Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang,Lintas Media News
Untuk mewujudkan Investasi Pariwisata Internasional di Sumatera Barat (Sumbar),Osman Sapta Odang yang lebih akrab dipanggil OSO yang juga putra asli daerah Minang mengambil ahli renovasi Hotel Bumi Minang.

Dalam sambutannya saat peletakan batu pertama renovasi Hotel tersebut, OSO yang juga Ketua Gebu Minang dan Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)mengatakan,terlaksananya  pengambil ahlian renovasi Hotel Bumininang ini berkat pandainya Walikota Padang Fadly Amran merayu dan membujuk investor untuk beriventasi di Ranah Minang.

"Ini bukan tiba-tiba, telah direncanakan oleh walikota Padang Fadly Amran sewaktu di Padang Panjang,pas menjabat di kota Padang rencana tersebut diwujudkannya",sambung OSO.

Menurut OSO,kecintaannya pada Ranah Minang sangat tinggi,sehingga berkomitmen untuk 
berinvestasi di bidang perhotelan  semi modern, ballroom yang memadai dan kamar yang bagus serta pelayanan yang ramah, lebih utama dari nilai investasi. 

Hotel bersejarah tersebut akan diubah menjadi hotel bertaraf internasional dengan konsep modern yang tetap mempertahankan nilai budaya Minangkabau.Jelas OSO.
Sementara,Wali kota Padang, Fadly Amran dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Padang membuka seluas luasnya bagi investor untuk berinvestasi di ibukota provinsi ini, karena berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. 

Sebagai Walikota Fadly Amran berharap,pekerjaan renovasi Hotel Bumi Minang ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan UMKM lokal, serta memperkuat citra Padang sebagai gerbang wisata budaya dan kuliner Minangkabau.

“Langkah Pak Oso ini harus menjadi inspirasi bagi perantau Minang lainnya. Saat rantau dan ranah bersatu, kebangkitan Minangkabau akan menjadi kenyataan,” tambah Fadly.

Peletakan batu pertama proyek renovasi Hotel Bumiminang yang berada di Jalan Bundo Kanduang 
tersebut disaksikan tokoh masyarakat dan Bundo Kanduang.
Renovasi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Padang, Fadly Amran, Ketua DPP Gebu Minang, Oesman Sapta Odang, Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuak Nan Sati dan Ketua DPD Hanura Sumbar Edi Naswany.Senin (20/10/2025).(St)

 

Palangka Raya, Lintasmedianews.com

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) X Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Sabtu (18/10/2025).

Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda tersebut dan mengajak seluruh keluarga besar FKPPI untuk memperkuat sinergi dengan Polri maupun pemerintah daerah.

"Saya berharap FKPPI dapat menjadi mitra Polri dan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah," ungkap Irjen Iwan.

Ia menegaskan, kebersamaan antara Polri dan FKPPI menjadi kunci penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

"Semoga melalui Musda X FKPPI Kalteng ini, dapat dijadikan momentum penting dalam meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara," tandasnya.

Musda X FKPPI Kalteng ini diharapkan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan menuju Kalimantan Tengah yang maju dan sejahtera.

 

Padang, Lintasmedianews.com

Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat Banuaran Nan XX pada H. Rusdi saat melakukan reses beberapa waktu lalu.

"Anggaran berasal dari swakelola PUPR Kota Padang. Semoga keberadaan jembatan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga, terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara," ujar H. Rusdi, Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Fraksi Demokrat ini.

H. Rusdi menambahkan ada 3 dari 5 jembatan yang harus diperbaiki. Karena, semua jembatan tersebut telah berusia lebih dari 30 tahun. Begitu juga konstruksinya sangat tidak layak. Lantaran menggunakan rel kereta api.

"Alhamdulillah. Dari 5 jembatan sudah 2 yang kita perbaiki. Satu di RW 01 saat kita belum jadi anggota dewan. Sekarang di RW 04. Kita berharap PUPR Kota Padang membantu kita untuk 3 jembatan lagi," ujar H. Rusdi.

H. Rusdi bertekad akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Tak bisa dipungkiri, sebelum jadi anggota dewan,  H. Rusdi merupakan birokrat PUPR Padang. Mulai dari staf biasa dan terakhir sebagai Sekretaris Dinas PUPR Padang. Anggota yang peduli pada masyarakat ini juga pernah jadi Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Kota Padang.

