Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

September 25, 2020




Pdg.Panjang.Lintas Media News.
Bangunan Islamic Center Padang Panjang, dalam dua tahun terakhir, mendapat perhatian serius dari Pemko Padang Panjang. Islamic Center sudah menjadi destinasi wisata religius di kota berjuluk Serambi Mekah itu.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Jum'at, (25/9), di Padang Panjang. Menurutnya, hingga kini aktifitas keagamaan di lingkup Pemko Padang Panjang tetap dijalankan di  Islamic Center. Selain air wuduknya lancar, bangunan tempat ibadah itu juga bersih. Malah menjadi pilihan tempat menikah bagi sebagian warga.

Disebutkan,  Pemerintah Kota Padang Panjang, sangat serius dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan Islamic Center menjadi Icon Kota Padang Panjang.

"Bukti keseriusan ini, dapat dilihat dari progres pembangunan yang telah terlaksana setiap tahun. Pada tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1.9 Milyar untuk pengerjaan penyempurnaan bangunan Islamic Center. Berupa pintu masuk, penyambungan tangga depan dan pelataran plaza, tangga bawah menara serta finishing bagian depan bangunan dan taman selasar. Juga, pembuatan ground tank dan roof tank untuk menjamin ketersediaan air bersih serta penyelesaian jalan menuju Islamic Centre  senilai 7 milyar rupiah," terangnya.

Sonny juga menyebutkan, pengelolaan kegiatan Islamic Center setiap tahun selalu dianggarkan dalam APBD. Khusus pada APBD Tahun 2020 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 725. juta untuk operasional Islamic Centre di Bagian Kesra yang mana didalamnya mencakup biaya operasional harian, kebersihan dan operasional badan pengelola Islamic Center.

"Jadi tidaklah  benar, jika ada yang menyebut Islamic Center tidak terawat. Kita sudah menempatkan petugas kebersihan yang bekerja di situ tiap hari. Kami awasi," kata Sonny.

Selanjutnya dijelaskan, pihak Pemko telah  mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 298 juta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Islamic Centre pada Dinas Pekerjaan Umum. Pada tahun ini akan dilanjutkan penyelesaian basement untuk lokasi perkantoran organisasi keagamaan dan pembenahan lokasi parkir.

Sementara Kadis Kominfo Ampera Salim, mengatakan, tidak benar jika ada yang mengatakan, Pemko Padang Panjang tidak memberikan perhatian kepada Islamic Center. 

"Perhatian Pemko terhadap Islamic Center sangat tinggi. Pak Walikota sangat berkomitmen memajukan Islamic Center ini," kata Ampera.(rls/St)
Read more »

September 25, 2020
Musi Rawas.Lintas Media News.
 Usai mengikuti pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon (Paslon) Bupati Musi Raws H Hendra Gunawan ( H2G ) dan H Mulyana, saat di jumpai awak media di halaman Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti, Kamis (24/09/20)

Paslon Bupati Musi Rawas H2G - Mulyana, penuh rasa bahagia karena tahapan penentuan nomor urut yang di gelar KPU Kabupaten Musi Rawas telah selesai

Alhamdulillah kita mendapatkan nomor urut 2 itu artinya insya Allah tanda baik untuk bisa melanjutkan kedua kali, Kata H2G

Dijelaskan Hendra Gunawan (H2G), mengenai nomor urut, semua nomor bagus dan baik, tentunya dua Paslon tidak ada persoalan nomor urut berapapun, karena masyarakat tidak akan bingung dimana ada calon laki-laki dan perempuan, yang pasti kita H2G Mulya ucapkan syukur, Alhamdulillah tahapan penetapan kita sudah lolos dan selesai tahapan pengundian dimana H2G Mulya mendapatkan nomor 2, kata H Hendra Gunawan 

Tak lupa Paslon H2G - Mulyana meminta kepada semua pihak untuk mohon doanya, semoga lancar tanpa ada halangan, jika nantinya diberikan amanah untuk melanjutkan kembali Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai ini, kita akan memberi yang terbaik untuk Musi Rawas Tutupnya.(*)
Read more »

September 25, 2020
 Padang Pariaman.Lintas Media News. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Padang Pariaman dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Pemilihan Umum (Pemilu) tahun padTahapana Kamis (24/09) di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman,Propinsi Sumatra Barat.

