Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak banjir bandang menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.
Muharlion menyatakan bahwa DPRD Padang mendukung penuh terhadap percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Hal tersebut disampaikan Muharlion usai mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kunjungan kerja ke Kota Padang, Senin (15/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang disiapkan sebagai area pembangunan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak bencana.
Adapun dua lokasi yang ditinjau meliputi lahan aset milik Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Muharlion menambahkan, DPRD Padang siap mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penganggaran hingga regulasi yang dibutuhkan.Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar masyarakat yang direlokasi dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari ancaman bencana di masa mendatang.
“Kami memastikan DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran dan aturan pendukung berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai percepatan pembangunan Huntara dan Huntap sangat penting untuk memberikan kepastian bagi warga terdampak bencana.
“Warga yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian tempat tinggal secepat mungkin. Karena itu, kami di Komisi III mendorong agar seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat dipercepat tanpa mengabaikan aspek kualitas dan keselamatan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar pembangunan hunian tersebut sesuai dengan peruntukan lahan dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kami ingin memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak huni, aman dari risiko bencana, dan dilengkapi fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir dalam peninjauan tersebut menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama pemerintah kota.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mempersiapkan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” kata Fadly Amran.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12.
Lahan tersebut telah dinyatakan clean and clear serta layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Sementara itu, lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang memiliki luas sekitar 2,98 hektare dan berpotensi untuk pembangunan sekitar 300 hingga 400 unit Huntap yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.
Diakhir kunjungannya, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung langkah-langkah Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyediaan Huntara dan Huntap bagi masyarakat terdampak.
“Kami siap memberikan dukungan terkait penyediaan hunian sementara dan hunian tetap ini, agar pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan cepat, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya. (ADV)