Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Opening Social Maping CSR Semen Padang Tahun 2020
di GSG Semen Padang, Senin (19/10/2020). (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Di tengah pandemi saat ini, PT Semen Padang terus berupaya untuk memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan. Salah satunya, melalui kegiatan social mapping (pemetaan sosial) yang dilakukan PT Semen Padang bersama Forum Nagari di lingkungan perusahaan. 


Kepala Unit Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang Muhamad Ikrar mengatakan, social mapping ini dilakukan di 12 kelurahan yang berada di tiga kecamatan di Kota Padang, yaitu di seluruh kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, empat kelurahan di Kecamatan Pauh dan satu kelurahan di Kecamatan Lubeg.

"Social mapping ini dimulai hari ini dan akan berakhir pada 30 Oktober mendatang. Dalam pelaksanaannya, kami pun juga tetap mematuhi protokol kesehatan, agar pelaksanaan social mapping dapat berjalan maksimal," kata Muhamad Ikrar usai pembukaan sosial mapping di Gedung Serba Guna Semen Padang, Senin (19/10/2020).

Pembukaan social mapping yang dilakukan oleh Kepala Unit CSR Semen Padang itu juga dihadiri oleh Kasie Bina Lingkungan CSR Semen Padang Masykur Rauf dan Staf Bina Lingkungan CSR Semen Padang Edi Fahrizal, serta seluruh Local Community Officer (LCO) Forum Nagari yang ada di lingkungan perusahaan.

M. Ikrar juga membeberkan bahwa sosial mapping ini merupakan bagian dari upaya mengupdate kondisi masyarakat kingkungan perusahaan, terkait Rumah Tangga Miskin (RTM), potensi masyarakat yang bisa dikembangkan dan potensi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lingkungan.

"Hasil social mapping ini nantinya akan menjadi panduan atau acuan bagi Forum Nagari untuk membuat program pemberdayaan yang akan diusulkan Forum Nagari kepada CSR PT Semen Padang pada tahun 2021 mendatang," ujarnya.

"Social mapping ini dilakukan, agar program pemberdayaan masyarakat Forum Nagari yang disupport PT Semen Padang melalaui CSR perusahaan lebih tepat sasaran, sesuai dengan ekpektasi PT Semen Padang dan masyarakat lingkungan perusahaan," imbuhnya.

Sosial maping ini, kata Ikrar melanjutkan, juga merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan program CSR Semen Padang yang berbasis ISO SR:26000 daalam hal Comunity Improvement and Development. "Social maping ini melibatkan LCO yang merupakan tokoh pilihan perwakilan masyarakat di tiga kecamatan terdekat dari perusahaan," ungkap Ikrar. 

Sementara itu, Kasie Bina Lingkungan CSR Semen Padang Masykur Rauf menyampaikan social mapping menjadi hal penting dalam menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat bagi Forum Nagari. "Social mapping ini berkelanjutan dan rutin dilakukan tiap tahun," katanya.

Staf Bina Lingkungan CSR Semen Padang Edi Fahrizal menambahkan, setelah social mapping, CSR Semen Padang bersama LCO dan Forum Nagari, juga akan menggelar sosialisasi dan Musyawarah Kito (Muskito) di masing-masing kelurahan. 

"Dalam sosialisasi itu, Forum Nagari dan LCO akan menampung usulan masyarakat yang berbasis pemberdayaan ekonomi. Untuk itu kepada masyarakat lingkungan perusahaan, manfaatkanlah keberadaan Forum Nagari di masing-masing kelurahan untuk kemajuan nagari dan masyarakat," katanya. "Kami  siap mendukung setiap program pemberdayaan yang diusulkan oleh Forum Nagari ke CSR Semen Padang, karena PT Semen Padang dalam operasionalnya punya konsep triple bottom line, yaitu profit, people dan planet," pungkas Edi Fahrizal. (*/b/hms)





PADANG.Lintas Media News.
Puluhan ASN "nakal' di Sumatera Barat terjebak pelanggaran netralitas pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan saat ini masih dalam proses Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Padahal, ASN harus benar-benar netral dari segala macam aktivitas politik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara.

"Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Terhitung sejak tahapan Pilkada tahun 2020 dimulai hingga tanggal 20 Oktober 2020, harus berlaku netral serta tidak boleh ada keberpihakan pada pasangan calon manapun, baik incumben maupu baru," jelas Vifner pada wartawan di Padang.

Ditambahkan Vifner yang merupakan kordiv Pengawasan, Bawaslu di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap ASN yang tidak menjaga netralitasnya. 

