Muharlion: APBD 2026 Lebih Tertib dan Berpihak ke Publik

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan seluruh catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara menyeluruh.

Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif untuk memastikan penyesuaian anggaran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh catatan evaluasi gubernur sudah kita bahas satu per satu bersama TAPD dan telah disesuaikan. Tidak ada lagi yang tertinggal,” ujar Muharlion usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama DPRD dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, seluruh komponen SPM yang sebelumnya menjadi catatan kini telah diakomodasi dalam struktur APBD 2026, mulai dari sektor pendidikan, perumahan, transportasi, hingga pelayanan dasar lainnya.

Selain itu, DPRD Padang juga memberikan perhatian khusus pada penguatan mitigasi bencana.

Muharlion menyebut pengadaan dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas penting, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana.

“Kami sepakat untuk menambah pengadaan Early Warning System, termasuk di kawasan rawan seperti Gunung Nago. Ini bentuk komitmen DPRD dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi penataan anggaran, DPRD juga mendorong pergeseran belanja yang dinilai kurang tepat penempatannya.

Program bantuan sosial berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis dengan total anggaran sekitar Rp19,2 miliar dialihkan ke belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Programnya tetap berjalan, tetapi mekanisme anggarannya harus tepat dan sesuai aturan. Ini demi akuntabilitas,” kata Muharlion.

Tak hanya itu, DPRD juga menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Sejumlah hibah tanpa kejelasan penerima dialihkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT), yang sebagian besar diperuntukkan bagi kebutuhan kebencanaan dan penguatan sistem pendukung pelayanan publik.

Secara keseluruhan, APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dirancang sebesar sekitar Rp2,7 triliun.

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, sementara belanja daerah berada di angka Rp2,69 triliun.

Defisit anggaran yang muncul akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan SiLPA dan sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan.

“Defisit sudah kami hitung dan ditutup melalui pembiayaan yang sah sesuai regulasi. Struktur anggaran ini kita pastikan tetap sehat,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan, hasil evaluasi gubernur menjadi momentum bagi DPRD untuk melakukan penajaman terhadap struktur belanja, khususnya belanja operasional dan belanja modal.

Dalam APBD 2026, belanja operasional tercatat sekitar Rp2,46 triliun, sementara belanja modal diperkuat hingga lebih dari Rp220 miliar.

DPRD juga mengarahkan pemanfaatan dana di luar APBD, seperti dana CSR PLN sekitar Rp1,2 miliar, agar digunakan untuk kebutuhan publik yang konkret tanpa membebani anggaran daerah, antara lain pembangunan fasilitas umum seperti toilet umum.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus mengawal proses hingga penetapan Peraturan Daerah APBD 2026, sekaligus memastikan implementasinya berjalan sesuai perencanaan.

“APBD merupakan instrumen utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tugas DPRD memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tertib, transparan, dan memberi dampak nyata bagi warga Kota Padang,” tutupnya. (ADV)