Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok



PADANG – Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr., bersama jajaran Polisi Wanita Polda Sumbar, kegiatan pembagian masker dilaksanakan di sejumlah titik di Kota Padang, Rabu (9/9/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menyasar pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan Simpang Ujung Gurun, Simpang Jamria, dan Simpang Alai, Kota Padang.


Pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus imbauan agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang kurang baik.


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan humanis Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.


“Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Melalui pembagian masker ini, kami mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah,” ujar Susmelawati.


Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga mencerminkan semangat Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan humanis serta memperkuat kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.


“Kami berharap kegiatan sederhana ini dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran polisi harus dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan,” katanya.


Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Pakor Polwan Polda Sumbar Kompol Arisnawati bersama sejumlah personel Polwan. Para personel membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat di lokasi kegiatan.


Polda Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila diperlukan, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara dinilai kurang sehat.


Melalui kegiatan ini, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai aksi sosial yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.


(Berry)

 

PADANG, Lintasmedia News- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Payakumbuh – Lima Puluh Kota resmi membuka pendaftaran peserta Orientation Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) PWI Sumatera Barat Angkatan Ke II Tahun 2026.


Langkah ini diambil untuk menjaring sekaligus meningkatkan kapasitas serta legalitas para insan pers di daerah tersebut agar makin profesional dan berintegritas.


Kegiatan krusial bagi dunia kewartawanan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 26 hingga 27 September 2026. 


Ajang OKK ini menjadi pintu gerbang utama bagi para jurnalis yang ingin mengukuhkan status keanggotaannya secara resmi di bawah naungan organisasi PWI.


Panitia pelaksana telah menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk calon peserta. Syarat utamanya, pendaftar wajib aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers yang berbadan hukum sah, dibuktikan dengan kelengkapan administrasi. 


Selain itu, pendaftaran ini terbuka bagi calon anggota PWI Kabupaten/Kota yang ingin menjadi Anggota Muda, maupun Anggota Muda (khususnya angkatan 2023–2026) yang hendak naik status menjadi Anggota Biasa.


Persyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi meliputi pengisian formulir resmi dari PWI Sumbar, fotokopi ID Card perusahaan pers, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, serta pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 


Pendaftar juga diwajibkan melampirkan surat keterangan dari Pemimpin Redaksi, surat pernyataan bersedia menjadi anggota PWI, serta menyertakan minimal 3 karya tulis terakhir yang pernah dimuat di media tempatnya bekerja.


Demi menjaga independensi dan profesionalisme organisasi, pendaftar dipastikan tidak sedang terlibat aktif dalam partai politik, tidak bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta, serta bukan merupakan ASN, TNI/Polri, Anggota Dewan, ataupun PPPK. Selain itu, calon peserta tidak boleh terdaftar dalam organisasi profesi kewartawanan lain.


Bagi wartawan yang berminat, berkas pendaftaran dapat diantar langsung ke Kantor Sekretariat PWI Payakumbuh – Lima Puluh Kota yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1 Kota Payakumbuh (Kompleks Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota). 


Khusus untuk peserta dari luar area Payakumbuh – Lima Puluh Kota, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000,- (di luar akomodasi penginapan).


Untuk informasi lebih lanjut mengenai alur pendaftaran dan scan formulir online, calon peserta dapat menghubungi pihak panitia OKK, yaitu Bambang Zulwadi (0823-8822-1126) atau Rionaldo (0812-7001-4526). Mari bergabung, tingkatkan kompetensi, dan jadilah wartawan yang profesional!


Editor: Zamri Yahya, WU

Padang Pariaman, Lintas Media News. com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, segera mengaspal dan meningkatkan sejumlah ruas jalan strategis diberbagai wilayah dengan nilai kontrak mencapai Rp5,24 Miliar.

Pekerjaan melalui Paket I Peningkatan Jalan Hotmix, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, dijadwalkan mulai dikerjakan pada minggu ini. Sebanyak tujuh titik pekerjaan menjadi sasaran, dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Program ini menjadi bukti keseriusan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dalam menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bukan sekedar memperbaiki badan jalan, perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses antarwilayah serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama kami. Langkah nyata ini diwujudkan dengan dimulainya pengerjaan sejumlah ruas jalan strategis yang tersebar di wilayah Padang Pariaman. Kami berharap infrastruktur yang baik dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hendra saat ditemui di ruang kerja.

Menurut Hendra, jalan yang baik akan memberikan efek yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Akses menuju sentra pertanian, perkebunan, perikanan, pasar, fasilitas pendidikan hingga pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah dan lancar.

“Ketika akses jalan semakin baik, mobilitas masyarakat semakin mudah. Distribusi hasil produksi juga semakin lancar. Pada akhirnya, ini akan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.


Tujuh Ruas Jadi Sasaran

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, memastikan pekerjaan fisik akan segera dimulai. Seluruh persiapan, menurutnya, telah dilakukan sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan.

“Kegiatan pengerjaan fisik, akan segera kami laksanakan dalam minggu ini. Seluruh proses persiapan telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,” ungkap Kepala Dinas PUPR.

Paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp5,24 miliar tersebut, dilaksanakan oleh PT Pandora Energi Persada sebagai penyedia jasa dan penawaran oleh PT Ersa Satria Konsultan.

Adapun, tujuh titik pekerjaan yang masuk dalam paket ini yaitu:

Peningkatan Jalan Ujung Tanah – Sei. Geringging

Peningkatan Jalan Sigata – Aur Melintang

Peningkatan Jalan Kamumuan – Sei. Geringging

Pengamanan Badan Jalan Sei. Sariak – Malai

Bantuan Pengaspalan Jalan Simpang IV Kampung Malagam – Paingan

Peningkatan Jalan Kp. Lereng – Pasar Basung

Peningkatan Jalan Padang Kajai – Hulu Banda Korong Patamuan

Pemerintah daerah menekan, agar pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu dan mengutamakan kualitas. Pengawasan di lapangan juga akan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap anggaran rupiah yang dikucurkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata.

Uang Rakyat, Manfaat untuk Rakyat

Pemkab Padang Pariaman, juga mengingatkan bahwa pembangunan tersebut tidak terlepas dari kontribusi masyarakat melalui pajak yang disampaikan kepada negara dan daerah.

Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya diharapkan menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawasi serta menjaga hasil pembangunan setelah pekerjaan selesai.

“Pembangunan ini, pada akhirnya kembali untuk masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” pesan pemerintah daerah.

Dengan dimulainya Paket I Peningkatan Jalan Hotmix ini, Pemkab Padang Pariaman kembali menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Jalan yang mulus, bukan sekadar soal kenyamanan perjalanan, tetapi tentang membuka akses, memperlancar perekonomian dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke berbagai wilayah Padang Pariaman. (Rls/len)

LPM AL-ITQAN, Lintasmedia News– Unit Kegiatan Khusus (UKK) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Itqan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi melaksanakan acara Workshop Jurnalistik yang dihadiri oleh pengurus, panitia, tamu undangan dari UKK/UKM, mahasiswa umum, alumni/demisioner, pembina, serta para santri dari Jurnalistik Santri Tarbiyah Islamiyah Canduang (MTI Canduang) yang turut berkolaborasi. Acara ini berlokasi di Aula Gedung Khairuddin Yunus (Gedung O) pada Minggu (6/9/2026).


Acara Workshop Jurnalistik ini merupakan kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Itqan sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta peserta dalam bidang jurnalistik. Di tengah perkembangan media dan arus informasi yang semakin pesat, kegiatan ini menghadirkan dua materi utama, yaitu Teknik Menulis Opini yang disampaikan oleh Habibur Rahman, S.Sos., dan Teknik Liputan Indepth yang dibawakan oleh H. Emil Mahmud, S.S., M.Pd.


Melalui workshop ini, peserta dibekali kemampuan untuk menyusun argumentasi yang kritis, logis, dan sistematis, serta melakukan peliputan secara mendalam berbasis fakta, data, dan etika jurnalistik. Kegiatan ini bukan cuma penyampaian materi bahkan ada diskusi serta praktek.


Acara ini diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan penyampaian pemateri Habibur Rahman, S.Sos., menjelaskan tentang penulisan opini agar Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, karakteristik, dan struktur tulisan opini, membekali peserta dengan keterampilan dalam menentukan topik dan mengembangkan gagasan menjadi tulisan opini, meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun argumentasi yang logis, 

kritis, dan sistematis, membekali peserta dengan kemampuan menggunakan fakta dan data untuk memperkuat pendapat dalam tulisan, mendorong peserta untuk mampu menghasilkan tulisan opini yang informatif, argumentatif, dan bertanggung jawab serta layak dipublikasikan. 


