Lintasmedia News – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026. 

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah. 

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

"SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA," ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

"Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan. 

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.

PADANG, Lintasmedia News— PT Semen Padang berhasil menghimpun 312 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, Rabu (17/6/2026). Darah yang terkumpul disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat.

Kegiatan donor darah bertema “Setetes Darah untuk Sesama, Wujud Nyata Semangat Pancasila” itu dibuka oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis dan diikuti karyawan Semen Padang Group serta masyarakat di sekitar perusahaan.

Iskandar mengatakan donor darah merupakan program rutin perusahaan. Kali ini, kegiatan donor darah digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2026. Selain menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat, donor darah juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat solidaritas di lingkungan perusahaan.

“Donor darah ini rutin kami laksanakan setiap dua bulan atau minimal lima kali dalam setahun. Pada tahun ini, kegiatan hari ini merupakan pelaksanaan yang kedua. Dalam setiap pelaksanaan, kami pun menargetkan jumlah darah yang terkumpul rata-rata 350 kantong,” katanya.

Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan darah bagi pasien di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Padang. Karena itu, partisipasi karyawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan donor darah ini.

Terkait tema “Setetes Darah untuk Sesama, Wujud Nyata Semangat Pancasila”, Iskandar menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat tercermin melalui kesediaan seseorang mendonorkan darah secara sukarela untuk membantu orang lain.

“Donor darah merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan ini, kita belajar untuk peduli, berbagi, dan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Itulah makna dari kegiatan donor darah kali ini,” tutur Iskandar.

Ketua Panitia Donor Darah PT Semen Padang Dina Armidya mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan donor darah kedua dari lima kegiatan yang ditargetkan sepanjang 2026. Pada pelaksanaan pertama yang digelar pada April 2026, PT Semen Padang berhasil mengumpulkan 369 kantong darah.

“Alhamdulillah, untuk donor darah kali ini sebanyak 312 kantong darah berhasil terkumpul. Meskipun belum mencapai target, antusiasme karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaan sangat luar biasa. Sejak pagi, para pendonor telah mengantre untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan,” katanya.

Dina menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendonor, panitia, PMI Kota Padang, terutama petugas pengambilan darah (aftaper) yang jumlahnya mencapai 35 orang, serta manajemen PT Semen Padang yang terus mendukung pelaksanaan kegiatan donor darah ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah kali ini. Setiap kantong darah yang disumbangkan sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sekretaris Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Sumatera Barat sekaligus Anggota Pengurus PMI Kota Padang Ramli Pama, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi konsistensi PT Semen Padang dalam menyelenggarakan kegiatan donor darah.

Menurutnya, setiap kantong darah yang dihimpun akan sangat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, seperti korban kecelakaan, pasien yang menjalani operasi, ibu melahirkan, penderita anemia, serta pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi secara berkala.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen, panitia pelaksana, dan seluruh karyawan PT Semen Padang serta karyawan APLP yang secara sukarela mendonorkan darahnya,” kata Ramli.

Ia menyebut PT Semen Padang merupakan salah satu instansi yang paling rutin bekerja sama dengan PMI Kota Padang dalam mendukung pemenuhan kebutuhan darah. Perusahaan semen kebanggaan masyarakat Sumatera Barat itu, kata dia, juga tercatat sebagai salah satu penyumbang darah terbanyak bagi PMI Kota Padang.

“Kontribusi PT Semen Padang sangat luar biasa, dan kontribusi ini akan kami laporkan kepada pengurus PMI dan PDDI di tingkat pusat sebagai salah satu bentuk kolaborasi aktif antara perusahaan dan PMI yang merupakan organisasi kemanusiaan,” tuturnya.

Ramli juga menjelaskan kebutuhan darah di Kota Padang. Menurut dia, rata-rata kebutuhan darah mencapai sekitar 200 kantong per hari. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara berkelanjutan agar stok darah tetap tersedia bagi pasien yang membutuhkan.

Untuk menjaga ketersediaan darah, ia menyampaikan bahwa PMI Kota Padang terus menggandeng berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga kelompok pendonor sukarela.

“Untuk hari ini saja, selain di PT Semen Padang, donor darah juga kami gelar di Kecamatan Pauh. Donor darah di sejumlah lokasi ini menjadi salah satu upaya PMI Kota Padang untuk meningkatkan ketersediaan stok darah sekaligus menambah jumlah pendonor sukarela,” katanya.

Antusiasme terhadap kegiatan sosial donor darah di PT Semen Padang terlihat dari partisipasi sejumlah karyawan yang telah berulang kali mendonorkan darahnya. Salah satunya Amir Hamzah, karyawan dari Departemen Human Capital PT Semen Padang yang telah mengikuti donor darah sebanyak 14 kali.

Menurut Amir, donor darah bukan hanya menjadi sarana untuk membantu orang lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatannya.

“Selain dapat menolong sesama, saya merasa kondisi tubuh lebih baik sejak rutin mendonorkan darah. Sebelum rutin donor darah, kaki saya sering kesemutan,” kata Amir.

Hal serupa disampaikan pendonor lainnya, Amri Yusran Nasution, yang mengaku telah lebih dari 30 kali mengikuti donor darah. Ia menilai donor darah rutin memberikan pengalaman positif bagi dirinya.

“Meskipun usia sudah lebih dari 50 tahun, tubuh terasa lebih bugar setelah mendonorkan darah,” ujarnya.

Pendonor lainnya, Zamris, tercatat telah 39 kali mengikuti donor darah di PT Semen Padang. Staf Learning & People Development itu mengatakan bahwa motivasi utamanya menjadi pendonor sukarela adalah keinginan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Setetes darah yang kita donorkan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, masyarakat yang sehat dan memenuhi persyaratan tidak perlu takut untuk mendonorkan darah,” katanya.

Aceh, Lintasmedia News 

 Keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali mencuat. Sejumlah warga mengaku kecewa karena harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan maupun pengurusan surat rujukan.(17/6/2026)

Beberapa warga yang ditemui awak media menyampaikan keluhan terkait lambannya pelayanan yang mereka terima saat berobat di puskesmas tersebut. Kondisi itu disebut menyebabkan antrean panjang dan membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman.

“Saya sangat kecewa dengan pelayanan yang saya rasakan. Saya dan beberapa pasien lainnya harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta surat rujukan,” ungkap Febrina, salah seorang pasien.

Keluhan serupa juga disampaikan Rohim. Menurutnya, lambannya pelayanan bukan hanya dirasakan dirinya, tetapi juga oleh banyak pasien lain yang datang untuk berobat maupun mengurus administrasi kesehatan.

“Banyak pasien yang mengeluh karena harus menunggu terlalu lama. Bahkan ada yang memilih meninggalkan puskesmas dan berobat ke dokter praktik atau fasilitas kesehatan lain,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pasien terlihat menunggu dalam antrean cukup panjang. Warga menduga kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah pasien yang datang dibandingkan dengan kapasitas pelayanan yang tersedia dan lambannya Pelayanan di Puskesmas Simpang Empat Jalan Transmisi Plajau tersebut "

Selain persoalan antrean, masyarakat juga menyoroti pelayanan pengurusan surat rujukan yang dinilai belum maksimal. Beberapa pasien mengaku harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan guna melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan lain.

Kekecewaan warga semakin bertambah setelah muncul informasi mengenai penghentian sementara pelayanan pembuatan surat keterangan sehat pada jam kerja pelayanan. Saat berada di lokasi sekitar jam 10.30 Wita , awak media mendengar adanya penyampaian dari salah seorang petugas kepada pengatur antrean bahwa pelayanan surat keterangan sehat untuk hari itu telah ditutup dan diminta dilanjutkan pada hari berikutnya.

“Pelayanan surat keterangan sehat sudah ditutup, silakan dilanjutkan besok,” ujar petugas tersebut sebagaimana terdengar oleh awak media di lokasi.

Atas berbagai keluhan yang muncul, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui instansi terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Simpang Empat. Warga menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, maksimal, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Simpang Empat maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan warga.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi dalam pemberitaan."(Team)

PADANG, Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi daerah berdasarkan data yang akurat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Seruan Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran, di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang ini menandai dimulainya gerakan besar pengumpulan data ekonomi yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Padang Apri Wibowo, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, para pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Distrik (OPD), seluruh kecamatan di Kota Padang, serta ratusan petugas sensus yang akan dikerahkan ke lapangan.

Dalam instruksinya, Fadly Amran menekankan bahwa data adalah landasan utama yang menentukan kualitas pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada implementasi di lapangan, tetapi berawal dari perencanaan yang matang dan didukung oleh data yang valid.

"Saya selalu percaya bahwa 50 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan, dan 50 persen lainnya oleh tindakan. Dalam perencanaan, komponen terbesar adalah data. Oleh karena itu, SE 2026 memiliki peran yang sangat penting untuk menyajikan data ekonomi yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat," kata Fadly.

Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga instrumen strategis yang akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi ke depannya.

Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, mulai dari memberikan stimulus ekonomi, menyederhanakan perizinan usaha, memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pemerintah membutuhkan gambaran aktual tentang perekonomian masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat. Dari situ, lahirlah kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pelaku bisnis, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Fadly juga memberikan perhatian khusus kepada petugas sensus yang disebutnya sebagai ujung tombak keberhasilan pengumpulan data. Ia mengingatkan semua petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, memahami metode pengumpulan data secara menyeluruh, dan bekerja dengan cermat dan profesional.

Ia menekankan bahwa sekecil apa pun informasi yang diperoleh di lapangan, informasi tersebut memiliki nilai penting untuk penyusunan kebijakan nasional dan regional.

"Kami mengapresiasi semua petugas sensus yang telah bersedia mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran mereka untuk keberhasilan pelaksanaan SE 2026. Kami berharap SE ini akan menghasilkan data berkualitas yang mampu mendukung pembangunan ekonomi Kota Padang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Padang akan berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sebanyak 608 petugas mitra sensus dikerahkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan dukungan 42 personel BPS Kota Padang yang akan melaksanakan pengawasan, pembangunan, dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

Menurut Dessi, cakupan pengumpulan data dalam Sensus Ekonomi kali ini cukup luas dan menyentuh seluruh sektor usaha non-pertanian. Petugas akan mengumpulkan berbagai informasi penting, seperti jenis usaha, kapasitas produksi atau hasil usaha, omset, total tenaga kerja, dan karakteristik usaha lainnya.

Pengumpulan data tidak hanya akan menjangkau bisnis skala besar dan menengah, tetapi juga bisnis rumahan dan bisnis berbasis digital yang kini berkembang pesat di tengah masyarakat.

"Transformasi ekonomi terus berkembang. Saat ini, banyak bisnis lahir dari rumah dan memanfaatkan platform digital. Semua aktivitas ekonomi ini merupakan bagian penting yang akan dipetakan dalam Sensus Ekonomi 2026," jelasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BPS Kota Padang juga mengusung slogan 'TIR' , yaitu Menerima petugas, Mengisi atau menjawab pertanyaan dengan jujur dan tulus, dan Menjaga Kerahasiaan .

Dessi menegaskan bahwa semua data yang diberikan oleh publik dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan statistik, bukan untuk keperluan perpajakan atau penegakan hukum.

"Kami mendesak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jujur," katanya.

Pelaksanaan Seruan Darurat ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPS, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan agenda nasional menjadi sukses.

Dengan melibatkan semua pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyajikan gambaran lengkap kondisi ekonomi Kota Padang yang nantinya akan menjadi sumber daya penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)

 PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi semata, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).

Rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus menyusun langkah-langkah penguatan program prioritas nasional tersebut agar berjalan semakin optimal di Kota Padang.

Hadir dalam kesempatan itu Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, sejumlah kepala OPD terkait, serta para kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG se-Kota Padang.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa MBG merupakan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegas Fadly Amran.

Ia menjelaskan, MBG harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan.

Pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga distributor lokal diharapkan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Padang.

"Program ini tidak boleh hanya berhenti di dapur. Kita harus membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana masyarakat lokal ikut tumbuh dan berkembang bersama program ini," ujarnya.

Fadly juga menyoroti pentingnya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi utama keberhasilan program.

Menurutnya, setiap SPPG harus memiliki data yang jelas terkait kebutuhan bahan baku, kapasitas pelayanan, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Data yang akurat, katanya, akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.

Selain penguatan sistem, Wali Kota Padang tersebut juga mendorong seluruh SPPG mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia meminta seluruh dapur MBG di Kota Padang memenuhi standar terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan pangan, manajemen operasional, hingga tata kelola administrasi.

"Kita harus siap menjadi daerah yang terbaik. Semua aspek harus diperhatikan agar kualitas pelayanan benar-benar terjaga," katanya.

Fadly juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan daerah dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas SPPG.

Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban tata ruang, dan regulasi yang berlaku.

"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya.

Di sisi lain, ia meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses terhadap air bersih yang memadai.

Ketersediaan air bersih dinilai menjadi komponen penting dalam menjaga higienitas proses pengolahan makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan.

Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari ketersediaan bahan baku, operasional dapur, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

Ia menyebutkan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target keseluruhan sebanyak 96 SPPG.

Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.

Meski masih dalam tahap pengembangan, Alfiadi mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Padang sejauh ini berjalan relatif baik dan terus menunjukkan perkembangan positif.

"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara," pungkas Alfiadi.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala ini, Pemko Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi daerah yang mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kota Padang secara luas. (***)