PARIWARA

Lintasmedia News- DPRD Kota menggelar rapat paripurna dengan agenda oleh Wali Kota Padang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LKPD) 2025, rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan penandatanganan MoU antara DPRD Kota Padang dengan Kejari Kota Padang, Sabtu pagi, 6 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Osman Ayub serta Sekwan DPRD Kota Padang dan segenap anggota dewan. 

Sedangkan dipihak Pemerintah Kota Padang hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minrofa, Kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi penyampaian Ranperda tersebut dan menyatakan siap untuk langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan," cakapnya.

Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

"Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerjasama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," katanya. 

Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. 

Keberhasilan itu disebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemko Padang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah”.

Dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target Rp2,88 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Sekdako Padang Raju Minrofa dan unsur Forkopimda. 

Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu. (adv)

Padang, Lintasmedia News— Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri kegiatan penyerahan reward Subuh Mubarakah Program Smart Surau yang diselenggarakan di Masjid As Salam, Komplek Dangau Teduh, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta jamaah dari sejumlah kecamatan.

Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa, Camat Pauh Yandry, Tim Percepatan Pembangunan Kota Padang Desri Ayunda, Ketua Yayasan As Salam Dangau Teduh Abtar Latif, serta jamaah Masjid As Salam yang berasal dari Kecamatan Pauh, Lubuk Kilangan, dan Lubuk Begalung.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat Program Smart Surau sebagai upaya membentuk generasi muda yang memiliki fondasi moral, agama, dan pendidikan yang kuat.

Menurutnya, program berbasis masjid dan surau menjadi salah satu langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

Fadly Amran menyampaikan bahwa fenomena kenakalan remaja yang terjadi saat ini, seperti tawuran, pergaulan bebas, penyimpangan sosial, serta berbagai persoalan lainnya, membutuhkan perhatian dan penanganan bersama dari seluruh elemen masyarakat.

“Fenomena kenakalan remaja seperti tawuran, pergaulan bebas, penyimpangan sosial, dan berbagai persoalan lainnya harus kita tanggulangi bersama. Tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi yang paling penting adalah pembinaan mental, moral, pendidikan, dan agama,” ujarnya.

Menurut Fadly, pembinaan generasi muda tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman agama yang baik.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang terus memperkuat berbagai program keagamaan yang berbasis masyarakat. Salah satunya melalui Program Smart Surau yang tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah subuh berjamaah, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan berbagai aktivitas pendidikan keagamaan lainnya.

“Ke depan, kita ingin pembinaan tidak hanya dilakukan pada waktu subuh, tetapi juga melalui kegiatan MDTW, rumah tahfidz, serta berbagai kegiatan pendidikan keagamaan lainnya. Pemerintah Kota Padang juga sedang menyiapkan sistem absensi digital untuk mendukung program Smart Surau,” katanya.

Selain itu, Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat dan nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah harus terus diperkuat sehingga mampu menjadi pedoman dalam membangun karakter generasi muda sekaligus menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang juga memberikan apresiasi kepada pengurus Masjid As Salam yang secara konsisten menjalankan program shalat berjamaah lima waktu dan pembinaan keagamaan bagi anak-anak.

Ia menilai program pemberian reward kepada anak-anak yang rajin melaksanakan ibadah merupakan bentuk motivasi yang efektif dalam menanamkan kecintaan terhadap masjid sejak usia dini.

Program tersebut dinilai sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Padang melalui Smart Surau, khususnya kegiatan Subuh Mubarakah yang bertujuan menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Sementara itu, Ketua Yayasan As Salam Dangau Teduh, Abtar Latif, menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan reward tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada anak-anak yang secara rutin melaksanakan shalat berjamaah lima waktu di Masjid As Salam selama bulan Mei 2026.

“Kami memberikan penghargaan kepada anak-anak yang rutin melaksanakan shalat berjamaah lima waktu sehari semalam pada Mei lalu. Dalam kesempatan ini kami memberikan reward kepada 46 anak. Hadiah yang kami berikan berupa uang pembinaan,” ungkapnya.