Ketua KPU Padang Pariaman  Zulnaidi, S.H., pada rapat pleno itu menyampaikan pilkada dilakukan oleh 270 daerah dan saat ini dilakukan pengundian nomor urut psangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena pada tahun ini pilkada dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19.

“ Rapat pleno terbuka saat ini diadakan  terkait penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati, dimana sebelumnya telah melakukan proses pendaftaran dan didapatkan tiga paslon yang memenuhi syarat, selanjutnya paslon akan mengurus rekening dana khusus kampanye dan tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 5 Desember 2020,” jelasnya.
Zulnaidi menambahkan pilkada tahun ini dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya karena tahun ini kita melaksanakan pilkada ditengah pandemi, oleh karenanya diperlukan ketaatan para paslon untuk mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan terutama pada masa kampanye.

“Adapun pada saat pelaksanaan kampanye ditengah pandemi ini beberapa aturan yang harus ditaati para paslon sesuai aturan yang berlaku bahwasanya pelaksanaan pemilu tahun ini harus menerapkan protokol kesehatan terkait pencegahan dan penularan Covid-19, dan pada saat kampanye dilarang untuk melakukan mobilisasi masa dan arak-arakan dan   dalam bentuk kegitan tatap muka akan tetapi lebih ke daring atau online ,” tegasnya.

Bagi paslon yang melanggar aturan pemilu selama pandemi yang diatur oleh dua aturan KPU dan Bawaslu maka paslon tersebut akan diberi peringatan yang diawasi oleh Bawaslu bekerjasaam dengan TNI dan Polri sesuai dengan maklumat Polri seperi pembubaran masa dan pemberian sanksi hukum.

Pada saat pengambilan nomor urut bagi ketiga pasang paslon ini dilaksanakan melalui pencabutan secara acak kemudian diperlihatkan kepada semua peserta sidang akhirnya nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati berhasil memperoleh nomor urut,  urut 1 Suhatri Bur- Rahmang, Nomor urut 2 Tri Suryadi-Taslim dan Nomor Urut 3 Refrizal-Happy Neldi

Disisi lain Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq, S.E., mengatakan selain tugas pengawasan Bawaslu juga diberikan mandat untuk membuat rencana kerja untuk pencegahan Covid-19 di tingkat Kabupaten/Kota, oleh karenanya Bawaslu telah membuat kelompok kerja bersama dengan TNI, Polri, serta KPU dimana nantinya akan mengadakan kampanye public terkait pencegahan Covid-19 dan menghindari kerumunan masa serta iring-iringan serta menggalakan perilaku hidup bersih dan sehat

“ Sedangkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) pihak Bawaslu telah menyurati keoada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan mengutip bebebrapa aturan tentang APK dan telah menyerahkannnya kepada KPU terkait lokasi pemasangan APK, Untuk pembongkaran APK bukanlah tugas Bawaslu melainkan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Satpol PP,” jelasnya.

Ditambahkannya kembali ketika pada masa kampanye terdapat pelanggaran protokol kesehatan maka KPU akan memberikan peringatan kepada pihak yang bersangkutan, apabila tidak direspon maka KPU akan melaporkan kepada Bawaslu yang akan melakukan tindakan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.( NT)
Read more »

September 25, 2020




PADANG.Lintas Media News.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menegaskan.Jangan bawa nama organisasi dalam mendukung Pasangan Calaon (Paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020,organisasi harusnya bersikap netral dalam hal dukung-mendukang calon.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Tahapan pilkada, KPU provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia telah menetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.

"Tahapan Pilkada akan masuk masa kampanye, setelah KPU menetapkan pasangan calon dan menetapkan nomor urut. DPP mengeluarkan maklumat, agar tidak membawa nama PKPS dalam hal dukung mendukung calon," tegas Alirman Sori, Kamis (24/9/2020).

Menurut Alirman,PKPS merupakan organisasi yang bersifat sosial dan kekeluargaan. Sesuai amanat AD/ ART PKPS, tidak dibenarkan membawa nama organisasi dalam hal mendukung calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten dan kota.

PKPS menghormati pilihan dan dukungan serta sikap politik setiap orang, termasuk pengurus PKPS. Sebab, memilih dan dipilih merupakan hak konstitusi yang melekat untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat sesua aturan perundang-undangan.Jelas Alirman

Alirman Sori yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat ini mengajak seluruh warga PKPS untuk saling menghormati perbedaan. Tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan.

"Memilih dan dipilih adalah hak setiap orang yang diatur konstitusi. Bersatu dalam perbedaan pilihan itulah hakikat demokrasi. Jaga kerukunan, perkokoh rasa kekeluargaan," tandasnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKPS Doni Harsiva Yandra menambahkan, maklumat tersebut disampaikan DPP PKPS dalam rangka menjaga netralitas dan hubungan tali silaturahim antara warga PKPS. Baik yang berada di ranah dan perantauan, maupun dengan seluruh pihak yang sedang mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2020. 

"Mengingat pentingnya menjaga hal tersebut, maka warga PKPS menahan diri dan mematuhi seruan yang disampaikan di dalam maklumat DPP," tegasnya. (rel/St )
Read more »

September 25, 2020
PESSEL.Lintas Media News.
Bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu akibat meluapnya sungai Batang Siguntur telah menyebabkan terendamnya beberapa rumah masyarakat, yang menyebabkan akses masyarakat terputus di wilayah Siguntung Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumbar, pada siang kemaren Rabu (23/9) dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di Siguntur Mudo, banjir juga terjadi di Kampung Jalamu, Batang Kapas. Di lokasi ini banjir disertai lumpur juga menutup badan jalan. 

Untuk memastikan kondisi masyarakat disana, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai langsung bergerak cepat ke lokasi. 

Orang nomor dua ini sangat dikenal dengan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terkena musibah. Bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik Daerah BPBD Sumbar Rumainur mengunjungi lokasi banjir bandang di Siguntur Mudo, Kamis (24/9/2020).

"Kami turut prihatin. Saya hadir di sini sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar, dengan harapan mudah-mudahan banjir atau bencana tidak terulang di wilayah sini," kata Nasrul Abit.

Saat di lokasi, selain meninjau rumah yang terdampak banjir bandang, dia juga memastikan bahwa kondisi pengungsian layak, serta kebutuhan logistik para warga terdampak terpenuhi dengan baik.
"Masyarakat harus bersabar karena ini cobaan bagi kita, karena sebelumnya bencana banjir belum pernah terjadi sebesar itu di Siguntur, namun ke depan tentu harus dilihat permasalahannya apa," ungkapnya

Nasrul Abit menyebutkan banjir yang melanda Siguntur Mudo cukup parah, air masuk ke rumah-rumah warga dengan ketinggian sekitar 80 centimeter. Bahkan sampai hari ini listrik belum menyala karena banjir. 

Atas kejadian tersebut atas nama pemerintah Provinsi Sumbar merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah Provinsi terhadap masyarakatnya. Lebih lanjut ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada.

Sebelumnya kehadiran Wagub Sumbar itu langsung disambut oleh ratusan masyarakat. Tidak hanya emak-emak saja tapi juga anak-anak. Mereka juga tampak mengapresiasi perhatian dan kesigapan yang ditunjukkan Nasrul Abit.

"Terima kasih Pak Gubernur atas perhatiannya. Coba kalau semua pemimpin seperti Pak Narsul Abit ini. Selalu tanggap dan pro rakyat," ujar salah seorang korban banjir Siguntur.

Adapun Bantuan sembako yang diserahkan Wagub Sumbar berupa beras sebanyak 3 ton dan makanan siap saji sebanyak 10 box dan masker 50 kotak yang telah dibagi-bagikan pada masyarakat setempat, agar bisa langsung dikonsumsi.(rls)
Read more »

September 24, 2020



Padang.Lintas Media News.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi agar mengkaji ulang rencana penampilan tari massal yang melibatkan 240 penari saat pembukaan dan penutupan kegiatan MTQ yang akan berlangsung November mendatang. 

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPRD, saat rapat kerja dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumbar, Asisten III, LPTQ, dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Kamis (24/9).

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon mengatakan, saat ini penyebaran Covid-19 terus meningkat, yang terpapar tak hanya masyarakat, tapi sudah banyak muncul cluster pejabat. Jika tarian massal tetap digelar saat penyelenggaraan MTQ, ia kuatir akan berpotensi menjadi pusat penyebaran baru dari Covid-19.

"Padang ini bukan zona merah lagi, tapi sudah zona hitam. Karyawan BRI saja 74 orang yang positif. Kalau kita lihat penerapan protokol kesehatan di BRI, itu tak ada kurangnya, pelayanan dibuat berjarak, pakai masker dan wajib cuci tangan, kena juga mereka. Siapa yang akan bertanggungjawab jika penampilan tari massal yang dihadiri ratusan orang ini nantinya jadi pusat penyebaran baru Covid-19. Mau buk Ranti (kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, red)  bertanggungjawab?. Saya minta jangan dipaksakan tari massal ini tetap lanjut," tegas Nofrizon yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar tersebut.

Anggota Komisi V yang lainnya, Maigus Nasir menyampaikan, karena MTQ akan dilaksanakan di tengah-tengah suasana darurat, pelaksanaannya harus sesuai dengan kondisi darurat juga. Menurut dia, penerapan protokol kesehatan harus dikedepankan. 

"Jangan sampai kegiatan ini nantinya dianggap Inkonstisional di tengah kedaruratan yang ada sekarang. Harus dipastikan apakah izin kegiatan ini cukup dari Kementerian Agama saja, atau harus ada izin gugus tugas nasional," tukasnya. 

Jika penampilan tari massal ini tetap dilaksanakan juga, sambung Maigus Nasir, seluruh anak-anak yang terlibat dalam kegiatan harus dipastikan ada izin dan dari orang tuanya. "Harus ada izin orang tuanya. Saya takut nanti akan ada tuntutan dan gugatan hukum, karena kita melaksanakan kegiatan di tengah kondisi yang memprihatinkan," tegas politisi PAN tersebut. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gemala Ranti, membenarkan dalam seremoni pembukaan MTQ nanti akan ada kegiatan tari massal. Ranti memahami risiko penyebaran virus korona dewasa ini semakin meningkat. Meskipun begitu, pihaknya mengaku sejak awal telah merencanakan antisipasi pengurangan risiko penyebaran. Dia memastikan para penari dan panitia yang berkaitan dengan tari massal ini mengikuti protokol kesehatan. 

Bahkan hingga sampai teknis juga sudah diperhitungkan. Misalnya ruangan ganti baju, yang biasanya digunakan untuk beberapa orang, nanti akan dibuatkan secara khusus untuk setiap penari. Dengan begitu, kontak fisik antar penari bakal berkurang juga. Termasuk soal teknis lainnya seperti adanya petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Disampaikannya pemilihan tari massal ini sudah jauh hari direncanakan. Dan sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terutama dari Pemprov Sumbar sendiri. "Kita juga sudah memiliki rencana dan konsep pencegahan penyebaran korona. Kita juga tak ingin para penari atau peserta terpapar korona ini," katanya. (St)
Read more »

September 24, 2020


Padang, Lintas Media News

Pandemi Covid-19 yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak kepada sektor ekonomi, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk keluar dari keterpurukan tersebut, pelaku UMKM melakukan berbagai upaya untuk kembali survive, begitu juga dengan UMKM Rumah Dagang yang dikelola oleh Forum Nagari Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 

UMKM di bidang budidaya puyuh petelur yang berlokasi di RT07/RW03 Padang Besi itu diawal pandemi, sempat mengalami kesulitan menjual telur ke pasar, karena selain harga murah dan daya beli masyarakat menurun, pengunjung pasar pun berkurang sejak wabah Covid-19 melanda Kota Padang.

Namun begitu, bukan Rumah Dagang namanya kalau tidak bisa mampu keluar dari keterpurukan tersebut. Dengan menjajakan ke warung-warung sekitar Kecamatan Lubuk Kilangan, usaha puyuh petelur Forum Nagari Kelurahan Padang Besi itu akhirnya kembali survive.

"Biasanya kami jual puyuh ke Pasar Bandar Buat. Kalau sekarang, kami jual ke beberapa warung-warung di Lubuk Kilangan. Alhamdulillah laku keras," kata Bendahara Forum Nagari Kelurahan Padang Besi Darni Ayub, saat ditemui di Kandang Puyuh Rumah Dagang, Kamis (24/9/2020).

Darni menyebut, saat ini jumlah puyuh di Rumah Dagang sekitar 850 ekor. Sekitar 55 persen dari jumlah tersebut sudah memasuki masa afkir, sehingga produksi telur rata-rata hanya sekitar 350 butir per hari. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menambah sekitar 800 ekor puyuh sebagai pengganti dari puyuh yang sudah afkir.

"Masa puncak produksi puyuh itu dari umur 4 bulan sampai 9 bulan dengan tingkat produksinya lebih dari 85 persen. Kalau puyuh 1000 ekor, maka jumlah telurnya dikisaran 850-an butir per hari. Kalau sekarang sudah masa afkir, jadi merosot. Namun begitu, hasil produksinya masih bisa menutupi biaya kebutuhan pakan," ujarnya.

Mengenai manajemen keuangan, Darni menuturkan bahwa laporan keuangan selalu ditulis secara rinci. Bahkan tiap bulannya, Rumah Dagang selalu menyisihkan biaya tabungan puyuh sebesar Rp570 ribu yang nantinya akan digunakan kembali untuk membeli bibit dan pakan puyuh. 

Kemudian, juga rutin mengeluarkan zakat 2,5 persen dari keuntungan, termasuk mengeluarkan biaya operasional bagi pengelola Rumah Dagang. "Pengelola tidak ada honor atau gaji, yang ada hanya biaya operasional dan itu hanya untuk beli BBM, karena pengelola puyuh di Rumah Dagang ini sifatnya pengabdian," bebernya.

Sekitar satu tahun mengelola puyuh petelur, Darni menuturkan bahwa Rumah Dagang sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp8 juta. "Keuntungan bersih ini tidak termasuk tabungan puyuh, zakat dan operasional pengelola Rumah Dagang," imbuhnya.

Ketua Forum Nagari Kelurahan Padang Besi Armaigus mengatakan, Rumah Dagang ini didirikan pada Agustus 2019 dan didukung penuh oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang melalui Forum Nagari Kelurahan Padang Beai, karena Rumah Dagang ini merupakan bagian dari program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) CSR Semen Padang.

"Untuk mendirikan Rumah Dagang ini, CSR Semen Padang mengalokasikan anggaran Rp46 juta melalui Forum Nagari. Sebesar Rp10 juta, kami gunakan untuk beli bibit puyuh dan pakan. Sisanya, untuk biaya buat kandang puyuh dan kandang utama, buat pagar, dan sewa lahan seluas lebih kurang 600 meter," bebernya.

Selain puyuh sebagai usaha utama, di Rumah Dagang ini juga terdapat beberapa kebun. Di antaranya, markisah, ubi, pisang, pepaya, cabe, terong, dan berbagai tanaman lainnya. "Ke depan, kami juga akan membuat kolam ikan sebagai usaha Rumah Dagang," katanya.

Selain kolam ikan, pada tahun 2021 mendatang, Rumah Dagang menargetkan untuk menambah jumlah kandang puyuh untuk kapasitas 5000 ekor, karena potensinya puyuh cukup besar. Bahkan untuk pemasarannya, Rumah Dagang bisa bekerjasama dengan PT Rajawali Dunia Unggas yang merupakan perusahaan pemasok pakan dan bibit puyuh di Kota Padang.

Rumah Dagang ini, kata Armaigus melanjutkan, merupakan aset Forum Nagari Padang Besi dan juga aset bersama masyarakat Padang Besi. Rumah Dagang bukan hanya sebagai tempat menghasilkan pundi-pundi uang bagi forum, tapi juga sebagai tempat pelatihan bagi masyarakat. "Terutama pelatihan cara beternak puyuh petelur yang baik, karena pengelola Rumah Dagang ini sebelumnya juga mendapat pembekalan dari PT Rajawali Dunia Unggas. Jadi kepada masyarakat Padang Besi, silahkan manfaatkan Rumah Dagang untuk belajar beternak puyuh petelur," bebernya. (*/b/hms)

Read more »

September 24, 2020



Padang, Lintas Media News

Setelah menetapkan pasangan dari bakal calon (Balon) menjadi pasangan calon (Paslon), Rabu (23/9/2020), hari ini Kamis (24/9/2020), KPU menetapkan nomor urut Paslon melalui rapat pleno terbuka, yang dihadiri pasangan dan parpol dengan jumlah terbatas.

Pleno terbuka disalah satu hotel di kota Padang itu dipimpin langsung ketua KPU Sumbar Amnasmen, dan didampingi anggota atau komisioner kordinator divisi masing-maaing yakni, Izwaryani,Gebril Daulai, Nova Indra dan Yanuk Sri Mulyani, serta sekrtaris Firman.

Selain para komisioner dan Sekretaris KPU Sumbar, juga dihadiri Bawaslu, stakeholder lainnya serta para Kabag,kasubag dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan, seperti Kabag Hukum, Tehnis dan Hupmas Aaan Wuryanto, Kabag SDM Wandri Zen, Kabag umum dan keuangan Arlis, kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati, kasubag hukum Yusrifal Yaqub dan kasubag data Agustian Piliang.

Pada kesempatan tersebut ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, dengan telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah mendapat nomor urut, maka semua calon serta tim pemenangan,  baik parpol dan non-parpol wajib mengikuti aturan berlaku pada tahapan pilkada berikutnya.

Dikatakannya, jika ada pelanggaran yang terjadi, maka resiko akan ditanggung para calon, dan yang paling berat bisa dicoret dari pencalonan, sesuai kadar kesalah dalam pelanggaran aturan.

"Setelah semua ditetapkan menjadi pasangan calon dengan nomor urut yang sudah dicabut masing-masing pasangan, maka wajib untuk mengikuti aturan semua tahapan kedepan, baik kampanye maupun kimentar dimedia massa, media sosial atau lainnya, karena bisa menjadi pelanggaran dan  mendapat sanksi," ulas Amnasmen.

Pleno penetapan nomor urut calon didahuli dengan deklatasi Pilkada damai antara pasangan calon dan semua yang hadir diruangan, dilanjutkan penandatanganan fakta integritas, sehingga pilkada di Sumatera Barat tidak diiringi dengan hoax, kampanye hitam, SARA dan ujaran kebencian.

Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2020,  dengan keputusan KPU Sumbar nomor 64/PL.02.3/Kpt/13/KPU/Prov/IX/2020, berjalan tertib dan lancar.

Adapaun hasil pencabutan nomor urut sebagai berikut: Nomor urut 1: Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Nomor urut 2: Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T, Nomor urut 3: Irjend. Pol. Drs. H. Fakhrizal. M.Hum dan Dr. H. Genius Umar. S.Sos, M.S dan Nomor urut 4: H. Mahyeldi. SP dan Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM, ASEAN.Eng.

Sementara, para wartawan yang meliput dan pendukung Paslon panik tidak dapat melihat prosesi pleno terbuka dengan agemda pencabutan  nomor urut Paslon, karena KPU Sumbar tidak menyediakan layar monitor diluar ruangan pleno.

Berkaitan dengan lalainya KPU Sumbar dalam menyediakan layar monitor, kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati mengatakan, kalau mitra kerja penyiaran tidak memberi masukan dan tidak menyangka kalau akan banyak wartawan serta pendukung yang hadir.

Para pendukun Paslon tetap tampak merasa optimis dengan calon masing-masing, dan antar para pendukung berbeda pasangan saling menyapa serta bercengkrama, menandakan pilkada Sumbar nantinya akan penuh kedamaian dan kekeluargaan.

Pleno penetapan nomor urut pasanga calon juga mendapat penjagaan ketat dari aparat Kepolisian Resort Kota Padang dan Polda Sumbar, serta Brimobda  sesuai protap pengamanan yang ada. (ST/hms)
Read more »

September 24, 2020
Padang, Lintas Media News

Dalam rangka menyambut Hari Keselamatan Pasien Sedunia (World Patient Safety Day) yang diperingati setiap tanggal 17 September setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Sumatera Barat menggelar temu silahturahmi bersama tenaga kesehatan se Indonesia dengan menghadirkan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno sebagai narasumber webinar dengan topik “Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam Meningkatkan Keselamatan Tenaga Kesehatan” Kamis (24/9/2020) di ruang kerja

Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya memperhatikan keselamatan tenaga medis selama penanganan wabah virus corona, menginggat tenaga kesehatan merupakan orang yang berada paling depan menangani pasien terinfeksi virus corona.

"Kita terus memperhatikan keselamatan para tenaga kesehatan dan kamipun mengimbau dalam hal pencegahan dan penanganan wabah virus corona, tenaga kesehatan mesti dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini penting agar mereka terhindar dari resiko seperti infeksi virus corona," kata Irwan Prayitno (24/9).

Berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan, diantaranya dengan pembatasan jam kerja, mencukupi keperluan APD, meningkatkan mutu dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, meningkatkan screening, penguatan protokol kesehatan di segala lini, dukungan psikologis pada nakes, dan peningkatan daya tahan tubuh.

Keselamatan tenaga kesehatan sebagai prioritas yang berjalan seiring dengan keselamatan pasien. "Sesuai dengan komitmen bersama, tenaga kesehatan yang sehat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien," tukasnya.

Pemprov Sumbar telah menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai guna mengantisipasi kemungkinan dampak Covid-19 yang lebih luas serta secara khusus memperhatikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga medis dilapangan, maupun yang bekerja di rumah sakit yang menangani Covid-19.
 
Perkembangan wabah virus corona saat ini, tidak dapat diprediksi. Perkembangan kasus positif di Sumbar masih cenderung meningkat setiap hari. Apalagi ada informasi pejabat Sumbar dan kepala rumah sakit yang terpapar Covid-19. "Kita tidak boleh melepas tangan untuk memerangi virus ini. Ini akan memberikan kesia-siaan mereka yang telah berjuang mengakhiri Covid,” ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar mengajak semua pihak untuk mengakhiri Covid-19 dengan mematuhi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Banyaknya Tenaga Kesehatan meninggal dunia saat menangani pasien Covid-19. Gubernur Irwan Prayitno sangat prihatin mendengar para dokter yang gugur saat menangani pasien Covid-19. "Semoga mereka yang wafat mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya, karena mereka adalah pejuang dan pahlawan kesehatan," ucapnya.

Perihal adanya para tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa sampai saat ini menurut informasi tidak ada tenaga kesehatan Sumbar yang meninggal karena Covid-19. "Kalau yang positif Covid-19 memang ada, itupun hanya sebagian kecil, mereka semua sudah mengikuti standar protokol," tuturnya.

Menyikapi kondisi seperti itu, bisa jadi mereka yang tertular dari luar. Dengan demikian, pemerintah Sumbar terus memberi suport kepada para Nakes, agar tetap terus menjaga kesehatan dan terus ikut protokol kesehatan saat diluar.

Selain itu, Irwan Prayitno memberikan apresisasi kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang siang dan malam berkecimpung dan melayani para pasien Covid-19 demi kesembuhan pasiennya. "Saya mengajak semuanya, marilah kita berdo'a, agar para Nakes tetap selamat dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Tetap diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, pertolongan oleh Allah SWT dan dimudahkan urusannya," harapnya. (b/rls)
Read more »

September 24, 2020
Bengkalis, Lintas Media News

Kamis (24/9/2020), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis menggelar pencabutan nomor urut empat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati ,  di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung KPU, Jl. Pertanian Bengkalis. 

Sebelumnya, KPU Bengkalis melalui surat nomor : 206/PL.02.3-Pu/1403/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 mengumumkan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis serentak lanjutan tahun 2020.

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bengkalis dan berita acara nomor : 49/PL/02.3-BA/1403/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, serta surat keputusan KPU Bengkalis nomor : 195/PL.02.3-kpt/1403/Kab/IX/2020,  menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati Bengkalis,

Hasil pencabutan nomor urut satu (1) Kaderismanto-Sri Barat alias Iyet Bustami. Nomor urut dua (2) H. Abi Bahrun – Herman. Nomor urut tiga (3) Kasmarni-Bagus Santoso. Dan nomor urut empat jatuhnya kepada H.Indra Gunawan Eet – Samsu Dalimunte

Untuk diketahui semua pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sudah memenuhi syarat.

Dalam sambutan Ketua KPU Bengkalis, Fadhilah Al Mausuly mengatakan bahwa kegiatan pencabutan nomor urut paslon ini berlangsung sukses dan damai. Semua paslon sudah mendapatkan nomor urut masing-masing, dan kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. 

Selanjutnya, pembacaan tahapan deklarasi damai oleh bawaslu untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis agar mengikuti protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19. Penandatanganan deklarasi damai oleh keempat paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Hadir dalam acara tersebut, Plh  Bupati Bengkalis diwakili, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bengkalis, Dra. Hj. Umi Kalsum.M.Si., Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Mukhlasin, Ketua DPRD Bengkalis  H. Khairul Umam.Lc.M.E.Sy, Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Inf Lizardo Gumay S.H. M.M, Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan SIK. M.T, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis diwakili, Endah Karmila Dewi, Kalaksa BPBD Bengkalis H. Tajul Mudarris. Kajari Bengkalis Nanik Kurshartati, Kaban Kesbangpol Bengkalis Hermanto Baran MM. Plt Satpol PP Kabupaten Bengkalis Yuhelmi. (ind)
Read more »

September 24, 2020
Agam, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan senilai Rp 45 juta kepada warga yang mendapat musibah kebakaran di Pasar Maninjau pada Jum'at malam (18/9) pukul 21:00 Wib lalu. Kejadian itu membakar studio foto, konter, serta beberapa bangunan milik warga.

Uang ini bukan untuk pembangunan tetapi, hanya dapat memenuhi kebutuhan kesaharian bagi keluarga yang terkena bencana", kata Nasrul Abit saat di Nagari Maninjau, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Sumatera Barat, Rabu (23/9/2020).

Dalam hal tersebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyerahkan bantuan secara simbolis uang 45 juta untuk korban mengalami musibah, Masing-masing meraka mendapatkan uang sebanyak 5 juta untuk satu keluarga, insyaAllah akan segara akan ditransfer langsung ke rekening korban.

"Dan juga ada bantuan dari BPBD Provinsi Sumbar berupa sembilan kotak lauk paup berisi, box tutup, sarden, kornet, sosis, pop mie, dan beras. Bersama ini kami membawa bantuan untuk meringankan beban bapak/ibuk sekalian," ujar Nasrul.

Kami selaku pemerintah provinsi Sumbar ikut berduka dan prihatin atas musibah yang menimpa bencana kebakaran. 

"Mudah-mudahan cepat direncanakan oleh Camat dan walinagari itu, apakah dibangun kembali rumahnya yang habis dilalap api atau rencana lainya agar hidup kembali ekonomi dan usaha mereka", harapnya.

Sementara itu, Nasrul Abit juga meminta kepada masyarakat setempat agar dapat bergotong-royong bersama-sama membuat tempat mereka berteduh sementara. "Agar mereka merasa terhibur, atas perhatian kita, semoga tetap sehat dan semangat atas bencana yang menimpa mereka", ucap Nasrul.

Kemudian, untuk kedepan masyarakat harus hati-hati, agar tidak lagi terjadi kebakaran seperti ini, jangan sampai lalai, mengakibatkan musibah atau kebakaran seperti ini," himbaunya. (b/rls)
Read more »

September 24, 2020
Agam-.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka acara kampanye cerdas memilih dan mengonsumsi herbal, obat tradisional dan suplemen kesehatan pada generasi milenial, diadakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM), di Balcone Hotel Bukittinggi, Rabu (23/9/2020).

Hadir pada acara itu, Direktur Pengawasan Obat Tradisional Badan POM, Martin Suhendri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Martias Wanto, Ketua Kwarda Sumbar, Yulius, Plt Kepala BBPOM Padang, Elyunaida, dan Penyanyi Minang, Kintani Putri Medya serta para peserta Generasi Muda dari Kepramukaan.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan Generasi sekarang adalah generasi teknologi informasi, mereka dapat menjelajahi dunia hanya dengan dua jari. Generasi muda sekarang sungguh berbeda dengan masa kita muda dahulu. Begitupun informasi yang mereka punya akan dapat disebar di seluruh pelosok tanpa batas. 

"Maka tidaklah salah Badan POM memberdayakan generasi muda ini dalam rangka meningkatkan cakupan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dan kaum muda yang hadir pada saat ini akan dapat melindungi, bukan hanya dirinya, namun juga masyarakat disekelilingnya", kata Nasrul Abit 

Selanjutnya ia, juga menyebutkan bahwa sering sekali mendapat informasi adanya produk obat tradisional, yang mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan, ataupun jamu-jamu impor yang entah aman entah tidak.
"Maka kami sebagai masyarakat Sumatera Barat sangat membutuhkan informasi bagaimana cara memilih produk yang aman. Ini sangat penting mengingat saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan penggunaan jamu buatan Indonesia", ujar Nasrul.

Hingga kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini yang melibatkan Generasi muda dan masyrakat sumbar, sehingga kita dapat berharap bahwa informasi tentang produk obat tradisional yang aman. Agar dapat kita sampaikan kepada masyarakat  secara luas dengan menggunakan cara kekinian", harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala BBPOM Padang, Elyunaida juga mengatakan BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. 

Mulailah jadi konsumen cerdas sebelum membeli obat agar mengecek label, kemasan, kadaluarsa dan cek izin edar saat membeli obat. "Untuk mampu memilih produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermanfaat dan berkhasiat serta bermutu dikonsumsi", katanya.(b/rls)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.