PADANG, Lintasmedia News- Dukungan terhadap program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus mengalir deras dari wilayah daerah, khususnya Kota Padang. 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh tiga program unggulan pemerintah pusat: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Langkah ini dinilai sebagai angin segar yang akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam keterangannya pada Senin (21/9/2026), Mastilizal Aye menekankan bahwa ketiga program prioritas ini bukan sekadar janji politik atau kebijakan biasa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dirancang secara sistematis untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. 

Menurutnya, investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membawa Indonesia menuju era keemasan.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menyoroti potensi besar dari penguatan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat lokal. 

Kehadiran Kopdes Merah Putih diyakini mampu menjadi benteng ekonomi rakyat, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Dengan melibatkan para petani, peternak, dan pedagang lokal sebagai penyedia bahan baku program makan gratis, roda perekonomian di tingkat akar rumput akan berputar lebih cepat dan merata.

"Program unggulan Pak Prabowo, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, hingga Sekolah Rakyat adalah program yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah momentum emas bagi daerah, dan mari kita dukung bersama-sama agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Mastilizal Aye dengan penuh optimisme.

Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program-program besar ini membawa domino effect atau dampak berantai yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat Padang. 

"Mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, peningkatkan pendapatan keluarga, hingga terciptanya ketahanan pangan daerah," katanya. 

Efek berganda inilah yang menjadikan integrasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sebagai strategi pembangunan yang paling komprehensif saat ini.

Kendati demikian, Mastilizal Aye mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar implementasi di lapangan berjalan mulus. 

Pihaknya menekankan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah maupun pusat.

Pengawasan yang matang akan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mencegah timbulnya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Sebagai penutup, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk siap bersinergi dengan Pemko Padang dan pemerintah pusat guna mengawal regulasi serta anggaran pendukung di daerah. 

Mastilizal Aye mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder terkait di Kota Padang untuk bersatu padu mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih demi terwujudnya Kota Padang yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa Kota Padang telah siap sepenuhnya menghadapi dan menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat, Senin, 21 September 2026.

Kesiapan tersebut, katannya, mencakup aspek anggaran, kesiapan atlet, hingga penyediaan fasilitas bagi 20 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Kota Padang sebagai tuan rumah.

Muharlion menjelaskan bahwa kesiapan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Sumatera Barat terkait percepatan Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang telah menyelesaikan pembahasan APBD-P pada minggu ketiga Juli.

"Sejak awal kita mengikuti arahan Surat Gubernur untuk percepatan APBD Perubahan 2026. Minggu ketiga Juli APBD Perubahan kita sudah selesai dibahas, dan awal Agustus evaluasi Gubernur sudah rampung. Anggaran sebesar Rp36,8 miliar juga telah dianggarkan untuk persiapan Porprov hingga kebutuhan bonus atlet," ujar Muharlion.

Tanggapan Terkait Usulan Penundaan Jadwal

Menanggapi adanya usulan dari beberapa daerah yang meminta pelaksanaan Porprov ditunda karena kendala pencairan anggaran, Muharlion mengingatkan bahwa jadwal yang disepakati (tanggal 2 hingga 14) merupakan komitmen bersama antara Gubernur dan para Kepala Daerah se-Sumatera Barat.

Ia menilai, penundaan pelaksanaan Porprov berisiko memicu pembatalan ajang olahraga bergengsi tersebut secara keseluruhan, yang tentunya akan berdampak besar bagi para atlet dan daerah.

"Kesepakatan jadwal ini dibuat oleh Gubernur dan para Kepala Daerah. Seharusnya hal tersebut ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh KONI masing-masing daerah. Kalau ditunda, khawatirnya malah bisa batal, dan dampaknya sangat besar," tegasnya.

Dorong Percepatan Evaluasi APBD Perubahan

Sebagai solusi bagi daerah yang masih terkendala pencairan dana, Muharlion mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat—khususnya BPKAD Provinsi—untuk melakukan percepatan proses evaluasi APBD Perubahan kabupaten/kota.

"Kalau persoalannya adalah dana yang belum cair, kunci solusinya ada pada percepatan evaluasi APBD oleh Gubernur. Jika tim kurang, percepat; jika perlu, lakukan kerja lembur di BPKAD Provinsi. Dengan begitu, APBD Perubahan daerah-daerah tersebut dapat segera dimanfaatkan tepat waktu," pungkas Muharlion.