Abtar menjelaskan bahwa saat ini jumlah siswa yang terdaftar dalam berbagai program pembinaan di Masjid As Salam mencapai 106 orang. Dari jumlah tersebut, rata-rata peserta yang mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah berkisar antara 50 hingga 60 siswa setiap pelaksanaan kegiatan.

Ia menambahkan bahwa antusiasme anak-anak dan dukungan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan berbagai program yang dijalankan oleh masjid.

Karena itu, pihaknya terus berupaya menghadirkan kegiatan yang menarik sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan spiritual dan karakter generasi muda.

Abtar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas peluncuran Program Smart Surau yang dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas keagamaan di lingkungan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah meluncurkan program Smart Surau. Program ini menjadi motivasi bagi anak-anak dan kami untuk menyemarakkan rumah ibadah dengan berbagai kegiatan keagamaan,” katanya.

Selain Program Subuh Mubarakah, Masjid As Salam juga memiliki sejumlah program unggulan lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan umat.

Program-program tersebut antara lain Smart Surau Lima Waktu Mubarakah, Program Remaja Masjid Reborn, Rumah Tahfidz, Santunan Anak Yatim, Umrah Jamaah, serta Ruang Masjid Digital.

Berbagai program tersebut menjadikan Masjid As Salam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan masyarakat yang berorientasi pada pendidikan agama, penguatan karakter, dan pengembangan generasi muda.

Melalui kegiatan penyerahan reward Subuh Mubarakah ini, diharapkan semakin banyak anak-anak yang termotivasi untuk memakmurkan masjid dan menjadikan ibadah berjamaah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kota Padang bersama seluruh elemen masyarakat juga berkomitmen untuk terus memperkuat Program Smart Surau sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun generasi yang religius, berkarakter, dan berdaya saing. (***)

Lintasmedia News- Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan Program Unggulan (Progul) Smart Surau di depan seluruh jemaah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) se-Sumatera Barat. 

Hal itu disampaikannya pada acara Wisata Dakwah BMKT se-Sumbar di Masjid Baiturrahmah, Minggu, 7 Juni 2026, di Masjid Baiturrahmah, Aie Pacah. 

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Asisten II Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar, Ketua BKMT Sumatera Barat Abdul Aziz, Ketua Pengurus Daerah BKMT Kota Padang Prof Salmadanis, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat M. Rifki dan Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman Edy Oktaviandi.

Fadly Amran menyampaikan terimakasih kepada seluruh pengurus BKMT yang telah menggunakan Masjid Baiturrahmah sebagai pusat kegiatan. 

"Pada Progul Smart Surau, ada empat gerakan yang kita buat, seperti salat subuh berjamaah atau subuh mubarakah, remaja masjid reborn, penyediaan ruang digital, serta fasilitasi rumah tahfiz," katanya. 

Sejak Progul Smart Surau dilaksanakan di Kota Padang, siswa sekolah banyak yang datang untuk salat subuh berjamaah di masjid dan musala. Setiap hari, dari 90 ribu siswa sekolah, 60 ribu di antaranya selalu hadir di masjid dan musala setiap subuh. 

“Semua siswa yang rutin hadir salat subuh diberi reward pertiga bulan sekali,” ujarnya. 

Wali Kota Padang bertekad, seluruh siswa sekolah yang hadir setiap subuh di masjid dan musala mendapat reward sebagai pelecut semangat untuk mendatangi rumah ibadah. Bentuk reward yang diberikan terus meningkat setiap per tiga bulan. 

“Jika sudah berjalan setahun, kita bercita-cita akan memberangkatkan umrah bagi anak dan orang tua yang selalu hadir salat subuh,” cakapnya. 

Progul Smart Surau merupakan benteng bagi anak-anak saat ini. Benteng dari fenomena kenakalan remaja, seperti tawuran, pergaulan bebas, penyimpangan sosial dan lainnya. 

