Tanah Datar - Lintasmedianews.com

Bupati Eka Putra melantik 34 Pejabat Manajerial di lingkungan Pemerintah Daerah Tanah Datar , mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid hingga Kepala UPTD . Jum'at sore ( 24/10 ) 2025. di Aula Kantor Bupati setempat.

Turut hadir  Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD dan Camat serta pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Datar dan undangan lainnya.

Pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil pelaksanaan seleksi terbuka yang diadakan pada bulan September hingga Oktober 2025, yang mana dalam setiap tahapan telah dilakukan secara terukur dan sistematis sesuai mekanisme ketentuan undang-undangan yang berlaku. 

Bupati Eka  Putra dalam sambutan nya menyampaikan " , pelantikan tersebut, merupakan bagian dinamika normal yang biasa terjadi dalam birokrasi, karena berbagai perihal, seperti adanya jabatan kosong, pengembangan karir dan sebagainya.

Bupati Eka Putra  menambahkan" , yang dilantik terdiri dari 3 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas KUKMP, 24 orang pejabat administrator dan 7 orang pengawas.

"Kepada pejabat yang dilantik hari ini dan sebelumnya, kembali Saya ingatkan kinerja saudara akan terus di evaluasi setiap bulan, kalau tidak sanggup silahkan mundur dari awal daripada di mundurkan dari jabatan," tegas Eka Putra.

Adapun pejabat yang dilantik  Kepala Dinas masing - masing  MASNI YULETRI, SE. MM sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DEDI TRI WIDONO, S.STP sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

dr ARIES SUMANTRI, MH sebagai Kepala Dinas

Kesehatan  

Sementara itu HERRU RACHMAN, S.STP, MM sebagai Kabag Pemerintahan Setda. IRSYAD, S.Sos, MAP sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah

YAYUK YUSNITASARI, S.Pd sebagai Sekretaris BKPSDM

ARIEF GANI, S.STP sebagai Sekretaris Dinas PMD, PP dan KB

Juga EFRISON, SE sebagai Sekretaris Dinas Kominfo

WILDA ANAS, SE sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  RIZA ANGGRAINI, ST, M. Kabid Perekonomian dan SDA pada Bappedalitbang

DELLA YOLANDA,S.STP, MM sebagai Kabid Mutasi dan Promosi pada BKPSDM

Seterus nya  RIRI YANTI ZAHRUL, A.KS, M.LKOM sebagai Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM

HENDRA YANTO, SE sebagai Kabid Penetapan dan Pengolahan Data pada Bappenda

LOVELY HARMAN ZULYADI, ST, MT sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD. DODI JULI HENDRI, ST,MT,MSC sebagai Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR &Pertanahan.

RIFNA LUDIN, SE sebagai Kabid Perindustrian pada Dinas Nakerin

SUCI INDRIANI, S.Pd sebagai Kabid Pembinaan SMP pada Dinas Dikbud.

YORRY IRAWAN, SE sebagai Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, PP dan PA.

NANDA JAYUSMAN, S.STP sebagai Kabid Perdagangan pada Dinas KUKMP

Serta  SOFYAN ALI ZUMARA, ST sebagai Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan.

GUSFAYANTI, SP sebagai Kabid Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Perkim dan LH.

RENTIEMELIA, SS sebagai Kabid Pariwisata pada Dinas Parpora

BUSVA NELLI, S.Sos sebagai Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Kominfo.

FEBRENI, SE sebagai Kabid Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo

Lanjut  DESFIENTI, SE sebagai Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Dukcapil.

DEWI FITRI YENTI, ST sebagai Sekretaris Camat Pariangan

NOFIARMAN, SP M.Si sebagai Sekretaris Camat Tanjung Emas.

YERI TRIANDA, ST sebagai Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas KUKMP.

IRVAN TONI, SM sebagai Kasi Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Dikbud.

HELEN DIANA MORA, S.Sos sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Dukcapil.

DEFRIZON, SE sebagai Kepala UPTD Sentra IKM P         ( ERM  )

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 22 hingga 24 Oktober 2025, ini dilaksanakan di Hotel Mercure Rekso Jakarta Kota, Jakarta.

Bimtek dan peningkatan kapasitas yang berfokus pada penguatan fungsi anggaran dan pengawasan tersebut diikuti segenap anggota DPRD Kota Padang.

Tema utama bimtek kali ini adalah "Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik".

Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para anggota dewan dibekali sejumlah materi krusial dari narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta para pakar dan akademisi.

