PADANG, Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekonomi daerah berdasarkan data yang akurat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Seruan Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran, di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang ini menandai dimulainya gerakan besar pengumpulan data ekonomi yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Padang Apri Wibowo, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, para pemimpin Organisasi Kemasyarakatan Distrik (OPD), seluruh kecamatan di Kota Padang, serta ratusan petugas sensus yang akan dikerahkan ke lapangan.

Dalam instruksinya, Fadly Amran menekankan bahwa data adalah landasan utama yang menentukan kualitas pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada implementasi di lapangan, tetapi berawal dari perencanaan yang matang dan didukung oleh data yang valid.

"Saya selalu percaya bahwa 50 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan, dan 50 persen lainnya oleh tindakan. Dalam perencanaan, komponen terbesar adalah data. Oleh karena itu, SE 2026 memiliki peran yang sangat penting untuk menyajikan data ekonomi yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat," kata Fadly.

Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga instrumen strategis yang akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi ke depannya.

Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, mulai dari memberikan stimulus ekonomi, menyederhanakan perizinan usaha, memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pemerintah membutuhkan gambaran aktual tentang perekonomian masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

"Data yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya dari masyarakat. Dari situ, lahirlah kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pelaku bisnis, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Fadly juga memberikan perhatian khusus kepada petugas sensus yang disebutnya sebagai ujung tombak keberhasilan pengumpulan data. Ia mengingatkan semua petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, memahami metode pengumpulan data secara menyeluruh, dan bekerja dengan cermat dan profesional.

Ia menekankan bahwa sekecil apa pun informasi yang diperoleh di lapangan, informasi tersebut memiliki nilai penting untuk penyusunan kebijakan nasional dan regional.

"Kami mengapresiasi semua petugas sensus yang telah bersedia mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran mereka untuk keberhasilan pelaksanaan SE 2026. Kami berharap SE ini akan menghasilkan data berkualitas yang mampu mendukung pembangunan ekonomi Kota Padang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Padang akan berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sebanyak 608 petugas mitra sensus dikerahkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan dukungan 42 personel BPS Kota Padang yang akan melaksanakan pengawasan, pembangunan, dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

Menurut Dessi, cakupan pengumpulan data dalam Sensus Ekonomi kali ini cukup luas dan menyentuh seluruh sektor usaha non-pertanian. Petugas akan mengumpulkan berbagai informasi penting, seperti jenis usaha, kapasitas produksi atau hasil usaha, omset, total tenaga kerja, dan karakteristik usaha lainnya.

Pengumpulan data tidak hanya akan menjangkau bisnis skala besar dan menengah, tetapi juga bisnis rumahan dan bisnis berbasis digital yang kini berkembang pesat di tengah masyarakat.

"Transformasi ekonomi terus berkembang. Saat ini, banyak bisnis lahir dari rumah dan memanfaatkan platform digital. Semua aktivitas ekonomi ini merupakan bagian penting yang akan dipetakan dalam Sensus Ekonomi 2026," jelasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BPS Kota Padang juga mengusung slogan 'TIR' , yaitu Menerima petugas, Mengisi atau menjawab pertanyaan dengan jujur dan tulus, dan Menjaga Kerahasiaan .

Dessi menegaskan bahwa semua data yang diberikan oleh publik dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan statistik, bukan untuk keperluan perpajakan atau penegakan hukum.

"Kami mendesak masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jujur," katanya.

Pelaksanaan Seruan Darurat ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPS, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan agenda nasional menjadi sukses.

Dengan melibatkan semua pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyajikan gambaran lengkap kondisi ekonomi Kota Padang yang nantinya akan menjadi sumber daya penting dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)

 PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi semata, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).

Rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus menyusun langkah-langkah penguatan program prioritas nasional tersebut agar berjalan semakin optimal di Kota Padang.

Hadir dalam kesempatan itu Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir, mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, sejumlah kepala OPD terkait, serta para kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG se-Kota Padang.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa MBG merupakan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegas Fadly Amran.

Ia menjelaskan, MBG harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan.

Pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga distributor lokal diharapkan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Padang.

"Program ini tidak boleh hanya berhenti di dapur. Kita harus membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana masyarakat lokal ikut tumbuh dan berkembang bersama program ini," ujarnya.

Fadly juga menyoroti pentingnya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi utama keberhasilan program.

Menurutnya, setiap SPPG harus memiliki data yang jelas terkait kebutuhan bahan baku, kapasitas pelayanan, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Data yang akurat, katanya, akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan.

Selain penguatan sistem, Wali Kota Padang tersebut juga mendorong seluruh SPPG mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia meminta seluruh dapur MBG di Kota Padang memenuhi standar terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan pangan, manajemen operasional, hingga tata kelola administrasi.

"Kita harus siap menjadi daerah yang terbaik. Semua aspek harus diperhatikan agar kualitas pelayanan benar-benar terjaga," katanya.

Fadly juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan daerah dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas SPPG.

Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban tata ruang, dan regulasi yang berlaku.

"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya.

Di sisi lain, ia meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses terhadap air bersih yang memadai.

Ketersediaan air bersih dinilai menjadi komponen penting dalam menjaga higienitas proses pengolahan makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan.

Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari ketersediaan bahan baku, operasional dapur, distribusi makanan, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

Ia menyebutkan, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target keseluruhan sebanyak 96 SPPG.

Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.

Meski masih dalam tahap pengembangan, Alfiadi mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Padang sejauh ini berjalan relatif baik dan terus menunjukkan perkembangan positif.

"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara," pungkas Alfiadi.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala ini, Pemko Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi daerah yang mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kota Padang secara luas. (***)

PADANG PARIAMAN –Lintas Media Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dengan cepat merespons laporan tokoh masyarakat serta pemberitaan media terkait aktivitas hiburan malam di salah satu kafe di kawasan Pasar Buah, Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai.

Mendengar informasi tersebut, Bupati yang akrab disapa JKA itu langsung berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Kabupaten Padang Pariaman bersama pihak terkait berperan aktif turun ke lokasi guna melakukan penertiban pada Selasa (16/6/2026).

Langkah itu diambil setelah muncul pemberitaan mengenai aktivitas hiburan malam di sebuah kafe di kawasan Pasar Buah yang dilaporkan masih berlangsung hingga dini hari.

Dalam pemberitaan media online tersebut disebutkan bahwa pada Selasa sekitar pukul 04.14 WIB, lokasi itu masih ramai dengan alunan musik live dan hiburan bergaya diskotik. Sejumlah pengunjung terlihat menikmati suasana hiburan yang berlangsung hingga menjelang pagi.

Media tersebut juga menyoroti adanya dugaan pengunjung maupun pekerja yang masih berusia di bawah umur berada di lokasi hiburan tersebut. Dugaan itu dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang untuk memastikan kebenarannya.

Menanggapi hal itu, JKA menegaskan bahwa apabila fakta di lapangan sesuai dengan informasi yang beredar, maka tindakan tegas harus segera diambil.

"Jika benar kenyataannya sesuai dengan berita tersebut, saya minta Kepala Dinas Satpol PP-Damkar segera mengambil tindakan karena telah melanggar Perda No.38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang batas waktu hiburan malam yang hanya sampai pukul 23.30 WIB. Jika perlu, tutup permanen kafe tersebut," tegas JKA.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi aktivitas usaha yang mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, terlebih jika berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi ketenteraman masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP-Damkar Kabupaten Padang Pariaman, Rifki Monrizal, mengatakan pihaknya selama ini telah beberapa kali melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lokasi dimaksud.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan pemantauan dan pengawasan. Namun, karena belum menemukan bukti yang cukup, maka belum dilakukan penindakan atas dugaan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi," kata Rifki saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Rifki menegaskan bahwa jajarannya tidak berhenti melakukan pengawasan terhadap aktivitas di lokasi tersebut.

"Akan tetapi, kami selalu memantau dan mengawasinya setiap saat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai jam operasional tempat hiburan. Kepatuhan terhadap regulasi dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum serta menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.(Rls/len)

Aceh Timur, Lintasmedia News–

 Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan Karyawan dan masyarakat sekitar kebun julok rayeuk utara bersama Manajer berlangsung dengan khidmat dan penuh makna.

 Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta para tamu undangan,dan di Hadiri oleh Manajer Kebun Julok Rayeuk Utara Agoung Gedhe Pratama. 

Turut hadir dalam acara tersebut Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara, Agoung Gedhe Pratama 

Humas dan karyawan/karyawati yang memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang sarat nilai sejarah, budaya, dan keagamaan tersebut.

Dalam sambutannya, Agoung Gedhe Pratama menyampaikan bahwa peringatan 1 Muharram merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri serta memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Agoung Gedhe Pratama juga menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah para ulama yang telah berjasa dalam penyebaran Islam di Aceh.

Momentum penting 1 Muharram ini bukan hanya menjadi ajang mengenang jasa dan perjuangan beliau, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan kepada generasi penerus," ujar manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Agoung Gedhe Pratama. 

Rangkaian acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama, tausiah agama, serta pembacaan ayatsuciAl-Qur'an.

Karyawan dan 

 Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Peringatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, menjaga persatuan umat, serta melestarikan nilai-nilai islami dan budaya Aceh sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang.

(I)

PARIWARA 

Padang , Lintasmedia News –DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Gabungan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Gabungan Pansus DPRD Kota Padang yang terdiri dari Pansus I, II, III dan IV menyampaikan hasil evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Padang.

Juru Bicara Gabungan Pansus menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dilakukan melalui rapat internal pansus, rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), konsultasi, studi komparatif, hingga rapat gabungan pansus.

Pendapatan Capai Rp2,85 Triliun

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,85 triliun atau sekitar 99,15 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,81 triliun. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemko Padang mencatat surplus anggaran sebesar Rp32,25 miliar.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp135,99 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp10,77 miliar sehingga menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp125,22 miliar.

Gabungan Pansus mencatat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 mencapai Rp157,48 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp136 miliar.

Apresiasi WTP ke-13 Berturut-turut

Gabungan Pansus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-13 yang diraih Pemerintah Kota Padang dan menjadi indikator keberhasilan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, pansus menegaskan masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang harus segera ditindaklanjuti.

Soroti Retribusi Daerah dan Pengelolaan Aset

Dalam pembahasannya, Gabungan Pansus menilai kinerja pendapatan daerah cukup baik, terutama karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan capaian 102,99 persen.

Kontributor terbesar berasal dari pajak daerah yang mencapai realisasi 104,90 persen. Namun, pansus menyoroti realisasi retribusi daerah yang masih rendah, yakni hanya 83,99 persen dari target.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius DPRD. Pansus menemukan masih adanya aset yang belum tertata secara administratif, aset rusak berat yang belum dihapuskan, serta pemanfaatan aset daerah yang belum optimal sebagai sumber pendapatan daerah.

“Optimalisasi retribusi daerah dan pemanfaatan aset masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah,” ungkap laporan Gabungan Pansus.

Belanja Daerah Dinilai Belum Sepenuhnya Optimal

Pada sektor belanja, DPRD menilai tingkat penyerapan anggaran relatif tinggi. Namun masih ditemukan sejumlah kegiatan yang belum terlaksana secara optimal akibat keterlambatan pekerjaan, perubahan regulasi, kendala teknis, hingga ketidaksesuaian data penerima program.

Pansus juga menyoroti sejumlah proyek fisik seperti pembangunan drainase, jalan lingkungan dan fasilitas pelayanan publik yang mengalami keterlambatan penyelesaian sehingga memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, DPRD menemukan beberapa program dengan tingkat serapan anggaran tinggi tetapi belum menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dorong Digitalisasi dan Penguatan Pelayanan Publik

Melalui rekomendasinya, DPRD meminta Pemerintah Kota Padang mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pelayanan perizinan, hingga pelayanan publik lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.

DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, serta penanggulangan bencana.

Khusus kepada RSUD dr. Rasidin dan Dinas Kesehatan, DPRD meminta agar peningkatan mutu layanan kesehatan, keselamatan pasien, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi prioritas utama.

Ranperda Disetujui Menjadi Perda

Berdasarkan hasil pembahasan, telaah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, rapat kerja bersama OPD, serta pendalaman yang dilakukan seluruh pansus, DPRD Kota Padang akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Gabungan Pansus harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang.

Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, DPRD berharap tata kelola keuangan daerah semakin baik, pelayanan publik meningkat, serta setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (***)

Padang, Lintasmedia News– Semangat pembinaan olahraga usia dini terus diperkuat Pemerintah Kota Padang. Hal itu terlihat dalam penutupan Turnamen Bulutangkis Anak Nagari Cup I Tingkat Kota Padang Tahun 2026 yang berlangsung meriah di ADT Badminton Hall Balai Baru, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (15/6/2026).

Ajang yang berlangsung selama tiga hari, sejak 13 hingga 15 Juni 2026 tersebut, tidak sekadar menjadi arena kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, mental juara, serta pencarian bibit-bibit atlet bulutangkis masa depan Kota Padang.

Penutupan turnamen dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi Anggota DPRD Kota Padang Iskandar dan Alfi Beben One, Ketua KONI Kota Padang Erianto, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Eka Putra Buhari, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Bendahara Umum KONI Kota Padang Zulhardi Z. Latif, jajaran pengurus KONI, serta Ketua Panitia Turnamen Anak Nagari Cup I 2026 Heru Supriadi.

Suasana penutupan berlangsung penuh antusias. Sorak sorai orang tua, pelatih, dan para pendukung menggema di dalam arena saat para juara menerima trofi, piagam penghargaan, dan hadiah yang telah dipersiapkan panitia.

Menjadi Ruang Pembinaan Atlet Sejak Dini

Turnamen ini diikuti puluhan atlet muda dari berbagai klub bulutangkis di Kota Padang yang bertanding pada kategori usia dini putra, usia anak-anak putri, dan usia anak-anak putra.

Kompetisi berlangsung sengit sejak hari pertama. Para atlet muda menunjukkan kemampuan teknik, kecepatan, kelincahan, dan semangat juang yang luar biasa meskipun masih berusia belia.

Dari seluruh pertandingan yang digelar, Persatuan Bulutangkis (PB) Polda Sumatera Barat berhasil tampil dominan dan keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi dua medali emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu.

Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia muda yang dilakukan secara berkelanjutan mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan.

Fadly Amran: Olahraga Membentuk Generasi Berkarakter

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan turnamen perdana tersebut.

Menurutnya, olahraga memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang sehat secara fisik, kuat secara mental, disiplin, serta memiliki karakter yang tangguh.

Fadly menegaskan bahwa pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai sejak usia dini melalui kompetisi yang rutin dan berkelanjutan.

"Selamat kepada para peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bagi yang belum berhasil meraih prestasi, jangan berkecil hati dan jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus berlatih serta meningkatkan kemampuan di masa mendatang," ujar Fadly.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus mendukung pengembangan olahraga prestasi melalui kolaborasi lintas sektor.

"Pemko Padang berkomitmen mendukung pengembangan olahraga prestasi melalui sinergi dengan KONI, pengurus cabang olahraga, sekolah, dan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan program Padang Balomba yang menjadi bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara," tegasnya.

Menurut Fadly, pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk di bidang olahraga.

DPRD Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi

Anggota DPRD Kota Padang, Iskandar, yang menjadi salah satu pendukung utama kegiatan tersebut menilai Turnamen Anak Nagari Cup I merupakan investasi jangka panjang bagi dunia olahraga Kota Padang.

Ia mengatakan, potensi atlet muda di Kota Padang sangat besar dan membutuhkan ruang untuk berkembang.

"Kegiatan ini sengaja digelar untuk mencari bibit-bibit dan potensi atlet bulutangkis Kota Padang. Ternyata kita memiliki banyak atlet muda yang potensial," katanya.

Menurut Iskandar, olahraga tidak hanya bertujuan melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun generasi yang sehat dan menjauhkan anak-anak dari berbagai pengaruh negatif di tengah perkembangan zaman.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara berkesinambungan agar pembinaan atlet tidak terputus.

KONI Siapkan Kalender Kompetisi Sepanjang Tahun

Ketua KONI Kota Padang, Erianto, menyebut Turnamen Bulutangkis Anak Nagari Cup I 2026 merupakan langkah konkret dalam memperkuat fondasi olahraga prestasi sejak usia dini.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 sedikitnya tujuh kejuaraan bulutangkis akan digelar di Kota Padang.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi KONI untuk memperbanyak jam terbang atlet muda sekaligus meningkatkan kualitas persaingan yang sehat.

"Kita ingin melahirkan atlet-atlet bulutangkis berkualitas yang nantinya mampu mengharumkan nama Kota Padang di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," ujarnya.

Menurutnya, semakin sering atlet muda mengikuti kompetisi, semakin matang pula mental bertanding yang akan terbentuk.

Berawal dari Turnamen Perdana, Menuju Kejuaraan Tingkat Provinsi

Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Anak Nagari Cup I 2026, Heru Supriadi, mengaku bersyukur karena penyelenggaraan perdana turnamen tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

Ia menyebut antusiasme peserta, pelatih, dan orang tua menjadi modal besar untuk menjadikan turnamen ini sebagai agenda tahunan.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang, KONI Kota Padang, para sponsor, panitia, pelatih, wali murid, dan seluruh peserta yang telah mendukung suksesnya turnamen ini. Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Anggota DPRD Kota Padang, bapak Iskandar yang mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir)-nya," ujar Heru.

Ia berharap Turnamen Anak Nagari Cup ke depan tidak hanya menjadi kompetisi tingkat kota, tetapi berkembang menjadi kejuaraan tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Menanam Benih Prestasi dari Lapangan-Lapangan Bulutangkis Kota Padang

Di balik gemerlap trofi dan medali yang diperebutkan, Turnamen Bulutangkis Anak Nagari Cup I 2026 sesungguhnya membawa pesan yang lebih besar, yakni menanamkan budaya olahraga sejak usia dini.

Dari lapangan sederhana di Sungai Sapih, mimpi-mimpi besar para atlet muda mulai dirajut. Di tempat inilah semangat sportivitas, disiplin, kerja keras, dan tekad untuk menjadi yang terbaik ditumbuhkan.

Turnamen ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika pemerintah, legislatif, KONI, pelatih, orang tua, dan masyarakat bergerak bersama, maka akan lahir generasi muda Kota Padang yang sehat, berkarakter, dan berprestasi.

Bukan tidak mungkin, dari Anak Nagari Cup inilah akan lahir atlet-atlet bulutangkis yang suatu hari nanti membawa nama Kota Padang, Sumatera Barat, bahkan Indonesia ke panggung nasional dan internasional. (***)

PADANG, Lintasmedia News— Sekretaris Kota (Sekdako) Padang Raju Minropa memimpin Rapat Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Kota Padang, Senin 15 Juni 2026

Rapat juga dihadiri Plt. Kepala BBPOM di Padang, Elyunaida, Kepala Bappeda Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang beserta jajaran

BBPOM di Padang melakukan pendampingan pengisian tools mandiri bersama Sekretariat Daerah Kota Padang beserta OPD terkait di Ruang Rapat Sekretaris Kota Padang. Dalam kegiatan ini, Plt. Kepala BBPOM di Padang, Elyunaida melakukan pertemuan bersama Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor melalui persiapan pengisian tools penilaian sebagai bagian dari self-assessment implementasi keamanan pangan di Kota Padang.

Setiap indikator penilaian ditelaah bersama guna memastikan program keamanan pangan berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang dan BBPOM di Padang, diharapkan kesiapan Kota Padang dalam menghadapi Penilaian KKPA Tahun 2026 semakin optimal.

“Kita berterima kasih kepada Ibu Plt Kepala BBPOM, yang sudah memberikan pendampingan kepada Kota Padang untuk penilaian KKPA 2026. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita ingin menjadi Kota Pangan Aman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Padang,” ujar Sekdako.

Sementarvitu Plt. Kepala BBPOM di Padang mengatakan Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang dan BBPOM di Padang, diharapkan kesiapan Kota Padang dalam menghadapi Penilaian KKPA Tahun 2026 semakin optimal.

“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena pangan yang aman hari ini merupakan investasi bagi kesehatan masyarakat di masa depan.” ujarnya. (***)