PADANG, Lintasmedia News–Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar seleksi tahap kedua Pemilihan Calon Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 32 peserta terbaik ini berlangsung di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Kamis (16/7/2026).

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, menyampaikan bahwa ajang ini merupakan investasi strategis pemerintah daerah untuk menggali potensi, kreativitas, sekaligus menjaring calon pemimpin di masa depan.

“Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin baru di tahun mendatang. Mereka diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor (2P) dalam menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak anak di Kota Padang,” ujar Ade Yonanda.

Sementara itu, Ketua Juri Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak (Pilwadu), Marta Suhendra, menjelaskan bahwa seleksi Top 32 ini merupakan penyaringan ketat dari total 110 peserta yang mendaftar pada tahap administrasi, esai, dan penilaian video. Pada tahap kedua ini, tim juri menitikberatkan penilaian pada aspek kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), penyelesaian masalah (problem solving), serta penguasaan materi.

“Perkembangan zaman membuat anak-anak masa kini memiliki pemikiran yang luar biasa. Banyak ide kreatif dan kritikan membangun yang mereka sampaikan, bahkan melampaui apa yang seharusnya terpikirkan oleh anak seusia mereka. Mereka sangat layak melaju ke babak 32 besar ini,” ungkapnya

Salah seorang peserta asal SMPN 1 Padang, Salma, mengungkapkan rasa optimisnya dalam mengikuti seleksi tahap kedua ini. Membawa isu krusial mengenai perundungan (bullying), Salma berharap dapat berkontribusi nyata bagi lingkungan sebayanya.

“Persiapan saya alhamdulillah cukup matang berkat bimbingan dari guru, keluarga, dan teman-teman. Di ajang ini, saya ingin fokus menyuarakan penanganan isu bullying, baik di dunia nyata maupun cyber bullying. Menurut saya, ini adalah isu mendasar yang berdampak besar bagi masa depan anak dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke isu anak lainnya,” pungkas Salma dengan penuh semangat. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Puncak apresiasi pemilihan Duta GenRe Bukittinggi 2026 mengusung tema "The Echo of Youth Rings Across the Sky". Acara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bekerjasama dengan Forum GenRe Bukittinggi. Kegiatan yang diikuti oleh 41 peserta tersebut digelar di Balairung rumah dinas wali kota, Kamis (16/07). 

 Pemilihan Duta GenRe tahun 2026 ini, diikuti oleh 64 peserta yang mendaftar secara online. Dari jumlah itu, terdapat 50 yang mengembalikan berkas dan berhak ikut seleksi administrasi, pada 23 Februari sampai dengan 2 Maret 2026. Dari hasil seleksi administrasi ke 50 peserta dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya Tes tertulis pada 7 Maret 2026, menghasilkan 41 peserta yang lolos ke tahap berikutnya. Demikian dipaparkan Kepala DP3APPKB, Susi Yanti. 

Dalam kesempatan itu, Bunda GenRe Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias, menyampaikan,  tema "The Echo of Youth Rings Across the Sky" yang diusung, penuh makna yang mendalam. Ia mengumpamakan semangat anak muda dengan Gema. Suara yang terus bergulir menjangkau tempat yang jauh. Gema itu akan jadi kekuatan besar yang mampu membawa perubahan saat energi positif, kreativitas dan kepedulian para pemuda dipadukan dengan nilai moral, agama dan budaya. 

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumbar, Dedy Agustanto, sangat mengapresiasi Pemko Bukittinggi yang komit dalam program pembangunan keluarga. Diantaranya Duta GenRe dan Sekolah Keluarga. Ia berharap Duta GenRe menjadi teladan bagi remaja lainnya untuk tetap bagaimana memerangi menikah di usia dini atau usia anak, perilaku seks menyimpang atau LGBT, serta napza.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan,  pemilihan Duta GenRe tahun 2026 dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, mengembangkan sikap dan perilaku yang positif serta berintegritas dalam pengembangan diri generasi muda kita agar menjadi generasi yang berkarakter, di kalangan sekolah maupun masyarakat. Nantinya mereka diharapkan mampu mempromosikan dan mensosialisasikan Program Generasi Berencana. (Sandra)

Dr Ir Sukarli SPt MSi diabadikan dengan undangan selesai ujian terbuka

Padang, Lintasmedia News- Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas berhasil meluluskan doktor baru yaitu Dr Ir Sukarli SPt, MSi dalam ujian terbuka yang dilaksanakan di aula Sekolah Pascasarjana Unand, Kamis (16/7).

Doktor Sukarli lulus setelah mempertahankan hasil penelitiannya Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam mewujudkan Pertanian Berkelanjutan melalui Implementasi Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration.

Disertasi ini dipertahankan dalam sidang tim penguji yang terdiri dari Prof Dr Melinda Nur, Prof Dr Lucky Zamzami dan Prof Dr Rudi Febriamansyah. Sidang ini dihadiri Direktur Sekolah Pascasarjana Prof Dr Henny Lucida. Sedang tim pembimbing terdiri Prof Dr Elfindri, Prof Dr Rahmad Syahni dan Dr Herry B. Tanjung.

Sidang Disertasi ini dihadiri kolega promovendus Dekan Fak.Peternakan Prof Mardiati Zain, Dr Adrizal mantan Dekan Faterna. Dari jajaran ISPI Sumbar hadir Ketua Dr Basril Basyar dan sekretaris Dr Fuad Madarisa serta anggota ISPI lainnya. Selain itu juga hadir staf ahli gubernur Ir. Nizam UI Muluk dan sekretaris Dinas Peternakan Zed Abbas.

Dr Ir Sukarli dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan dengan lama studi 4 tahun lima bulan. Sukarli dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kepada seluruh jajaran Sekolah Pascasarjana, para dosen dan koleganya.

Ia berharap selepas menyelesaikan pendidikan akan segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Universitas Andalas.

Direktur Sekolah Pascasarjana Unand Prof Dr Apt. Henny Lucida dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan dan arahan oleh tim promotor selama Dr Sukarli menyelesaikan pendidikan. Semoga menjadi amal ibadah oleh Allah SWT. (01).

Sumbar, Lintasmedia News– Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR menutup secara resmi Kapolda Sumbar Cup Road to Esports Kapolri Cup 2026 yang digelar di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Padang, Rabu (15/7) malam. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit atlet esports terbaik di Sumatera Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirlantas Polda Sumbar, Dirkrimsus Polda Sumbar, Kabid TIK Polda Sumbar, Kabid Humas Polda Sumbar, Ketua IESPA Sumatera Barat, para peserta, official, panitia, serta tamu undangan.

Grand final berlangsung kompetitif hingga akhirnya tim asal Kabupaten Pesisir Selatan berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak mewakili Polda Sumbar pada ajang Esports Kapolri Cup 2026 tingkat nasional. Juara kedua diraih tim dari Solok Selatan, sedangkan Payakumbuh menempati posisi ketiga. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada tim-tim yang berhasil menembus delapan besar sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan sportivitas yang ditunjukkan selama kompetisi.

Dalam sambutannya, Wakapolda Sumbar menyampaikan bahwa esports kini telah berkembang menjadi olahraga prestasi yang membutuhkan kemampuan berpikir strategis, disiplin, kerja sama tim, serta sportivitas. Menurutnya, penyelenggaraan Kapolda Sumbar Cup merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus mempersiapkan atlet-atlet terbaik menuju tingkat nasional.

“Esports saat ini bukan sekadar permainan, tetapi telah menjadi olahraga prestasi yang menuntut kemampuan, disiplin, strategi, dan kerja sama tim. Melalui Kapolda Sumbar Cup ini, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya sekaligus melahirkan atlet-atlet esports yang mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Wakapolda.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Kapolda Sumbar Cup Road to Esports Kapolri Cup 2026 yang juga Dirkrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol. Andry Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta yang telah mengikuti kompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang persaingan, tetapi juga bagian dari upaya Polda Sumbar dalam membina ekosistem esports yang positif dan melahirkan atlet-atlet potensial untuk bersaing di tingkat nasional.

“Kami mengapresiasi seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya selama kompetisi. Semoga tim yang terpilih dapat mempersiapkan diri secara maksimal untuk mewakili Sumatera Barat pada Esports Kapolri Cup 2026 tingkat nasional dan mampu mengharumkan nama daerah dengan prestasi terbaik,” kata Kombes Pol. Andry Kurniawan.

Usai penyampaian sambutan, Wakapolda menyerahkan piala, sertifikat penghargaan, dan hadiah kepada para pemenang. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan semangat kompetisi yang sehat selama turnamen berlangsung.

“Saya mengucapkan selamat kepada para juara, khususnya tim Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mewakili Polda Sumbar pada Esports Kapolri Cup 2026. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terus tingkatkan kemampuan, junjung tinggi sportivitas, dan bawa nama baik Sumatera Barat untuk meraih prestasi di tingkat nasional,” tutup Brigjen Pol. Solihin.

Melalui penyelenggaraan Kapolda Sumbar Cup Road to Esports Kapolri Cup 2026, Polda Sumbar berharap semakin banyak generasi muda yang menjadikan esports sebagai wadah untuk berkompetisi secara sehat, kreatif, dan berprestasi, sehingga mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Sumatera Barat di berbagai ajang nasional.

Sumbar, Lintasmedia News– Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menegaskan komitmen Polda Sumbar dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas melalui Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 aspek pelaksanaan dan pengendalian yang digelar di Ruang Jenderal Hoegeng, Lantai IV Mapolda Sumbar, Kamis (16/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Irwil I Itwasum Polri Brigjen Pol. Mansjur, S.H., S.I.K., selaku pengendali audit, Ketua Tim Audit Kinerja Tahap II Itwasum Polri beserta anggota, Wakapolda Sumbar, para Pejabat Utama Polda Sumbar, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Sumbar.

Taklimat akhir menjadi penutup rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II yang telah berlangsung sejak 6 hingga 16 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan tabulasi hasil audit sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar menyampaikan bahwa audit kinerja merupakan bagian penting dari transformasi pengawasan dalam mendukung terwujudnya Polri Presisi. Menurutnya, pengawasan yang dilaksanakan secara profesional akan mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas, didukung sumber daya manusia yang kompeten, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Transformasi pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan Polri Presisi. Melalui audit kinerja ini, kita dapat memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Audit Itwasum Polri atas pelaksanaan audit yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional selama sepuluh hari di Polda Sumbar. Menurutnya, berbagai arahan dan rekomendasi yang diberikan merupakan masukan konstruktif bagi seluruh satuan kerja dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menginstruksikan seluruh Kasatker dan Kasatwil agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit secara tepat waktu sehingga menjadi langkah nyata dalam penyempurnaan tata kelola organisasi.

“Saya meminta seluruh Kasatker dan Kasatwil segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan, baik yang tercantum dalam tabulasi maupun hasil konsultasi, paling lambat 15 hari setelah tabulasi diterima. Jadikan hasil audit ini sebagai momentum untuk terus berbenah dan memperkuat akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Kapolda kembali mengucapkan terima kasih kepada Irwil I beserta Tim Audit Itwasum Polri atas bimbingan, arahan, dan pendampingan yang telah diberikan. Ia berharap semangat perbaikan yang dibangun melalui audit kinerja dapat semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme personel, serta mendukung terwujudnya pelayanan Polri yang Presisi dan semakin dipercaya masyarakat.

Padang, Lintasmedia News- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui penyaluran paket bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak kurang mampu di SDN 10 Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan sekolah seperti tas, buku catatan, alat tulis, dan kebutuhan pendukung pembelajaran lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat serta meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung dengan hangat dan disambut dengan antusias oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Melalui program ini, BAZNAS ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Perwakilan BAZNAS mengatakan bahwa bantuan pendidikan merupakan salah satu program prioritas dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari muzaki. Dukungan untuk pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter mulia.

SDN 10 Lambung Bukit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada siswa yang membutuhkan. Bantuan tersebut dianggap sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak menjelang tahun ajaran baru.

BAZNAS berharap program bantuan perlengkapan sekolah ini dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk terus belajar, berprestasi, dan mencapai tujuan mereka di masa depan. Distribusi bantuan pendidikan merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Program bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah ini merupakan salah satu bentuk komitmen BAZNAS dalam mendukung kelanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (***)

Padang, Lintasmedia News– Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa situasi keamanan di Provinsi Sumatera Barat tetap aman dan kondusif pascakejadian dugaan perakitan bom yang melibatkan seorang peserta didik MAN 3 Padang.

Berdasarkan hasil investigasi aparat, peristiwa tersebut tidak terindikasi sebagai tindak pidana terorisme, melainkan merupakan tindak pidana umum yang dipengaruhi faktor psikologis dan paparan konten negatif di media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Prof. HC. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si saat melakukan kunjungan kerja ke MAN 3 Padang. Kunjungan tersebut dilaksanakan guna memantau langsung situasi keamanan serta memastikan penanganan kasus berjalan secara komprehensif.

Akmal mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar, aparat keamanan, serta seluruh instansi terkait yang bergerak cepat menangani peristiwa tersebut. Hasilnya, kejadian tersebut tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan daerah.

“Situasi di Sumatera Barat tetap aman dan kondusif. Penanganan yang cepat serta koordinasi yang baik menjadi kunci sehingga peristiwa ini tidak berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas daerah,” ujarnya di Padang, Rabu (15/7/2026).

Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting bagi seluruh daerah untuk memperkuat sistem deteksi dini, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol, Densus 88 Antiteror, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, sekolah, serta keluarga perlu terus diperkuat dengan mengoptimalkan peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini.

Akmal juga mengungkapkan, kasus di MAN 3 Padang akan menjadi salah satu bahan pembahasan bersama para gubernur se-Indonesia dalam merumuskan langkah strategis nasional guna memperkuat upaya pencegahan radikalisme, kekerasan, dan berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pendidikan.

Related Posts

Sementara itu, Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar, Kombes Pol. Jim Brilliant Birnes, S.I.K menjelaskan hasil investigasi tidak menemukan adanya keterlibatan jaringan terorisme dalam kasus tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mempelajari cara merakit bahan peledak secara otodidak melalui media sosial tanpa berafiliasi dengan kelompok teroris.

Menurut hasil pendalamannya, faktor yang paling dominan melatarbelakangi kejadian adalah akumulasi tekanan psikologis akibat perundungan (bullying) yang berlangsung dalam waktu cukup lama, ditambah mudahnya akses terhadap konten negatif di media sosial. Ia menyebut, saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan di Rumah Aman untuk mendapatkan pendampingan, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Ditjen Polpum Kemendagri, Bisri menegaskan bahwa dalam penanganan kasus anak, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pemenuhan hak pendidikan, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial tanpa mengesampingkan proses hukum.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim mengatakan penguatan sistem deteksi dini di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, keputusan mengenai keberlanjutan pendidikan pelaku perlu mempertimbangkan hasil asesmen psikologis secara profesional agar proses pemulihan psikisnya dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan tekanan mental yang lebih berat.

Pihak MAN 3 Padang juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah dan memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah akan terus memperkuat komunikasi dengan orang tua serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik sebagai langkah pencegahan.

Melalui kunjungan kerja ini, Kemendagri menegaskan bahwa kejadian di MAN 3 Padang tidak mengganggu stabilitas keamanan di Sumbar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem deteksi dini, meningkatkan literasi digital, mencegah perundungan, serta memastikan perlindungan dan pemulihan anak berjalan seiring dengan penegakan hukum.

Dalam kunjungan itu, Dirjen Polpum Kemendagri didampingi oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Ditjen Polpum Kemendagri Bisri, serta dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim, Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K., jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Perwakilan Pemerintah Kota Padang, dan pihak MAN 3 Padang, serta unsur kewilayahan terkait. (***)

Lintasmedia News 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai menggelar pelantikan Pokja News Room Jaga Desa di Provinsi Bali, lanjutkan Safari menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di Yunna Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.

Program Pokja Newsroom Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta literasi hukum kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat Provinsi Lampung dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus. Sementara pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat kabupaten/kota dipimpin Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, SE.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan, Pokja Newsroom Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang berada di ABPEDNAS dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Alurnya nanti ada Newsroom Pusat, ada koordinator Pokja Newsroom di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Dan di setiap kabupaten membentuk Kordinator kecamatan dengan anggota terdiri dari berbagai desa. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum," ujar Firdaus.

Menurutnya, seluruh informasi dan persoalan yang berkembang di desa akan terhubung dan terintegrasi dalam sistem nasional melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Apapun persoalan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa. Program yang dibentuk Kejaksaan Agung ini memberikan penekanan pada pengelolaan program pembangunan yang merupakan bagian dari aset-aset negara yang berada di desa agar dikelola secara efektif sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku," katanya.

Firdaus menegaskan, program tersebut hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa maupun aset desa.

"Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI Bersama APEDNAS dan SMSI menjadi bagian dalam program itu melalui pembentukan Pokja Newsroom," tegasnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan berharap kepengurusan Pokja Newsroom Jaga Desa yang baru dikukuhkan mampu menjalankan tugas sebagai jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

"Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa Provinsi Lampung mampu menjadi wadah kolaborasi antara media, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kehadiran pokja ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan edukasi, pendampingan, serta membangun kesadaran hukum agar tata kelola desa semakin baik dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan," ujar Donny.

Ia juga mengajak seluruh pengurus Pokja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Mari kita jadikan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tambahnya.

"Kami berharap Pokja Newsroom Jaga Desa mampu menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Gubernur yang saat ini fokus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui swasembada pangan. Sinergi pemerintah, Kejaksaan, dan media menjadi modal penting agar pembangunan desa berjalan lebih transparan dan tepat sasaran," kata Ganjar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong hilirisasi desa melalui Program Desaku Maju, termasuk pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) atau Pupuk Organik Cair (POC) yang dibagikan secara gratis kepada petani untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengolahan komoditas unggulan seperti gabah, singkong, karet, dan kopi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Dukungan lainnya berupa penyediaan mesin pengering (dryer), pengembangan fasilitas penggilingan padi, hingga penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk secara lebih efisien.

"Dengan penguatan ekonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik, kami optimistis kesejahteraan petani dan masyarakat desa akan terus meningkat. Karena itu kami menyambut baik kehadiran Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Wakil Ketua Umum Yono Hartono, Direktur Umum, Arif Zen Mustofa dan Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Wilson perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para pengurus Pokja Newsroom Jaga Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Pasaman,Lintas Media News Com

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ,terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu yang digelar di depan Kantor Camat Talamau, Rabu tgl 15/7. Program ini menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu lokasi sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan memangkas biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Pasbar, Harlina Syahputri, yang mewakili Bupati Pasaman Barat. Ia menegaskan, pelayanan terpadu merupakan implementasi misi kelima Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan pelayanan publik yang prima

. 

 Dengan pelayanan terpadu ini, pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat. Warga tidak perlu lagi datang ke Simpang Empat untuk mengurus berbagai administrasi. Waktu, tenaga, dan biaya masyarakat dapat dihemat, ujar Harlina.

Pelayanan yang disediakan meliputi administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, layanan Samsat, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pembukaan rekening bank, hingga pasar murah.

Harlina juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan karena seluruh layanan diberikan secara gratis dan dokumen dapat dicetak pada hari yang sama.

Sering kali masyarakat mengeluhkan berbagai persoalan administrasi, padahal datanya sendiri belum diperbarui. Hari ini semua layanan tersedia secara gratis dan prosesnya cepat. Jangan sia-siakan kesempatan ini.

Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan juga menjadi hal penting menjelang Pemilihan Wali Nagari. Di Kecamatan Talamau, dari tujuh nagari yang ada, enam nagari akan mengikuti Pilwana.

Ia mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan, terutama KTP, telah sesuai dengan alamat domisili agar dapat menggunakan hak pilih pada Pilwana mendatang.

Selain itu, Harlina mengingatkan pentingnya mencantumkan golongan darah pada KTP elektronik. Dalam kegiatan tersebut, PMI turut membuka layanan pemeriksaan golongan darah.

Informasi golongan darah di KTP sangat membantu apabila terjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan medis secara cepat.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, mengatakan pelayanan terpadu sejalan dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menyentuh bidang administrasi kependudukan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Menurutnya, pelaksanaan pelayanan pada hari pasar menjadi momentum yang tepat agar masyarakat dapat mengurus administrasi sekaligus berbelanja.

Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk mengurus KTP, KK, akta kelahiran, maupun administrasi lainnya. Seluruh layanan diberikan secara gratis. Jika ada pihak yang meminta biaya, segera laporkan," tegasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi syarat penting dalam mengakses berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit dan pencegahan stunting.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat, Yuli Asma, menjelaskan bahwa pelayanan terpadu dilaksanakan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, konsep pelayanan terpadu memberikan kemudahan karena masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan dalam satu lokasi sehingga lebih cepat, efisien, transparan, dan menghemat biaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua GOW Pasaman Barat Ny. Gusmalini, Ketua DWP Pasaman Barat Ny. Erisa Doddy San Ismail, Kepala Dinas Kesehatan dr. Gina Alesia, Plt. Kepala Dinas Kominfo Muharram, perwakilan Bank Indonesia Ilham, Sekretaris Bapenda Wildan, Kabid IKP Diskominfo Yudhinal Reviola, Camat Talamau Ezi Fauziah Zein, serta sejumlah kepala OPD dan pemangku kepentingan terkait.

Padang, Lintasmedia News 

Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi mengadakan studi tiru ke Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Rabu (15/7/2026). Tujuannya, untuk mempelajari struktur dan kelembagaan LKAAM sebagai bahan perbandingan.

Rombongan LAM Provinsi Jambi yang dipimpin Syarahsaddin Laksamana Ario Jayodilago mengatakan bahwa LAM akan melakukan Mubes dan perbaikan struktur, sehingga diperlukan studi tiru kepada lembaga adat di Sumatera Barat dan Provinsi Riau.

"Kami mendapat informasi kelembagaan LKAAM telah ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Kami ingin tahu pengelolaan LKAAM dan sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah terhadap kelembagaannya," kata Syarahsaddin, yang juga mantan Sekdaprov Jambi ini.

LAM Provinsi Jambi saat ini dipimpin oleh Hasan Basri Agus Temenggung Putro Jayadiningrat. Dalam rombongan studi tiru LAM Provinsi Jambi ke Padang ini terdiri dari Syarahsaddin Laksamana Ario Jayodilago, Drs. H. Hatam Tafsir, MM Dipati Intan Mangkuto Alam, Hefni, Arfani dan Sepdinal.

Rombongan LAM Jambi diterima oleh Pengurus LKAAM Sumbar yang dipimpin Waketum 1 LKAAM Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah bersama pengurus lainnya. Selama hampir dua jam pertemuan diisi dengan tanya jawab dan diskusi tentang kelembagaan adat di provinsi masing-masing.

Dijelaskan oleh Syafrizal Ucok Dt. Nan Batuah bahwa kehadiran LKAAM di Sumatera Barat menjadi mitra yang strategis bagi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan khususnya dalam masalah pelestarian adat Minangkabau.

"Kelembagaan LKAAM di provinsi dan kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemda sejak awal berdirinya. Memang harus diakui bahwa fasilitasi itu ada yang maksimal ada yang masih minimal tergantung kondisi APBD masing-masing daerah," kata Syafrizal Ucok Dt. Nan Batuah, yang juga mantan Wabup Pessel 2005-2010.

Secara bergantian Pengurus LKAAM Sumbar menyampaikan panjang lebar masalah struktur organisasi, pengelolaan kelembagaan LKAAM, peran LKAAM dalam pelestarian adat Minangkabau dan proses konsolidasi organisasi yang dilakukan sekali dalam lima tahun disetiap tingkatan.

Pengurus LKAAM Sumbar yang menerima kunjungan LAM Jambi adalah Waketum 1 Drs. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah, Waketum 2 Ir. Arkadius, MM.,MBA Dt. Intan Bano, Waketum 3 Reflidon Dt. Kayo, Ketua Harian Dr. Amril Amir Dt. Lelo Basa, Ketua Daswippetra, SE.,M.Si Dt. Manjinjiang Alam, Ketua Hamdani Hasnam Dt. Gampo Langik, Sekretaris Misral, SH Dt. Batuah, Sekretaris Arfa Kasni, SP Dt. Tumangguang, Dr. Zulkarnain Dt. Muncak Rajo, Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah, Zulnadi, SH Sutan Maruhum dan Sidi Gusfen Khairul. (*)

PADANG, Lintasmedia News – Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan darurat kepada dua Kepala Keluarga (KK) yang tertimpa musibah kebakaran di kawasan Jalan Karang Putih, RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau lokasi kejadian pada Rabu (15/7/2026). Langkah cepat ini menjadi bagian dari realisasi Program Unggulan (Progul) "Padang Sigap" dan "Padang Melayani", yang dirancang untuk memberikan respons taktis pemerintah saat warga menghadapi situasi darurat.

Dalam kunjungannya, Maigus Nasir menyerahkan dana Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) senilai Rp10 juta untuk masing-masing keluarga yang terdampak. Tidak hanya itu, sinergi lintas instansi juga dihadirkan melalui tambahan santunan sebesar Rp1,5 juta dari Baznas Kota Padang, paket logistik darurat dari BPBD Kota Padang, serta bantuan bahan pokok yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan.

"Pemerintah harus selalu hadir di garis depan saat masyarakat tertimpa kemalangan. Melalui semangat 'Padang Sigap', kita tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pokok dan psikologis korban berjalan cepat," tegas Maigus Nasir, 

Di lokasi yang sama, salah satu perwakilan keluarga korban menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Pemko Padang.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian cepat dari Pak Wawako dan seluruh pihak. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang bingung untuk memulai kembali setelah semua harta benda habis terbakar," tutur salah satu korban dengan mata berkaca-kaca.

Sementara itu, Camat Lubuk Kilangan memastikan bahwa koordinasi di tingkat kecamatan akan terus dipantau, terutama terkait validasi data dokumen penting warga yang ikut hangus.

"Pihak kecamatan bersama kelurahan akan memfasilitasi pengurusan dokumen penting yang terbakar seperti KKK atau KTP. Kami juga mengapresiasi kekompakan warga sekitar yang ikut bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran," tambah Nurul Widya Camat Lubuk Kilangan.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian materil yang dialami oleh pemilik rumah nomor 52 dan 66 tersebut. Untuk sementara waktu, kedua keluarga korban telah diungsikan ke tempat tinggal kerabat terdekat.(***)

Sumbar, Lintasmedia News– Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumatera Barat, Rabu (15/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi Kapolda Sumbar dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pasca mengemban amanah sebagai Kapolda Sumbar.

Kedatangan Kapolda disambut langsung oleh Kabinda Sumbar Achmad Dailimy, S.E., M.M., beserta jajaran pejabat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Kabiro SDM Polda Sumbar dan Kabidkeu Polda Sumbar.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kedua pimpinan juga membahas pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kolaborasi dalam mengantisipasi berbagai dinamika yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat.

Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polda Sumbar dan Badan Intelijen Daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara Polda Sumbar dengan Badan Intelijen Daerah. Kolaborasi yang baik akan menjadi modal penting dalam mendeteksi potensi gangguan sejak dini, sehingga situasi kamtibmas di Sumatera Barat tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, tantangan keamanan yang terus berkembang membutuhkan kerja sama yang erat antarinstansi agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

“Kolaborasi yang erat antarinstansi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keamanan yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegas Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., mengatakan bahwa silaturahmi tersebut semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas di Sumatera Barat.

“Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara Polda Sumbar dan Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat semakin solid, sehingga sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus diperkuat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Ranah Minang.