Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak banjir bandang menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.

Muharlion menyatakan bahwa DPRD Padang mendukung penuh terhadap percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Hal tersebut disampaikan Muharlion usai mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kunjungan kerja ke Kota Padang, Senin (15/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang disiapkan sebagai area pembangunan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak bencana.

Adapun dua lokasi yang ditinjau meliputi lahan aset milik Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar masyarakat yang direlokasi dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari ancaman bencana di masa mendatang.

“Kami memastikan DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran dan aturan pendukung berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai percepatan pembangunan Huntara dan Huntap sangat penting untuk memberikan kepastian bagi warga terdampak bencana.

“Warga yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian tempat tinggal secepat mungkin. Karena itu, kami di Komisi III mendorong agar seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat dipercepat tanpa mengabaikan aspek kualitas dan keselamatan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar pembangunan hunian tersebut sesuai dengan peruntukan lahan dan ketentuan teknis yang berlaku.

“Kami ingin memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak huni, aman dari risiko bencana, dan dilengkapi fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan warga,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir dalam peninjauan tersebut menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama pemerintah kota.

“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mempersiapkan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” kata Fadly Amran.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12.

Lahan tersebut telah dinyatakan clean and clear serta layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.

Sementara itu, lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang memiliki luas sekitar 2,98 hektare dan berpotensi untuk pembangunan sekitar 300 hingga 400 unit Huntap yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.

Diakhir kunjungannya, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung langkah-langkah Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyediaan Huntara dan Huntap bagi masyarakat terdampak.

“Kami siap memberikan dukungan terkait penyediaan hunian sementara dan hunian tetap ini, agar pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan cepat, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya. (ADV)

 Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang terus berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat.

Ranperda ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan sampah yang hingga kini masih belum tertangani secara optimal, ditandai dengan masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah titik strategis kota.

Ketua Pansus II DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak seiring munculnya berbagai program baru di Kota Padang yang perlu diselaraskan dengan aturan yang ada.

“Saat ini Kota Padang memiliki sejumlah program baru, seperti Layanan Padang Sehat (LPS).

Menurutnya, Ranperda Pengelolaan Sampah yang baru diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menilai Ranperda Pengelolaan Sampah menjadi fondasi penting dalam mendukung visi Padang Rancak dan Bersih. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan peran aktif semua pihak. DPRD tentu mendorong agar regulasi ini nantinya mampu mengatur sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat,” ujar Rachmad.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui DLH, mulai dari peningkatan sarana prasarana hingga pembinaan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan FM menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen mewujudkan Padang sebagai kota yang bersih dari sampah.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan, salah satunya melalui pembinaan kegiatan bank sampah di masing-masing kecamatan.

“Bank sampah menjadi salah satu solusi efektif dalam mengurangi volume sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota Padang, lanjutnya, juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan Bank Sampah sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan daur ulang sampah.

“Ini adalah contoh baik bahwa sampah bisa diolah menjadi rupiah. Diharapkan ke depan akan tumbuh lebih banyak bank sampah di seluruh kecamatan di Kota Padang,” ungkapnya.

Selain penguatan peran masyarakat, DLH Kota Padang juga terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, di antaranya dengan penambahan armada pengangkut sampah, sejumlah kontainer sampah, penambahan petugas oranye penyapu jalan, serta penyediaan ratusan becak sampah untuk menjangkau kawasan permukiman.

Dengan dukungan regulasi yang kuat melalui Ranperda Pengelolaan Sampah, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Padang yang bersih, sehat, dan rancak, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh warga kota. (adv)

Ketua DPRD Padang, Muharlion menegaskan, wali kota beserta jajaran, harus segera merumuskan peta jalan (road map) dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026, sebesar Rp1,024 triliun.

“Momen-momen penting di sepanjang tahun 2026, harus segera dipetakan untuk kemudian dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemenuhan capaian target PAD,” terang Muharlion.

