Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan banjir Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang karate Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak mandailing natal Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar polres Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

PADANG , Lintasmedia News— Sebanyak 125 orang penerima manfaat di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, mendapatkan dukungan melalui program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) tahun 2026. Program pemberdayaan masyarakat yang digagas Forum Nagari Bandar Buat tersebut diarahkan untuk memperkuat usaha produktif warga sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.


Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PT Semen Padang menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp111.937.500. Bantuan itu diterima Forum Nagari Bandar Buat pada Kamis (15/10/2026) siang dan selanjutnya didistribusikan kepada para penerima manfaat sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Peluncuran program BMN 2026 dilakukan oleh Kepala Forum Nagari Bandar Buat Dahrulsyah, dengan dihadiri perwakilan TJSL PT Semen Padang Nurwan SP serta Lurah Bandar Buat Naswandi. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui dukungan modal dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif.


Kepala Forum Nagari Bandar Buat Dahrulsyah mengatakan bantuan tersebut telah diterima dan langsung diserahkan kepada para penerima manfaat pada hari yang sama. Penyaluran dilakukan agar masyarakat dapat segera memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk menjalankan usaha sesuai dengan rencana masing-masing.


“Alhamdulillah, kami telah menerima dana bantuan dari CSR Semen Padang. Hari ini juga kami laksanakan penyerahan secara lengkap kepada para penerima manfaat,” ujar Dahrulsyah.


Ia menjelaskan, dana bantuan tersebut dialokasikan untuk lima program utama yang menyasar berbagai jenis usaha masyarakat. Program-program itu meliputi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), budidaya ikan nila, budidaya ikan lele, budidaya ikan hias, serta usaha penetasan telur ayam kampung.


Pada program pertama, yakni peningkatan usaha UMKM, sebanyak 35 orang penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp61.312.500. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam penyaluran bantuan karena diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha yang telah dijalankan masyarakat maupun memperkuat kapasitas usaha produktif warga.


Selanjutnya, program pembelian bibit ikan nila dan pakan ikan dialokasikan sebesar Rp11.250.000 untuk 25 orang penerima manfaat. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha perikanan, mulai dari penyediaan kebutuhan awal budidaya hingga menunjang proses pemeliharaan ikan.


Program budidaya ikan lele juga menjadi bagian dari BMN 2026. Sebanyak 20 orang penerima manfaat mendapatkan alokasi dana Rp11.250.000 untuk pembelian bibit ikan lele beserta pakan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan mengembangkan usaha perikanan yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.


Sementara itu, program budidaya ikan hias memperoleh alokasi dana sebesar Rp16.875.000 yang diperuntukkan bagi 20 orang penerima manfaat. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi melalui kegiatan budidaya yang memiliki pasar tersendiri, sekaligus mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi usaha di lingkungan tempat tinggal mereka.


Adapun program kelima adalah bantuan usaha penetasan telur ayam kampung. Program tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.250.000 untuk 25 orang penerima manfaat. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan skala rumah tangga yang berpotensi memberikan pemasukan secara berkelanjutan.


Dengan lima program tersebut, BMN 2026 tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan dana, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Keberlanjutan usaha menjadi salah satu hal penting agar manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang.


Lurah Bandar Buat Naswandi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan melalui program BMN. Menurut dia, program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga.


Ia menyebutkan, pada pelaksanaan program tahun ini terdapat 125 orang penerima manfaat yang mendapatkan dukungan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau warga dengan kebutuhan usaha yang beragam.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang melalui program CSR yang telah membantu warga kami. Setiap tahun ada bantuan yang diberikan. Untuk tahun ini, ada sekitar 125 orang penerima manfaat,” kata Naswandi.


Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Bandar Buat. Menurutnya, dukungan terhadap usaha produktif menjadi salah satu langkah yang dapat membantu warga meningkatkan pendapatan dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.


“Bantuan ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat di Kelurahan Bandar Buat dan diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf hidup warga. Terima kasih kepada PT Semen Padang atas programnya, serta kepada Ketua Forum Nagari beserta jajaran yang telah memperjuangkan masyarakat Bandar Buat agar dapat menerima manfaat dari program ini,” ujarnya.


Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa pelaksanaan program BMN merupakan bagian dari upaya PT Semen Padang untuk berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Kehadiran PT Semen Padang melalui program ini bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat dan melengkapi berbagai upaya pembangunan yang telah dan terus dijalankan.


PT Semen Padang terus mendorong penguatan peran Forum Nagari untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan membangun kemandirian.


“Kehadiran Forum Nagari diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan menjembatani kebutuhan warga,” katanya.


Bagi PT Semen Padang, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari bantuan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.


“PT Semen Padang memiliki tanggung jawab untuk tumbuh bersama lingkungan sosial tempat perusahaan berada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.


Seperti diketahui, Forum Nagari merupakan wadah perhimpunan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan pemangku kepentingan yang pembentukannya diprakarsai PT Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukittinggi pada 31 Januari 2015.


Forum Nagari hadir untuk mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan adat nagari secara berkelanjutan. Forum Nagari juga mengonsultasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung program “Basinergi Membangun Nagari” serta mengomunikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan kepada semua pemangku kepentingan, baik di dalam kelurahan maupun di luar kelurahan.


Kemudian, Forum Nagari mendayagunakan modal sosial masyarakat kelurahan dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas sasaran yang telah ditetapkan.


Forum Nagari juga menumbuhkembangkan jalinan komunikasi dan informasi yang harmonis dan berkesinambungan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antarlembaga dan kelompok-kelompok yang ada di tingkat kelurahan serta program lintas kelurahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Lubuk Kilangan. (*)


Tanah Datar, Lintasmedisnews

"Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui  Kominfo dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) gelar audensi  dan dialog dengan para Wartawan  media cetak / one line se Tanah Datar tentang penggunaan dana TKD  Tahap pertama  terkait  upaya pemulihan Ekonomi Masyarakat  pasca bencana. Senin  ( 19/10 ) 2026. di Gedung  serba guna  UPT  SMPN. 2. Batipuh Selatan. 

Audensi dan dialog dihadiri  Kadis Kominfo yang mewakili Sekretaris Kominfo  Tanah Datar Efrison beserta jajaran, Sekretaris Dinas KUKMP Tanah Datar Busnika Hamdi, ST. MT. Kabid Koperasi dan usaha Mikro  Doni SE. Serta awak Media yang bertugas di Tanah Datar. 

Efrison   Sekretaris Kominfo dalam pembukaannya menyampaikan " , Tanah Datar mendapatkan  Anggaran dana  TKD sekitar Rp. 126.873.525.000.terealisasikan sampai hari ini sekitarRp  50.130.538.000,  dengan keuangan sampai saat ini  mencapai 39,51 %. Dengan fisik  42,34 %. " 

" Salah satu yang mendapat dana tersebut adalah Dinas KUKMP sebesar Rp.765 juta, dan hari ini dilaksanakan pelatihan  Digitalisasi bagi UMKM dan pemberian bantuan bagi pelaku usaha." Katanya. 

Busnika Hamdi Sekretaris KUKMP Tanah Datar menyampaikan " Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku UMKM, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah pascabencana alam, banjir, banjir bandang, Tanah longsor, Angin kencang pada bulan November 2025 di 

laksanakan di 9 Nagari dari 5 kecamatan, melalui dua bentuk kegiatan utama, yakni peningkatan kemampuan pengusaha UMKM melalui pelatihan serta pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan usaha sesuai kebutuhan pelaku usaha." Ucap nya. 

Busnika Hamdi  menambahkan ' peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui tiga paket pelatihan : . Pertama, pelatihan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk UMKM yang telah berlangsung pada 5–6 Agustus 2026, dengan materi peningkatan mutu produk, diversifikasi dan inovasi, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, khususnya bagi pelaku usaha kuliner.".

Kedua, pelatihan digitalisasi pemasaran produk UMKM yang dijadwalkan pada 19–20 Oktober 2026. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai pemasaran melalui media sosial, pemanfaatan marketplace, serta pembuatan konten promosi dan foto produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Ketiga, pelatihan peningkatan kualitas kemasan, label dan paper bag bagi UMKM yang dijadwalkan pada 22–23 Oktober 2026. Materi pelatihan meliputi desain kemasan yang menarik dan fungsional, penyusunan label produk sesuai ketentuan, serta penggunaan paper bag sebagai kemasan pendukung untuk meningkatkan daya tarik produk.' Tambahnya. 

Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro, Doni, SE, sampaikan", selain pelatihan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp466 juta untuk program bantuan peralatan usaha. Bantuan peralatan produksi sederhana tersebut mencakup dua paket bagi 148 UMKM, yakni peralatan non-elektronik seperti wajan dan panci, serta peralatan elektronik seperti mixer dan blender.".

" Pengadaan peralatan saat ini sedang berjalan dan direncanakan selesai pada minggu keempat Oktober 2026. Program bantuan juga mencakup satu paket bahan kemasan, label atau paper bag yang diperuntukkan bagi 100 UMKM sektor kuliner."

"Bantuan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas tampilan produk, memperkuat identitas usaha, serta menambah nilai jual produk yang dipasarkan kepada konsumen," ujarnya.

Selanjutnya Kabid menambahkan " , melalui rangkaian pelatihan dan bantuan tersebut, Pemkab Tanah Datar berharap, pelaku UMKM semakin mandiri, produktif dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi masyarakat serta peningkatan daya saing UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pascabencana." Tambah nya. 


Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab  .    ( ERM )

PADANG, Lintasmedia News- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang hingga 16 Oktober 2026 masih berada di bawah 40 persen dari target yang ditetapkan.


Data realisasi menunjukkan, Dishub Kota Padang baru membukukan penerimaan sekitar Rp2,04 miliar atau 38,61 persen dari target Rp5,30 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp3,26 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran.


Sementara itu, realisasi PAD Dinas PUPR Kota Padang tercatat sekitar Rp4 miliar atau 33,49 persen dari target Rp11,96 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp7,95 miliar yang belum terealisasi.


Rendahnya capaian kedua OPD tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya. Ia menilai realisasi pendapatan yang masih berada di bawah 40 persen perlu ditelaah agar penyebabnya dapat diketahui secara jelas.


“Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah rendahnya penerimaan disebabkan oleh kendala teknis, belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan, persoalan pendataan objek retribusi, atau faktor lain yang memengaruhi realisasi di lapangan,” kata wakil rakyat dari Dapil V, Padang Selatan dan Padang Timur ini. 


Menurut Rachmad, setiap OPD harus memiliki langkah konkret untuk mengoptimalkan penerimaan sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut perlu disertai pemantauan berkala dan evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh.


“Dishub dan PUPR juga perlu mengidentifikasi potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026. Namun, upaya mengejar target tetap harus dilakukan sesuai ketentuan dan tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya. 


Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, evaluasi terhadap OPD dengan realisasi PAD rendah perlu segera dilakukan. “Langkah ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Padang memperbaiki kinerja penerimaan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD,” kata Rachmad. (*)

Pessel,Lintas Media News
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, Minggu siang (18/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Rumah Panjang Gunung Cerek, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, S.Sos., Wali Nagari Koto Berapak, Lazuardi, Ketua Bamus Yurizal, tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, kalangan pemuda dan pemudi, serta masyarakat setempat.

Menurut Doni Harsiva, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan bencana, sekaligus menyebarluaskan informasi mengenai Perda Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

"Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan langkah-langkah mitigasi bencana menjadi hal penting untuk membangun kesadaran bersama dalam mengurangi risiko serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan," ujar Doni.

Kehadiran unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan dan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan dan kesiapsiagaan hingga penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Selain itu, keterlibatan wali nagari, Bamus, tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, serta generasi muda diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kebersamaan dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Melalui sosialisasi Perda ini, diharapkan masyarakat Nagari Koto Berapak semakin memahami pentingnya membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing, serta mengetahui peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam menghadapi situasi darurat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam mewujudkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

"Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami Perda sebagai sebuah regulasi, tetapi juga mampu menerapkan semangat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari demi melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan," tutupnya.(**)

PADANG,Lintas Media News
Penantian panjang warga Kelurahan Limau Manis Selatan, Kota Padang, untuk menikmati akses jalan yang lebih baik akhirnya berbuah hasil. Jalan Fisika I dan Fisika II kini telah diaspal, membawa harapan baru bagi masyarakat sekaligus menjadi bukti bahwa aspirasi yang diperjuangkan bersama dapat berujung pada pembangunan nyata.

Pengaspalan jalan lingkungan tersebut terealisasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dengan fasilitasi anggota DPRD Kota Padang, Rafdi. Pembangunan ini menjadi jawaban atas kebutuhan warga yang telah mengusulkan perbaikan jalan sejak 2024.

Rasa syukur atas terealisasinya pembangunan itu diwujudkan masyarakat melalui kegiatan syukuran pada Minggu (18/10/2026). Tak sekadar merayakan jalan yang kini lebih nyaman dilalui, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antara warga, tokoh masyarakat, dan para wakil rakyat yang turut mengawal aspirasi mereka.

Ketua RT 03, Bahrizal Basir, menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Sumbar  Muhidi dan Anggota DPRD Kota Padang Rafdi atas perhatian serta dukungan yang diberikan. Menurutnya, pengaspalan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena melalui proses pengusulan dan perjuangan yang tidak singkat.

“Alhamdulillah, apa yang selama ini kami harapkan akhirnya terwujud. Usulan sudah kami sampaikan sejak 2024, dan sekarang masyarakat bisa menikmati jalan yang lebih baik. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Muhidi dan Bapak Rafdi yang telah membantu memperjuangkan kebutuhan warga,” ujarnya.

Meski demikian, Bahrizal berharap pembangunan tidak berhenti pada ruas jalan yang telah diaspal. Ia menyebut masih terdapat bagian jalan di sekitar Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang perlu mendapat perhatian agar akses masyarakat dapat tersambung dengan lebih baik menuju jalan utama.

“Kami berharap ruas jalan yang belum selesai bisa dilanjutkan dalam satu rangkaian pembangunan hingga terhubung ke jalan utama. Dengan begitu, akses warga akan semakin nyaman. Kami juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas pembangunan ini,” katanya.

Harapan serupa disampaikan Azwar, yang mewakili Ketua RW 1 Kompleks Unand, Limau Manis Selatan. Ia menilai terealisasinya pengaspalan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami bangga karena aspirasi masyarakat mendapat perhatian. Harapan kami, kepedulian seperti ini terus berlanjut sehingga lingkungan kami semakin berkembang dan bisa menjadi contoh bagi kawasan lainnya,” ungkap Azwar.

Ia juga menyampaikan bahwa Masjid Darul Ulum direncanakan menjadi lokasi kegiatan Safari Ramadan pada Februari 2027. Warga berharap agenda tersebut dapat semakin mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih perlu dituntaskan.

Tokoh masyarakat, Prof. Musliar Kasim, turut mengungkapkan rasa syukur atas pembangunan yang telah dinikmati warga. Menurutnya, kemajuan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kekompakan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

“Kami bersyukur atas perhatian yang diberikan kepada lingkungan ini. Masyarakat di sini memiliki semangat kebersamaan dan ingin menjadikan kawasan Kompleks Unand Blok B sebagai lingkungan yang baik, tertata, dan memberikan manfaat bagi semua,” tutur Musliar.

Ia menegaskan, pembangunan fisik perlu berjalan seiring dengan penguatan pendidikan dan pembinaan generasi muda. Salah satu perhatian yang ingin didorong adalah peningkatan kegiatan pendidikan agama melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) serta pengembangan program Smart Surau.

“Kita ingin anak-anak tumbuh dengan pengetahuan yang luas sekaligus memiliki bekal agama dan akhlak yang kuat. Karena itu, program pendidikan yang berkelanjutan sangat penting agar generasi muda menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungannya,” tambahnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Padang, Rafdi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang turut mendorong terwujudnya pengaspalan jalan di kawasan tersebut. Ia menilai sinergi antarlembaga legislatif menjadi salah satu upaya untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhidi atas kolaborasi yang terjalin sehingga pengaspalan ini bisa terealisasi. Tahun ini ada sejumlah pembangunan yang mendapat perhatian, termasuk di Blok B, dengan panjang jalan lebih dari 200 meter,” kata Rafdi.

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar juga dapat menjadi pijakan untuk mendorong pembangunan fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Setelah kebutuhan dasar seperti jalan semakin baik, kita berharap ke depan dapat mendorong pembangunan gedung serbaguna untuk menunjang berbagai aktivitas warga. Tentu, semua itu membutuhkan dukungan, kepedulian, dan kebersamaan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan syukuran yang digelar warga memiliki makna lebih luas daripada sekadar merayakan selesainya pengaspalan jalan. Momentum tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pembangunan akan lebih mudah diwujudkan ketika masyarakat dan wakil rakyat saling berkomunikasi serta bekerja sama.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan kemauan untuk berkolaborasi agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, peran DPRD tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya pelatihan, penguatan literasi bagi siswa, serta bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui kerja sama. Ada program pelatihan, penguatan literasi siswa, hingga bimbingan teknis bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan dan mengembangkan usaha. Harapannya, masyarakat tidak hanya menikmati pembangunan fisik, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan,” katanya.

Muhidi juga mengajak warga untuk menjaga semangat gotong royong dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta keberlanjutan program di lingkungan tersebut.

“Mari kita terus membangun kebersamaan, saling mendukung, dan menjaga apa yang sudah dibangun. Pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus berjalan bersama agar setiap program memberikan manfaat yang lebih luas,” tuturnya.(*)



Padang,Lintas Media News
Bukan hanya merusak fisik dan mental, narkoba sangat berpotensi mengancam eksistensi sebuah bangsa dan negara. Negara bisa hancur, bahkan runtuh. Oleh karena itulah, perang terhadap narkoba harus terus digalakkan. Darurat narkoba di Indonesia sangat perlu dianggap serius oleh semua unsur masyarakat.

Hal tersebut mengemuka saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Minggu (18/10), di Gedung Rohana Kudus, Padang. Kegiatan ini dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. 

Ia menegaskan bahwa kalimat "darurat narkoba" yang disebutkan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu bukanlah sekadar kata-kata. Bahkan sampai sekarang, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih mengancam negara ini.

"Normalnya, jika kita mendengar kata 'darurat', kita langsung awas dan bergerak bersama. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam memerangi narkoba," kata Evi.

Ia mengimbau peserta untuk mengajak semua kenalan dan keluarga agar ambil bagian secara aktif dalam gerakan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Di dalam perda tersebut, hal ini memang telah diatur, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, serta seluruh unsur dalam gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba ini susah untuk diberantas karena banyak faktor. Jika masyarakat membantu secara aktif, hasilnya akan lebih optimal," ujarnya lagi.

Keaktifan masyarakat bisa dimulai dari mengetahui berbagai jenis narkoba dan zat adiktif, memahami ciri-ciri serta gejala pemakai, hingga melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga bahkan lingkungan.

"Jika ada sanak saudara yang menggunakan narkoba, bawa ke tempat rehabilitasi. Jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa dihentikan. Lakukanlah itu. Mari kita pahami bahwa darurat narkoba di negara ini sudah lama terjadi," katanya.

Senada dengan Evi Yandri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, yang juga menjadi narasumber sosialisasi hari itu, menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa.

Ia mencontohkan sejarah "Perang Candu" di Tiongkok pada abad ke-19. Saat itu, pelemahan generasi muda melalui narkotika menjadi strategi efektif untuk meruntuhkan sebuah negara.

Mursalim menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang cenderung pasif dan menutup-nutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dengan dalih rasa iba. Ia mencontohkan kasus di kawasan Gaung beberapa tahun lalu, saat aktivitas transaksi sabu sempat dibiarkan oleh warga sekitar sebelum akhirnya ditindak tegas oleh kepolisian.

"Jika masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan, segera laporkan. Jangan diam saja. Kami juga mendorong setiap kelurahan untuk membentuk program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)," tegas Mursalim.

Apresiasi terhadap sosialisasi ini turut disampaikan oleh pihak jajaran kecamatan. Kepala Seksi Perizinan Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti, menyatakan bahwa pihak kecamatan siap berkolaborasi penuh dalam mendukung implementasi perda tersebut demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. (*)


Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa, mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Ajakan tersebut disampaikan Iqra saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan DPD Golkar Kota Padang, Minggu (18/10/2026).

Menurut Iqra, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan membangun masyarakat sejahtera.

Ia menilai, orang tua perlu memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Pengawasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

“Ketahanan keluarga harus dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, memberikan teladan, dan mendampingi anak dalam menghadapi perkembangan zaman,” ujar Iqra.

Ia menjelaskan, kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, kemudahan akses terhadap berbagai konten digital juga menghadirkan tantangan bagi perkembangan anak.

Karena itu, Iqra mengingatkan orang tua agar aktif mengawasi aktivitas digital anak. Pendampingan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka dan pendekatan yang sesuai dengan usia anak.

Menurutnya, keluarga tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang tua juga perlu menyediakan waktu berkualitas, membangun kedekatan emosional, dan menanamkan nilai moral sejak dini.

Iqra turut mendorong masyarakat memanfaatkan program pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi keluarga. Dukungan tersebut diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Akses terhadap pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dapat membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemandirian.

“Penguatan keluarga harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang kuat membutuhkan lingkungan yang mendukung, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan perhatian dari pemerintah,” katanya.

Iqra menilai, Perda Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 dapat menjadi landasan untuk memperkuat peran keluarga di tengah masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan sinergi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan demikian, program ketahanan keluarga dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.

Ia juga menekankan pentingnya pola pengasuhan yang positif. Orang tua perlu menghindari perkataan yang merendahkan anak, terutama ketika menghadapi persoalan keluarga.

Menurutnya, komunikasi yang sehat dapat membantu anak tumbuh dengan kepercayaan diri. Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.

Iqra berharap penguatan ketahanan keluarga menjadi perhatian bersama. Upaya ini penting untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Melalui dukungan kebijakan daerah dan keterlibatan masyarakat, ketahanan keluarga diharapkan menjadi fondasi pembangunan Sumatera Barat yang lebih sejahtera. (***)

 

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMARAYA — Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengajak generasi muda memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.


Ajakan tersebut disampaikan Annisa saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dharmasraya periode 2026–2029 di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (19/10/2026).


Dalam pelantikan tersebut, Yogi Buana Putra, S.P., dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Dharmasraya periode 2026–2029, didampingi Fuad Dhiyalulhaq, S.IP., sebagai sekretaris dan Pedri Muhajir, S.E., sebagai bendahara.


Dalam sambutan dan arahannya, Annisa menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki energi, kreativitas, serta semangat perubahan.


“Pemuda harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Dharmasraya sesuai dengan bidang dan potensi masing-masing. KNPI harus menjadi wadah yang mampu menyatukan pemikiran, memperkuat kolaborasi, dan melahirkan kontribusi nyata bagi daerah,” ujar Annisa.


Ia berharap KNPI tidak sekadar menjadi wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan inovatif dan program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.


Annisa juga mengingatkan pentingnya semangat kepemudaan sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan dan mempercepat pembangunan daerah. Ia mengutip ungkapan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menggambarkan besarnya potensi generasi muda.


“Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia,” kutip Annisa.


Menurutnya, ungkapan tersebut menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif apabila dibekali semangat, integritas, kreativitas, dan komitmen yang kuat.


Karena itu, pengurus DPD KNPI Dharmasraya periode 2026–2029 diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik, merangkul berbagai organisasi kepemudaan, serta menghadirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Annisa juga mendorong KNPI mengambil peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, penguatan kreativitas, dan pemberdayaan pemuda hingga ke tingkat nagari.


Ia menegaskan bahwa sinergi antara KNPI dan pemerintah daerah perlu diwujudkan melalui kegiatan konkret yang mendukung pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara inklusif dan berkelanjutan.


Pelantikan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Dharmasraya H. Heri Saputra, Kapolres Dharmasaya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Dandim 0310/ SSD diwakili Danramil Pulau Punjung Lettu Inf Magel Hendri, PJU Kajari Dharmasraya, Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Barat, Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta insan pers.


Selain itu hadir jajaran kepengurusan DPD KNPI Sumbar yakni : Nanda Satria selaku ketua, M. Nazik selaku Sekretaris dan Varel Oriano selaku bendahara, serta pengurus KNPI Dharmasraya demisioner


Dengan kepengurusan baru ini, KNPI Dharmasraya diharapkan semakin solid dan progresif serta mampu membuktikan bahwa pemuda bukan hanya penerus masa depan, melainkan juga pelaku pembangunan saat ini yang siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. (el)

pasamanbarat. Lintasmedia News-- Upaya preventif guna melindungi generasi muda dari ancaman penyakit akibat penurunan kualitas udara terus digencarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat. Bertempat di SMA Negeri 1 Pasaman, jajaran Kepolisian membagikan ratusan masker medis secara gratis kepada para pelajar, guru, dan warga sekolah pada Senin (19/10/2026) pagi.


Aksi tanggap kesehatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut dilaksanakan usai upacara bendera mingguan. Bertindak selaku Pembina Upacara, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan pembekalan dan edukasi langsung mengenai bahaya paparan asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).


Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Pasaman Barat H. Yulianto beserta jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini mempertegas komitmen dan sinergitas antara institusi Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam melindungi masyarakat dari risiko pencemaran udara.


AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa aksi pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar yang beraktivitas di ruang terbuka. 


Penggunaan masker dinilai sebagai langkah perlindungan diri paling krusial guna menekan paparan partikel mikroskopis dari asap yang berpotensi memicu timbulnya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).


“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan para pelajar agar selalu waspada terhadap dampak kabut asap dan memahami pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri. Pembagian masker ini menjadi pengingat konkret agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya para siswa, lebih peka terhadap kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat asap karhutla,” tegas Kapolres.


Lebih lanjut, Kapolres mengimbau seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila konsentrasi asap memburuk. Bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker pelindung diri adalah hal mutlak yang tidak boleh diabaikan.


Aksi sosial ini tidak hanya menyasar para siswa. Guna memastikan perlindungan menyeluruh di lingkungan sekolah, pembagian masker turut menjangkau majelis guru, tenaga kependidikan, pengelola kantin, petugas kebersihan, hingga penjaga sekolah.


Kapolres juga berpesan kepada para pelajar dan jajaran pendidik untuk tidak menunda dalam mencari pertolongan medis di fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti sesak napas atau batuk berkelanjutan.


“Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara jajaran Polres Pasaman Barat dan Pemerintah Daerah dalam menaruh perhatian ekstra terhadap kesehatan masyarakat, utamanya para pelajar di Kabupaten Pasaman Barat,” pungkasnya.


Melalui sosialisasi intensif dan aksi pembagian masker ini, Polres Pasaman Barat berharap tingkat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan di tengah ancaman kabut asap semakin meningkat, sehingga angka kesakitan akibat ISPA di wilayah hukum Pasaman Barat dapat ditekan secara optimal. (HumasResPasbar)


PAYAKUMBUH,Lintas Media News
Pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026, bertempat di Aula Makodim 0306/50 Kota, Payakumbuh, telah dilaksanakan upacara serah terima jabatan tiga pejabat utama di jajaran Korem 032/Wirabraja. Acara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A.
 
Dalam pergantian tersebut, jabatan Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Kasrem 032/Wirabraja diserahkan dari Kolonel Infanteri Yusuf Saud Tanjung kepada Kolonel Infanteri Aribowo Dwi Hartanto. Selanjutnya, jabatan Kepala Seksi Personel (Kasipers) berpindah dari Kolonel Infanteri Yusan Riawan kepada Letnan Kolonel Infanteri Faizal Amin. Sementara itu, jabatan Kepala Seksi Logistik (Kasilog) Kasrem 032/Wirabraja kini diemban oleh Letnan Kolonel Infanteri Ahmad Fauzi, menggantikan Kolonel Czi Bambang Irawan.
 
Dalam amanatnya, Danrem 032/Wirabraja menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi nyata yang telah diberikan selama mengemban tugas di jajaran Korem 032/Wirabraja.
 
"Selaku pribadi dan atas nama seluruh keluarga besar Korem 032/Wirabraja, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Kolonel Inf Yusuf Saud Tanjung, Bapak Kolonel Inf Yusan Riawan, serta Bapak Kolonel Czi Bambang Irawan. Semoga keberkahan dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah Bapak di tempat tugas yang baru."
 
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Danrem berharap agar dapat segera melanjutkan estafet kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab, menjaga sinergi yang telah terjalin baik, serta senantiasa meningkatkan kinerja demi kemajuan satuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
 
Semangat baru, komitmen yang sama — demi terwujudnya Korem 032/Wirabraja yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai rakyat.(rls)


Bukittinggi, Lintasmedianews.co
Dalam rangka peningkatakan kelembagaan adat, sebanyak 50 tokoh masyarakat diberangkatkan ke Banda Aceh dan Jambi. Pelepasan dilakukan langsung Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Balairung Rumah Dinas Wako, Jumat (16/10).

Rombongan tokoh adat dan tokoh mayarakat Kota Bukittinggi tersebut dibagi kedalam dua kelompok, yakni Rombongan pertama berangkat ke Banda Aceh pada Jumat, 16 Oktober 2026, sedangkan rombongan kedua dijadwalkan berangkat ke Jambi pada Rabu, 21 Oktober 2026. 

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias berharap kunjungan yang dilakukan ke dua daerah tersebut bisa menjadi kesempatan bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk melihat secara langsung penerapan adat dan budaya di Banda Aceh dan Jambi. Momen ini sekaligus untuk mempelajari hal-hal yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat dan nagari di Kota Bukittinggi.
"Melalui kunjungan ini, diharapkan para tokoh masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam menjaga serta melestarikan adat dan budaya, sekaligus mempelajari hal-hal yang dapat diterapkan di tengah masyarakat. Saya juga mengingatkan seluruh rombongan agar senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan," ujarnya.

Ia mengatakan, hasil kunjungan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mengembangkan kegiatan pelestarian adat dan budaya di Bukittinggi, sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal agar terus diwariskan kepada generasi muda. Untuk mendukung kelancaran kegiatan serta memastikan kesehatan selama perjalanan, rombongan juga didampingi dua tim kesehatan  (Sandra)


LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro melakukan peninjauan lapangan di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Bukit Lantak, Tabek, Kecamatan Timpeh, Jumat (16/10/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya Bobby Habibullah.

Dari hasil pengecekan, lahan seluas 5,9 Ha yang terbakar tanggal 15 September lalu, telah ditanami kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) itu. 

Sebagai tindak lanjut atas temuan itu, Polres Dharmasraya memasang garis polisi (police line) di lokasi. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memasang plang bertuliskan “Dilarang Keras Mengolah, Menanam, atau Berkebun di Area Bekas Karhutla yang Berlokasi di Kawasan Hutan”.

Pemasangan garis polisi dan plang tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi sekaligus mencegah aktivitas lanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, dengan tetap mengacu pada status kawasan, ketentuan perizinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peninjauan lapangan ini merupakan tindak lanjut rapat pembentukan Satgas Karhutla Kabupaten Dharmasraya pada 9 September 2026. Dalam rapat tersebut, dibentuk tim Satgas Karhutla di setiap nagari yang melibatkan unsur pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Waktu itu, kita langsung membentuk tim Satgas Karhutla di setiap nagari bersama Forkopimda, sehingga setiap kejadian yang ditemukan dapat segera dilaporkan untuk ditangani,” ujar Bupati Annisa Suci Ramadhani.

Annisa kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih di kawasan hutan yang harus dijaga kelestariannya.

“Jangan membuka lahan dengan membakar, apalagi di kawasan hutan,” tegas Annisa.

Bupati juga menyebut Satgas Karhutla Kabupaten Dharmasraya telah bekerja dengan baik, sehingga ia mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi.

"Kami tentu kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada Pak Kapolres dan Wali Nagari. Alhamdulillah, berdasarkan aplikasi SiPongi Karhutla, sejak tanggal 23 September kita sudah Nihil Hotspot", ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu. 

Kondisi tersebut, menurut Annisa, memunculkan dugaan bahwa kabut asap yang masih menyelimuti Dharmasraya berasal dari wilayah lain. 

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi secara preentiv kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan maupun menanami area bekas kebakaran di kawasan hutan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Terkait temuan di Bukit Lantak, pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut, termasuk memeriksa sejumlah saksi yang ditemukan berada di sekitar lokasi untuk mengetahui kronologi kejadian dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pembakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan hutan juga perlu ditelusuri berdasarkan status kawasan, perizinan, dan ketentuan kehutanan yang berlaku.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya Bobby Habibullah mengimbau masyarakat agar memastikan status dan fungsi kawasan hutan sebelum membuka lahan atau melakukan penanaman.

Ia mengingatkan bahwa pemahaman terhadap status kawasan penting untuk mencegah pelanggaran ketentuan kehutanan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya restorasi hutan, saat itu juga dilaksanakan tanaman buah dan jenis tanaman hutan di kawasan terdampak kebakaran, dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan dan pemulihan kawasan hutan.

Melalui langkah terpadu Satgas Karhutla, pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi kehutanan memperkuat pengawasan kawasan hutan, mencegah kebakaran berulang, serta mendorong pemulihan lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.(el)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.