Dengan kesiapan anggaran dan fasilitas yang matang, DPRD Kota Padang optimistis Kota Padang siap menyambut para kontingen dan sukses menyelenggarakan Porprov. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menegaskan, agar Disparpora dan KONI mengirimkan atlet yang merupakan putra putri daerah Bukittinggi untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2026. Hal itu disampaikannya dalam apel gabungan ASN Pemerintah Kota Bukittinggi, di halaman Balai Kota Bukittinggi, Senin (21/09).

Ramlan Nurmatias, mengatakan, Keberangkatan kontingen perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran daerah. Oleh sebab itu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) agar berkoordinasi dengan KONI, untuk mempersiapkan administrasi serta melakukan pemetaan terhadap atlet dan cabang olahraga yang memiliki peluang meraih prestasi. 

Dijelaskannya bahwa, penggunaan APBD dalam mempersiapkan kontingen Porprov 2026 harus dilakukan secara tepat dan tidak semata-mata untuk mengejar prestise. Atlet yang diberangkatkan harus memiliki peluang meraih prestasi, sehingga anggaran daerah dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap Atlet yang memungkinkan mendapat medali, terutama emas, harus diprioritaskan. 

"Keberangkatan kontingen diharapkan benar-benar diarahkan kepada atlet yang memiliki potensi dan target prestasi yang terukur. Dan yang terpenting, harus putra putri asli Bukittinggi, bukan atlet bayaran dari luar. Kita buktikan nanti, minimal sudah satu tahun masuk KK Bukittinggi," tegasnya. (Sandra)

Pasaman,Lintas Media News Com

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, S.Pt, turun langsung meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Sabtu 19/09.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD didampingi oleh dua anggota DPRD Dapil Pasaman 2 (Dua Koto - Panti), yakni Zulhadri,S.Pd Fraksi PKS dan Rona Rezki, S.H Fraksi NasDem

Rombongan DPRD melihat langsung dampak banjir bandang yang merusak pemukiman warga, lahan pertanian, dan akses jalan nagari. Ketua DPRD juga berdialog dengan warga terdampak di lokasi.

Selain meninjau lokasi, Ketua DPRD beserta anggota juga mengunjungi keluarga korban banjir bandang yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi,S.Pt menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pasaman, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami datang langsung untuk melihat kondisi warga dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Kami berharap korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan, ujar Nelfri Asfandi.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, BPBD, Dinas Sosial, dan OPD terkait untuk bergerak cepat dalam penanganan darurat, penyaluran logistik, serta pendataan kerusakan.

Kami di DPRD akan mendorong percepatan anggaran tanggap darurat dan memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk jangka panjang, perlu ada kajian mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di kawasan rawan Dua Koto ini," tambahnya.

Anggota DPRD Zulhadri dan Rona Rezki yang merupakan putra daerah Dua Koto juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan bersama TNI-Polri dan masyarakat masih melakukan upaya pencarian korban.

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang Muharlion meminta penanganan temuan kasus narkotika di tempat hiburan malam dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Ia mendorong Satpol PP Kota Padang memperkuat koordinasi dengan Polresta Padang serta pihak keamanan dalam menindaklanjuti temuan pengunjung yang dinyatakan positif narkotika.

Menurut Muharlion, koordinasi lintas aparat penting agar penanganan persoalan narkotika di tempat hiburan tidak berjalan sendiri-sendiri. Langkah bersama juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa di kemudian hari.

Ia menilai tempat hiburan malam harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan izin operasional, tetapi juga memastikan aktivitas di dalam tempat usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Muharlion menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako), pemerintah daerah memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. DPRD Kota Padang mendukung langkah penegakan aturan terhadap tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang ada tempat usaha yang melanggar Perda maupun Perwako, tentu harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Termasuk pencabutan izin usaha apabila memang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan,” ujar Muharlion kepada awak media, Senin, 21 September 2026.

Ia menyebut pencabutan izin usaha dapat menjadi salah satu opsi penegakan aturan, baik secara sementara maupun permanen, sepanjang proses dan mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Langkah ini sejalan dengan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam aturan tersebut, pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, termasuk diskotek, yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga penghentian kegiatan dan denda administratif. Perda tersebut juga mengatur pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Regulasi tersebut mencakup upaya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta pengawasan dan pelaporan.