Harapan itu disampaikan politisi PKS ini, merespon realisasi target PAD tahun 2025 yang tercapai 100 persen lebih dari target yang ditetapkan.

PAD Padang Tahun 2025, teralisir sebesar Rp898 miliar lebih. Sementara, target yang disepakati DPRD bersama pemerintah daerah sebesar Rp897,69 miliar. Artinya, realisasi menembus angka 100,04 persen per tanggal 15 Desember 2025.

Di mata Muharlion, target PAD Tahun 2026 ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan pemerintah daerah.

“Langkah penting yang harus segera dilakukan wali kota beserta jajaran dalam mencapai target PAD tahun 2026, melakukan digitalisasi penerimaan retribusi dan pajak,” ungkap Muharlion.

“Dengan digitalisasi, potensi kebocoran penerimaan PAD bisa ditekan hingga jadi nol persen,” tambahnya.

Ditegaskan Muharlion, merumuskan peta jalan pencapaian target PAD di APBD Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sekaligus periode pertama dari RPJPD tahun 2025-2045 serta juga tahun pertama pada RPD tahun 2025-2026, sangat penting dilakukan kepala daerah.

“Selain dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, juga dalam rangka memenuhi amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” terang Muharlion.

Dalam UU HKPD, belanja pegawai (salary cap) dibatasi sebesar 30 persen dari total APBD terhitung mulai tahun 2027 mendatang.

Sementara, pada APBD Padang Tahun 2026, belanja pegawai masih di angka 54 persen.

“Mulai tahun 2026 ini, peta jalan menuju ketentuan salary cap ini harus jelas dan terukur. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD akan terus mendukung pemerintah kota sehingga kita tak bisa memenuhi amanat UU HKPD,” tegas Muharlion.

Diketahui, ketentuan tentang salary cap ini ada dalam Pasal 146 Ayat 1 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); “Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.”

Walau target PAD tahun 2026 ini merupakan yang pertama kalinya di atas Rp1 triliun, Muharlion optimistis, target bisa diwujudkan melihat tren dan kinerja yang diperlihatkan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD.

“DPRD mewanti-wanti pemerintah daerah, jangan ambil jalan pintas dan gampang, dalam mencapai target PAD yakni dengan menaikan tarif,” tegasnya.

“DPRD bersama alat kelengkapan dewan terkait, siap untuk bersama-sama wali kota dan jajaran, menggali potensi yang masih belum tergarap. Jumlahnya masih sangat besar,” tambahnya.

Trend naiknya PAD Padang ini sudah terlihat sejak tahun 2020. Hanya saja pada tahun 2020 ini, sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2019 karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Dirincikan, realisasi PAD tahun 2019 tercatat sebesar Rp546,11 miliar, tahun 2020 menurun jadi Rp499,90 miliar.

Kemudian di tahun 2021 kembali naik sebesar Rp538,93 miliar, tahun 2022 Rp612,72 miliar dan di 2023 tercapai

Rp658,72 miliar. Di tahun 2024 ini, realisasi PAD kembali meningkat jadi Rp706,84 miliar

Peraih suara pribadi terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang ini berharap, capaian PAD yang terus meningkat, akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.

Selain itu, Muharlion juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemko Padang, atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.

“Keberhasilan ini, membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” terang Muharlion.

“Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.

“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.

Tertinggi Sepanjang Sejarah

Asisten II Setdako Padang yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Didi Aryadi menjelaskan, target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp897,6 miliar.

Hingga penghujung tahun anggaran, target tersebut berhasil direalisasikan bahkan capaiannya sedikit melampaui target, teralisir Rp898 miliar.

“Berkat kerja keras seluruh OPD penghasil, PAD kita menembus angka Rp898 miliar. Ini merupakan capaian 100 persen dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Didi, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas OPD serta arahan pimpinan daerah yang konsisten dalam memperkuat kinerja pendapatan.