Wali Kota Padang juga menyampaikan terimakasih kepada BKMT Sumbar yang telah mempercayai Kota Padang sebagai lokasi wisata dakwah. Ditunjuknya Masjid Baiturrahmah sebagai tempat wisata dakwah membuat dirinya senang hati, apalagi masjid cukup luas untuk menampung jemaah. 

“Smart Surau merupakan benteng bagi anak-anak kita, jika benteng tidak kuat, semua akan rapuh,” urainya. 

Gubernur menyampaikan

apresiasi atas terselenggaranya kegiatan wisata dakwah yang dilaksanakan BKMT se-Sumbar. Seluruh Jemaah untuk terus memperkuat iman dan ibadah.

“Mari kita terus menjaga dan memperkuat iman serta tertibkan ibadah, insya Allah di tengah krisis saat ini, kita dapat terjaga dengan baik,” katanya. 

Ketua BKMT Kota Padang menyebut jumlah jemaah BKMT yang hadir mencapai lebih kurang 19.000 orang. Jemaah berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumbar melakukan wisata dakwah setiap sekali sebulan dengan mengunjungi kabupaten/kota di Sumbar. 

Kegiatan Wisata Dakwah ini menghadirkan Ustad M. Rifki sebagai penceramah. Ribuan jemaah memadati bagian dalam dan luar masjid terlihat khusyuk mengikuti pengajian.

“Ini merupakan jihad kita bersama, karena siapa yang melangkahkan kakinya dalam mencari ilmu, Allah akan memudahkan hidup di dunia dan akhirat,” sambung Prof Salmadanis. (***)

Lintasmedia News- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka secara resmi Khatam Alquran dan Wisuda Tartil ke-5 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Masjid Darul Muslimin Muhammadiyah di Komplek Muslim Village Sang Surya Rimbo Tarok, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Minggu (7/6/2026).    

Selain Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, hadir juga Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, Kepala MDTA Darul Muslimin Muhammadiyah, Fahrul Usmi, Pengurus Masjid Darul Muslimin Muhammadiyah, tokoh masyarakat dan orang tua santri khatam Alquran dan wisuda tartil.

Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Khatam Alquran Kita Tingkatkan Ghirah dan Kecintaan pada Alquran” ini diikuti sembilan santri peserta khatam Alquran dan 16 santri wisuda tartil.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada pengelola MDTA Darul Muslimin Muhammadiyah yang konsisten membina generasi muda melalui pendidikan Alquran. Menurutnya, khatam Alquran bukan akhir dari proses belajar, melainkan langkah awal untuk terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

"Selamat kepada anak-anak yang hari ini mengikuti khatam Alquran dan wisuda tartil. Ini adalah awal untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Alquran dalam kehidupan," ujarnya. 

Maigus Nasir mengaku terkesan dengan perkembangan MDTA Darul Muslimin Muhammadiyah yang sejak berdiri pada 2021 rutin melaksanakan khatam Alquran dan wisuda tartil setiap tahun.

"Apresiasi bagi MDTA Darul Muslimin Muhammadiyah yang telah berhasil melahirkan santri-santri yang terus meningkatkan kemampuan membaca serta memahami Alquran," katanya. 

Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen MDTA dalam melahirkan santri yang terus meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Alquran.

"Kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menyukseskan program Smart Surau dalam rangka mencetak generasi yang kuat iman, unggul akhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan," cakapnya. 

Melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau, Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong masjid menjadi pusat pembinaan umat dan pengembangan generasi muda.

Aktivasi Program Smart Surau meliputi Subuh Mubarokah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, hingga penyediaan ruang belajar digital dengan akses WiFi gratis di masjid.

Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam menyukseskan program Smart Surau guna mencetak generasi yang kuat iman, unggul akhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (***)

Lintasmedia News- Wali Kota Padang, Fadly Amran, melepas secara resmi sekaligus ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bhayangkara Run Polresta Padang "Road to Police Women Run 2026" yang dipusatkan di Mako Polresta Padang, Minggu (7/6/2026) pagi.