Materi utama yang dibahas meliputi strategi dan regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam perencanaan anggaran, serta mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam anggaran dan pengawasannya.

Selain itu, peserta juga mendalami landasan hukum regulasi anggaran daerah, serta mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan audit anggaran.

Kegiatan bimtek ini terselenggara atas kerja sama Sekretariat DPRD Kota Padang dengan LPPM STKIP Kusuma Negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 pada DPA Sekretariat DPRD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan bahwa tema ini sangat relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini.

Menurutnya, DPRD dituntut untuk semakin profesional, responsif, dan adaptif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang terus berkembang.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan keseriusan,” ujar Muharlion dalam sambutannya.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memperdalam wawasan agar hasilnya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," katanya.

Muharlion kembali menegaskan bahwa kegiatan bimtek merupakan hak bagi anggota DPRD untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas kedewanan. (ADV)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. 

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

"Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. 

Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. 

"Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit. 

Sigit memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). 

Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. 

"Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit. 

Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.

Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.

"Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan,  ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. 

Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.

"Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan 

aplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. 

Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika,  ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.

Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode 

Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.

"Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai upaya pencegahan sejak dini terhadap dampak kenakalan remaja, terutama dikalangan pelajar, SMP Negeri 4 Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kota Bukittinggi menyelenggarakan sosialisasi Kedisiplinan pelajar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 

Acara tersebut diselenggarakan jumat (24/10) di  ruang Mushola Darul Hikmah SMPN 4 Bukittinggi, dihadiri Kepala SMPN 4 Bukittinggi, sejumlah guru, sekitar 270 siswa kelas 9 dan Tim dari Satpol PP Bukittinggi. 

Dalam kegiatan sekitar 1 jam, Kasat Pol PP Joni Feri yang langsung bertindak sebagai narasumber, memaparkan sejumlah materi terkait Perda kota Bukittinggi No 2 tahun 2024 tentang  kedisiplinan diri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sebagai kewajiban bagi pelajar. 

Joni menjelaskan sejumlah contoh kenakalan remaja dan prilaku menyimpang yang harus dihindari oleh para pelajar, seperti, tauran, tindakan bullying, pemerasan, LGBT, merokok dilingkungan sekolah, game online, dan sejumlah perilaku lainnya yang dapat menganggu ketertiban masyarakat. 

Menurutnya, pemberian sosialisasi dan informasi tentang kenakalan remaja maupun perilaku menyimpang kepada para pelajar guna mengantisipasi dan mencegah hal tersebut lebih dini di tingkat sekolah. Jika nantinya terjadi pelanggaran, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan sesuai aturan yang berlaku. 

"Kami meminta pihak sekolah dapat menjalin  komunikasi dengan pihak Satpol PP guna bagaimana kita membangun karakter pelajar ini, karena di usia SMP anak anak sedang membangun jati dirinya", Ungkap Joni. 

Dirinya tidak menampik bila pihaknya ada menangani beberapa pelajar SMP yang terlibat dalam kenakalan dan perilaku menyimpang di Bukittinggi, namun Ia memastikan volumenya sangat sedikit. 

Sunguhpun  demikian Ia menegaskan, harus  selalu diwaspadai karena sifat dari pergaulan anak-anak saat ini berbentuk komunitas dan berkumpul yang nantiknya bisa memberikan tularan-tularan persoalan  kenakalan remaja dan perilaku menyimpang dalam berbagai hal. 

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Drs. Edi Kosla mengatakan,  dengan adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Kenakalan remaja, dan siswa-siswa yang berkeliaran di jam belajar maupun perilaku menyimpang tersebut, diharapkan para siswa paham dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. 

"Untuk SMPN 4 saat ini, dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan diterapkan bersama-sama, pelanggaranpun sangat minim. Namun, kalaupun nantik ada anak satu atau dua orang yang betul-betul melakukan pelanggaran berat, itu dapat kita berikan sanksi mungkin bisa saja nantiknya dipindahkan dari SMPN 4", Ujar Edi Kosla. 

Ia menyampaikan, kerjasama SMPN 4 dengan Satpol PP sangat penting dan akan terus berlanjut. Bahkan pihaknya berencana membuat MOU dengan Satpol PP tentang aturan dan disiplin sekolah, termasuk mengundang Instansi penegak Perda tersebut untuk hadir sebagai pembina upacara yang nantinya dapat mensosialisasikan Perda - Perda terbaru. (Sandra)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah internasional. Brigadir Renita Rismayanti, S.H., anggota Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, berhasil meraih penghargaan bergengsi United Nations Woman Police Officer of The Year 2023 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Brigadir Renita, yang lahir di Kota Magelang, 28 Oktober 1996, merupakan personel Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Taud Divhubinter Polri, yang pernah bertugas sebagai Crime Database Officer dalam Misi Perdamaian PBB MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic).

Dalam tugasnya di MINUSCA, Brigadir Renita berperan penting dalam konseptualisasi dan pengembangan Database Criminal Internal Security Force serta UNPOL Case Management Platform, dua inovasi penting yang meningkatkan kemampuan Polisi PBB (UNPOL) dalam memetakan serta menganalisis titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan (crime hotspots).

Inovasi ini memungkinkan pasukan keamanan setempat untuk merencanakan operasi secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kontribusinya telah diakui sebagai langkah besar dalam mendukung stabilitas dan keamanan masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah.

Apresiasi dari Pimpinan Polri

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi luar biasa yang diraih oleh Brigadir Renita.

“Prestasi Brigadir Renita menjadi bukti bahwa anggota Polri memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, termasuk teknologi dan inovasi yang bermanfaat dalam pencegahan kejahatan di wilayah penugasan. Polri akan terus memberikan dukungan penuh kepada setiap personel yang berprestasi dan membawa nama baik institusi. Kami ingin seluruh anggota terus mengasah kemampuan, berinovasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter) Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana juga memberikan apresiasi atas kiprah Brigadir Renita yang telah mengharumkan nama Polri dan Indonesia di forum dunia.

“Brigadir Renita adalah sosok Polwan inspiratif yang menunjukkan kapasitas dan kompetensi luar biasa di kancah internasional. Melalui kerja keras dan dedikasinya, ia mampu membuktikan bahwa Polwan Indonesia mampu bersaing dan diakui secara global. Prestasi ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung kesetaraan gender serta peran perempuan dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Kadivhubinter.

Apresiasi Dunia Internasional

Capaian Brigadir Renita juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan internasional. Salah satunya datang dari Jacquilline O’Neill, Duta Besar Kanada untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tertulis atas prestasi Brigadir Renita.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terpilihnya Anda sebagai UN Woman Police Officer of the Year 2023 atas kerja luar biasa Anda sebagai Crime Database Officer di MINUSCA. Saya memahami bahwa pekerjaan Anda telah memberikan dampak positif terhadap kemampuan aparat keamanan lokal dalam merencanakan operasi demi melindungi warga sipil, serta berkontribusi besar dalam meningkatkan keamanan bagi komunitas rentan, termasuk perempuan dan anak-anak,” tulis O’Neill.

“Sebagai penerima termuda dalam sejarah penghargaan ini, Anda tanpa diragukan telah menginspirasi banyak perempuan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya berkesempatan mengunjungi Pusat Misi Internasional Polri Police Peacekeeping Center di Indonesia pada bulan Mei, dan saya sangat terkesan dengan dedikasi para Polwan yang saya temui. Indonesia menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam mengirimkan personel perempuan ke misi perdamaian PBB,” lanjutnya.

“Saya memahami bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan semangat luar biasa. Anda telah memberikan kontribusi penting bagi misi perdamaian, bagi keamanan masyarakat di Republik Afrika Tengah, dan bagi misi kemanusiaan PBB di seluruh dunia. Saya mendoakan kesuksesan Anda terus berlanjut dalam karier dan pengabdian yang mulia ini,” tutup O’Neill.

Kebanggaan Indonesia di Kancah Dunia

Keberhasilan Brigadir Renita menjadi Polwan pertama dari Indonesia yang menerima penghargaan tertinggi bagi Polisi Wanita Dunia dari PBB merupakan bukti nyata profesionalisme, dedikasi, dan kemampuan anggota Polri di panggung internasional.

Prestasi ini menegaskan peran Polwan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang modern, adaptif, dan berkelas dunia.

“Polwan Inspiratif, Polri untuk Dunia.”

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Dalam upaya memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal di Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau memusnahkan 25,6 juta batang rokok ilegal merek Camclar Original senilai Rp12,8 miliar yang diduga berasal dari Phuket, Thailand. Pemusnahan dilakukan bekerja sama dengan PT Semen Padang secara simbolis di Wisma Indarung, PT Semen Padang, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Riau, Waloyo, dan disaksikan oleh Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris, Jaksa Penuntut Umum Kejati Riau Delmawati, Kepala Bea Cukai Dumai Ruru Firza, serta Kepala Seksi PKC I Bea Cukai Teluk Bayur Ismed Qodar. Dari PT Semen Padang hadir Sekretaris Perusahaan Win Bernadino dan staf AFR Musytaqim Nasra.