Berdasarkan laporan harian penerimaan PAD Pemerintah Kota Padang, terdapat enam OPD yang berhasil merealisasikan PAD di atas 100 persen.

Capaian tertinggi diraih Dinas Pariwisata dengan realisasi 150,43 persen. Dari target Rp600 juta, dinas tersebut berhasil membukukan PAD sebesar Rp902.558.523, seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan sektor pariwisata.

Peringkat kedua ditempati Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang melampaui target Rp110 juta dengan realisasi Rp137.386.800 atau 124,90 persen. Capaian ini mencerminkan optimalisasi layanan perizinan dan sektor industri daerah.

Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatatkan realisasi PAD 113,04 persen, dari target Rp43,22 miliar jadi Rp48,86 miliar.

Sementara itu, Bapenda juga berkontribusi signifikan dengan realisasi Rp715,68 miliar atau 102,85 persen dari target Rp695,86 miliar.

OPD lain yang melampaui target yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dengan realisasi Rp51 juta dari target Rp50 juta, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencapai Rp900,43 juta, sedikit di atas target Rp900 juta.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola pendapatan daerah yang disiplin, kolaboratif dan terukur mampu memberikan hasil nyata bagi keuangan daerah dan pembangunan Kota Padang,” pungkasnya.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2025 berhasil menembus angka Rp898 miliar atau mencapai 100 persen.

Pencapaian target PAD 100 persen tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.

“Kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas pencapaian PAD yang sudah mencapai 100 persen. Ini membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” ujar Muharlion, Sabtu (20/12/2025)

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja Bapenda dan OPD penghasil lainnya yang terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sektor-sektor potensial.

“Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Bapenda dan seluruh OPD penghasil yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Padang itu juga menyampaikan optimisme menghadapi tahun anggaran 2026.

Dengan target PAD yang dipatok di atas Rp1 triliun, yakni sekitar Rp1,024 triliun, ia yakin capaian tersebut dapat direalisasikan.

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan seluruh catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara menyeluruh.

Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif untuk memastikan penyesuaian anggaran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh catatan evaluasi gubernur sudah kita bahas satu per satu bersama TAPD dan telah disesuaikan. Tidak ada lagi yang tertinggal,” ujar Muharlion usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama DPRD dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Muharlion menyebut pengadaan dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas penting, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana.

“Kami sepakat untuk menambah pengadaan Early Warning System, termasuk di kawasan rawan seperti Gunung Nago. Ini bentuk komitmen DPRD dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Program bantuan sosial berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis dengan total anggaran sekitar Rp19,2 miliar dialihkan ke belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Programnya tetap berjalan, tetapi mekanisme anggarannya harus tepat dan sesuai aturan. Ini demi akuntabilitas,” kata Muharlion.

Tak hanya itu, DPRD juga menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Secara keseluruhan, APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dirancang sebesar sekitar Rp2,7 triliun.

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, sementara belanja daerah berada di angka Rp2,69 triliun.

Defisit anggaran yang muncul akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan SiLPA dan sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan.

“Defisit sudah kami hitung dan ditutup melalui pembiayaan yang sah sesuai regulasi. Struktur anggaran ini kita pastikan tetap sehat,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan, hasil evaluasi gubernur menjadi momentum bagi DPRD untuk melakukan penajaman terhadap struktur belanja, khususnya belanja operasional dan belanja modal.

Dalam APBD 2026, belanja operasional tercatat sekitar Rp2,46 triliun, sementara belanja modal diperkuat hingga lebih dari Rp220 miliar.

DPRD juga mengarahkan pemanfaatan dana di luar APBD, seperti dana CSR PLN sekitar Rp1,2 miliar, agar digunakan untuk kebutuhan publik yang konkret tanpa membebani anggaran daerah, antara lain pembangunan fasilitas umum seperti toilet umum.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus mengawal proses hingga penetapan Peraturan Daerah APBD 2026, sekaligus memastikan implementasinya berjalan sesuai perencanaan.

“APBD merupakan instrumen utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tugas DPRD memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tertib, transparan, dan memberi dampak nyata bagi warga Kota Padang,” tutupnya. (ADV)

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025 bukanlah akhir dari penanganan dampak bencana.

Justru, fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu disampaikan Muharlion menyikapi besarnya tantangan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga pascabencana yang melanda Kota Padang.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berjalan parsial dan berlarut-larut.

“Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang justru membutuhkan dukungan lintas kewenangan. Peran Kementerian PU sangat krusial,” ujar Muharlion usai rapat banggar dengan TAPD Sabtu (20/12/2025)

Oleh karena itu, keterlibatan unit teknis Kementerian PU seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai sangat penting.

“Kerusakan jalan dan jembatan, serta terganggunya fungsi sungai akibat pendangkalan dan perubahan alur, membutuhkan kapasitas teknis dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.

Muharlion menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama.

Selain untuk memulihkan fungsi pengendalian air, langkah ini juga penting guna meminimalkan risiko bencana susulan yang berpotensi mengancam keselamatan warga.

“Normalisasi sungai bukan sekadar proyek fisik, tetapi langkah strategis perlindungan jangka panjang bagi masyarakat. Ini membutuhkan perencanaan matang dan dukungan penuh Kementerian PU,” tegasnya.

Di tingkat daerah, DPRD Kota Padang memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan peran masing-masing dalam mendukung program rekap rekon.

Dinas PUPR Kota Padang didorong mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan kebersihan serta pemulihan lingkungan pascabencana berjalan optimal.

Sementara itu, untuk penanganan hunian masyarakat terdampak, Muharlion menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan zona aman bencana.

“Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian PU dapat mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar di kawasan hunian yang telah disiapkan pemerintah kota,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), serta sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa.

Selain itu, proses clear and cleaning di kawasan Simpang Haru diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.

Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat.

Pendataan ini menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap di lahan yang telah kami siapkan, sehingga masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujarnya.

Bencana yang melanda Kota Padang sendiri tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga sektor infrastruktur dan pertanian.

Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap.

Selain itu, sembilan jembatan dilaporkan rusak, serta sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera.

Muharlion berharap, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat Kota Padang.(ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri S.A.P., mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut momentum Nataru dengan menjaga toleransi, ketertiban, serta memperkuat kepedulian sosial, terlebih di tengah kondisi Kota Padang yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Jupri yang akrab disapa Makdang tersebut menyampaikan bahwa suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu dimaknai secara lebih sederhana dan penuh empati.

Menurutnya, bencana yang menimpa Kota Padang telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, baik kehilangan harta benda maupun korban jiwa.

“Momentum Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana. Mari kita jaga Kota Padang tetap aman, damai, dan berkemajuan,” ujar Jupri, Rabu (24/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta toleransi antarumat beragama selama perayaan Nataru.

Menurutnya, kondisi Kota Padang saat masih dalam masa pemulihan bencana dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kota Padang sedang diuji dengan musibah banjir bandang. Masyarakat sebaiknya mengisi Nataru dengan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tahun ini sebaiknya diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memberikan imbauan yang tegas terkait aktivitas selama Nataru, termasuk membatasi hiburan yang berpotensi menimbulkan keramaian berlebihan.

Menurutnya, kegiatan keagamaan dan sosial jauh lebih relevan dilakukan dalam situasi saat ini.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Doa dan introspeksi diri sangat penting. Kalau ini masih berupa ujian, maka dengan doa dan kebersamaan kita berharap dijauhkan dari bencana yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemko Padang menginisiasi doa bersama yang melibatkan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk muhasabah serta evaluasi diri atas peristiwa yang terjadi.“Kalau bisa, pemerintah mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga penguatan mental dan kebersamaan. Kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersamaan,” ujarnya.

Jupri berharap momentum Natal dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas sosial di Kota Padang.