Muharlion berharap penanganan kasus narkotika di tempat hiburan malam menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola usaha, dan masyarakat agar tempat hiburan di Kota Padang tetap menjalankan kegiatan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Komitmen Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, yang akrab disapa Da Ay, dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana diwujudkan melalui realisasi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Dukungan tersebut turut mendorong terlaksananya Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026 di Convention Hall Bukit Lampu, Senin (21/9/2026).

Pelatihan manajemen bencana tersebut diikuti Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan relawan dalam menghadapi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Padang.

Helmi Moesim mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta melakukan mitigasi bencana. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat.

Dukungan melalui Pokir DPRD Kota Padang yang direalisasikan Helmi Moesim menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan. KSB memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi bagian dari respons awal ketika terjadi bencana.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Helmi Moesim atas dukungan melalui Dana Pokir sehingga pelatihan manajemen bencana tersebut dapat terlaksana. Fadly menilai pelatihan seperti ini penting karena KSB merupakan salah satu ujung tombak Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

“Kita apresiasi Bapak Helmi Moesim yang begitu peduli terhadap seluruh kemajuan pembangunan Kota Padang, dan juga telah banyak berkontribusi terhadap program-program unggulan Pemerintah Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Menurut Fadly, Kota Padang memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari gempa bumi, hujan ekstrem, banjir, banjir bandang, longsor hingga angin puting beliung. Karena itu, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi harus terus diperkuat agar penanganan ketika terjadi bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program Padang Sigap, khususnya dalam meningkatkan kemampuan relawan kebencanaan di tingkat masyarakat. Selain Helmi Moesim dan Fadly Amran, kegiatan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Camat Padang Selatan Aidil Zulhani, serta para peserta pelatihan.

Melalui realisasi Pokir tersebut, Helmi Moesim menunjukkan dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan manajemen bencana diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperkuat koordinasi KSB dengan pemerintah dan unsur terkait, sehingga masyarakat Kota Padang semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Keluhan masyarakat terkait layanan air bersih mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Senin, 21 September 2026. Ia mendorong Perumda Air Minum Kota Padang atau PDAM Padang agar mempercepat penanganan gangguan layanan yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.

Muharlion menegaskan, persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, Perumda Air Minum perlu segera melakukan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang terdampak cukup besar akibat terganggunya distribusi air.

Untuk mempercepat penanganan, DPRD Kota Padang mendorong Perumda Air Minum melakukan pemetaan wilayah terdampak. Pemetaan tersebut penting agar penanganan keluhan air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran, sekaligus membantu menentukan kawasan yang membutuhkan suplai air bersih lebih cepat.

Selain perbaikan jaringan dan sistem distribusi, Muharlion juga meminta armada suplai air bersih yang dimiliki Perumda Air Minum dioptimalkan. Armada tersebut diharapkan dapat bergerak lebih cepat mendistribusikan air kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami gangguan layanan.

Menurut Muharlion, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendesak. Karena itu, pelayanan air minum kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama dan tidak bisa dihindarkan dari upaya percepatan penanganan ketika terjadi gangguan distribusi.

DPRD Kota Padang, lanjutnya, mendorong adanya koordinasi yang intensif antara Perumda Air Minum dengan pihak terkait sehingga setiap laporan masyarakat mengenai air PDAM mati, air tidak mengalir, maupun gangguan distribusi air bersih dapat segera ditindaklanjuti. Respons cepat dinilai penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Muharlion berharap langkah percepatan, pemetaan wilayah terdampak, serta optimalisasi armada suplai air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang. DPRD Kota Padang akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan Perumda Air Minum agar kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara lebih cepat dan optimal. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

LINTASMEDIA NEWS- Pemerintah Kota Padang mulai menggeber langkah revitalisasi kawasan Kota Tua. Tak ingin kawasan bersejarah itu sekadar menjadi jejak masa lalu, Pemko Padang kini mempercepat pemetaan dan identifikasi seluruh bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Langkah itu menjadi perhatian serius karena revitalisasi tidak hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan. Pemko Padang juga akan mengurai kondisi setiap bangunan, status kepemilikan, pemanfaatan, hingga nilai sejarah yang melekat pada masing-masing persil.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan percepatan pendataan menjadi kunci sebelum revitalisasi kawasan benar-benar dijalankan. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan revitalisasi kawasan Kota Tua di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (18/9/2026).

