Padang,Lintas Media News
Pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat membuat pemerintah daerah kelabakan.
Pasalnya, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami perubahan.
Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., menegaskan DPRD Kota Padang akan mengejar pelanggan non perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Padang.
"Kita mau kejar pelanggan non PDAM ini. Jumlahnya cukup besar," katanya usai rapat pembahasan belanja R-APBD tahun 2026 atau TAPD Kota Padang, Kamis, 16 Oktober 2025.
Berdasarkan data, katanya lagi, ada sebanyak 70.000 pelanggan non PDAM. Ini yang akan dikejar DPRD Kota Padang.
"Mereka sudah dilayani PDAM, tapi tidak bayar. Pembayaran bukan melalui rekaning PDAM," ujarnya.
Dikatakannya, ada pula 20 persen yang belum terdata. Mereka sudah dilayani, sehingga wajib bayar retribusi.
"Kemaren kita sudah sepakati angka-angka itu," ujarnya.
Selain itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengingatkan Pemko untuk mendata dan menjaga asset yang ada.
"Solusi lainnya, mungkin Pemko bisa menyewakan asset ini," cakapnya. (*)