Dengan menjaga toleransi, memperbanyak kegiatan positif, serta memperkuat doa dan gotong royong, ia optimistis masyarakat Padang dapat bangkit bersama dari bencana dan menatap masa depan dengan lebih baik. (ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, mengimbau masyarakat untuk menjaga sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai budaya Minangkabau yang hidup dan tumbuh di Kota Padang.

Imbauan tersebut disampaikan Osman Ayub saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu malam(24/12/2025).

Ia menekankan bahwa budaya Minang sangat menjunjung tinggi rasa empati dan kebersamaan, terutama di tengah kondisi Kota Padang yang masih berduka akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana budaya Minang mengajarkan saling menghargai. Apalagi kondisi kota kita saat ini sedang berduka. Orang menangis, kita ikut bersedih. Itu nilai yang hidup di Ranah Minang,” ujar Osman Ayub.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah kawasan di Kota Padang, khususnya wilayah pinggiran kota atau daerah mudik seperti Kecamatan Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo, merupakan daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang pada November 2025 lalu.

“Kejadian ini adalah musibah besar. Banyak warga kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, sudah sepatutnya kita kembali pada nilai budaya kita, yakni menghormati saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Osman Ayub yang juga merupakan putra daerah Nanggalo berharap para tokoh masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan penuh empati dan kebijaksanaan.

Menurutnya, pemerintah kota perlu menetapkan jam operasional layanan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan, tapi dengan pengaturan yang jelas. Semua perlu diawali dengan imbauan agar masyarakat memahami situasi yang sedang kita hadapi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Osman Ayub meminta petugas di kawasan wisata, khususnya Pantai Padang, untuk tetap bersiaga demi menjaga ketertiban dan keamanan selama libur akhir tahun.

“Budaya menghormati dalam perayaan itu memang baik, tapi jauh lebih berharga jika kita menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Banyak warga kita hingga hari ini masih bergantung pada bantuan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai NasDem itu menyampaikan harapan agar Tahun Baru 2026 membawa pemulihan bagi Kota Padang dan kekuatan bagi seluruh warga terdampak bencana.

“Semoga di tahun baru nanti Kota Padang kembali membaik. Kepada seluruh keluarga korban, baik yang kehilangan harta maupun orang tercinta, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Kita doakan bersama agar semuanya kembali pulih,” pungkasnya. (**)

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo dalam mengambil kebijakan.

Langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara bagi anak kemenakan yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang Kota Padang, pada 28 November 2025 dini hari.

Menurut Muharlion, keputusan para ninik mamak tersebut merupakan kabar istimewa di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang masih mencari lokasi ideal untuk relokasi korban banjir bandang.

“Keputusan ninik mamak menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan, di saat pemerintah masih menghadapi kendala ketersediaan lahan,” ujar Muharlion saat meninjau Hunian Sementara (Huntara) bagi 11 kepala keluarga (KK) Kaum Suku Tanjuang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis, 25 Desember 2025.

Lokasi Huntara tersebut tidak jauh dari rumah asal para korban banjir di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo, tepatnya di sekitar oprit Jembatan Batu Busuk.

Kawasan yang sebelumnya permukiman itu kini telah berubah menjadi badan sungai pascabanjir bandang.

Muharlion menilai lokasi Huntara cukup aman karena berada jauh dari alur sungai Batu Busuk yang kerap meluap setiap kali hujan deras mengguyur hulu sungai di gugusan Bukit Barisan.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD Padang itu mengaku bangga karena nilai-nilai kekerabatan Minangkabau masih terpelihara dengan baik di tengah Kaum Suku Tanjuang.

Para ninik mamak, anak kemenakan, hingga urang sumando tampak bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut diterjang banjir.

“Inisiatif Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini adalah contoh nyata bagaimana nilai adat dan kearifan lokal mampu menjadi solusi atas persoalan sosial yang kompleks,” kata Muharlion.

Ia menegaskan, langkah yang diambil para tokoh adat tersebut layak dijadikan teladan oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi kondisi darurat pascabencana.

“Pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam relokasi korban bencana. DPRD Padang mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif mandiri ini,” ujarnya.

Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri tersebut terwujud melalui kolaborasi inisiatif warga yang dipelopori Dasrul, dukungan para donatur, serta peran struktur adat.

Hal paling krusial adalah kesediaan mamak Kaum Suku Tanjuang menyediakan lahan khusus, tidak hanya untuk Huntara, tetapi juga untuk hunian tetap (Huntap).

Bahkan, lahan tersebut disebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memiliki payung hukum yang kuat dalam membangun hunian permanen bagi 11 KK korban banjir.

“Aspirasi terkait kekhawatiran tanah pusako menjadi hak milik urang sumando setelah dihibahkan akan menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegas Muharlion.

“Kami akan membahasnya secara khusus dengan wali kota dan pihak terkait agar proses hibah tidak menimbulkan persoalan dalam tatanan adat. Kita paham, tanah pusako di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan,” tambahnya.

Ia menilai, pendekatan melalui ninik mamak dan pemuka adat merupakan solusi inspiratif di tengah sulitnya mencari lahan relokasi, terlebih lebih dari 300 warga di Kecamatan Pauh terdampak banjir bandang.

“Langkah Kaum Suku Tanjuang ini mampu memangkas birokrasi pengadaan lahan yang biasanya memakan waktu lama. Kita butuh solusi cepat karena masih ada ratusan warga yang menunggu kepastian tempat tinggal,” ujar Muharlion optimistis.

Saat berdiskusi dengan Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, Usar Rajo Kacik, kekaguman Muharlion semakin bertambah.

Pasalnya, Huntara yang dibangun dari sisa material rumah dan donasi tersebut dirancang tidak mengganggu rencana pembangunan Huntap oleh pemerintah.

“Mamak Rajo Kacik telah merancang tanah pusako menjadi kaplingan lengkap dengan fasilitas umum,” jelas Muharlion.

“Masing-masing kapling memiliki luas seragam 7x14 meter dengan jalan selebar lima meter,” tambahnya.

Di atas lahan seluas 98 meter persegi tersebut, Huntara dibangun di bagian belakang kapling. Nantinya, saat Huntap dibangun oleh pemerintah, posisinya berada di bagian depan.

“Ketika Huntap sudah berdiri, Huntara bisa dialihfungsikan sebagai dapur atau ruang pendukung lainnya. Artinya, donasi yang ada tetap termanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Muharlion, kearifan ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo beserta visi jangka panjangnya layak dijadikan model ideal oleh pemerintah dalam merancang Huntara dan Huntap korban banjir bandang.

“Model ini bahkan telah saya diskusikan dengan Sekretaris Utama BNPB, Pak Rustian, dan beliau mendukung penuh pola seperti ini,” ungkapnya.

Dengan memanfaatkan tanah pusako, korban banjir tetap berada di lingkungan sosial yang telah mereka kenal sejak lama.

Secara sosial dan ekonomi, masyarakat pun dapat kembali beraktivitas tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kepedulian pada Anak Kemenakan

Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo di bawah arahan Usar Rajo Kacik mengambil langkah cepat dan inovatif untuk mengatasi persoalan lahan relokasi.

Anak kemenakan yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini telah menempati Huntara dan dapat beraktivitas lebih layak.

“Kami tidak ingin anak kemenakan mengalami kesulitan lahan untuk tempat tinggal. Karena itu, kami sepakat membangun Huntara di tanah kaum,” ujar Usar Rajo Kacik.

Pembangunan hunian tersebut dilakukan secara gotong royong bersama anak kemenakan dan para relawan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kebudayaan dan semangat gotong royong masih hidup dan lestari di Pauh Limo,” katanya.

Kini, 11 KK Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo telah memiliki tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman.

Huntara Mandiri Talang juga dilengkapi fasilitas sanitasi, sumber air bersih, aliran listrik PLN, serta akses mudah ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. (**)