Adapun pelanggaran ASN tersebut seperti Melakukan pendekatan ke partai politik,
Menghadiri Deklarasi Calon, Mendeklarasikan diri sebagai kepala daearah dengan menggunakan spanduk,
Serta Memberikan dukungan melalui media sosial atau media masa.

'Kami menemukan langsung dan berdasarkan laporan masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut," tambah Vifner.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah meneruskan dugaan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),  sebanyak 50 orang ASN dari 33 Temuan dan laporan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

 Dari 50 orang ASN yang telah diteruskan dugaan pelanggarannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, 25 orang diantaranya telah mendapatkan rekomendasi sanksi dari KASN berupa,
Sanksi hukuman disiplin Sedang 22 orang dan sanksi moral 3 Orang.

Sementara itu, 25 rekomendasi sanksi KASN tersebut, diantaranya 4 orang ASN telah mendapatkan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, berupa sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1  tahun.

Vifner juga berharap, agar semua pihak dapat mematuhi aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan pilkada serentak, sehingga tidak ada efek negatif pada Paslon dan masyarakat.

"Kita berharap semua pihak, khususnya ASN,TNI dan Polri, benar-benar bisa berlaku netral, sehingga bisa sama-sama menjaga suksesnya pilkada dimasa pandemi ini," tutup Vifner.(rls/St/)




Padang.Lintas Media News.
Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan.Sejak masa kampanye sampai Minggu 18 Oktober 2020, sudah tiga kampanye Cagub dan 34 kampanye Cabup dan Cawako dibubarkan Bawaslu di semua tingkatan di Sumbar.

Hal itu dikatakan Vitner pada wartawan Senin (19/10) di Padang,sehubungan banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam masa kampanye.

Menurut Vifner, Bawaslu dalam bekerja mengawasi setiap tahapan Pilkada terutama tahapan kampanye saat ini tetap mengedepankan pencegahan lebih dulu.

"Tapi kalau tidak mau dicegah ya sudah, Bawaslu akan mengambil tindakan penindakan seperti pembubaran kampanye tidak sesuai aturan,"ujar Vifner.

Berikut data Bawaslu Sumbar terkait Kuantitatif Jumlah Surat Teguran Pelanggaran Covid dan Pembubaran baik di Pilgub maupun di Pilbup/Pilwako:

1. Jumlah Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di Pilgub sebanyak dua 2 
2. Jumlah Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di pilbup/Pilwako Sebanyak *5*
3. Jumlah Pembubaran Kampanye Pilgub sebanyak *3*
4. Jumlah Pembubaran Kampanye Pilbup/Pilwako Sebanyak *34*

Vifner menegaskan masa kampanye masih ada hingga November, semua konstetas Pilkada diminta untuk mematuhi protokol kesehatan konsekuensi tahapan di masa pandemi.

"Patuhi protokol kesehatan dan seluruh aturan kampanye, serta memastikan seluruh kegiatan kampanye mempunyai STTP.  Dan kalau bisa Paslon dan tim pemenangan memaksimalkan sistim kampanye secara daring,"ujar Vifner.(rls/St)



PADANG.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Sumbar Raflis mengatakan, pihaknya lebih memperketat daripada pelaksanaan protokol Covid-19 di Sumbar yang berkantor di DPRD Sumbar.

"Dimulai dari kabag,kasubag dan para staf, karyawan, pegawai outsourcing, cleaning service, pramusaji tanpa terkecuali untuk patuh terhadap protokol Covid-19," ujar Raflis di DPRD Sumbar, 19 Oktober 2020.

Menurut Raflis, penting sekali adalah 3 M ialah memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dan tidak boleh bergerombolan di kantor termasuk diluar kantor dan kurangi bicara.

"Kita tidak tahu, diantara teman kita itu merupakan orang tanpa gejala (OTG), dia berbicara tanpa masker tentu akan menularkan kawan- kawan sejawatnya," ujar Raflis dikenal akrab dikalangan wartawan ini.

Lanjut Raflis, pihaknya mengajak seluruh orang di kantor, agar mengatur jarak di kantor, tetapi tetap produktif.

"Kita selaku sekwan, selalu memfasilitasi tiga fungsi DPRD, sesuai arahan gubernur, kita akan mengatur kegiatan DPRD ini separuh- paruh, separoh masuk dan separoh tidak masuk, maka kita mengatur secara baik, seluruh kepala bagian untuk mengatur stafnya, namun tidak mengurangi daripada potensi atau menunjang fungsi- fungsi DPRD, " ujarnya.