“Saya ingin proses ini dipercepat dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Setelah semuanya jelas, proses revitalisasi dapat segera dilakukan,” tegas Fadly Amran dalam rapat tersebut.

Menurut Fadly, pendataan harus dilakukan secara rinci agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kondisi kawasan. Identifikasi tersebut mencakup kondisi bangunan, kepemilikan, pemanfaatan, serta nilai sejarah yang dimiliki setiap bangunan.

Ia menekankan, bangunan yang memiliki nilai sejarah dan masuk kategori cagar budaya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pembangunan. Karakter sejarah dan nilai budaya kawasan harus tetap dipertahankan dalam setiap tahapan revitalisasi.

Namun, revitalisasi Kota Tua tidak diarahkan hanya untuk menyelamatkan bangunan lama. Fadly ingin kawasan tersebut kembali hidup sebagai ruang aktivitas masyarakat, sekaligus membuka peluang baru bagi tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

“Revitalisasi ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas masyarakat di kawasan yang sarat nilai sejarah dan budaya. Ini merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Jelajah Padang,” ujarnya.

Fadly juga melihat potensi besar Kota Tua dari sisi gastronomi. Menurutnya, kekuatan Padang tidak hanya berada pada warisan arsitektur dan sejarah, tetapi juga pada identitas kuliner yang telah dikenal luas dan memiliki keragaman yang kuat.

Karena itu, pengembangan gastronomi dinilai perlu berjalan beriringan dengan rebranding kawasan. Fadly menginginkan identitas yang dibangun tetap autentik, sekaligus didukung tata kelola profesional dan kolaborasi lintas sektor agar posisi Padang sebagai bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO bidang gastronomi semakin kuat.

“Kita ingin kawasan Kota Tua kembali menjadi ruang publik yang hidup, tempat tumbuhnya usaha kreatif, serta pembelajaran sejarah, dan wisata kuliner lokal,” kata Fadly.

Dalam rapat tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza, Camat Padang Barat Diko Riva Utama, Camat Padang Selatan Wilman Muchtar, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta Joni Wongso, jajaran Pengurus Pengelola Kota Tua, Ketua Pokdarwis Cagar Budaya Kota Tua Batang Arau Tommy Jhonlie, serta Ketua Pokdarwis Kota Tua Kampung Pondok Hongky Victor. Pemko Padang menyatakan siap menjadi fasilitator agar revitalisasi Kota Tua tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial dan ekonomi yang menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut. (***)

Padang, Lintasmedia News— Sebanyak 245 karateka dari 18 dojo se-Kota Padang mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II Tahun 2026 yang digelar Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Kota Padang di Gedung BKOM dan Pelkes Sumatera Barat, Minggu (20/9/2026).

Ujian tersebut dibuka secara resmi Wali Kota Padang Fadly Amran, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Provinsi (Pengprov) Lemkari Sumatera Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembinaan karate secara berjenjang, sekaligus mengukur perkembangan kemampuan para karateka setelah menjalani latihan di dojo masing-masing.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Lemkari Kota Padang Surfa Yondri, Sekretaris Umum KONI Kota Padang Tri Putra Juniadi, jajaran pengurus Pengprov Lemkari Sumbar, pelatih, serta para orang tua karateka.

Fadly Amran mengapresiasi konsistensi Lemkari dalam menjalankan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, ujian kenaikan tingkat tidak semata-mata menjadi tahapan untuk memperoleh sabuk baru, tetapi juga bagian dari proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda.

“Ujian kenaikan tingkat ini bukan sekadar proses meraih sabuk, tetapi bagian dari pendidikan olahraga yang membentuk disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan karakter bagi adik-adik karateka,” ujar Fadly.

Ia menilai pembinaan olahraga semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang membuat anak-anak dan remaja semakin banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Karena itu, olahraga perlu dihadirkan sebagai ruang positif agar generasi muda tetap aktif, sehat, memiliki interaksi sosial yang baik, serta terbiasa menjalani kehidupan secara disiplin.