"Kita berharap masyarakat, betul-betul menjaga dengan maksimal. Dihimbau masyarakat untuk melewati kendaraan roda empat dalam 28 hari," ujar H. Rusdi yang diamini Ketua RW 04 Syamsudarman.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dapilnya, H. Rusdi juga sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga. Apalagi, dia berada di Komisi IV DPRD Kota Padang.

Tim Pelaksana Penyelenggara Jalan PUPR Padang, Nofitriani, ST MT mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan permintaan dari H. Rusdi. Pembangunan dengan swakelola Dinas PUPR Kota Padang ini menghabiskan anggaran Rp 85 juta.

"Walau dengan anggaran terbatas, kita upayakan jembatan ini dengan kualitas terbaik. Karena, bagi kami Pak Rusdi adalah orang yang sangat kami segani. Dia sangat paham dengan konstruksi," ujarnya.

Ketua RW 04 Kelurahan Banuaran Nan XX, Syamsudarman sangat bersyukur telah terealisasinya pembangunan jembatan ini.  Dia kata, keberadaan jembatan permanen ini sangat penting bagi warga.

"Kami sangat berterimaksih pada Pak Rusdi yang telah merealisasikan aspirasi kami. Apalagi, juga akan memasang lampu jalan dan perbaikan jalan ini. Semoga ini menjadi amal jariyah bagi Pak Rusdi," ujarnya.

Hal menarik, Dinas PUPR Padang melalui H. Rusdi juga akan mencarikan solusi, terkait genangan air jika hujan di halaman Masjid Muta'alimin. 

"Pihak PUPR sudah melakukan pengukuran. Mudah-mudahan ke depannya, jika hujan turun tidak ada lagi genangan air di halaman masjid ini," ujar Syamsudarman. (*)

Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST MT didampingi Bhabinkamtibmas Banuaran Aipda Dian Wihendro Ratno memantau pengerjaan jembatan di RW 4 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumbar pada Sabtu, (18/10/2025).




Padang,Lintas Media News
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat resmi berganti pimpinan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar yang baru.

Rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Kejaksaan Agung.

Pergantian itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 854 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 13 Oktober 2025.

Dalam keputusan tersebut, sebanyak 73 pejabat kejaksaan di berbagai daerah mendapatkan rotasi dan promosi jabatan.

Masyarakat Sumbar menyambut baik pergantian pimpinan Kejati ini.

Banyak yang berharap Muhibuddin mampu mempercepat penanganan kasus korupsi yang mandek.

“Dengan pergantian ini, kami berharap kasus korupsi di Sumbar segera terungkap. Beberapa kasus besar, seperti dugaan korupsi KMK PT BIP yang melibatkan anggota DPRD Sumbar (BSN), perlu dituntaskan,” kata Toni, warga Padang, Minggu (19/10/2025).

Perlu diketahui, sejak 27 Juni 2024, perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyudikan SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Aliansyah, pernah menyampaikan kepada wartawan saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64 di Kantor Kejari Padang, Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Senin (22/7/2024), bahwa kasus dugaan korupsi PT BIP sudah masuk tahap penyidikan.

Namun hingga kini, Kejaksaan belum juga menetapkan tersangka, meski sejumlah saksi telah diperiksa.

Kejaksaan juga sudah memeriksa BSN yang juga anggota DPRD Sumbar, termasuk RM, mantan istri BSN.

Dari pihak bank nasional, Kejaksaan telah meminta keterangan sejumlah saksi dari cabang di Riau.

Saat itu, pihak Kejaksaan menyebut masih mengumpulkan alat bukti untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri Padang menyebut pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara dalam kasus PT BIP.

Pernyataan ini memunculkan tanda tanya publik.

Masyarakat menilai alasan tersebut janggal, karena proses hukum dari tahap penyelidikan hingga penyidikan seharusnya sudah menunjukkan adanya indikasi kerugian negara.

Mereka mempertanyakan mengapa Kejaksaan belum juga mengambil langkah tegas.

Publik pun mulai menduga adanya upaya menutupi persoalan hukum yang nyata.

Beberapa pihak bahkan menilai perlu adanya laporan terhadap kinerja Kejaksaan jika dugaan tersebut terbukti.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyoroti kinerja jaksa daerah dalam menangani kasus korupsi.

Ia menegaskan akan menindak tegas jaksa yang tidak mampu mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, terutama di daerah yang tergolong rawan.

Burhanuddin bahkan mengaku heran bila ada jaksa yang tidak bisa mengungkap kasus korupsi di wilayahnya.

“Kalau daerah tidak bisa mengungkap kasus korupsi, berarti jaksanya tidak berprestasi. Itu bisa merugikan lembaga,” tegasnya kepada detikcom di Program Jejak Pradana yang tayang, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan bahwa seluruh jaksa memiliki latar pendidikan yang sama, sehingga kemampuan mengungkap kasus seharusnya juga setara.

“Artinya, setiap jaksa wajib memiliki daya ungkap yang sama dalam menegakkan hukum,” tutup Burhanuddin.

Dengan demikian, masyarakat berharap Kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Benal Ichsan Persada tanpa tebang pilih.

Presiden RI telah menegaskan tekad besar untuk memberantas korupsi, sehingga aparat penegak hukum diminta tidak bermain-main.

Kejaksaan perlu menjaga kredibilitasnya dengan tidak menutupi hal yang seharusnya diungkap. (***)



Padang,Lintas amedia News
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura  Sumatera Barat (Sumbar) periode 2025-2030 di Pangeran Beach Hotel Padang Minggu (19/10/2025).

Dalam sambutannya Oesman Sapta mengapresiasi kerja panitia pelaksana pelantikan DPD Provinsi Sumbar hari ini yang mana,pekerjaannya sangatlah rapi dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya masing-masin

"Jujur saya sampaikan,sudah berkali-kali menghadiri pelantikan DPD Hanura,pelaksanaan pelantikan DPD Hanura Sumatera Baratlah yang paling rapi dan disiplin",kata Oesman Sapta sambil mengacungkan jempol.

Dikatakan Oso,sebagai partai yang berjalan dengan hati nurani,Partai Hanura akan terus berpihak  kepada kepentingan masyarakat daerah dengan
Filosofi Hanura berpihak pada daerah, Hanura akan selalu mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakatnya.

Pada kesempatan itu,OSO juga memberi tenggang waktu enam bulan kepada pengurus DPD Sumbar yang baru dilantik untuk menuntaskan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota yang belum terbentuk.Begitu juga diberlakukan bagi DPC untuk membentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) hingga ke tingkat Ranting.

Sementara,Ketua DPD Hanura Sumbar terpilih, Edi Naswany dalam sambutannya menyatakan siap untuk segera menindaklanjuti arahan Ketua Umum dengan langkah utama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal dan mempererat koordinasi antar DPC.

Menurut Edi,dalam tenggang waktu enam bulan yang diberikan Ketua Umum,pihaknya akan fokus pada pembentukan struktur hingga ke tingkat ranting dan akan  memastikan Hanura hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu,Edi menyamaikan.Sebagai prioritas utamanya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPD akan 
menempatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Hanura bukan sekadar partai politik, tapi wadah perjuangan bagi rakyat kecil. Kami ingin Hanura dikenal karena kerja dan ketulusannya, bukan hanya karena spanduk atau baliho,” tambahnya.

Hadir pada pelantikan tersebut,
Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, Wakil Ketua Umum, Patrice Rio Capella, Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, Bendahara Umum, Surpani Sulaiman, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Sumarzen Marzuki

Juga hadir Plt Ketua DPD Hanura Provinsi Sumbar, Chairul Umaiya, ketua serta pengurus DPC Hanura 19 kabupaten/kota, anggota DPRD Partai Hanura se-kabupaten/kota. Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah,  diwakili Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, Edi Dharma.

Plt Ketua DPD Hanura juga ketua panitia memaparkan penyusunan kepengurusan DPD Hanura Provinsi Sumbar telah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Setelah kepengurusan lengkap, diadakan Musda pada Sabtu (18/10) dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari ini.

"Mudah-mudahan Hanura kembali bangkit, jaya dan menang pada pemilu mendatang," ujar Chairul Umaiyah.(St)

 

Bukittinggi, Lintasmedisnews.com

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, 98 persen masyarakat Bukittinggi harus terjamin dalam BPJS Kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Peserta yang telah meninggal digantikan oleh warga yang belum terdaftar.

Hal itu disampaikannya pada acara penandatanganan adendum nota kesepakatan dan rencana kerja bersama tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Hall Balai Kota Bukittinggi, Kamis (16/10).

Ramlan menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya untuk mempertahankan status Bukittinggi sebagai Universal Health Coverage (UHC), tetapi juga untuk memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pendataan ulang peserta.

"Program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kami ingin memastikan masyarakat Bukittinggi tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan di rumah sakit karena sudah terjamin", ujar Ramlan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. Ia mengatakan,  penandatanganan adendum nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

“Tidak semua daerah di Sumatera Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun Bukittinggi mampu mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini. Per 1 Oktober 2025, Kota Bukittinggi masih berstatus UHC berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah",  terang Haris. 

Ia menyebutkan, Bukittinggi termasuk salah satu daerah yang akan diundang pada   acara pemberian UHC Award oleh Presiden bagi pemerintah daerah yang telah menjamin minimal 98 persen penduduknya dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen. Menurut Haris kegiatan itu direncanakan terlaksana pada Januari mendatang. (Sandra).

 


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Dengan langkah santai dan senyum hangat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menghadiri audiensi bersama jajaran DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sumbar, Sabtu sore (18/10/2025), bertempat di Warung Teh Telur Piril, Jalan Alang Laweh, Kota Padang.

Kehadirannya yang jauh dari kesan glamor, tanpa protokoler berlebihan, menegaskan sosok pemimpin yang sederhana, merakyat, dan mudah didekati.

Di warung legendaris yang menjadi tempat berkumpulnya warga dan jurnalis itu, Vasko tampak duduk berbaur tanpa jarak. Sambil menikmati teh telur hangat khas Padang, ia berdialog santai dengan insan pers, membahas berbagai isu publik dan arah pembangunan daerah dengan nada penuh keakraban.

“Saya selalu percaya, komunikasi terbaik itu bukan di balik meja besar atau ruang rapat mewah, tapi di tempat rakyat berkumpul dan berbicara jujur seperti ini,” ujar Vasko Ruseimy disambut tepuk tangan ringan para jurnalis.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan itu dihadiri oleh Ketua DPW IPJI Sumbar Prof. Anul Zufri, Sekretaris DPW Wyndoee (Sang Radja – Mediaonline.com), Bendahara Hendri, Basyril Basar, serta puluhan jurnalis dari berbagai media di Sumatera Barat.

Nama-nama yang turut hadir antara lain Naufal (Padang Time), Tisna (Metro Padang), Cimrawati (Realita Terkini), Riko (Top Sumbar), Falsanar (Jurnalis Sumbar), Anto (Padang Posmetro), Arfan (Metro Padang), Da’an (Wawasan), Roby (IKN.com), Hendri (Alisya News), Mislinda (Jenius Timeline), Bunga (Mata Tinta Nusantara), Fitri (Bintang Samudera), Roni Bose (Fakta Hukum), Rusdi (Siampa Gadang News), Basyril Basar (Penasehat PWI Sumbar), dan Rusli (Anullawyer.com).

Selain itu, masih banyak rekan jurnalis dan kontributor media lokal maupun nasional lainnya yang turut memeriahkan suasana pertemuan tersebut, sehingga Warung Teh Telur Piril sore itu terasa begitu hidup oleh obrolan hangat, canda ringan, dan semangat persaudaraan antar insan media.

Ketua DPW IPJI Sumbar, Prof. Anul Zufri, menilai bahwa kehadiran Vasko dengan gaya yang sederhana mencerminkan karakter pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat.

“Beliau datang tanpa banyak seremonial, duduk bersama kami di warung kecil tapi penuh makna. Ini bentuk keteladanan yang patut diapresiasi,” ujarnya.

Selain menjalin silaturahmi, audiensi ini juga menjadi ruang terbuka membahas peran media dalam menjaga keseimbangan informasi publik serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers di era digital.

Pertemuan di Warung Teh Telur Piril itu berakhir menjelang senja, ditandai dengan tawa dan keakraban yang tulus. Tidak ada batas antara pejabat dan rakyat — hanya semangat kebersamaan yang mengalir hangat bersama uap teh telur yang menggoda aroma.

Catatan Redaksi:

Audiensi DPW IPJI Sumbar bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy di Warung Teh Telur Piril, Jalan Alang Laweh, menjadi simbol kedekatan pejabat publik dengan masyarakat dan jurnalis.

Dari kesederhanaan, lahir komunikasi yang jujur dan membangun untuk kemajuan Sumatera Barat.

TIM RMO




PADANG,Lintas Media News  
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2025 secara aklamasi  menetapkan Edi Naswany sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumbar periode 2025-2030,di Pangeran Beach Hotel Padang.Sabtu (18/10/2025).

Terpilihnya Edi sebagai Ketua DPD  melalui mekanisme pencalonan yang diawali dengan pengusulan tiga nama bakal calon ketua oleh DPD Hanura Sumbar. Setelah verifikasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), hanya satu nama yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Dalam sambutannya, Edi berjanji akan membawa Hanura Sumbar menjadi kekuatan politik yang mampu memenangkan Pemilu di tahun 2029 mendatang.

“Hanura adalah satu-satunya partai yang lahir dari hati nurani. Kita yakin, kader Hanura akan merebut kembali kekuasaan dan kepercayaan masyarakat Sumbar pada Hanura,” pungkas Edi.
Untuk meraup suara di pemilu 2029 Edi sangat optimistis Hanura Sumbar akan memperoleh satu kursi DPR RI, tujuh kursi DPRD Provinsi, dan 60 kursi DPRD kabupaten/kota.

Sementara,Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella dalam sambutannya mengingatkan,
Untuk memperoleh suara Hanura di pemilu 2029 DPD,DPC sampai ranting harus kompak dan bekerja cepat,waktu empat tahun tidak lama,tidak ada waktu untuk berleha-leha,tinggalkan cara lama. 

Perolehan suara secara nasional Hanura nomor urut dua, untuk partai di parlemen Hanura urutan  ke-lima, sementara di daerah suara kecil, ini bukti DPD tidak bekerjasama dengan DPC, sehingga konsolidasi dari tingkat cabang hingga pusat tidak terhubung, ini harus kita perbaiki agar suara Hanura bisa naik dan lebih besar dibanding sekarang.Jelas Patrice.

Kedepan,Patrice berharap,terpilihnya Edi Naswany sebagai Ketua DPD Hanura Sumbar dapat membangkitkan batang tarandam,Hanura bangkit lagi di Sumbar,mudah2an dibawah kepemimpinan Edit partai Hanura di Sumbar bisa mendapatkan kursi terbanyak di parlemen. 

Hadir dalam Musda tersebut,Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Marwan Paris, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, Sekjen Partai Hanura, Benny Rhamdani, Bendahara Umum Surpani Sulaiman, dan Korwil Sumatera I Partai Hanura, Nasril.

Kemudian hadir juga Plt Ketua DPD Hanura Provinsi Sumbar, Chairul Umaiya, Sekretaris Partai Hanura, jajaran pengurus provinsi, Ketua serta pengurus DPC Hanura kabupaten/kota, dan anggota DPRD Partai Hanura se-kabupaten/kota.(St)





Bukittinggi,Lintas Media News 
 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diimplementasikan kemasyarakat oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Sosialisasi program MBG ini menjadi ruang penting untuk membedah arah dan makna besar dari program MBG yang sedang digencarkan pemerintah.

Kegiatan sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini bertempat di Aula Kantor Walinagari Ladang Laweh, Banuhampu, Kabupaten Agam pada Sabtu(18/10/). 

Acara dibuka dengan sambuatan Anggota DPR RI Ade Rezki Pratama, turut hadir juga perwakilan Badan Gizi Nasional, Ade Tyas, serta tokoh masyarakat setempat. 

Dalam sambutannya, Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. 

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masalah gizi adalah fondasi dari kualitas manusia. Membangun SDM unggul bukan sekadar soal pendidikan dan keterampilan, tapi juga dimulai dari tubuh yang sehat dan asupan gizi yang baik sejak dini,” tutur Ade Rezki Pratama.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat kebijakan dan intervensi yang berkelanjutan.

 “Koordinasi lintas sektor harus semakin solid agar upaya peningkatan gizi masyarakat berjalan efektif. Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045,” tegas Ade
.
Sementara itu, perwakilan BGN, Ade Tyas, menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

“SPPG atau Dapur MBG bukan sekadar tempat memasak makanan bergizi. Di sana ada perputaran ekonomi lokal. Warga dilibatkan sebagai penyedia bahan baku, pengolah makanan, hingga tenaga kerja,” jelasnya.

Menurutnya, konsep MBG menegaskan bahwa gizi dan ekonomi lokal saling terkait erat. “Dengan melibatkan UMKM dan masyarakat sekitar, kita tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat nagari,” lanjut Ade Tyas. 

Lebih lanjut, Ade Tyas juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program MBG dan menegaskan bahwa pendaftaran mitra resmi hanya dilakukan melalui portal resmi BGN.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Bukittinggi diharapkan semakin memahami pentingnya asupan bergizi dan gotong royong dalam mendukung keberhasilan program nasional. MBG menjadi bukti nyata bahwa pembangunan manusia dimulai dari hal yang paling mendasar piring makan yang sehat dan gizi yang seimbang.(*)




 
Pasbar,Lintas Media News
Memastikan capaian dan strategi peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan efektif,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)  Muhidi melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (18/10/2025). 

Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, khususnya untuk meninjau capaian dan strategi peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kesempatan itu Muhidi menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis seperti Samsat dalam menggali potensi penerimaan daerah. 

Muhidi menilai, sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi terkait menjadi salah satu sumber utama PAD yang perlu terus dimaksimalkan.

“Kinerja Samsat berperan strategis dalam menopang pendapatan daerah. Kami ingin memastikan target PAD dapat tercapai sesuai rencana dan kendala di lapangan bisa segera diatasi,” ujar Muhidi.

Muhidi juga menyoroti perlunya inovasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan kewajiban pajaknya. 

Ia mengapresiasi langkah UPTD Samsat Pasaman Barat yang telah menerapkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kunjungan tersebut turut menjadi ajang dialog antara pimpinan DPRD dengan jajaran Samsat setempat mengenai tantangan yang dihadapi, termasuk kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan.

“Kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara Pemprov, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat di Sumbar untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya pengawasan langsung ini, DPRD Sumbar berkomitmen memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.(*/st)



 
Padang,Lintas Media News
Akhirnya tahapan  presentasi monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) berjalan sukses setelah selama sepuluh hari (7-16 Oktober 2025) digelar   secara maraton di kantor KI Sumbar.

Sebanyak 128 pimpinan dari 11 kategori  hadir tanpa terkecuali bersama 4 panelis HM.Nurnas, Musfi Yendra, Mona Sisca dan Idham Fadli.

Mona Sisca ketua monev ki Sumbar menyampaikan apresiasi atas besarnya animo kehadiran badan publik saat presentasi.

"Ini menandakan komitmen pimpinan badan publik di Sumatera Barat meningkat dari tahun sebelumnya, terbukti tidak ada satupun pimpinan badan publik yang absen saat presentasi" ucap Mona saat dihubungi media , Jumat (17/10-2025).

Mona mengatakan ada tiga point penting yang menjadi penilaian saat presentasi yakni komitmen, inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang diterapkan di masing-masing badan publik.

Ia menambahkan suksesnya tahapan presentasi ini juga tak lepas dari solidnya kerjasama tim monev ki Sumbar didukung support mitra KI Sumbar.

"Namun ada yang menjadi catatan penting dalam tahapan presentasi tersebut, yaitu fakta bahwa masih ada beberapa pimpinan badan publik yang belum paham akan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khusunya mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)" ungkap mona

Usai tahapan presentasi ini, KI Sumbar akan melaksanakan pleno penilaian untuk menentukan 3 besar badan publik yang akan divisitasi sebagai tahapan terakhir monev KI Sumbar hingga  pengumuman badan publik informatif pada Anugerah yg diperkiraan jatuh pada akhir bulan November.(rls)

Padang,Lintas Media News
Pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat membuat pemerintah daerah kelabakan.

Pasalnya, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami perubahan.

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., menegaskan DPRD Kota Padang akan mengejar pelanggan non perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang.

"Kita mau kejar pelanggan non PDAM ini. Jumlahnya cukup besar," katanya usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis, 16 Oktober 2025.

Berdasarkan data, katanya lagi, ada sebanyak 70.000 pelanggan non PDAM. Ini yang akan dikejar DPRD Kota Padang.

"Mereka sudah dilayani PDAM,  tapi tidak bayar. Pembayaran bukan melalui rekaning PDAM," ujarnya.

Dikatakannya, ada pula 20 persen yang belum terdata. Mereka sudah dilayani, sehingga wajib bayar retribusi.

"Kemaren kita sudah sepakati angka-angka itu," ujarnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengingatkan Pemko untuk mendata dan menjaga asset yang ada.

"Solusi lainnya, mungkin Pemko bisa menyewakan asset ini," cakapnya. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.