Adapun sanksi Pidana pasal 101 dalam Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua haru atau denda paling banyak Rp. 250.000

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat I hanya dapat dikarenakan apabila sanksi administratif yang dilakukan lebih dari satu kali. (rls/st).

Lanyala Mataliti

Jakarta, Lintas Media News

Ketua DPD Lanyala Mataliti menyinggung tentang masih banyaknya kasus kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan. Padahal isu tersebut menjadi isu global dan menjadi sorotan dunia internasional. 

“Ini catatan yang menurut saya penting. Karena menyangkut isu masa depan usaha jasa konstruksi. Lagi pula pengaruh industri konstruksi, baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan". Penegasan ini diutarakan mantan Ketua KADIN Jawa Timur  yang juga Ketua DPD Lanyala Mataliti di Surabaya, Minggu (18/10/2020).

Dikatakan, yang dimaksud konsep konstruksi berkelanjutan adalah dilakukan dengan memperhatikan aspek penggunaan material, pemanfaatan energi, desain dan kontribusi pada kehidupan sosial, perbaikan perekonomian, kontekstualitas dan nilai arsitektural, serta kelayakan suatu konsep untuk diaplikasikan dalam skala lebih luas. "Kita harus mulai menyiapkan diri untuk menyongsong regulasi internasional ini,” harapnya.

Mantan ketua umum KADIN Jatim juga melakukan otokritik kepada para pengusaha jasa konstruksi tentang masih minimnya tenaga ahli dengan sertifikasi standar yang berlaku Internasional. Padahal hal itu menjadi syarat kerjasama badan usaha jasa konstruksi nasional dan asing yang masuk ke Indonesia," ungkapnya.  

Sebelumnya, banyak berita tentang praktek gagal kontruksi masih ditemukan di proyek nasional APBN dan daerah yang dibiayai APBD dan swasta, yang merugikan uang negara dengan banyak modus tapi tidak tidak tersentuh masuk korupsi yang pelakunya itu-itu saja menjadi sapi perahan pejabat. Sehingga, anggaran kembali alokasikan perawatan pemeliharaan setiap tahunnya. (winkurai)

Pdg. Pariaman, Lintas Media News

H. Marnis salah satu pemilik tambak Udang di Padang Pariaman tepatnya di Gosong Nagari ketaping lebih memilih berusaha tambak Udang di Padang Pariaman ini kendatipun investasinya lebih besar dibandingkan didaerah Jawa demikian disampaikan ketika ditemui di lokasi tambaknya, Minggu (18/10/2020 ).

Pilihan mengembangkan Usaha Tambak Udang di Padang Pariaman ini disamping kualitas air hampir sama dengan pulau jawa namun hal yang mendasar pertimbangan kami sekeluarga adalah sebagai putra Padang Pariaman kami ingin agar melalui usaha tambak udang ini dapat mengangkat nama baik Padang Pariaman dari sektor ini karena sebagaimana kita tahu Udang ini banyak di ekspor keluar Negri.

H. Marnis yang dulunya adalah dosen tetap di salah satu perguruan tinggi di Bengkulu dan telah bergelar Doctor ini lebih memilih pensiun muda sebagai dosen dan saat ini fokus mengembangkanTambak Udang di Padang Pariaman pertimbangannya karena prospek udang ini sangat bagus, dapat menyerap tenaga kerja guna mengatasi pengangguran di daerah kita ini.

Tambak dengan luas 3 ha ini terdapat  8 buah kolam dan jika hasilnya bagus akan tiap kolam dapat menghasilkan 1 ton udang, sampai saat ini kini sudah memasuki tahun ke 3 dan baru 3 kali panen dengan hari ini karena kita butuh waktu persiapan yang cukup lama untuk bisa sampai memasukan bibit  dan jika cuaca baik Udang ini bisa di Panen 4 bulan sekali dan hasil yang bagus itu adalah jika besar udangnya 38 – 40 ekor/kg. Tegas Marnis.

Lebih jauh Marnis menjelaskan dalam berusaha tidak semuanya bisa berhasil sesuai yang diharapkan contohnya kami panen pertama itu bisa di bilang gagal disamping karena cuaca kurang bagus juga faktor bibit pada waktu itu kurang baik.

Saat ini di sumatra Bara t ini dan termasuk Padang Pariaman ini sudah banyak usaha tambak udang dan saat ini kami telah bentuk organisasinya dan kebetulan saya diamanahkan sebagai bendahara untuk Propinsi Sumatra Barat dan Ketua H. Firdaus Thalib.

