Dharmasraya, Lintasmedianews.com

PDI Perjuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pestisida, serta bibit tanaman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Anggaran Tahun 2025, yang bersumber dari aspirasi H. Alex Indra Lukman, S.Sos., MAP, Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2026, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh jajaran kader PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya kepada kelompok tani. Turut hadir dan menyerahkan bantuan tersebut Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST (Dapil IV), Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, anggota DPRD Dharmasraya H. Wigiono (Dapil II), Ade Perdana Putra (Dapil I) dana Deki Risalman SKOM serta Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Yefrinaldi.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 7 unit traktor roda empat, pestisida untuk lahan pertanian seluas 1.000 hektare, serta 500 batang bibit tanaman guna mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada H. Alex Indra Lukman atas konsistensi dan kepeduliannya terhadap sektor pertanian di Dharmasraya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Alex Indra Lukman. Ini bukan yang pertama, dan kami merasakan betul manfaat aspirasi beliau bagi petani. Bantuan alsintan, pestisida, dan bibit ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Dharmasraya,” ujar Leli Arni.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh kelompok tani agar memberi dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST, didampingi H. Wigiono dan Ade Perdana Putra, menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya para petani.

“PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bekerja nyata di tengah masyarakat. Bantuan ini adalah bukti bahwa perjuangan politik harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Jemi Hendra.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan wakil rakyat di tingkat pusat merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Dharmasraya.

“Dengan dukungan alsintan modern dan sarana produksi pertanian yang memadai, kita optimistis produktivitas pertanian Dharmasraya akan meningkat dan petani semakin sejahtera,” pungkasnya.(el)

Bukittinggi, Luntasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, meminta seluruh SKPD menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menegaskan agar setiap SKPD menyampaikan laporan kinerja tertulis setiap bulan sebagai bahan evaluasi bersama.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan awal tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, serta BUMD, di halaman Balai Kota, Jumat (02/01).

Ramlan menyampaikan,  sepanjang 2025 telah menjalani sekitar 10 bulan masa jabatan bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Dalam proses itu telah disiapkan berbagai program pembangunan untuk Kota Bukittinggi.

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, khususnya dalam pembenahan, pemeliharaan, dan penataan kota,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada awal tahun 2026 Pemko Bukittinggi akan fokus pada penataan pasar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menciptakan ketertiban, kenyamanan dan memperkuat perekonomian daerah.

"Terkait kondisi APBD yang mengalami penurunan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membangun Kota Bukittinggi. Pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan," imbuhnya

Seluruh jajaran Pemko Bukittinggi juga diingatkan agar terus menjadi solusi bagi masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik. Perbaiki kinerja di tahun ini, tahun 2025 dan 2026 akan dievaluasi bersama demi peningkatan pelayanan dan pembangunan Kota Bukittinggi. (Sandra)

Ketua DPRD Fokus pada Banjir dan Ekonomi Lokal

PARIWARA

Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekcam Koto Tangah, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Wakil Ketua LPM, jajaran Ketua RW/RT, serta tokoh masyarakat.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan krusial:

• Penanggulangan Banjir: Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

• Infrastruktur: Betonisasi jalan lingkungan.

• Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Menanggapi hal itu, Muharlion menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. "Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program mendesak, kami segera berkoordinasi dengan Pemkot Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar mantan Ketua DPD PKS Kota Padang tersebut.

Mastilizal Aye Soroti Pemulihan Pascabanjir Bandang

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, juga menjemput aspirasi warga di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), meliputi wilayah Gurun Laweh, Kampung Lapai, dan Kampung Olo pada Selasa (6/1/2026).

Warga yang hadir mengungkapkan kekhawatiran mereka pascabanjir bandang 27 November 2025. Mereka meminta pengerukan sedimen lumpur di aliran sungai serta perbaikan drainase.

"Insya Allah, keinginan warga terus kami koordinasikan dengan pihak terkait agar pemukiman tidak lagi terendam saat hujan deras," tegas Aye. Ia juga mengimbau kelompok Majelis Taklim Indonesia (MTI) yang mengusulkan bantuan untuk segera menyerahkan proposal agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Jupri Kawal Pembangunan Fasum di Kampung Jua

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP., melaksanakan reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Minggu (4/1/2026).

Aspirasi yang berkembang meliputi:

• Pembangunan fasilitas umum (jalan dan drainase).

• Dukungan UMKM.

• Bantuan kelengkapan alat rebana serta dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk Masjid Al-Kaffah.

Politisi PAN ini menyampaikan bahwa pada 2025 ia telah merealisasikan betonisasi di depan masjid. "Insya Allah tahun 2026 ini, kami akan melanjutkan betonisasi di area sekitar masjid," janjinya. 

Jupri mengaku terharu atas antusiasme warga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Prioritas Relokasi dan Rumah Layak Huni

Begitu juga pertemuan Anggota Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, dengan masyarakat pada reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe, Siteba. Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait penanganan dampak bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut, Osman Ayub menyoroti nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang yang melanda sejak November 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memprioritaskan bantuan bagi warga yang rumahnya hanyut terbawa arus.

"Saat ini kita tengah berupaya merelokasi warga yang berada di zona rawan bencana. Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi para korban," ujar Osman.

Desak BWS Sumatera V Lakukan Normalisasi

Selain masalah hunian, Osman juga menyoroti kondisi sungai yang kian dangkal akibat tumpukan material pascabanjir. Ia mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk segera melakukan tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, sedimentasi berupa pasir dan lumpur di dasar sungai saat ini diperkirakan telah mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Kondisi ini sangat berisiko memicu banjir susulan karena kapasitas tampung sungai yang mengecil.

"Kami dari DPRD Kota Padang meminta BWS Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen tersebut. Normalisasi ini sangat mendesak demi mencegah banjir kembali meluap saat intensitas hujan tinggi," tegasnya menutup pembicaraan. (Adv)

Padang – Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). 

Pertemuan ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan secara langsung.

Dalam suasana dialogis, warga menyampaikan beragam usulan krusial, terutama terkait penanganan masalah banjir yang sering melanda wilayah tersebut. Beberapa poin utama yang diajukan di antaranya adalah:

Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

Betonisasi jalan lingkungan.

Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) guna penguatan ekonomi lokal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muharlion yang dikenal responsif terhadap isu kemasyarakatan ini menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan warga. 

Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang itu menyatakan akan segera memetakan skala prioritas dari hasil reses tersebut.

"Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program yang memerlukan penanganan cepat, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar Muharlion.

Sedangkan untuk program jangka panjang, ia menjelaskan bahwa prosesnya akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui pengajuan proposal resmi. "Setiap aspirasi akan kami perjuangkan di lembaga dewan agar masuk dalam rencana pembangunan daerah," tutupnya. (*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menjemput aspirasi warga di daerah pemilihannya, Selasa, 6 Januari 2026.

Salah satunya melalui kegiatan reses. Aye, demikian dia akrab disapa, menggelar reses di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), tepatnya di Gurunlaweh, Kampung Lapai, Kampung Olo.

Beragam aspirasi disampaikan warga yang penuh sesak pada kegiatan reses itu. Misalnya warga berharap agar pemerintah segera memulihkan sisa-sisa banjir. 

"Kami minta agar sendiment lumpur di aliran sungai segera digali dan drainase warga segera di perbaiki . Kami masih masih trauma dengan kejadian banjir bandang 27 November 2025 lalu," kata perwakilan warga. 

Menanggapi aspirasi warga, Aye mengaku akan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait. 

"Insya Allah keinginan warga terus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sehingga apabila banjir datang tidak merendam perumahan warga," tegas Aye. 

Sementara, bagi Ibu-ibu MTI yang mengusulkan bantuan untuk segera membuat proposal dan dimasukan dalam perencanaan tahun 2025, untuk direalisasikan di 2026. (*) 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.

Guna melaksanakan program-program yang dicanangkan, lanjut Prof. Yuddy Chrisnandi, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Oleh karena itu, Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

"Gubernur adalah pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, Gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden yang dalam penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya," jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya," tutupnya.

Pasbar Lintas Media News Com.

Wakil Bupati Pasaman Barat Pasbar, M. Ihpan, memantau langsung proses pencarian seorang anak yang dilaporkan hilang di Sungai Batang Sikabau, Pasa Lamo, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Senin (5/1).

Kehadiran Wakil Bupati merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap musibah yang dialami warganya. Selain memantau proses pencarian, M. Ihpan juga menyerahkan bantuan dari Dinas Sosial Pasbar yang didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako, tikar, selimut, kasur, serta uang tunai untuk membantu meringankan beban keluarga korban.

Anak yang dilaporkan hilang tersebut bernama Rama (13). Korban diduga terseret arus sungai saat mandi di Batang Sikabau. Hingga hari ketiga pencarian, korban masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Pasbar, TNI, Polri, serta masyarakat setempat terus melakukan upaya pencarian sejak korban dinyatakan hilang pada Sabtu (3/1). Dua unit perahu karet dikerahkan untuk menyisir aliran sungai di sisi kiri dan kanan, serta melakukan pencarian di sepanjang tepian sungai.

Wakil Bupati M. Ihpan menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian.

“Sejak Minggu malam, masyarakat bersama tim gabungan telah melakukan pencarian di sekitar lokasi korban diduga hanyut. Pemerintah daerah akan terus mendukung upaya pencarian ini,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Pasaman Barat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di sungai maupun laut, serta saling mengingatkan demi keselamatan bersama.

Pasbar ,Lintas Media News Com.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Senin (5/1).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasaman Barat. Kegiatan ini dilaksanakan usai apel gabungan yang digelar di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat.

Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, komitmen tersebut harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan aparatur pemerintah daerah.

Pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi landasan moral dan administratif bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi tegas Yulianto.

Ia menegaskan bahwa Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, seluruh kepala OPD diminta untuk berperan aktif dan konsisten dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menambahkan bahwa penandatanganan pakta integritas ini diharapkan dapat meningkatkan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.

“Komitmen bersama ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pungkasnya lagi.

Pasaman, Lintasmedia News - DPRD Kabupaten Pasaman menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang Tahun 2026 di Gedung DPRD Pasaman, Selasa (6/1/2026). 

Rapat tersebut dihadiri Bupati Pasaman, pimpinan dan anggota DPRD, serta para undangan lainnya. Dalam rapat itu juga disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dewan selama Tahun 2025 serta rencana kegiatan Tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi menyampaikan, bahwa selama Tahun 2025 DPRD Kabupaten Pasaman telah menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 yang telah disepakati bersama.

"Dalam program tersebut terdapat 18 Ranperda yang terdiri dari 14 Ranperda dari pihak eksekutif dan 4 Ranperda prakarsa DPRD," ujarnya.

Nelfri Asfandi mengatakan dari sejumlah Ranperda tersebut, pada Tahun 2025 telah dilakukan pembahasan terhadap empat Ranperda yang berasal dari pihak eksekutif.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda APBD Tahun 2026, serta Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029," ungkapnya.

Sementara itu, Ranperda yang berasal dari legislatif atau prakarsa DPRD akan dilanjutkan pembahasannya dalam Propemperda Tahun 2026.

Selanjutnya, sejumlah Ranperda yang belum diajukan pada Tahun 2025 juga direncanakan untuk dilanjutkan pembahasannya pada Tahun 2026, di antaranya Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman Tahun 2025–2045.

Selain menjalankan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Pasaman juga melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan peninjauan dan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan untuk memantau pelaksanaan program kegiatan APBD Tahun 2025. 

DPRD juga menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat melalui rapat kerja dan hearing bersama para pemangku kepentingan.

Sepanjang Tahun 2025, DPRD Kabupaten Pasaman juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kunjungan kerja luar daerah dalam rangka studi banding, pembahasan Ranperda.

Kemudian, kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat," pungkasnya.