Lintasmedia News- P3K atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhasil menyedot anggaran APBD kota Padang sekitar Rp250 M. Apatah lagi pemerintah pusat seakan lepas tangan terhadap pembayaran gaji P3K.

"Sebanarnya untuk P3K, seluruh Indonesia mengeluhkan masalah. Karena di awalnya dulu, P3K ini dibayarkan pusat, tapi setelah mereka diangkat, untuk tahun selanjutnya kan dibayarkan daerah untuk pembayaran gaji, tunjangan dan segala macamnya," ujar Wakil Ketua DPRD kota Padang Mastilizal Aye ketika dikonfirmasi awak media, Senin, 15 Juni 2026.

Akibatnya, dengan menyedot anggaran APBD tersebut, jelas memberatkan tidak hanya bagi APBD Kota Padang, tetapi kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

"Itu jelas meberatkan APBD kota/kabupaten se Indonesia. Kemaren ada wacana, beberapa kepala daerah, bagaimana pusat bisa membayarkan gaji P3K itu, dan itu kita dukung bersama-sama," cakapnya. 

Yang jelas, kata Aye, APBD kota Padang pasti tersedot untuk anggaran itu. 

"Dimana kemaren kita mengangkat P3K sekitar 4.800 orang. Dikalikan 14 bulan, dikali gajinya, itu sudah lebih 250 Miliar. Itu angka untuk mengaji P3K. Itu akibatnya sekarang, dan itu sangat mengerus anggaran APBD kota Padang," ujarnya.

Aye berharap ada solusi cerdas dari Pemerintah Pusat, tak hanya membebankan anggaran ke daerah. 

"Kita minta ada solusinya dari pusat," tukuk politisi Gerindra ini. (*) 

PADANG PANJANG , Lintasmedia News— Produk inovatif PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock (Sepablock), kembali mendapat kepercayaan sebagai teknologi konstruksi pilihan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Kali ini, Sepablock digunakan dalam pembangunan 10 unit Huntap Terpadu secara mandiri oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk korban banjir bandang akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Komitmen menghadirkan hunian yang aman, layak, dan cepat dibangun tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Huntap Terpadu di kawasan Rusunawa Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang, pada Jumat (12/6/2026).

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Wakil Wali Kota Allex Saputra. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Departemen Bisnis Non Semen dan Produk Turunan (BNSPT) PT Semen Padang Ridwan Muchtar, unsur perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pemulihan pascabencana.

Pembangunan 10 unit Huntap Terpadu dengan luas masing-masing 36 meter persegi tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan PT Semen Padang. Proyek ini menggunakan 35.000 unit Sepablock dengan anggaran sekitar Rp80 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan ke depan.

Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra mengatakan pembangunan huntap bukan hanya sebatas membangun fisik rumah, melainkan juga membangun kembali harapan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Menurutnya, kehadiran hunian tetap menjadi elemen penting dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak karena memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk memulai kembali kehidupan mereka.

“Pembangunan huntap yang kita mulai hari ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan, rasa aman, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Allex menjelaskan pembangunan huntap tahap ketiga tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menuntaskan program penanganan pascabencana yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir.

Ia optimistis, apabila proses pembangunan berjalan sesuai target dan seluruh unit dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah daerah akan semakin dekat dalam menyelesaikan salah satu program prioritas pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan Huntap Terpadu ini berasal dari kelebihan dana darurat bencana yang terkumpul dari masyarakat dan perantau Padang Panjang.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Padang Panjang kepada PT Semen Padang dalam mendukung pembangunan Huntap Terpadu tersebut.

“PT Semen Padang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah mempercayakan penggunaan Sepablock pada pembangunan huntap ini. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa inovasi yang kami kembangkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Departemen BNSPT PT Semen Padang Ridwan Muchtar menambahkan penggunaan Sepablock dalam proyek ini kembali menegaskan posisi PT Semen Padang sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan teknologi bangunan berkualitas, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai kondisi, termasuk situasi pascabencana.

Menurutnya, Sepablock merupakan salah satu inovasi unggulan PT Semen Padang yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan hunian yang cepat, efisien, serta tetap mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya.

Ia menjelaskan bahwa sistem bata interlock yang diterapkan pada Sepablock memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Dengan teknologi tersebut, pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat tanpa mengurangi kualitas maupun kekuatan struktur bangunan.

“Sepablock telah memenuhi banyak aspek penting dalam pembangunan huntap. Selain mempercepat proses konstruksi, material ini juga memiliki ketahanan yang baik, termasuk terhadap gempa,” katanya.

Ia menegaskan bahwa inovasi yang dikembangkan PT Semen Padang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pembangunan semata, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, PT Semen Padang terus berupaya menghadirkan berbagai solusi konstruksi yang mampu memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung program pembangunan daerah dan pemulihan masyarakat pascabencana.

“Melalui Sepablock, kami ingin menghadirkan hunian yang tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar layak, nyaman, dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana,” tuturnya.

Satu unit Huntap Mandiri BNPB telah dibangun menggunakan Sepablock di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dan saat ini dalam proses penyelesaian akhir.

Lintasmedia News- Sejak Kota Padang dipimpin Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dibentuklah Dubalang Kota. 

Terkait keterlibatan Dubalang Kota dalam pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk LGBT, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan akan mengkajinya.

"Namun ujung-ujungnya tetap saja bermuara ke Satpol PP, karena Satpol PP adalah pengawal penegakkan Perda," katanya kepada awak media, Senin, 15 Juni 2026, di ruangan kerjanya. 

Meski demikian, kata Muharlion, DPRD Kota Padang terus memantau dan evaluasi peran Dubalang Kota. Terutama dalam penegakan Perda tribum yang akan dirobah DPRD. 

"Nanti kita akan coba comben. Nanti seperti apa? Apakah peran ninik mamak seperti apa? Bundo Kanduang, semua peran lah. Intinya Perda ini sangat urgent, harus disahkan," katanya. 

Soal sanksi, Muharlion mengatakan akan dibuat nanti. Apalagi dalam KUHP ada sanksi sosial. 

"Sehingga sanksinya dapat dimasukan ke dalam sanksi sosial. Karena sanksi sosial terkait hukum adat. Dan adat itu salingka nagari," ujarnya.

Bekal Pengetahuan Hukum

Sebelumnya, Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail mengatakan, bekal pengetahuan hukum dinilai penting agar para Dubalang Kota dapat menjalankan tugas secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Tarmizi Ismail menegaskan bahwa peningkatan wawasan hukum perlu terus dilakukan agar para Dubalang Kota mampu memahami berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat serta menjalankan tugas sesuai koridor hukum.

"Para Dubalang Kota perlu terus meningkatkan pengetahuan hukumnya agar memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat dan dapat menjalankan tugas sesuai koridor hukum yang berlaku," katanya pada kegiatan Penguatan pemahaman hukum bagi Dubalang Kota, Rabu, 10 Juni 2026, di Balai Kota Padang. (***)

Lintasmedia News- Ada beberapa poin yang menjadi sorotan pada penyampaian rencana perubahan APBD 2026.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion ketika ditemui awak media usai memimpin rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.

Menurutnya, ada beberapa sorotan terkait hal itu. Diantaranya, Porprov, karena sudah ada arahan dari gubernur. Porprov dilaksanakan di Oktober. 

"Ini memeng juga agak berat juga kita ini. Karena kita ada, kalau gak salah 25 atau 15 cabor di Padang," katanya. 

Kemudian, juga menyambut hari jadi Kota Padang di Agustus.

"Kita ingin juga menyemarakan, walau pun dengan sederhana, tapi juga memberikan impach ekonomi," katanya. 

Termasuk juga dengan kembalinya TKD sebesar Rp371 M. 

"Itu juga bahagian yang tidak terbilang, walau itu bisa dengan perubahan peraturan wali kota. Tapi tetap juga ditampung dalam APB perubahan. Dan beberapa hal nanti yang jadi pembahasan," cakapnya. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Kota Bukittinggi. Pencanangan  sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dilaksanakan  di halaman Kantor BPS Kota Bukittinggi, Senin (15/06).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tepat sasaran. Masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang akurat kepada petugas sensus, karena kegiatan ini bukan pendataan pajak, melainkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, penyusunan program bantuan sosial, hingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar kepada petugas," ujarnya.

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mendukung penuh pelaksanaan sensus melalui sosialisasi kepada masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar. Ia berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menghasilkan data berkualitas yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door dan dilengkapi dengan tanda pengenal resmi serta atribut Sensus Ekonomi 2026. (*)

Lintasmedia News- Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menyampaikan Perda pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD Kota Padang, Senin, 15 Juni 2026.

"Secara audit keuangan sudah diaudit oleh Badan Keuangan, terkait CLK-nya sudah kita dapatkan, catatan laporan keuangan. Itu terkait keuangan tentu ada tindak lanjut 60 hari dari apa yang disampaikan BPK. Tentu ini akan kita kawal," kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion ketika ditemui awak media di ruangan kerjanya. 

Dikatakan Muharlion, BPK hanya memeriksa terkait capaian keuangan. Upamanya 100 persen atau 82 persen.

"Tapi kita melihatnya dari aspek kinerja. Karena tidak hanya output-ya, tapi kita ingin melihatnya secara outcome seperti apa. Ini akan jadi catatan kita dalam proses APBD 2026 ini," tegasnya. 

"Dari apa yang kita lihat dari PAD, ini akan kita lihat juga dalam APBD perubahan, sebagai catatan untuk kita," kata Muharlion lagi.

Termasuk juga program yang telah dilaksanakan 2025, yang kalau dia nanti di 2026 ini seperti apa juga di perubahan. "Nanti itu akan kita lihat," ungkapnya. 

Muharlion juga menyinggung kaitan antara realisasi anggaran dan capaian program unggulan atau Progol yang menjadi kebanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. 

"Maka Perda perubahan ini menjadi catatan bagi kita terkait Perda 2026 perubahan dan juga 2027. Mana Progul-progul itu tidak tercapai secara output keuangannya, kemudian outcome-nya secara kinerjanya," cakapnya. (***)

PADANG, Lintasmedia News– Semangat syiar Islam dan kecintaan terhadap Alquran menggema di Lapangan Pondok Indah Pratama, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Minggu (14/6/2026). Ribuan masyarakat memadati lokasi pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur yang berlangsung meriah dan penuh nuansa religius.

Kegiatan yang mengusung tema "Menyiapkan Generasi Rabbani dengan Semangat Smart Surau dan Cinta Alquran" tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Pembukaan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ratusan peserta dari 10 kelurahan se-Kecamatan Padang Timur, menampilkan semangat kebersamaan dan komitmen masyarakat dalam membumikan nilai-nilai Alquran.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Anggota DPRD Kota Padang Rafli Boy, Camat Padang Timur Aidil Zulhani, unsur Forkopimca, para lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat dari seluruh wilayah Kecamatan Padang Timur.

Dalam sambutannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar agenda rutin tahunan atau ajang perlombaan membaca Alquran semata. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

"Melalui MTQ, kita ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak Alquran. Inilah fondasi penting dalam mewujudkan Kota Padang yang maju dan sejahtera," ujar Maigus Nasir di hadapan peserta dan masyarakat yang hadir.

Menurutnya, pembinaan generasi Qurani menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan moral dan spiritual agar generasi muda mampu menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas.

Ia menilai pelaksanaan MTQN sangat relevan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya. Karena itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian penting dari implementasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau dan Padang Juara yang saat ini terus diperkuat oleh pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir juga mengungkapkan bahwa Program Smart Surau yang digagas Pemerintah Kota Padang mulai mendapat perhatian hingga tingkat internasional. Salah satu bentuk dukungan nyata datang dari Universitas Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia, yang menyediakan beasiswa penuh bagi para penghafal Alquran asal Kota Padang yang memiliki hafalan minimal 10 juz.

Menurut Maigus, keberhasilan itu menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan Alquran tidak hanya membentuk karakter generasi muda, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan masa depan yang lebih luas.

Tidak hanya Malaysia, Pemerintah Kota Padang juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Timur Tengah, termasuk Mesir dan Arab Saudi, guna memperluas akses beasiswa bagi generasi muda Kota Padang yang berprestasi di bidang Alquran.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung penguatan pendidikan agama, pembinaan keagamaan, dan pengembangan generasi muda berbasis nilai-nilai Islam, Pemko Padang pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk mendukung Program Smart Surau.

"Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga tengah menjajaki kerja sama beasiswa dengan sejumlah institusi pendidikan di Timur Tengah, termasuk Mesir dan Arab Saudi. Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan pendidikan Alquran, pembinaan keagamaan, dan pengembangan generasi muda berbasis nilai-nilai Islam, Pemko Padang mengalokasikan anggaran Rp59 miliar untuk Program Smart Surau pada 2026," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Padang meminta seluruh kecamatan mulai mempersiapkan diri menghadapi MTQN tingkat Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Ia menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan agar peserta terbaik dapat dipersiapkan secara matang dan mampu membawa nama Kota Padang berjaya pada ajang yang lebih tinggi.

"Setiap kecamatan harus mulai membina kafilah terbaik sejak sekarang. MTQ tidak boleh berhenti sebagai seremonial, tetapi menjadi wadah pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan generasi Qurani yang unggul," tegasnya.

Lebih jauh, Maigus bahkan memasang target besar bagi Kota Padang untuk meraih gelar juara umum pada MTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2027. Menurutnya, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil jika seluruh elemen masyarakat, pemerintah, sekolah, surau, dan lembaga pendidikan Islam bersinergi melakukan pembinaan sejak dini.

Sementara itu, Camat Padang Timur Aidil Zulhani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan MTQN ke-42 tingkat kecamatan tersebut. Ia menyebut dukungan masyarakat, tokoh agama, lurah, dan para donatur menjadi faktor penting terselenggaranya kegiatan dengan baik.

Aidil menjelaskan bahwa MTQN tahun ini diikuti sebanyak 232 kafilah yang berasal dari 10 kelurahan di Kecamatan Padang Timur. Mereka akan berkompetisi pada berbagai cabang lomba, mulai dari Tilawah Alquran tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa, Musabaqah Syarhil Quran, Fahmil Quran, Tahfiz, Tartil, hingga lomba Khutbah Jumat dan Azan.

"MTQ ini menjadi sarana meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Alquran sekaligus menjaring peserta terbaik yang akan mewakili Kecamatan Padang Timur pada MTQN tingkat Kota Padang," katanya.

Pelaksanaan MTQN ke-42 tingkat Kecamatan Padang Timur diharapkan tidak hanya melahirkan para juara di arena perlombaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat budaya membaca, memahami, dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Smart Surau yang terus digelorakan, Padang Timur bertekad menjadi salah satu lumbung lahirnya generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi, dan mampu membawa harum nama Kota Padang di tingkat daerah maupun nasional. (***)

PADANG PARIAMAN — Lintas media News Com. Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera melakukan kunjungan kerja ke Padang Pariaman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev), sekaligus meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur serta bantuan kemasyarakatan di wilayah terdampak bencana.

‎Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma (Pamen Mabesad), didampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto. Turut hadir unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, di Pendopo Bupati, Kamis (11/6/2026), sebelum dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan.

‎Dalam pertemuan tersebut, Bupati John Kenedy Azis memaparkan kondisi terkini pascabanjir bandang yang melanda Padang Pariaman pada akhir 2024. Menurutnya, hingga kini dampak bencana masih terasa kuat, baik terhadap infrastruktur publik maupun perekonomian masyarakat.

‎"Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Bupati menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

‎Ia bahkan menyoroti sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika seorang warga nekat menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akibat jembatan yang putus. Warga tersebut sempat hanyut terbawa arus setelah pegangan talinya terlepas, namun berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.

‎"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa," tegas JKA.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Satgas PRR dapat memasukkan sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam skala prioritas nasional agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

‎Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanganan pascabencana.

‎Usai rapat di Pendopo Bupati, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah titik terdampak bencana.

Rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang mengalami kerusakan akibat bencana, dimulai dari kawasan Asam Pulau untuk melihat dampak aliran sungai dan kondisi jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus. Selanjutnya, tim bergerak menuju Tanah Taban guna meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir dan memerlukan penanganan lanjutan agar dapat kembali produktif.

‎Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Jembatan Anduriang yang putus akibat bencana. Kerusakan jembatan tersebut tidak hanya mengganggu konektivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan mobilitas warga sehari-hari. Saat ini masyarakat masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi aliran Sungai Batang Anai.

‎Selain meninjau kondisi jembatan, rombongan juga melihat langsung dampak kerusakan terhadap lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut serta kondisi aliran Sungai Batang Anai yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kunjungan

PADANG, Lintasmedia News— Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir menutup Pelatihan dan Jambore Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang Tahun 2026, di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan penutupan ini juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton. Pengurus Forum KSB Kota Padang, serta Relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) se-Kota Padang. Termasuk 700 Peserta Pelatihan dan Jambore KSB kecamatan se-Kota Padang.

Kegiatan berlangsung 12-14 Juni 2026, diikuti sebanyak 700 peserta dari Kelompok Siaga Bencana seluruh kecamatan di Kota Padang

Pelatihan dan jambore ini bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Materi teknis diberikan kepada peserta antara lain: Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), manajemen posko bencana, penggunaan alat pendukung seperti gergaji mesin (chainsaw) dan radio komunikasi (HT), serta simulasi lapangan terkait penanganan dan mitigasi bencana.

Menurut Wawako Maigus Nasir KSB merupakan salah satu tonggak utama dalam upaya penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Padang. Menurutnya, keberadaan relawan di tingkat masyarakat sangat penting mengingat Kota Padang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

“KSB adalah garda terdepan dalam penanganan bencana di tengah masyarakat. Keberadaan dan kesiapsiagaan relawan menjadi kekuatan besar dalam mengurangi risiko serta mempercepat respons saat terjadi bencana. Kota Padang merupakan daerah rawan bencana, sehingga kapasitas dan kesiapan KSB harus terus diperkuat.” ujar Maigus.

Wawako meminta BPBD Kota Padang untuk terus memberikan dukungan kepada KSB, termasuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan relawan di lapangan agar mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal saat terjadi bencana.

“Saya meminta BPBD untuk mempersiapkan dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan oleh KSB di masing-masing kecamatan. Peralatan penanggulangan bencana bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan kebutuhan utama bagi relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan saat terjadi bencana.” ucap Maigus.

“Semoga seluruh peserta menjadi relawan yang semakin tangguh, sigap, dan mampu menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang akan terus mendukung penguatan kapasitas relawan demi mewujudkan Kota Padang yang lebih siap menghadapi bencana.” pungkas Maigus. (***)