Dalam sambutannya, Waloyo menyampaikan bahwa pemusnahan ini merupakan wujud komitmen DJBC Riau sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan membahayakan kesehatan publik.

“Pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal ini adalah bentuk nyata tugas kami menjaga kedaulatan ekonomi negara serta melindungi masyarakat,” ujarnya.

Proses pemusnahan dilakukan menggunakan metode crushing dan pembakaran di kiln milik PT Semen Padang dan disaksikan secara daring oleh tersangka MH bin JS, nahkoda kapal layar motor (KLM) Harapan Indah 99 yang mengangkut rokok ilegal tersebut dari Thailand.

“Tersangka mengikuti proses pemusnahan secara daring karena masih menjalani proses hukum,” tambahnya.

Rokok yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan antara Kanwil DJBC Riau, Bea Cukai Dumai, Bea Cukai Bengkalis, Kanwil Khusus Kepulauan Riau, dan Lanal Dumai. Dari total 5.120 karton berisi rokok tanpa pita cukai, sebanyak 2.560 karton dimusnahkan dengan nilai barang Rp12,8 miliar dan potensi kerugian negara Rp51,6 miliar. Sisanya digunakan sebagai barang bukti tahap kedua untuk Kejati Riau.

Pemusnahan ini mengacu pada Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pen.Pid/2025/PN.Bls tanggal 16 Oktober 2025 yang memberi izin resmi kepada Bea Cukai untuk memusnahkan barang bukti.

“Pemusnahan ini bukan sekadar formalitas, tetapi simbol sinergi antarinstansi dan dunia industri, termasuk PT Semen Padang, dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok ilegal. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan PT Semen Padang,” kata Waloyo.

Sementara itu, Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris menjelaskan kronologi penangkapan. Ia mengatakan, pada 21 Juni 2025 sekitar pukul 16.35 WIB, tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Dumai yang berpatroli di perairan Selat Malaka, tepatnya di Kuala Selat Akar, Kabupaten Bengkalis, mendapati kapal layar motor KLM Harapan Indah 99 berbendera Indonesia melintas dengan gerak mencurigakan. Setelah diperiksa, ditemukan 5.120 dus berisi rokok tanpa pita cukai asal Thailand.

“Kapal beserta muatannya langsung kami amankan dan kami berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk penindakan lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Haris, kasus ini termasuk salah satu terbesar di Indonesia pada 2025 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp97,9 miliar.

“Ini bukti nyata efektivitas sinergi TNI AL dan Bea Cukai dalam menjaga wilayah laut dari penyelundupan,” tegasnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan DJBC Riau kepada perusahaannya. “PT Semen Padang merasa terhormat dipercaya sebagai mitra dalam pemusnahan jutaan batang rokok ilegal asal Thailand. Kepercayaan ini merupakan bentuk komitmen kami mendukung pemerintah menjaga pendapatan negara dan melindungi masyarakat,” katanya.

Pemusnahan dilakukan dengan metode crushing yang dilanjutkan pembakaran total di kiln pabrik semen bersuhu 1.400°C. Suhu tinggi ini memastikan seluruh bahan benar-benar hancur tanpa menimbulkan dampak lingkungan.

Menurut Win, kegiatan ini juga memberi manfaat bagi perusahaan karena rokok yang dimusnahkan memiliki nilai kalori yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen.

“Dengan cara ini, kegiatan pemusnahan tidak hanya efektif dan aman, tetapi juga memberi manfaat bagi kami,” ujarnya.

PT Semen Padang sebelumnya juga menjadi mitra Bank Indonesia dalam pemusnahan uang tidak layak edar, serta dengan Bea Cukai Teluk Bayur dalam pemusnahan belasan juta batang rokok ilegal. Seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip zero waste dan ramah lingkungan.

Melalui dukungannya terhadap pemusnahan rokok ilegal ini, PT Semen Padang turut berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita pemerintah, khususnya pada poin transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan sinergi antara dunia industri dan pemerintah, tetapi juga menunjukkan komitmen PT Semen Padang dalam menjalankan prinsip keberlanjutan—menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan.