Padang,Lintasan Media News
Untuk menekan praktik Illegal Mining dan Fishing,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi meminta pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis.
Ia menegaskan, rencana tersebut harus memiliki target yang terukur setiap tahun agar terlihat sejauh mana praktik-praktik ilegal itu dapat dikurangi, meskipun belum sepenuhnya diberantas.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat tentang penanganan illegal mining, illegal fishing, serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, Jumat (24/10/2025) di Istana Gubernur Sumbar.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci dengan struktur kerja yang jelas serta indikator capaian yang terukur.
“Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan.
Muhidi menegaskan, pentingnya capaian kinerja yang jelas dalam rencana strategis yang disepakati bersama.
“Harus ada target konkret, misalnya tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, serta kapan hasilnya dievaluasi",ujarnya.
Dalam pertemuan selanjutnya rencana itu harus lebih terarah, apa langkah kebutuhan untuk mengatasi ilegal meaning dan fishing. Agar hasil kinerja itu berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD).Tambah Muhidi.(*/st)