Hadir pada kegiatan itu, selain Wali Kota Padang, Fadly Amran, juha Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Dandim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Koswara, Dandenpom 4/C Padang, Letnan Kolonel Cpm Binson Simbolon, Seluruh Pejabat Utama Polresta Padang, Peserta dari unsur Polri, TNI, instansi pemerintah, komunitas lari, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

Kegiatan olahraga lari ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80 oleh Polresta Padang, sekaligus ajang mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ribuan peserta dari berbagai kalangan mengikuti lomba lari 5 kilometer dengan mengambil start dan finish di depan Mako Polresta Padang. 

Fadly Amran menyambut baik inisiatif Polresta Padang yang menghadirkan kegiatan positif untuk mendorong budaya hidup sehat di tengah masyarakat.

"Bhayangkara Run ini sangat positif karena mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Pemerintah Kota Padang mengapresiasi kegiatan ini karena sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, " ujarnya. 

Menurutnya, olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan kedekatan antara aparatur pemerintah dengan warga.

Wali Kota Padang itu juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polresta Padang yang terus menunjukkan dedikasi dan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga Polresta Padang senantiasa sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan Kota Padang yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat," cakapnya. 

Sementara itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, mengatakan Bhayangkara Run ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan edukatif dan rekreatif.

"Mengusung semangat 'Polri untuk Masyarakat', kegiatan ini diikuti 1.000 peserta yang terdiri dari 649 putra dan 351 putri. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anggota Polri, TNI, instansi pemerintah, komunitas lari, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum," katanya. 

Mengusung semangat "Polri untuk Masyarakat", kegiatan diikuti 1.000 peserta yang terdiri dari 649 putra dan 351 putri. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anggota Polri, TNI, instansi pemerintah, komunitas lari, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Ia menjelaskan, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni memperkenalkan sekaligus ajang pemanasan event Police Women Run 2026 yang akan digelar September mendatang di Kota Padang.

"Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga serta memperkuat sinergitas Polri dengan pemerintah daerah dan masyarakat," harapnya. 

Selain itu mempererat kebersamaan antara Polri dengan masyarakat serta instansi terkait, sekaligus mempromosikan Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan yang kaya akan sejarah dan budaya. (***)

PADANG (6/6/2026), Lintasmedia News– Tim Humas FC Semen Padang tampil impresif dan keluar sebagai juara Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Doni Sports Hub Padang, Sabtu (6/6/2026), Humas FC Semen Padang menaklukkan Bawaslu Sumbar dengan skor meyakinkan 5-2.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan gemilang tim asuhan pelatih Buyung Ismu. Sejak fase penyisihan hingga final, Humas FC Semen Padang menunjukkan dominasi permainan dan produktivitas gol yang tinggi.

Pada laga pembuka, Humas FC Semen Padang membungkam Soccer Jurnalis Biru dengan skor telak 6-0. Oktarizalni Putra menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol cepat pada menit pertama dan ketiga. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Haris, Zikra, serta dua gol dari Rian.

Langkah tim berjuluk Humas FC itu berlanjut ke semifinal menghadapi Bank Nagari. Pertandingan berlangsung lebih ketat, namun dua gol yang dicetak Riko memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan Humas FC Semen Padang ke partai puncak.

Pada final, semangat juang dan kekompakan tim kembali menjadi pembeda. Menghadapi Bawaslu Sumbar yang juga tampil solid sepanjang turnamen, Humas FC Semen Padang berhasil mengunci kemenangan 5-2 melalui gol yang dicetak oleh Oktarizalni Putra, Budi Kurnia, Hendra Rais, Razi, dan Rian.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, Humas FC Semen Padang juga memborong penghargaan individu. Buyung Ismu dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik turnamen, sementara gelar top skor diraih bersama oleh Oktarizalni Putra dan Rian yang tampil tajam sepanjang kompetisi.

Manajer Humas FC Semen Padang, Idris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama dan kekompakan seluruh pemain, ofisial, serta pelatih.

"Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana turnamen ini menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik antarinstansi dan antarlembaga," ujar Idris yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam JPS Cup sejak awal bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Semangat utama yang dibawa tim adalah memperkuat silaturahmi melalui olahraga.

"Pada dasarnya, bukan kemenangan yang menjadi tujuan utama kami, melainkan silaturahmi. Alhamdulillah, selain dapat mempererat hubungan dengan berbagai pihak, kami juga berhasil meraih hasil terbaik," katanya.

Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, didampingi Ketua Panitia Fardianto, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi kampiun.

"Selamat kepada Tim Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi juara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Semoga silaturahmi yang terjalin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya.

Adrian yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menegaskan bahwa JPS Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarwartawan, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai lembaga lainnya.

"Kami berencana mengadakan turnamen ini minimal sekali dalam dua tahun. Bahkan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan menjadi agenda tahunan. Yang paling utama bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana turnamen ini mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan," kata Adrian.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Andre Rosiade yang membuka JPS Cup 2026. Menurutnya, JPS Cup memiliki potensi menjadi agenda olahraga yang lebih besar dan mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

"Kalau perlu, JPS Cup dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga menjadi perhatian banyak pihak dan mampu menciptakan rekor tersendiri. Ke depan, peserta juga diharapkan semakin banyak agar silaturahmi yang terbangun semakin luas," ujar Andre.

Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 diikuti delapan tim dari berbagai kalangan, yakni Soccer Jurnalis A, Soccer Jurnalis B, Bank Nagari, Pertamina, Semen Padang, Angkasa Pura InJourney BIM, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar.

Keberhasilan Humas FC Semen Padang menjadi juara sekaligus menegaskan bahwa tim yang dihuni para insan komunikasi perusahaan tersebut tidak hanya piawai membangun citra dan komunikasi korporasi, tetapi juga mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Dengan torehan gelar juara, penghargaan pelatih terbaik, serta gelar top skor, Humas FC Semen Padang menjadi tim paling bersinar dalam gelaran JPS Cup 2026.

Susunan Tim Humas FC Semen Padang

Manajer:

Idris

Ofisial:

- Oktaveri

- Fadhlan Maulana

- Ari Surya Cipta

- Andi Nafani

Pelatih

- Buyung Ismu

Pemain:

- Ricky Adek (Kiper)

- Andika Putra

- Riko

- Razi

- Arris Andra

- Oktarizalni Putra

- Rezy Melano Adam

- M. Zikra

- Harya Fahero (Kapten)

- Budi Kurnia

- Nanda Eka Putra

- Hendra Rais

- Suyitno

- Deri Putra

- Novrian

Aceh Timur,Lintasmedia News 

Aceh timur Menindaklanjuti berbagai laporan dan keluhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPD GWI Kalimantan Selatan bersama tim melakukan investigasi kontrol sosial pada Jumat (23/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali langsung berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi hingga rumitnya pengurusan dokumen kapal.

Kedatangan awak media disambut baik oleh para nelayan yang selama ini merasa suaranya kurang mendapat perhatian. Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah lama berharap ada pihak yang datang mendengarkan keluhan mereka. Menurutnya, harga BBM yang tinggi dan sulitnya mengakses BBM subsidi menjadi persoalan utama yang mengancam keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

Dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah nelayan mengaku enggan berbicara secara terbuka karena khawatir mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan saat investigasi berlangsung, awak media memperoleh keterangan adanya dugaan intimidasi terhadap nelayan yang memberikan informasi kepada wartawan. Salah seorang nelayan mengaku pernah diperingatkan oleh oknum yang disebut berasal dari unsur pengelola kesyahbandaran karena dianggap terlalu banyak memberikan keterangan kepada media.

Persoalan lain yang dikeluhkan adalah sulitnya mengurus dokumen kapal yang menjadi syarat memperoleh BBM subsidi. Beberapa nelayan mengaku proses pengurusan dapat berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan. Akibatnya, banyak nelayan tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal.

Investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kuota BBM yang tercantum dalam rekomendasi dengan jumlah BBM yang diterima nelayan. Dalam salah satu dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, terdapat kuota hingga 774 liter per bulan, namun nelayan mengaku hanya menerima sekitar 200 liter. Selain itu, sebagian besar nelayan mengaku tidak mengetahui keberadaan barcode maupun log book yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan distribusi BBM subsidi.

Kejanggalan lain ditemukan pada dokumen kapal nelayan. Seorang pemilik kapal menunjukkan dokumen yang mencantumkan ukuran kapal GT 3, sementara menurut pengakuannya kapal tersebut berukuran GT 13. Ia juga mempertanyakan adanya foto kapal servis yang tercantum dalam dokumen, bukan foto kapal penangkap ikan yang sebenarnya digunakan untuk melaut.

Keluhan serupa disampaikan nelayan kecil yang hanya memperoleh jatah sekitar 30 liter BBM per bulan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui proses penggunaan barcode maupun pencatatan log book. Dengan keterbatasan kuota tersebut, para nelayan terpaksa membeli solar di luar jalur subsidi dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter agar tetap dapat melaut dan menghidupi keluarga mereka.

Saat dikonfirmasi, pihak DKPP Kabupaten Tanah Laut menyampaikan bahwa pengelolaan penyaluran BBM nelayan di Muara Kintap berada di bawah kewenangan instansi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun para nelayan mempertanyakan minimnya transparansi dan koordinasi, mengingat Muara Kintap merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut.

Keluhan juga datang dari nelayan yang mengaku pernah menyerahkan dokumen kapal dengan harapan memperoleh BBM subsidi, namun hingga kini tidak lagi menerima jatah sebagaimana dijanjikan. Bahkan, menurut pengakuannya, dokumen kapal yang pernah diserahkan baru dikembalikan setelah adanya kedatangan wartawan yang melakukan investigasi di lokasi.

Para nelayan berharap Presiden Prabowo Subianto, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi di Muara Kintap. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kesyahbandaran yang disebut menangani rekomendasi dan distribusi BBM belum memberikan data maupun keterangan resmi terkait daftar penerima BBM subsidi, sehingga tuntutan nelayan terhadap transparansi dan keadilan distribusi BBM masih terus bergema dari pesisir Muara Kintap.

(I)

Pasbar,Lintas Media News Com

Festival budaya dan UMKM Sumarak Pasa Ekonomi Kreatif Kabupaten Pasaman Barat 2026 resmi dibuka di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Jumat 5/6. Kegiatan yang berlangsung pada 5–7 Juni 2026 itu menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku UMKM di daerah.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar. Turut hadir Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri mewakili Bupati Pasaman Barat, unsur Forkopimda, kepala OPD, Ketua KPU Pasbar, Direktur Utama Bank Nagari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Arry Yuswandi menyebut Sumarak Pasa Ekraf menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat karena menghadirkan ruang promosi bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif lokal.

Ia mengapresiasi Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said yang menginisiasi kegiatan melalui dana pokok pikiran Kegiatan terlaksana atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman Barat, Bank Nagari, dan berbagai pihak lainnya.

Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor ekonomi, kelautan, dan pariwisata. Sinergi seluruh pihak melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah serta Sumatera Barat secara keseluruhan," ujar Arry.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri yang membacakan sambutan Bupati Yulianto menegaskan, Sumarak Pasa Ekraf merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kami berharap produk-produk unggulan Pasaman Barat semakin dikenal luas. Tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah," kata Harlina.

Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said menambahkan, pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan program pembangunan nasional dan visi Pemerintah Provinsi Sumbar. Subsektor seperti kuliner, fotografi, seni pertunjukan, dan musik dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam mendorong kreativitas generasi muda.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar menjelaskan, Sumarak Pasa Ekraf bertujuan meningkatkan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta UMKM lokal Pasaman Barat. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan ekraf berbasis budaya dan kearifan lokal.

