50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Desak Pemprov Serius Kejar Pajak Air Permukaan Perkebunan HGU






PADANG,Lintas Media News 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman mendesak Pemerintah Provinsi untuk serius mengejar pajak air permukaan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU),pemerintah tidak boleh lagi setengah hati dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan.

Menurut Evi Yandri,dasar hukum pemungutan pajak tersebut sudah sangat jelas, baik dalam regulasi nasional maupun peraturan daerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha.

“Landasan hukumnya sudah jelas, Tidak ada ruang abu-abu. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi pembiaran yang berlarut-larut,” tegas Evi Yandri saat rapat kerja dengan pemerintah provinsi (Pemrov). Rabu (7/1/2026) di DPRD Sumbar.

Evi Yandri menekankan, Pajak Air Permukaan tidak semata-mata persoalan fiskal, melainkan juga menyangkut keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU merupakan sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai lingkungan.

Ia menilai, pemanfaatan air dalam skala besar kerap berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya daerah memperoleh kontribusi nyata dari aktivitas tersebut.

DPRD Sumbar, lanjutnya, memandang optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber pendanaan strategis untuk pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak bencana di Sumatera Barat.

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan penagihan secara tegas serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan rasa keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.(*/st)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.