 Pemateri kedua, Emil Mahmud, S.S., M.Pd. menjelaskan tentang liputan indepth agar memahami etika dan kode etik jurnalistik serta dasar-dasar liputan, menentukan isu dan angle yang yang tepat untuk sebuah 

liputan membuat TOR dan Mind Mapping sebagai panduan dalam melakukan liputan, melakukan liputan melalui tahapan yang tepat, termasuk wawancara mendalam serta pengumpulan dan pemeriksaan fakta dan data, mengolah hasil liputan menjadi tulisan jurnalistik yang jelas, mendalam dan berdasarkan fakta.


Muhammad Razi Rahman selaku Ketua Panitia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya acara ini.


"Saya berterima kasih banyak atas kehadiran Teman-teman dari UKK, UKM, mahasiswa umum, serta Teman-teman santri dari MTI Canduang, khususnya dari Jurnalistik Santri Tarbiyah Islamiyah Canduang yang telah bersedia berkolaborasi dengan kami," ujar Razi.


Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran panitia dan pengurus yang telah menyukseskan kegiatan tersebut, serta menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan acara.


"Semoga apa pun ilmu yang kita dapatkan dari pemateri pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita bersama," tambahnya.


Penulis: Salsabila Salwa

Foto: Al-Itqan

PADANG, Lintasmedia News— Kondisi kualitas udara di Kota Padang yang menurun akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian dari jajaran Polresta Padang.


Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo pada hari senin 07 September 2026 pagi mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.


Salah satu langkah yang dianjurkan yakni menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Penggunaan masker dinilai penting, terutama saat kondisi udara menunjukkan tingkat pencemaran yang kurang baik.


Selain itu, masyarakat juga diminta mempertimbangkan kembali aktivitas di ruang terbuka apabila kondisi udara semakin memburuk.


Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi udara, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.


“Gunakan masker, batasi aktivitas di luar ruangan dan tetap jaga kesehatan. Mari bersama-sama menjaga kualitas udara dan melindungi diri serta keluarga dari dampak kabut asap,” ujar Kombes Pol Apri Wibowo.


Kapolresta juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Padang.


Warga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih agar kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, khususnya ketika beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik.


Upaya menjaga kualitas udara di dalam rumah juga perlu dilakukan. Masyarakat dapat mengurangi masuknya asap dari luar dan memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap diperhatikan.


Kewaspadaan perlu ditingkatkan apabila mulai muncul keluhan kesehatan setelah terpapar kabut asap.


Beberapa gejala yang perlu mendapat perhatian antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, iritasi pada tenggorokan hingga keluhan pusing.


Apabila mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan semakin berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan.


Polresta Padang juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga selama kualitas udara belum kembali normal.


Kepedulian bersama dinilai penting agar dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

 

PADANG, Lintasmedia News| Ketika sebagian besar warga masih menikmati sisa waktu istirahat, suasana berbeda terlihat di Asrama Polisi Rimbo Kaluang, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Selasa, 8 September 2026 sekitar pukul 04.45 WIB, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., M.Si. hadir dan memimpin Gerakan Subuh Berjamaah (GSB) di Masjid Nurus Hidayah.


Kehadiran Kapolda Sumbar pada waktu subuh itu memberi warna tersendiri bagi personel yang mengikuti kegiatan. Tidak ada jarak yang terasa kaku. Di tengah suasana masjid yang masih hening, seluruh jamaah menyatukan langkah untuk melaksanakan ibadah sekaligus mengawali aktivitas dengan doa.


Bagi Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., M.Si., Gerakan Subuh Berjamaah bukan semata agenda rutin. Kegiatan tersebut menjadi ruang sederhana untuk menguatkan nilai keimanan, membangun kebersamaan, sekaligus mengingatkan setiap anggota Polri bahwa tugas pelayanan kepada masyarakat membutuhkan hati yang kuat dan sikap yang tulus.


Dari Asrama Polisi Rimbo Kaluang, pesan pengabdian itu terasa dekat dengan kehidupan personel. Polisi tidak hanya dituntut siap ketika berada di jalan, kantor maupun tengah masyarakat, tetapi juga perlu memiliki landasan moral dan spiritual agar setiap amanah dapat dijalankan secara bertanggung jawab.


Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Samapta Polda Sumbar hadir sebagai satuan kerja pendamping. Dirsamapta Polda Sumbar AKBP Andre Anas, S.I.K., M.H., bersama personel Ditsamapta mengikuti Gerakan Subuh Berjamaah yang dipimpin langsung Kapolda Sumbar di Masjid Nurus Hidayah.


Kehadiran Kapolda bersama personel di Asrama Polisi Rimbo Kaluang juga memperlihatkan sisi kepemimpinan yang dekat dan membumi. Keteladanan tidak hanya disampaikan melalui arahan, tetapi diperlihatkan dengan hadir bersama anggota dalam suasana ibadah yang sederhana dan penuh kekhusyukan.


Bagi personel, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa pekerjaan sebagai anggota Bhayangkara bukan hanya tentang kewajiban kedinasan. Di balik seragam dan tanggung jawab yang melekat, ada nilai kemanusiaan, kepedulian serta tuntutan untuk tetap menjaga sikap ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Gerakan Subuh Berjamaah juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter personel yang disiplin, humanis dan memiliki keteguhan moral. Nilai-nilai tersebut penting agar kekuatan Polri tidak hanya terlihat dari kesiapan menghadapi berbagai persoalan di lapangan, tetapi juga dari cara anggota memperlakukan masyarakat dengan hormat dan penuh kepedulian.


Dari Masjid Nurus Hidayah Asrama Polisi Rimbo Kaluang, kebersamaan itu kemudian menjadi energi untuk memulai hari. Kapolda Sumbar menunjukkan bahwa pengabdian dapat dimulai dari langkah yang sederhana: datang ke masjid, beribadah bersama, mempererat silaturahmi dan menyiapkan hati sebelum kembali menjalankan tanggung jawab.


Subuh di Asrama Polisi Rimbo Kaluang akhirnya bukan sekadar pembuka aktivitas pagi. Kehadiran Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., M.Si. dalam Gerakan Subuh Berjamaah menjadi pesan bahwa kekuatan seorang Bhayangkara semestinya berjalan beriringan antara kedisiplinan, iman, keteladanan dan kepedulian. Dari sana, pengabdian kepada masyarakat diharapkan tumbuh semakin tulus, humanis dan bermartabat.

Pasbar,Lintas Media News Com


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah memenuhi persyaratan administrasi Readiness Criteria dan mendapat persetujuan dari kementerian, Pemkab Pasbar kini memasuki tahap persiapan teknis berupa pematangan lahan seluas 6,5 hektare di UPT Benih Dinas Perkebunan dan Peternakan, Selasa 8/9


Peninjauan lokasi dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, bersama Asisten I dan jajaran organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan kesiapan lokasi sebelum pelaksanaan pembangunan.


Sekda Doddy San Ismail mengatakan, secara administrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi seluruh persyaratan Readiness Criteria untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian.


Secara administrasi, Pemkab Pasaman Barat telah memenuhi syarat RC dan telah disetujui oleh kementerian. Hari ini kita melakukan persiapan secara teknis untuk pematangan lahan atau land clearing, ujar Doddy di lokasi peninjauan.


Ia berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sesuai target, sehingga proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai.


Kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan tahun ini satuan kerja Kementerian PUPR dapat segera melaksanakan proses tender dan memulai pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat, katanya.


Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Pasaman Barat, khususnya anak-anak yang memenuhi persyaratan dan ketentuan program.


Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pasaman Barat yang memenuhi syarat dan ketentuan. Nantinya, pendidikan tersedia mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA, tegasnya.


Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini mengusung konsep pendidikan berasrama (boarding school) sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan.


Dengan selesainya tahapan administrasi dan dimulainya persiapan teknis di lokasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan.



PADANG,Lintas Media News
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yogi Pratama, SE, menginstruksikan kader Partai Golkar yang berada di Komisi V DPRD Sumbar untuk mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Instruksi tersebut disampaikan Yogi Pratama, SE dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM, Senin (7/9/2026).

Diskusi itu turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH.
Yogi mengatakan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Perda tersebut. Di antaranya menyangkut pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan regulasi pendidikan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan itu menambahkan, persoalan yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi,” ujar Yogi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Lazuardi Erman, SH, memastikan pihaknya akan mengawal proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lazuardi menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

“Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna,” kata Lazuardi.

Ia menyebutkan, Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Sumbar diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari dukungan pembiayaan dan pengembangan potensi daerah hingga perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. (*)

Padang.
Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Padang laksanakan kegiatan reses pada masa sidang I tahun 2026.Reses dilaksanakan sejak Rabu,2 September hingga Minggu, 6 September 2026.

Reses Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion Tampung Aspirasi Warga Komplek Graha Bungo Mas RT 05 RW 01 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/9/2026) dan langsuang turun kelapangan melihat kondisi yang ada sebagaiman yang telah disampaikan masyarakat.

Muharlion menyampaikan, lebih dari 300 KK warga Komplek Graha Bungo Mas ini,berarti lebih kurang 300 lebih rumah yang dihuni bahkan mungkin lebih dari itu.

Menurut Muharlion, mereka mengusulkan untuk pembangunan jalan di tahun 2026 ini,memang sudah direalisasikan sebagian,semetara untuk jalan utamanya di 2027 akan diselesaikan secara bertahap untuk proses pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain jalan lingkungan yang disampaikan warga sebagai  aspirasinya,juga disampaikan tentang  posyandunya yang belum ada, sementara di komplek tersebut rata-rata usia pasangan produktif dan balitanya banyak

"Jadi harapan mereka punya posyandu disini
termasuk gedung untuk posyandu juga belum ada, tempat fasilitas untuk berkumpul
pos pemuda atau balai warga ini belum ada
itu aspirasi mereka," ujar Muharlion. 

Selain itu kata Muharlion, yang sangat dirasakan warga disini adalah masalah banjir. 

Memang pengendalian banjir secara keseluruhan harus ada alirannya sampai ke Linggar Jati.Persoalan ini kita coba nanti diskusikan dengan Balai Sungai, ini kan bukannya tanggung jawab kota. "Nanti kita coba carikan solusi untuk persoalan kita yang ada di sini",kata Muharlion.

"Ya, mudah-mudahan nanti dukungan dari semua pihak, lahan juga tersedia dan bisa dikonsolidasi sehingga progresnya berjalan dengan baik," pungkasnya. 
Sementara,Reses Wakil Ketua DPRD Padang Jupri SAP, menampung Berbagai Aspirasi Warga di Komplek Jala Utama 2 RT 04 RW 11 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Lubuk Begalung, pada Sabtu (5/9/2026).

Dihadapan warga yang antusias
mengikuti reses tersebut Jupri menyampaikan, untuk pokir tahun 2026, pada bulan ini akan ada pembangunan yang dilaksanakan disini. 

Menurut Jupri,ada beberapa aspirasi yang disampaikan warga yakni betonisasi jalan,perbaikan drainase ,perlengkapan posyandu dan PKK, bantuan untuk TPQ Masjid Muhajirin,bantuan sarana olahraga berupa tenis meja, pembuatan lapangan senam serta taman tematik.

Selain itu,warga juga minta baju seragam grup senam serta sound system, PJU karena banyak tidak ada penerangan lampu dibeberapa titik jalan serta bantuan kongsi kematian dan posyandu. 

Jupri mengatakan, semua aspirasi yang ditampung dalam reses ini, akan diperjuangkan agar terealisasi. Apa - apa yang urgent nanti akan kita perjuangan untuk terealisasi di tahun 2027. 

Terakhir Jupri menyampaikan bahwa selama dirinya masih dipercaya menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Padang, Insya Allah dirinya akan memperjuangkan pembangunan yang maksimal di daerah pemilihannya Kecamatan Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung. Dan tentunya khusus untuk Kelurahan Gurun Laweh dan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX ini.
Sedangkan reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, yang digelar di Banang Cafe Nanggalo pada 2–5 September 2026 puluhan warga hadir memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang tengah terjadi di lingkungan mereka.

Dua isu utama yang paling banyak disuarakan warga dalam pertemuan tersebut adalah kerumitan tata cara pengurusan dana hibah serta perbaikan infrastruktur drainase atau riol yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.

Terkait dana hibah, masyarakat mengaku masih kebingungan memahami prosedur pengajuan proposal. 

Banyaknya mata anggaran serta skema pembagian hibah yang beragam dari pemerintah daerah membuat pengurus organisasi, tempat ibadah, hingga kelompok masyarakat kerap mengalami kendala administratif.

Warga berharap adanya kejelasan alur dan pendampingan yang lebih intensif agar bantuan hibah tersebut benar-benar bisa diakses dan dirasakan manfaatnya secara tepat sasaran tanpa terbentur aturan yang membingungkan.

Persoalan infrastruktur pasca-bencana juga menjadi sorotan tajam. Warga mendesak agar pemerintah kota bersama DPRD segera merealisasikan perbaikan riol yang rusak. 

Kondisi drainase yang tersumbat dan hancur dikhawatirkan memicu banjir susulan jika tidak segera ditangani secara cepat.

Menanggapi keluhan tersebut, Osman Ayub menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi warga hingga ke tingkat pembahasan anggaran Pemko Padang.

Menurutnya, masalah infrastruktur mendasar seperti riol dan kemudahan akses dana hibah bagi masyarakat adalah prioritas yang harus segera diselesaikan.

Politisi kawakan dari Partai Nasdem ini juga berjanji akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar perbaikan drainase pasca-bencana bisa masuk dalam skala prioritas penanganan cepat, sekaligus meminta OPD teknis memberikan sosialisasi yang lebih transparan terkait mekanisme dana hibah. 
Begitu juga reses wakil ketua DPRD kota Padang Mastilizal Aye yang menggelar kegiatan resesnya di Lapangan Sepak Bola

Senin, 07 September 2026
Unik! Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye Gelar Reses di Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, 133 Kompi Batalyon Air Tawar, Padang, pada Minggu (6/9/2026)

Jika biasanya agenda penyaringan aspirasi dilakukan di ruang pertemuan atau aula kantor camat, legislator ini justru memilih turun langsung ke lapangan hijau untuk menemui warga.

Langkah ini sengaja diambil untuk menjangkau serta mendengarkan secara langsung aspirasi dari para pelaku dan insan sepak bola di Kota Padang.Kata Aye.

Mastilizal Aye menegaskan bahwa memilih lokasi di luar ruangan merupakan langkah agar interaksi terasa lebih tepat sasaran.

Menurutnya, masalah sepak bola harus ditinjau langsung di tempat ekosistem itu tumbuh dan berkembang.

“Reses ini memang tugas kita sebagai anggota DPRD untuk menjemput aspirasi masyarakat. Tapi saya sengaja datang ke lapangan, karena sepak bola ya tempatnya di lapangan. Kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan SSB, pelatih, atlet, dan insan sepak bola,” ujar Aye.

Ia menyoroti bahwa Kota Padang sejatinya tidak pernah kehabisan talenta muda potensial. Banyak anak-anak daerah yang memiliki bakat alami, namun pengembangannya kerap terhambat akibat minimnya fasilitas pendukung serta tidak tersedianya ajang kompetisi yang rutin dan terstruktur.

Oleh karena itu, Aye mendorong agar SSB di Padang tidak sekadar dijadikan tempat pengisi waktu luang bagi anak-anak pada sore hari. 

SSB harus didorong menjadi bagian utama dari sistem pembinaan atlet profesional yang berjenjang, terukur, dan berkelanjutan.

“Kita punya banyak anak-anak berbakat. Jangan sampai bakat mereka berhenti hanya karena tidak ada fasilitas, tidak ada kompetisi, atau pembinaannya tidak berkelanjutan. Anak-anak ini adalah aset Kota Padang yang harus kita siapkan sejak usia dini,” tegasnya.

Selain melahirkan atlet berprestasi, pembinaan olahraga yang masif juga dinilai efektif sebagai benteng pencegahan kenakalan remaja.

Semakin banyak anak muda yang disibukkan dengan kegiatan positif di lapangan, semakin kecil pula risiko mereka terjerumus ke dalam perilaku negatif.

Di akhir penyampaiannya, politisi senior ini mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membenahi ekosistem olahraga di daerah.

Upaya memajukan sepak bola Padang menurutnya butuh sinergi erat antara pemerintah daerah, DPRD, PSSI, pengurus klub, peran orang tua, hingga dukungan dari dunia usaha.(adv)

PAYAKUMBUH,Lintas Media News
Apel Siaga Bencana dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat / Harkamtibmas Kota Payakumbuh Tahun 2026 dilaksanakan di Halaman Balaikota Payakumbuh, Senin 7 September 2026.

Apel dipimpin langsung oleh Walikota Payakumbuh Dr.dr. Zulmaeta Sp.OG.,KFM dan dihadiri oleh Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H., Forkopimda, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, Damkar, Satpol PP, serta unsur relawan dan masyarakat.

Mengusung tema _"Membangun Sinergi Kesiapsiagaan Lintas Sektor dalam Menghadapi Bencana dan Harkamtibmas"_, apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana dalam mengantisipasi potensi bencana dan gangguan kamtibmas.

Dalam amanatnya, Walikota Payakumbuh Dr.dr. Zulmaeta menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur. "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi adalah kunci agar kita bisa hadir cepat dan tepat saat masyarakat membutuhkan," ujarnya.

Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H. pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Polres Payakumbuh siap mendukung penuh dan bersinergi dengan Pemerintah Kota serta seluruh stakeholder.

“Polri melalui Bhabinkamtibmas dan seluruh personel siap 24 jam. Kami akan terus bersinergi dengan BPBD, TNI dan relawan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terbaik kepada masyarakat Kota Payakumbuh,” tegas Kapolres.

Dalam kegiatan apel ini juga dilakukan pengecekan pasukan dan peralatan penanggulangan bencana seperti kendaraan operasional, perahu karet, tenda, dan peralatan SAR.

Diharapkan dengan apel siaga ini, Kota Payakumbuh semakin tangguh dan siap menghadapi segala bentuk bencana maupun gangguan kamtibmas.

Dengan dilaksanakannya apel ini, diharapkan seluruh potensi yang ada di Kota Payakumbuh dapat bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan gangguan kamtibmas. (hms*)

Pasbar,Lintas Media News Com.


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah  yang masih rendah. Mewakili Bupati Yulianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan realisasi keuangan di atas 50 persen hingga September.


Penegasan itu disampaikan Sekda saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi  capaian kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin 7/9. Rapat dihadiri staf ahli, para asisten, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.


Dalam rapat, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.


Evaluasi mencakup realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .


Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan, ujar Doddy.


Ia mengakui realisasi anggaran sejumlah OPD masih rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain disebabkan kendala teknis, terutama pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah.


Karena itu, Doddy meminta pimpinan OPD memanfaatkan sisa waktu secara maksimal untuk mempercepat kegiatan dan meningkatkan serapan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.


Selain realisasi anggaran, Sekda meminta OPD mempercepat penyelesaian administrasi dan pengambilan keputusan agar pekerjaan tidak terhambat.


Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat,katanya.


Sekda juga mengingatkan seluruh OPD, agar responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Menurutnya, kecepatan penyampaian data berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.


Dalam kesempatan itu, Doddy mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pasaman Barat untuk mengikuti akun media sosial resmi Dinas Kominfo, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, guna memperluas penyebarluasan informasi pembangunan dan program pemerintah daerah.


Melalui publikasi, masyarakat maupun pemerintah pusat tidak akan mengetahui hasil kerja yang telah kita lakukan ungkapnya.


Melalui monev tersebut, Pemkab Pasaman Barat berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran.


​PADANG, Lintas Media News
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 mengalami defisit cukup tajam hingga mencapai Rp176,5 miliar. 

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari fraksi-fraksi di DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruangan sidang  Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria yang didampngi Iqra Chinssa Puta dan Evi Yandri Rajo Budiman serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan OPD, Pimpinan Bank Nagari, BUMD, dan insan pers.

Dalam pidato pembukaannya, Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan bahwa rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemprov Sumbar mencatat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315,8 miliar atau naik 5,02 persen dari APBD murni.
Namun, usulan kenaikan alokasi belanja daerah melonjak jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp570 miliar atau naik 8,89 persen.

"Berhubungan besarnya usulan kenaikan belanja dibanding target pendapatan, maka konstruksi anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635," ujar Nanda Satria saat membuka sidang usai mengetok palu tiga kali.

Ia menegaskan, kondisi defisit ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov dan DPRD Sumbar.

Pembahasan mendatang harus memfokuskan solusi konkret untuk menutup celah anggaran tersebut, baik lewat pengetatan belanja maupun optimalisasi pendapatan asli daerah.

Seluruh fraksi di DPRD Sumbar—terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDI-P & PKB—secara bergantian menyampaikan pandangan umum dan lontaran kritis terkait postur anggaran yang timpang tersebut.

Fraksi-fraksi mendesak transparansi penataan belanja dan efisiensi program yang dianggap kurang mendesak.

Atas rentetan pertanyaan dan catatan kritis dari seluruh fraksi, Pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumbar untuk memberikan tanggapan serta jawaban resmi secara komprehensif pada Rapat Paripurna lanjutan yang dijadwalkan besok, Selasa (8/9/2026). (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.