Selama tiga hari, masyarakat akan disuguhi berbagai agenda, antara lain talkshow, business matching, pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lomba memasak ikan salai, senam massal, serta aktivitas kreatif lain yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Peserta terdiri atas pelaku ekraf dan UMKM sektor kuliner, kriya, fesyen, produk lokal unggulan, komunitas kreatif, generasi muda, pelajar, hingga masyarakat umum.

Lila mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat.

PADANG, Lintasmedia News – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang mewakili Wali Kota Padang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, para Wakil Ketua DPRD Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam nota keuangan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan di hadapan anggota dewan, Maigus Nasir mengungkapkan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih Pemko Padang, terutama keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Maigus Nasir dalam sambutannya.

Ia menegaskan, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Maigus menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah”, yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Pemko Padang mencatat capaian pendapatan daerah sebesar Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,88 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Maigus Nasir juga menyampaikan harapan agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas bersama DPRD Kota Padang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti proses pembahasan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengkaji dan membahas substansi Ranperda bersama OPD terkait.

Menurut Muharlion, pembahasan yang dilakukan nantinya bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang.

“Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion.

Melalui penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Padang dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP serta tingginya realisasi pendapatan daerah menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Padang terus berada pada jalur yang tepat.

Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. (***)

Lintasmedia News – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Pengesahan Perda tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, unsur Forkopimda Kota Padang, para Wakil Ketua DPRD Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan tokoh adat, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang.

Pengesahan Perda ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir bersama Ketua DPRD Kota Padang Muharlion serta para Wakil Ketua DPRD.

Sebelum pengesahan dilakukan, rapat paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus), penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, serta pembacaan konsep keputusan dewan yang menyatakan rancangan peraturan daerah tersebut layak ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pengesahan Perda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran lembaga adat sekaligus memastikan nilai-nilai budaya Minangkabau tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Menurutnya, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya, sehingga keberadaan adat tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan bahwa selama ini berbagai kegiatan pelestarian budaya dan adat telah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Namun dengan adanya Perda tersebut, seluruh program dan aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian adat kini memiliki payung hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Fadly Amran juga berharap kehadiran Perda ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur adat yang selama ini memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, ninik mamak, bundo kanduang, serta berbagai unsur adat lainnya memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membangun karakter generasi muda dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fadly menilai penguatan nilai-nilai adat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyebut berbagai tantangan sosial seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sengketa sosial, hingga perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan budaya dapat diminimalisir melalui penguatan fungsi lembaga adat.

Menurutnya, adat dan budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai luhur yang selama ini terbukti mampu menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial, kebersamaan, dan ketertiban.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Perda tersebut, Pemko Padang berkomitmen segera menyusun berbagai kebijakan teknis dan program yang mendukung penguatan lembaga adat di Kota Padang.

“Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2026 memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum bagi keberadaan dan penguatan lembaga adat di Kota Padang.

Ia menjelaskan bahwa selama ini lembaga-lembaga adat memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga nilai budaya, menyelesaikan berbagai persoalan sosial, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

“Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang,” ujar Muharlion.

Menurutnya, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dan DPRD memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan lembaga adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dukungan terhadap pengesahan Perda juga datang dari kalangan tokoh adat. Tokoh adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, menyampaikan apresiasi atas disahkannya regulasi tersebut.

Ia menilai Perda ini merupakan pijakan yang sangat penting dalam memperkuat kelembagaan adat sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan nagari adat yang ada di Kota Padang.

Menurut Dasman Boy, keberadaan Perda tersebut menunjukkan adanya komitmen nyata pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga warisan budaya Minangkabau agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

“Kita berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Perda ini tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya semata, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten di lapangan.

Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan agar tujuan dari regulasi tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, diharapkan eksistensi lembaga adat semakin kuat dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Selain itu, nilai-nilai luhur budaya Minangkabau diharapkan tetap terjaga, diwariskan kepada generasi muda, serta menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter, harmonis, dan berdaya saing di masa depan. (***)