Dharmasraya, Lintasmedianews.com 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya periode 2025–2030. Hal itu disampaikan DPP saat konferensi Cabang PDIP Dharmasraya yang dilaksanakan pada Rabu (7/1/2026) di sekretariat DPC PDIP Dharmasraya.

Berdasarkan keputusan DPP PDI Perjuangan, Jemi Hendra ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya. Sementara posisi Sekretaris diamanahkan kepada Arry Prabowo dan Bendahara dijabat oleh Wigiono.

Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses penjaringan dan fit and proper test oleh tim penjaringan DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Jemi Hendra, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 akan fokus pada penguatan struktur partai dari tingkat cabang hingga ranting, konsolidasi kader, serta kerja-kerja kerakyatan yang berkelanjutan.

“Target besar kita adalah triple winner pada Pemilu 2029, yakni menang Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Untuk itu, soliditas kader dan kerja kolektif menjadi kunci utama,” tegas Jemi uang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Dharmasraya 2024-2029

Ia menambahkan, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Kita akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," pungkasnya

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Heri Sutrisno Bendol, menegaskan bahwa mesin partai akan segera dipanaskan untuk menghadapi agenda politik ke depan.

“Target kita jelas, mempertahankan Ketua DPRD Dharmasraya dan kembali memenangkan kepala daerah pada pemilu selanjutnya. Seluruh struktur partai harus bergerak sejak dini,” ujarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya optimistis dapat memperkuat posisi partai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.(tim)

Dharmasraya, Lintasmedianews.com

PDI Perjuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pestisida, serta bibit tanaman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Anggaran Tahun 2025, yang bersumber dari aspirasi H. Alex Indra Lukman, S.Sos., MAP, Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2026, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh jajaran kader PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya kepada kelompok tani. Turut hadir dan menyerahkan bantuan tersebut Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST (Dapil IV), Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, anggota DPRD Dharmasraya H. Wigiono (Dapil II), Ade Perdana Putra (Dapil I) dana Deki Risalman SKOM serta Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Yefrinaldi.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 7 unit traktor roda empat, pestisida untuk lahan pertanian seluas 1.000 hektare, serta 500 batang bibit tanaman guna mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada H. Alex Indra Lukman atas konsistensi dan kepeduliannya terhadap sektor pertanian di Dharmasraya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Alex Indra Lukman. Ini bukan yang pertama, dan kami merasakan betul manfaat aspirasi beliau bagi petani. Bantuan alsintan, pestisida, dan bibit ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Dharmasraya,” ujar Leli Arni.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh kelompok tani agar memberi dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST, didampingi H. Wigiono dan Ade Perdana Putra, menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya para petani.

“PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bekerja nyata di tengah masyarakat. Bantuan ini adalah bukti bahwa perjuangan politik harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Jemi Hendra.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan wakil rakyat di tingkat pusat merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Dharmasraya.

“Dengan dukungan alsintan modern dan sarana produksi pertanian yang memadai, kita optimistis produktivitas pertanian Dharmasraya akan meningkat dan petani semakin sejahtera,” pungkasnya.(el)

Bukittinggi, Luntasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, meminta seluruh SKPD menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menegaskan agar setiap SKPD menyampaikan laporan kinerja tertulis setiap bulan sebagai bahan evaluasi bersama.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan awal tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, serta BUMD, di halaman Balai Kota, Jumat (02/01).

Ramlan menyampaikan,  sepanjang 2025 telah menjalani sekitar 10 bulan masa jabatan bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Dalam proses itu telah disiapkan berbagai program pembangunan untuk Kota Bukittinggi.

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, khususnya dalam pembenahan, pemeliharaan, dan penataan kota,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada awal tahun 2026 Pemko Bukittinggi akan fokus pada penataan pasar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menciptakan ketertiban, kenyamanan dan memperkuat perekonomian daerah.

"Terkait kondisi APBD yang mengalami penurunan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membangun Kota Bukittinggi. Pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan," imbuhnya

Seluruh jajaran Pemko Bukittinggi juga diingatkan agar terus menjadi solusi bagi masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik. Perbaiki kinerja di tahun ini, tahun 2025 dan 2026 akan dievaluasi bersama demi peningkatan pelayanan dan pembangunan Kota Bukittinggi. (Sandra)

Ketua DPRD Fokus pada Banjir dan Ekonomi Lokal

PARIWARA

Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekcam Koto Tangah, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Wakil Ketua LPM, jajaran Ketua RW/RT, serta tokoh masyarakat.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan krusial:

• Penanggulangan Banjir: Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

• Infrastruktur: Betonisasi jalan lingkungan.

• Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Menanggapi hal itu, Muharlion menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. "Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program mendesak, kami segera berkoordinasi dengan Pemkot Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar mantan Ketua DPD PKS Kota Padang tersebut.

Mastilizal Aye Soroti Pemulihan Pascabanjir Bandang

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, juga menjemput aspirasi warga di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), meliputi wilayah Gurun Laweh, Kampung Lapai, dan Kampung Olo pada Selasa (6/1/2026).

Warga yang hadir mengungkapkan kekhawatiran mereka pascabanjir bandang 27 November 2025. Mereka meminta pengerukan sedimen lumpur di aliran sungai serta perbaikan drainase.

"Insya Allah, keinginan warga terus kami koordinasikan dengan pihak terkait agar pemukiman tidak lagi terendam saat hujan deras," tegas Aye. Ia juga mengimbau kelompok Majelis Taklim Indonesia (MTI) yang mengusulkan bantuan untuk segera menyerahkan proposal agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Jupri Kawal Pembangunan Fasum di Kampung Jua

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP., melaksanakan reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Minggu (4/1/2026).

Aspirasi yang berkembang meliputi:

• Pembangunan fasilitas umum (jalan dan drainase).

• Dukungan UMKM.

• Bantuan kelengkapan alat rebana serta dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk Masjid Al-Kaffah.

Politisi PAN ini menyampaikan bahwa pada 2025 ia telah merealisasikan betonisasi di depan masjid. "Insya Allah tahun 2026 ini, kami akan melanjutkan betonisasi di area sekitar masjid," janjinya. 

Jupri mengaku terharu atas antusiasme warga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Prioritas Relokasi dan Rumah Layak Huni

Begitu juga pertemuan Anggota Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, dengan masyarakat pada reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe, Siteba. Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait penanganan dampak bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut, Osman Ayub menyoroti nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang yang melanda sejak November 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memprioritaskan bantuan bagi warga yang rumahnya hanyut terbawa arus.

"Saat ini kita tengah berupaya merelokasi warga yang berada di zona rawan bencana. Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi para korban," ujar Osman.

Desak BWS Sumatera V Lakukan Normalisasi

Selain masalah hunian, Osman juga menyoroti kondisi sungai yang kian dangkal akibat tumpukan material pascabanjir. Ia mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk segera melakukan tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, sedimentasi berupa pasir dan lumpur di dasar sungai saat ini diperkirakan telah mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Kondisi ini sangat berisiko memicu banjir susulan karena kapasitas tampung sungai yang mengecil.

"Kami dari DPRD Kota Padang meminta BWS Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen tersebut. Normalisasi ini sangat mendesak demi mencegah banjir kembali meluap saat intensitas hujan tinggi," tegasnya menutup pembicaraan. (Adv)

Padang – Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). 

Pertemuan ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan secara langsung.

Dalam suasana dialogis, warga menyampaikan beragam usulan krusial, terutama terkait penanganan masalah banjir yang sering melanda wilayah tersebut. Beberapa poin utama yang diajukan di antaranya adalah:

Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

Betonisasi jalan lingkungan.

Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) guna penguatan ekonomi lokal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muharlion yang dikenal responsif terhadap isu kemasyarakatan ini menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan warga. 

Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang itu menyatakan akan segera memetakan skala prioritas dari hasil reses tersebut.

"Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program yang memerlukan penanganan cepat, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar Muharlion.

Sedangkan untuk program jangka panjang, ia menjelaskan bahwa prosesnya akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui pengajuan proposal resmi. "Setiap aspirasi akan kami perjuangkan di lembaga dewan agar masuk dalam rencana pembangunan daerah," tutupnya. (*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menjemput aspirasi warga di daerah pemilihannya, Selasa, 6 Januari 2026.

Salah satunya melalui kegiatan reses. Aye, demikian dia akrab disapa, menggelar reses di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), tepatnya di Gurunlaweh, Kampung Lapai, Kampung Olo.

Beragam aspirasi disampaikan warga yang penuh sesak pada kegiatan reses itu. Misalnya warga berharap agar pemerintah segera memulihkan sisa-sisa banjir. 

"Kami minta agar sendiment lumpur di aliran sungai segera digali dan drainase warga segera di perbaiki . Kami masih masih trauma dengan kejadian banjir bandang 27 November 2025 lalu," kata perwakilan warga. 

Menanggapi aspirasi warga, Aye mengaku akan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait. 

"Insya Allah keinginan warga terus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sehingga apabila banjir datang tidak merendam perumahan warga," tegas Aye. 

Sementara, bagi Ibu-ibu MTI yang mengusulkan bantuan untuk segera membuat proposal dan dimasukan dalam perencanaan tahun 2025, untuk direalisasikan di 2026. (*) 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.

Guna melaksanakan program-program yang dicanangkan, lanjut Prof. Yuddy Chrisnandi, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Oleh karena itu, Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

"Gubernur adalah pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, Gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden yang dalam penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya," jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya," tutupnya.

Pasbar Lintas Media News Com.

Wakil Bupati Pasaman Barat Pasbar, M. Ihpan, memantau langsung proses pencarian seorang anak yang dilaporkan hilang di Sungai Batang Sikabau, Pasa Lamo, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Senin (5/1).

Kehadiran Wakil Bupati merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap musibah yang dialami warganya. Selain memantau proses pencarian, M. Ihpan juga menyerahkan bantuan dari Dinas Sosial Pasbar yang didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako, tikar, selimut, kasur, serta uang tunai untuk membantu meringankan beban keluarga korban.

Anak yang dilaporkan hilang tersebut bernama Rama (13). Korban diduga terseret arus sungai saat mandi di Batang Sikabau. Hingga hari ketiga pencarian, korban masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Pasbar, TNI, Polri, serta masyarakat setempat terus melakukan upaya pencarian sejak korban dinyatakan hilang pada Sabtu (3/1). Dua unit perahu karet dikerahkan untuk menyisir aliran sungai di sisi kiri dan kanan, serta melakukan pencarian di sepanjang tepian sungai.

Wakil Bupati M. Ihpan menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian.

“Sejak Minggu malam, masyarakat bersama tim gabungan telah melakukan pencarian di sekitar lokasi korban diduga hanyut. Pemerintah daerah akan terus mendukung upaya pencarian ini,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Pasaman Barat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di sungai maupun laut, serta saling mengingatkan demi keselamatan bersama.