Fadly juga menyebut pengembangan olahraga tersebut sejalan dengan semangat Padang Balomba, yang menjadi bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

“Kita ingin olahraga menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh sehat, disiplin, aktif, dan berprestasi. Hal ini terus kita gelorakan di Kota Padang melalui program Padang Balomba, sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan Padang Juara,” katanya.

Lebih jauh, Fadly menilai dojo bukan hanya tempat menempa kemampuan fisik dan teknik bela diri. Di sana, karateka juga belajar mematuhi aturan, menghormati pelatih dan sesama, bertanggung jawab, serta membangun keberanian.

“Anak-anak Lemkari dididik menjadi pemimpin sejak usia dini dengan belajar patuh, disiplin, menghormati, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang penting untuk membentuk generasi emas kita,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria menegaskan komitmen Lemkari untuk terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui olahraga karate. Pembinaan, katanya, tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi, tetapi juga membangun karakter karateka agar mampu membawa nilai-nilai yang dipelajari di dojo ke lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Nanda berharap para karateka dapat menjadi contoh positif bagi teman-temannya dan ikut mencegah berbagai persoalan yang berpotensi muncul di kalangan remaja.

“Kami berharap para karateka mampu menjadi agen perubahan di sekolah dan lingkungannya masing-masing. Begitu pula berani mencegah berbagai persoalan di kalangan remaja, serta menjadi teladan bagi teman-temannya,” ujar Nanda.

Ia juga memberikan dorongan kepada karateka Lemkari yang nantinya dipercaya menjadi delegasi Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat agar mampu menunjukkan hasil terbaik dari proses pembinaan yang telah dijalani.

“Karateka Lemkari yang menjadi delegasi Kota Padang nantinya harus menunjukkan bahwa pembinaan kita mampu melahirkan atlet berprestasi. Kami juga berharap dari generasi ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” katanya.

Dengan diikuti ratusan karateka dari berbagai dojo, Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II 2026 menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan karate di Kota Padang. Lebih dari sekadar mengejar kenaikan sabuk, proses tersebut menjadi ruang untuk menguji ketekunan, kedisiplinan, kemampuan, sekaligus karakter para karateka dalam menapaki jenjang pembinaan berikutnya. (***)

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungannya terhadap rencana rehabilitasi mushalla di lingkungan Gedung PWI Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Ahad (20/9/2026) menjelang Zuhur.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas kondisi Gedung PWI Sumbar, khususnya kebutuhan rehabilitasi mushalla. PWI Sumbar berharap perbaikan fasilitas ibadah tersebut dapat menjadi salah satu perhatian dan prioritas dalam dukungan Pemerintah Kota Padang.

Muharlion mengatakan, keberadaan mushalla di kawasan tersebut sangat penting mengingat kompleks Gedung PWI Sumbar juga berada di lingkungan yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan di Youth Center Padang.

“Kita insyaallah akan dukung, karena keberadaan mushalla tersebut juga sangat penting. Karena di sana juga ada Youth Center yang banyak kegiatan. Maka diperlukan mushalla yang representatif,” kata Muharlion.

Menurut Muharlion, keberadaan fasilitas ibadah yang layak akan menunjang berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Karena itu, dukungan terhadap rehabilitasi mushalla dinilai menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.

Dalam pertemuan itu, PWI Sumbar secara khusus menyampaikan permintaan agar rehabilitasi mushalla menjadi prioritas. PWI tidak hanya membicarakan pembenahan Gedung PWI Sumbar secara umum, tetapi memfokuskan usulan pada perbaikan tempat ibadah yang selama ini menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.

Rombongan PWI Sumbar dipimpin Ketua PWI Sumbar Widya Navies bersama Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie. Turut hadir pengurus harian lainnya, DR. H. Amiruddin, Rommy, dan Susi Suzana, serta didampingi anggota Dewan Kehormatan Pers (DKP) PWI Sumbar, Rusdi Bais.

Widya Navies menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menerima rombongan PWI Sumbar. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Muharlion terhadap rencana rehabilitasi Gedung PWI Sumbar, khususnya mushalla yang diharapkan menjadi fasilitas representatif bagi wartawan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi PWI Sumbar dalam mendorong pembenahan fasilitas di Gedung PWI Sumbar. Dengan adanya mushalla yang lebih representatif, fasilitas ibadah di kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan PWI sekaligus aktivitas masyarakat di sekitar Youth Center Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU