duduk di DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024.

“Secara umum proses tahapan pemilu berlangsung dengan baik, meskipun ada juga yang sampai bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, parpol dan calon perseorangan peserta pemilu yang telah berkontribusi besar terhadap terselenggaranya pemilu yang aman dan tertib di Sumbar,” tutupnya. (Sri)





Agam.Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Agam Pemilu 2019 di Hotel Sakura Lubuk Basung, Selasa (13/07). Partai Gerakan Indonesia Raya, (Gerindra) mendapatakan kursi terbanyak di DPRD Agam pada pemilu 2019  dengan perolehan 9 buah kursi.

Sementara itu untuk perolehan terbanyak ke dua disusul Partai Demokrat dengan perolehan tujuh kursi, PKS juga tujuh kursi, PAN enam kursi, Golkar lima kursi, PPP lima kursi, Nasdem dua kursi, PBB dua kursi, Berkarya satu kursi dan terakhir Hanura juga mendapatkan satu kursi.

" Saat ini ada 6 partai yang tidak memiliki kursi Di DPRD Agam, enam partai itu adalah PKB, PDIP, Garuda, Perindo, PSI dan PKPI untuk PKB dan PKPI partai ini tidak mengajukan calon pada tahapan pencalonan ke KPU Agam," ujarnya

Usai Pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Agam Pemilu 2019, KPU Agam langsung menyerahkan  hasil rapat kepada Pemda Agam, untuk tahap selanjutnya pengajuan SK ke Gubernur Sumbar.

Sementara itu Sekretaris Daerah Agam Martias Wanto menuturkan, pihaknya akan segera meneruskan hasil pleno KPU Agam ke Gubernur Sumbar agar segera bisa di SK kan. "Untuk pelantikan 45 anggota DPRD terpilih akan dilakukan secepat mungkin, apabila surat keputusan sudah diterima," ucapnya. (Ril)




Agam.Lintas Media News.
Warga Palambayan, Jorong Padang Gelanggang, Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam Sabarudin (66) ditemukan meninggal dunia tergantung di pohon salam di kebun milik korban sekitar rumahnya, Rabu (14/08/19) sekitar 06.30 WIB.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi di dampingi paur humas Aiptu Sapta Beni di lubukbasung mengatakan, korban pertama kali ditemukan istrinya, Ernawati

"Ernawati melihat korban telah tergantung pada sebuah pohon salam dengan leher terikat dengan seutas tali plastik dalam posisi bersimpuh dan sudah tidak bergerak lagi," ujarnya

Ernawati histeris melihat kondisi suaminya tersebut dan tak lama datang keluarga korban yang lain beserta warga sekitar.

Anggota Polsek Matur datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar.

Ditambahkannya, jasad korban langsung di bawah ke rumahnya dan tim medis dari Puskesmas Matur melakukan visum jasad korban.

Dari hasil visum tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan lain yang terdapat pada tubuh korban. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan

Dijelaskannya, dari keterangan anak korban bahwa orang tuanya itu masih ada di rumahnya, Rabu (14/8) sekitar pukul 03.00 WIB.

Anak korban masih berbicara dengannya, korban bercerita bahwa korban merasa masih dikejar-kejar orang

"Korban sempat bertanya kepada anaknya apakah masih lama pengobatannya dilakukan," katanya.

Ketika akan melakukan Sholat Subuh, istri korban melihat Sabarudin sudah tidak ada lagi di kamarnya dan setelah Sholat Subuh dilakukan pencarian di sekitar rumah korban dan akhirnya ditemukan di kebun tebu. (Ril)



Padang,Lintas Media News.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar pleno penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terpilih Provinsi sumatera Barat periode 2019-2024 di Hotel Mercure Padang Rabu (14/8).
Pleno tersebut dihadir 4 komisiner KPU Sumbar yakni.Ketua KPU Sumbar Amnasmen, dengan anggota Gebril Daulay, Izwaryani, dan Yanuk Srimulyani.
Berikut nama-nama calon anggota DPRD Sumbar priode 2019-2024 yang telah diplenokan tersebut yaitu;
Gerindra (14 kursi, 476.985):
1. Desrio Putra
2. Hidayat
3. Evi Yandri
4. Tri Suryadi
5. Jempol
6. Ismunandi Syofyan
7. Yunisra Syahiran
8. Khairuddin Simanjuntak
9. Nurkhalis
10. Supardi
11. Mesra
12. Syafruddin Putra
13. Maro Syahjohan
14. Mukhlis Yusuf Abid
PKS (10 kursi, 389.526):
1. Gustami Hidayat
2. Rahmad Saleh
3. Muhammad Ridwan
4. Rinaldi
5. Rafdinal
6. M. Ihpan
7. Irsyad Syafar
8. Budiman
9. Nurfirmanwansyah
10. Hamdanus
PD (10 kursi, 358.566)
1. Suwirpen Suib
2. HM. Nurnas
3. Ismet Amzis
4. Nofrizon
5. Sabar, As
6. Darman Syahladi
7. Jefri Masrul
8. Arkadius Dt Intan Bano
9. Irzal Ilyas
10. Ali Tanjung
PAN (10 kursi, 346.197):
1. Indra Dt. Rajo Lelo
2. Maigus Nasir
3. Muhammad Ikhbal
4. Andri Warman
5. Muzli M. Nur
6. Dody Delvy
7. Yosrizal
8. Syahrul Furqon
9. Ahmad Rius
10. Muhayatul
Golkar (8 kursi, 265.184):
1. Afrizal
2. Sitti Izzati Aziz
3. Lazwardi Erman
4. Benny Utama
5. Syafaruddin Dt Bandaro Rajo
6. Hendra Irwan Rahim
7. Khairunas
8. Zarfi Deson
PPP (4 kursi, 159.007):
1. Syafril Huda
2. Syawal
3. Daswippetra
4. Imral Ade Nangsi
Nasdem (3 kursi, 145.629):
1. Taufik Syahrial
2. Irwan Afriadi
3. Bakri Bakar
PDIP (3 kursi, 128.986):
1. Albert Hendra Lukman
2. Syamsul Bahri
3. Leli Arni
PKB (3 kursi,102.681):
1. Firdaus
2. Donizar
3. Rico Alviano
(St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.