Khusus bagi pengusaha tambak Padang Pariaman InsyaAllah nanti kami akan coba duduk bersama dan kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam membangun Padang Pariaman yang lebih baik termasuk penyaluran zakat ke Basnaz Padang Pariaman. (Ali )

Pdg, Panjang.lintas Media News.
Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2020 tentang himbauan untuk berbelanja ke Pasar Pusat Padang Panjang beberapa waktu yang lalu.
Himbauan tersebut pada umumnya ditujukan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Camat dan Lurah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, GOW, dan Organisasi Wanita Se Kota Padang Panjang.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemko Padang Panjang terhadap para pedagang di Pasar Padang Panjang agar dalam meningkatkan transaksi jual beli di pasar pusat itu sendiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo, Drs. Ampera Salim, SH, M.Si hari ini mengajak seluruh ASN yang ada pada Dinas tersebut untuk berbelanja ke pasar pusat Padang Panjang.

"Berbelanja ke pasar pusat ini merupakan instruksi dari bapak Walikota yang ditujukan untuk meningkatkan gairah perekonomian di Kota Padang Panjang mengingat Pasar Pusat Padang Panjang yang merupakan episentrum kegiatan perekonomian di Kota Padang Panjang, 

"Kata Ampera didampingi Plt. Kabid IKP, Budiono, ST dan Kasi PIP, Harry Sulistio, S.Kom saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat saat berbelanja di Pasar Pusat, Kamis (15/10).

Sebagai informasi, bahwa Pasar Pusat Padang Panjang menyediakan beragam komoditas dagangan yang cukup lengkap dengan mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Hampir seluruh kebutuhan masyarakat tersedia di Pasar Pusat Padang Panjang.

Dengan penataan pasar yang telah rapi dan baik, pasar Padang Panjang juga bisa menjadi destinasi kunjungan untuk wisata kuliner dan melepas penat. Ada ragam sajian kuliner lezat yang layak untuk dicoba. Bisa untuk tujuan kunjungan bersama saudara, kerabat, dan handai taulan.

"Jadi tunggu apalagi, mari kita belanja ke Pasar Pusat Padang Panjang, "Ajak Ampera.(rel)

Bengkalis, Lintas Media News

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK)  dan Bahan Kampanye (BK) yang telah dicetak KPU Bengkalis kepada masing masing Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada Bengkalis. Penyerahan APK dan BK ini dilakukan sejak kemarin,  Rabu (15/10/2020) hingga hari ini.

Hal ini diungkap Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly ,  menurut dia, APK dan BK yang diserahkan oleh KPU kepada Paslon berupa spanduk, baliho, umbul umbul, brosur dan pamflet.  

Jumlah Baliho yang diberikan kepada masing masing paslon sebanyak lima lembar. Untuk umbul umbul sebanyak 220 lembar serta spanduk sebanyak 310 lembar. 

Sementara, jumlah BK berbentuk brosur diserahkan sebanyak 15.500 lembar. Begitu juga jumlah pamflet yang diserahkan kepada Paslon sebanyak 15.500 lembar. 

"Semuanya sudah kita serahkan kepada Paslon melalui penghubung masing masing Paslon.  Kemudian untuk pemasangan akan diserahkan kepada masing masing Paslon Pilkada," tambahnya. 

Meskipun pemasangan menjadi tangungjawab Paslon,  KPU Bengkalis mengingatkan agar Paslon memasang APK yang telah diserahkan di titik APK yang sudah di tetapkan KPU lalu.  

"Pemasangan harus di titik yang sudah kita tentukan, silahkan para Paslon memasang dan minta izin kepada masyarakat setempat.  Begitu juga perawatan APK tersebut kita serahkan kepada masing masing Paslon untuk merawatnya," tambah Fadhillah. 

Selain APK dan BK dari KPU Bengkalis, para Paslon Pilkada Bengkalis ini juga diperbolehkan menambah APK dan BK mereka untuk kebutuhan kampanye. Dengan maksimal penambahan hanya sebanyak dua ratus persen dari jumlah APK dan BK yang dicetak KPU Bengkalis. (ind)

Padang, Lintas Media News

Sebagai perusahaan semen yang peduli terhadap lingkungan, PT Semen Padang dianggap sebagai tempat yang representatif bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kegiatan Field Trip (kunjungan lapangan) bagi peserta Diklat SDM KLHK.

Hal itu, disampaikan Widyaswara KLHK Amrizal Tanjung saat kegiatan Field Trip Diklat SDM KLHK di PT Semen Padang, Jumat (16/10/2020). Selain Amrizal, dalam kunjungan itu juga ikut serta tujuh orang peserta Diklat SDM KLHK, tiga orang petugas pendamping dan dua orang tenaga pengajar Diklat SDM KLHK.

Amrizal dalam kunjungan itu juga menyampaikan bahwa Field Trip ke PT Semen Padang ini dilakukan, bertujuan untuk memberikan gambaran konkrit tentang kegiatan pengawasan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan pembelajaran bagi peserta diklat. "Kami menjadikan PT Semen Padang untuk kegiatan Field Trip, karena PT Semen Padang merupakan industri besar yang kompleks untuk pembelajaran peserta diklat, khususnya untuk peserta Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup," ujar Amrizal di Ruang Rapat Lantai I Kantor Pusat PT Semen Padang.

Selain kompleks untuk pembelajaran peserta diklat Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup, PT Semen Padang juga merupakan industri besar yang pernah meraih penghargaan PROPER Hijau dua kali berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017. "Field Trip ke PT Semen Padang ini bagian dari kegiatan Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup," ujarnya. 

Dalam kegiatan Field Trip ini, Amrizal menyampaikan bahwa peserta akan mengunjungi fasilitas produksi dan fasilitas pengelolaan limbah berupa instalasi pengelolaan air limbah, mengunjungi alat pengendali pencemaran udara, gudang serta tempat penyimpanan limbah B3.

Kemudian, para peserta diklat juga mengunjungi objek lain yang terkait dengan pembelajaran Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup Duklat SDM KLHK. "Jadi, kami berterimakasih kepada PT Semen Padang yang telah bersedia memfasilitasi peserta Diklat KLKH untuk kegiatan Field Trip ini," bebernya.

Kepala Departemen Komunikasi  dan Hukum Perusahaan
PT Semen Padang Oktoweri ketika menerima peserta diklat SDM KLHK 
Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Oktoweri pada kesempatan itu memaparkan bahwa PT Semen Padang selalu konsisten melakukan pengendalian lingkungan terhadap aktifitas operasional perusahaan. Di antaranya, pemantauan emisi terkait pemanfaatan limbah B3. "Pemantauan itu dilakukan setiap enam bulan yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Dan, kerjasama itu sesuai dengan peraturan Permen LHK N0 P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan industri semen," katanya.

Kemudian, untuk mengendalian limbah cair, PT Semen Padang telah membuat check dam dan sedimen pond serta oil trap, sehingga air yang masuk ke perairan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. "Untuk pemantauan kualitas pembauang air pabrik, kami lakukan setiap bulan bekerjasama dengan laboratorium penguji eksternal," ujarnya.

Selain menyampaikan pengelolaan dan pengendalian limbah, Oktoweri juga memaparkan program unggulan CSR pada peserta Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup Diklat KLHK. Kata Oktoweri, CSR Semen Padang mempunyai delapan program unggulan. 

Pertama, melalui program "Semen Padang Makin Peduli, Negeri Lestari". Dengan program ini, PT Semen Padang memperhatikan lingkungan hidup melalaui berbagai kegaiatan. Di antaranya, menggiatkan kegiatan Barasiah Basamo betsama masyarakat dan unsur pemerintahan, termasuk dengan TNI.

Kemudian, melakukan konservasi ikan bilih yang sudah endemik di Danau Singakarak. "Ikan bilih ini kami kinservasi di kawasan Keanekaragaman Hayati PT Semen Padang. Saat ini, konservasinya masih berlangaung dan kami bekerjasama dengan Universitas Bubg Hatta," katanya.

Kedua, melalui program "Semen Padang Makin Peduli, Kawula Muda Berprestasi" yang kegiatannya meliputi penyaluran beasiswa. Ketiga, "Semen Padang Makin Peduli, Kesehatan Didapati. Kegiatannya, berupa sunnatan massal bekerjasama dengan Semen Padang Hospital.

Selanjutnya yang keempat, kata Oktoweri, adalah Semen Padang Makin Peduli, Masyarakat Madani". Kegiatan ini diimplementasikan melalaui kegiatan keagamaan. "Seperti bulan Ramadan misalnya. Kami pun rutin melakukan safari Ramadan ke masjid dan musala di sekitar lingkungan perusahaan, kecuali Ramadan kemarin, karena pandemi Covid-19," ujarnya.

Kemudian program yang kelima adalah "Semen Padang Makin Peduli, Semen Padang Membangun Nagari" yang diimplementasikan melalui kegiatan bantuan sarana dan prasarana umum. Salah satunya yang telah dilakukan, adalah menormalisasi intake sungai Baringin yang rusak akibat banjir. 

Program yang keenam, Semen Padang Makin Peduli, Masyarakat Berdikari". Program ini, sebut Oktoweri, fokus pada pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui Forum Nagari yang ada di lingkungan perusahaan dan Program Kemitraan. Kemudian yang ketujuh, program "Semen Padang Makin Peduli Semen Padang Mengayomi".

Program ini, jelas Oktoweri, di implementasikan melalaui berbagai kegiatan seperti bazar, pemberian bantuan untuk panti asuhan, pembinaan masyarakat adat dan pembinaan bundo kanduang. "Sedangkan program unggulan yang kedelapan adalah "Semen Padang Makin Peduli, Semen Padang Berempati". Program ini diwujudkan melalui TRC Semen Padang," pungkas Oktoweri. (*/b/hms)


Tim Inovasi Semen Padang ketika mengikuti sebuah ivent inovasi beberapa waktu lalu. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Motivasi karyawan/ti PT Semen Padang untuk bersaing di ajang Semen Padang Improvement Ivent (SPIE) 2020 terus meningkat. Buktinya, hingga Januari sampai akhir September, sebanyak 206 judul inovasi telah masuk ke  panitia SPIE 2020.

"Alhamdulillah, judul inovasi yang masuk ke kami terus meningkat. Bahkan sampai akhir September, sebanyak 206 judul inovasi yang kami terima sudah diregistrasi sebagai peserta SPIE 2020," kata Senior Total Productive Maintenance (TPM) PT Semen Padang Fery Sarvino, Kamis (15/10/2020).

Jumlah judul inovasi ini, kata Fery melanjutkan, akan terus bertambah, seiring masih adanya waktu untuk registrasi SPIE tahun 2020 sampai November mendatang. Namun, jika ada judul yang masuk pada Desember, kata Fery, maka judul tersebut diterima untuk dilanjutkan pada SPIE tahun 2021.

Kemudian untuk pengumuman pemenang  SPIE 2020, dilakukan pada Februari, atau pada saat penutupan bulan mutu dan K3 Nasional. "Jadwal registrasi SPIE ini dimulai dari Desember sampai November. Sedangkan jadwal penilaiannya pada Desember sampai Januari. Begitu tahapan SPIE ini tiap tahunnya," ujar Fery.

Ajang SPIE ini, merupakan salah satu strategi perusahaan untuk selalu bisa beradaptasi dengan perubahan dan menjadi competitive advantage (keunggulan bersaing) bagi. "Selain menjadi strategi perusahaan SPIE ini bagi karyawan/ti juga menjadi media untuk terus berinovasi," bebernya.

Staf TPM Officer PT Semen Padang Wan Setiawan membeberkan jumlah departemen yang ikut pada ajang SPIE tahun 2020 ini. Kata dia, dari 206 judul yang telah diregistrasi, paling banyak berasal dari Departemen Pemeliharaan sebanyak 73 judul. 

Sisanya, berasal dari Departemen Tambang 49 judul, Departemen Produksi Klinker 41 judul dan Departemen Produksi Semen 23 judul, serta Departemen Perencanaan dan Pengendalian sebanyak 11 judul," katanya.

Selain mendata departemen asal judul inovasi, TPM pun juga mencatat jumlah karyawan/ti yang ikut bersaing di SPIE 2020 ini. "Sampai September, jumlah karyawan/ti yang ikut ajang SPIE tahun ini tercatat sebanyak 37 persen, atau 474 karyawan dari 1194 karyawan/ti Semen Padang," ujarnya.

Seperti diketahui, semangat melakukan improvement dan inovasi di PT Semen Padang tidak pernah surut. Guna mewadahinya, di Semen Padang setiap tahun digelar SPIE. 

Bagi karyawan/tiyang meraih prestasi diikutkan pada ajang kompetisi inovasi di group SIG.  Tak hanya itu, para inovator PT Semen Padang yang berprestasi selain diikutkan pada ajang-ajang nasional, juga dikirim berkompetisi di tingkat internasional.

Inovasi yang dilahirkan selama ini telah berkontribusi meningkatkan profit perusahaan. Sementara tim unit kerja yang melahirkan inovasi, selain mendapat apresiasi karena diikutkan pada ajang nasional dan internasional, juga mendapatkan kesempatan menambah pengetahuan dan melakukan benchmarking terhadap inovasi dari perusahaan lain pada lomba inovasi yang mereka ikuti. (*/b/hms)

Padang.Lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repiblik Indonesi (DPR-RI)  dari
Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerja  ke Padang menerima serap aspirasi dari nelayan di kawasan Pantai Gates Nan XX Kota Padang.

Para nelayan  mengungkapkan selama ini belum pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan bantuan berupa  program dalam APBN dari pemerintah berupa alat tangkap, asuransi nelayan, apalagi kapal penangkap ikan dan rumah khusus nelayan.

Namun, malah kemudahan izin diberikan kepada pengusaha besar, sehingga kami harus berhadap hadapan ditengah laut dimana kami memiliki minim teknologi.

Aspirasi ini disampaikan pada Hermanto saat bertemu nelayan langsung di Padang rabu (14/10/2020).

Ia melihat langsung cara nelayan melakukan penangkapan ikan yang masih secara tradisional.  

Sementara acuan dan prinsip konstitusi UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan: cabang-cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

"Sebenarnya sudah dilindungi konstitusi akan tetapi nyatanya tidak terakomodir dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja," ungkap Hermanto dari Fraksi PKS 

Undang-undang Omnibus Law justru lebih berpihak pada pengusaha. Yang memberikan banyak kemudahan izin bagi pengusaha dan investor yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk bisa menguasai ruang laut lebih luas, yang akan berdampak pada menyempitnya ruang tangkap ikan untuk nelayan kecil, imbuhnya.

Ditambah lagi nelayan kecil banyak yang sulit mengakses bantuan, apalagi  izin yang harus dipenuhi dari pemerintah, kata ia..

Dikatakan, mestinya
ketimpangan ini mesti diatasi dahulu dari awal termasuk melalui UU Cipta Kerja,  tegasnya. 

Hermanto memandang wajar bila Undang Undang Omnibus Law masih mendapat penolakan secara luas di masyarakat. Karena membikin ke timpangan malah makin dalam dengan lahirnya UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. 

Bahkan dirinya mulai menduga dan mencium pemerintah kedepan hanya akan  melindungi seminimnya untuk perbaikan kualitas hidup nelayan kecil, buruh, petani dan UMKM, paparnya.

Diijelaskan, ini tercermin dari masyarakat di berbagai pelosok Jakarta dan daerah yang  melakukan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law.

Artinya nelayan kecil masih menuntut agar  diberi  kesempatan yang sama, utamanya nelayan di Padang. Agar UU Omnibus Law memuat keberpihakan yang jauh lebih besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nelayan kecil, saat pembuatan Peraturan Pemerintah, ujar Hermanto.

Seperti diketahui Fraksi PKS dan Fraksi PD menolak pengesahan UU Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. winkurai 5 jorong.(*)

PADANG.Lintas Media News.
Meski DPP Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) menyatakan netral dalam Pilkada 2020, jajaran DPD PKDP kabupaten/kota yang tergabung dalam Forum Diskusi DPD PKDP se-Sumbar telah membulatkan tekad mendukung Cagub Cawagub nomor urut 1 Mualim.

Juru bicara Forum Diskusi DPD PKDP, Zulkifli Bahri, SE mengatakan, bahwa dukungan bulat masyarakat perantau asal Piaman kepada pasangan Ir. H. Mulyadi-Ali Mukhni adalah kesepakatan dari pengurus DPD PKDP se Sumbar, bukan keputusan dari segelintir orang. 

"Forum Diskusi DPD PKDP ini adalah wadah silaturahmi DPD PKDP se Sumbar yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD. Kami sudah putuskan untuk mendukung putra terbaik Piaman yaitu Bapak Ali Mukhni menjadi Cawagub Sumbar. Jadi kami tidak membawa organisasi PKDP berpolitik, tetapi faktanya personal kami adalah PKDP," kata Zulkifli Bahri, Kamis (15/10) siang.

Menurut Zulkifli Bahri, yang juga Ketua DPD PKDP Tanah Datar ini, dukungan kepada pasangan Cagub-cawagub Mualim adalah karena mempertimbangkan prestasi dan kerja nyata Ali Mukhni yang kini menjadi Bupati Padang Pariaman.

"Tidak ada yang kami langgar, karena kami ini adalah Forum Diskusi DPD PKDP se Sumbar. Tokoh yang kami dukung dalam Forum Diskusi PKDP ini adalah Putra Terbaik Piaman yaitu Cawagub Ali Mukhni, yang juga Pembina PKDP. Kami akan bekerja keras memenangkan Cawagub Ali Mukhni. Kami salah besar kalau yang kami dukung  bukan putra Piaman," kata Zulkifli Bahri didampingi Ketua Relawan Mualim Satu Provinsi Sumbar Masrizal Mamak.

Hasil keputusan Forum Diskusi DPD PKDP yang mendukung Mualim, secara resmi dideklarasikan dalam pertemuan di Posko Mualim Satu, Jalan Prof. Hamka No. 117 Air Tawar, Padang, Selasa (13/10) malam. Ketua dan Sekretaris DPD PKDP se Sumbar dari 13 kabupaten/kota yang merupakan anggota Forum Diskusi ini, hadir menyatakan dukungan kepada Mualim. Acara ini dihadiri langsung oleh Cawagub nomor urut 1 yaitu Sumbar Drs. H. Ali Mukhni.

"Kami menghormati keputusan DPP PKDP yang menyatakan netral dalam Pilkada. Kami tidak akan berpolemik. Biarlah, gak apa-apa. Tapi kami dari Forum Diskusi DPD PKDP se Sumbar bersama seluruh warga perantau Piaman di kabupaten/kota mendukung putra terbaik Piaman, yaitu Bapak Ali Mukhni. Tolong hargai pilihan kami sebagai masyarakat perantau Piaman, kami tidak bawa bawa organisasi," kata Zulkifli Bahri menanggapi himbauan netral yang disampaikan oleh DPP PKDP.

Dengan adanya keputusan Forum Diskusi DPD PKDP ini, maka seluruh personal PKDP se Sumbar akan bekerja keras memenangkan pasangan nomor urut 1 tersebut. Bentuknya adalah dengan sosialisasi ke rumah-rumah dan pertemuan dengan Cawagub Ali Mukhni di daerah, bertepatan dengan arisan DPD PKDP yang ada di setiap kabupaten/kota.

"Ini adalah marwah orang Piaman. Jika ada putra terbaik Piaman maju dalam Pilkada Gubernur, maka kami siap bekerja keras menggalang dukungan untuk memenangkan Mualim, tidak saja kepada dunsanak kita orang Piaman tetapi juga paguyuban perantau yang lain. Pendekatan kami bukan saja asal daerah tetapi ketokohan dan kinerja Mulyadi-Ali Mukni," tegasnya.

Sementara itu Pengurus DPW PKDP Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris DPW PKDP Gusfen Khairul dan Masrizal Mamak mengatakan, keputusan Forum DPD PKDP mendukung pasangan Mualim tidak dikondisikan oleh DPW PKDP, sebab ini murni aspirasi dari perantau Piaman di kabupaten/kota.

"Kalau masyarakat Piaman perantau yang tergabung dalam PKDP mendukung putra terbaik Piaman Ali Mukhni sebagai Cawagub, tidak ada yang salah. Organisasi tidak mereka bawa, mereka Forum Diskusi DPD PKDP yang menyepakati mendukung Mualim," kata Gusfen Khairul, yang juga seorang wartawan senior ini.

Menurut Gusfen Khairul, DPW PKDP tidak akan mengintervensi sikap-sikap politik personal PKDP kabupaten/kota, apalagi yang mereka dukung adalah putra terbaik Piaman. "Kalau PKDP mendukung Cagub-cawagub  putra Piaman, itu sudah benar. Kalau yang didukung bukan putra Piaman itu baru keliru dan perlu diluruskan," kata Gusfen Khairul.

Atas dukungan Forum Diskusi DPD PKDP se Sumbar tersebut, Cawagub Ali Mukhni mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PKDP. Menurutnya, dukungan ini mencerminkan kekompakan dan solidaritas orang Piaman.

"Ini akan menjadi energi bagi saya berjuang memenangkan Pilkada Sumbar. Ini marwah PKDP, pertaruhan nama besar Piaman. "Bekerja keraslah di lapangan untuk Mualim, ajak semua sanak famili, karib kerabat dan handai taulan untuk memilih Cagub nomor urut 1. Mudah mudahan Allah meridhoi usaha kita," ujar Ali Mukhni sangat terharu atas dukungan ini.

Pada kesempatan ini Ali Mukhni juga menyinggung visi misi Mulyadi-Ali Mukhni yang bertekad bulat untuk kemajuan Sumbar, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam keberkahan. Karena itu, sebagai Pemimpin Perubahan, Mualim akan mewakafkan dirinya secara penuh. (*/St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.