Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Pasbar, Lintasmedianews.com.

Ade Putra anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Prakarsai Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda)  No.3. Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan seperti: Perkebunan Pertanian ,Pangan,Peternakan,Perikanan Kelautan Kehutanan,Perindustrian perdagangan Transmigrasi Tenaga Kerja,tepatnya di RM Bernama Jambak ,Simpang Empat,tgl 30/11.2024.

Ade Putra pada acara Sosialisasi mengatakan tentang Wilayah Sumbar dan Sumber Daya Alamnya,termasuk sub sektor Perkebunan yang ada di daerahnya adalah Petani Kebun Kelapa Sawit menjadi perhatian serius,dengan harapan kepada semua pihak terkait d,alam rangka pemberdayaan, peningkatan mutu serta adanya pelatihan-pelatihan ,demi peningkatan kesejahteraan masyarakat ,karena Pertanian dan perkebunan adalah program Pemerintah Pusat  (presiden Prabowo Subianto). Ia juga mengatakan adanya Hilirisasi, ada kemitraan yang baik dengan para Perusahaan -Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Sumbar ,khususnya di Pasbar ujarnya di sela-sela berlangsungnya acara Sosialisasi ini.kegiatan ini langsung di buka oleh Risnawanto Wakil Bupati,tampak hadir Jufri Nur,SE (APKASINDO),Lelo Ritonga ( GAPKI ),Nefri Ketua Komisi II ,Syafridal,,Marwasi, Adriwilsa anggota DPRD Pasbar,Vera (Disbun Sumbar),Rony Eka Putra,(Disbun Pasbar) 

Risnawanto juga mengatakan dengan Sosialisasi tentunya dapat meningkatkan Kualitas,kesempatan yang istimewa tujuannya untuk menyiapkan atau sumbangan devisa terbesar dari perkebunan dan Pertanian ,dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi,Pemda siap membantu dan memberdayakan ,juga berharap semua wadah yang terkait dapat terukur dengan baik pintanya.

Ditempat yang sama juga disampaikan  Vera dan Lelo Ritonga tentang Perda ini ,berharap kepada para petani Sawit yang bermitra agar dapat memahami ,sesuai dengan persyaratan jangan main tunggal juga kepada pemangku kiranya jangan menganggap sebelah mata,ketika ada masalah ,karena di dalamnya banyak yang dipikirkan ujarnya.sementara Vera dari Disbun menyoroti tentang rendemen Sawit perlu diteliti,tidak terjadi kesalahan dalam  penetapan harga  diakomodir,sesuai Indesta, dengan15 poin ,rumus,tata kelolanya harus baik tegasnya,diakhiri dengan tanya jawab sekaitan dengan Limbah atau pun perizinan serta Doa bersama.(parsela)

 

PADANG,  LINTASMEDIANEES.COM

Rangkaian acara hari puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 Ikatan Alumni SMA Negeri 3 (IKASMANTRI) berlangsung meriah bertabur grandprize, Ahad, 1 Desember 2024.

Kegiatan diawal dengan jalan santai yang dilepas oleh Ketua Harian IKASMANTRI Alpianif didampingi pembina, Windasnofil.

"Kita mengambil start di Sekretariat IKASMANTRI di jalan Kapuas No. 9 Komplek GOR H. Agus Salim dengan rute Raden Saleh (depan Flamboyan) - Rasuna Said - Ujung Gurun -   Juanda - SMA 2 - finish di Lapangan Parkir SAMSAT. Kita juga membagikan kupon kepada pserta jalan santai untuk diundi nantinya," ungkap Ketua Panitia Adril Syukri didampingi Bidang Humas Devy Diany kepada awak media.

Dikatakan Adril, perayaan HUT ke-43 IKASMANTRI digelar lebih kurang selama 1 bulan. Pada tanggal 18 Noveber 2024, panitia menggelar bhakti sosial dalam bentuk 2 kegiatan, yaitu operasi bibir sumbing dengan 5 peserta dan operasi katarak dengan 2 peserta.

"Kita juga menggelar pertandingan domino antar angkatan, badminton dan lomba solosong yang berakhir minggu kemaren," ungkapnya.

Pada tanggal 30 November 2024, jelas Adril lagi, juga kembali digelar bhakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan yang diikuti 148 orang alumni SMAN Negeri 3 Padang.

"Selain itu, kita juga menggelar pemeriksaan mata dengan peserta 126 orang, pembagian kaca mata gratis sebanyak 200 kaca mata dan donor darah yang diikuti oleh alumni, pihak sekolah dan umum dengan peserta 50 orang. Dan kegiatan puncak kita gelar hari ini," cakapnya.

Selain jalan santai, urai Adril lagi, kegiatan puncak juga diisi dengan pelepasan balon dengan formasi 43.

"Siangnya kita gelar doorprize, games, penampilan siswa SMA Negeri 3 dalam bentuk kesenian, pemotongan kue HUT, pemberian hadiah untuk pemenang lomba HUT dan acara hiburan, fungames, grandprize spesial HUT 43 IKASMANTRI," terangnya.

Dorong Alumni Berkontribusi untuk Sekolah dan Daerah

Sementara itu, Ketua Harian IKASMANTRI Alpianif, SE., mengatakan, PB IKASMANTRI mendorong alumni untuk terus berkontribusi untuk kemajuan sekolah dan kemajuan daerah.

"Salah satu peran alumni itu adalah berkontribusi untuk kemajuan sekolah tempat mereka menuntut ilmu dulu. Ini terus kita dorong," cakapnya.

Selain itu, alumni SMAN 3 Padang juga telah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah di segala bidang. Bahkan alumni sekolah ini pernah menjadi Gubernur Sumbar 2 periode, yaitu Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi, M. Sc.

"Terbaru, alumni kita terpilih menjadi Bupati Agam, yaitu Beni Warlis. Intinya, kita terus mendorong alumni kita berkontribusi dalam artian positif," ujarnya.

IKASMANTRI, jelas Alpianif, juga mendorong alumninya berkalaboratif dengan semua pihak, baik itu pihak sekolah, pemerintah dan swasta.

"Kemaren kita berkalaborasi dengan Unand menggelar bhakti sosial kesehatan berupa operasi bibir sumbing, katarak dan lainnya dalam rangka HUT ke-43 ini," tutupnya. (*)

 

Kuala Lumpur, Lintasmedianews.com

Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM)  menyebut bahwa jalinan persahabatan antara BSMM dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dapat ditingkatkan lagi lebih erat lagi menjadi kerjasama kongkret yang saling memberi manfaat.

Ini dinyatakan oleh Datuk Seri Suhaimi Yacob, timbalan pengerusi BSMM ketika menerima kunjungan PMI Sumatera Barat di markas BSMM Kuala Lumpur, Jumat (29/11)

Suhaimi menyebutkan bentuk kongkret kerjasama itu misalnya melakukan pertukaran relawan untuk peningkatan kemampuan pemberian pertolongan cepat kepada korban bencana.

“Tentu saja khusus untuk PMI Sumatera Barat kami persilahkan menjalin kerjasama lebih teknis dengan BSMM berbagai negeri di Malaysia,” kata dia.

BSMM saat ini sedang terlibat memberikan pertolongan kepada masyarakat yang jadi korban banjir. Sejak Kamis sejumlah negeri di Malaysia dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini.

Sementara itu Ketu PMI Sumbar Aristo Munandar menyampaikan terimakasih atas peluang dan potensi kerjasama yang lebih intens antara BSMM dan PMI, khususnya antara PMI Sumatera Barat dengan berbagai Chapter BSMM di berbagai negeri.

“Mungkin kita akan matangkan persiapan programnya. Misalnya kita akan saling bertukar pengetahuan penanggulangan bencana diantara kedua relawan lembaga kemanusiaan ini,” ujar Aristo.

BSMM lebih banyak pengalaman penanganan korban banjir karena banjir adalah bencana utama selain kebakaran di Malaysia. Sementara PMI memiliki banyak pengalaman penanganan korban gempa, gunung meletus, banjir bandang dan banjir bah.

“Saya kira pengalaman-pengalaman itu bisa saling kita bagi melalui kerjasama pendidikan bersama,” ujar Setia Usaha Agung (Sekjen) BMM Hakim Hamzah menimpali perbincangan antara PMI Sumbar dan BSMM.

Dia berkata bahwa perbincangan yang lebih intens akan dilaksanakan pada pertemuan antar organisasi kepalangmerahan ASEAN. Ia pun mengakui bahwa dalam hal penanganan pascabencana Indonesia atau PMI lebih beragam pengalamannya. 

Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar mengatakan bahwa kunjungan PMI ke BSMM ini memang untuk bisa membuhul erat pershabatan ini menjadi lebih konkret lagi. “Selain itu juga untuk membalas kunjungan pihak Malaysia khususnya BSMM Negeri Sembilan ke Sumatera Barat yang sudah dua kali,” kata Aristo.

Kunjungan ini diikuti oleh pengurus PMI Sumbar antara lain S Budi Syukur (Dewan Kehormatan), Refdiamond (Sekretaris) Suryadi Asmi, Zaitul Ikhlas, Aim Zein, Gusrial dan Mirwan Pulungan serta Eko Yanche Edrie  masing-masing sebagai Wakil Ketua. Kemudian Todi Ariadi (Bendahara), Hidayatul Irwan (Wakil Sekretaris), Nuzlan Huda (Kepala Markas) dan sejumlah staf markas.

Selain bertemu pengurus BSMM pusat, PMI Sumbar juga melawat ke Negeri Sembilan bertemu BSMM Negeri Sembilan serta BSMM cabang Jempol dan Seremban. Kunjungan itu berakhir Minggu 1 Desember.


Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria,mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen kepada masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil)nya Kota Padang di Musium Adityawarman Padang.Sabtu (30/11/2024)

Nanda mengatakan.Perda ini dilahirkan dengan tujuan untuk melindungi hak masyarakat sebagai pembeli atau konsumen,

Menurut Nanda,Sosialisasi perda ini dilaksanakan agar masyarakat bisa memahami hak dan kewajiban mereka yang sudah dilindungi oleh Undang-undang dan juga perda yang telah dilahirkan pemerintah daerah sejak tahun 2018.

"Masyarakat harus bisa menjadi konsumen cerdas yang haknya tak bisa dilanggar oleh pelaku usaha. Untuk peserta yang hadir dalam sosialisasi ini kita juga mendorong agar bisa  meneruskan informasi dan pengetahuan yang telah didapat kepada warga lain di lingkungan mereka, sehingga ke depan kita tercipta konsumen-konsumen cerdas untuk kemajuan di Kota Padang," ujar Nanda.

Menurut Nanda, jika ada konsumen yang merasa haknya terlanggar, bisa membuat laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan yang dibentuk Pemprov untuk penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

"Melalui sosialisasi ini kita harapkan masyarakat mengetahui kalau hak-hak mereka sebagai konsumen telah dilindungi dengan regulasi yang  sudah dibuat oleh Pemprov. Jika dalam transaksi jual beli ada yang tak sesuai ketentuan, masyarakat bisa melaporkannya ke BPSK," ucap Nanda.

Dengan adanya sosialisasi Perda ini,Nanda berharap masyarakat Kota Padang bisa menjadi konsumen yang cerdas dan bisa memahami mana hal dan kewajiban.

Menurut Nanda,sebagai konsumen yang cerdas,setiap melakukan transaksi baik di pasar,supermaket pihak perbankan atau sejenisnya,perhatikan  label, tanggal kadaluarsa, pencantuman SNI maupun surat perjanjian yang akan ditandatangani harus dibaca terlebih dahulu.

Peserta dari kegiatan Sosper ini menurut Nanda adalah koordinator kelurahan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang.

Pada kesempatan itu,Salah seorang koordinator kelurahan Mairawati pada kesempatan itu mempertanyakan bagaimana penyelesaikan sengketa pembelian rumah melalui bank, apabila memakai jasa BPSK berapa biaya administrasi dan persyaratan lainnya.

Sementara,Pramramadani koordinator kelurahan dari Ujung Gurun menanyakan,sejauh mana penyelesaian pihak BPSK apabila ada konsumen yang tertipu dari perjanjianbleasing.

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Helmiyenti koordinator dari Lubuk Kilangan,  apabila ada motor atau mobil konsumen yang ditarik paksa oleh Pihan leasing,bagaimana penyrlesaian dari BPSK saat kendaraan tersebut akan diambil kembali ternyata kendaraan tersebut sudah dilelang atau diganti spare part oleh pihak leasing.

Menanggapi beberapa pertanyaan masyarakat tersebut,Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Sri Mulyati menjelaskan.Leasing tidak boleh menarik kendaraan di jalan dan
untuk menghindari hak-hak konsumen teremggut,konsumen harus membaca dulu perjanjian pembelian sebelum membeli barang.

Menurut Sri,untuk menyelesaikan sengketa di BPSK, harus ada pengaduan yang disampaikan ke BPSK. Jika tidak ada pengaduan BPSK tidak bisa menindaklanjutinya dan Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya kecuali untuk membeli materai dan foto copy.

Semua sengketa penjualan produk yang tidak sesuai dengan perjanjian, bisa diselesaikan di BPSK apabila telah dilakukan penyelesaiannya dengan pelaku usaha tetapi menemui jalan buntu.Kata Sri Mulyati.(St)


 

Padang, Lintasmedianews.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah selesai, siapa yang menang jadi Gubernur, Walikota dan Bupati sesungguhnya telah ada di Yaumul Mahfudz. Oleh karena itu kita berharap apa-apa yang telah dijanjikan dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr.H. Muhidi, MM dalam sela-sela arahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Perda No 16 tahun 2029 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM Sumbar di Padang, Sabtu, 30 November 2024. 

Ketua DPRD Sumbar juga mengatakan, sebagai warga masyarakat yang baik dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

"Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan  setiap kita ntuk berbuat baik kepada orang lain. Hadits ini juga mengatakan bahwa manusia yang memberi manfaat banyak akan dicintai oleh Allah SWT. Makanya mari kita bersama-sama ikut serta dalam kemajuan daerah siapapun pemimpinnya,":ajak Muhidi.

Muhidi juga katakan berdasarkan riset, analisis  untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi warga Kota Padang perlu memperhatikan kegiatan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi, hal ini juga terkait usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 antara 4,7 persen - 5,2 persen.

"Oleh karena setiap kita mesti melakukan perubahan cara berpikir (mainset) agar segala potensi diri dan kesempatan dapat bisa berkembang dengan baik. Karena itu Sosper Perda pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan UMKM kita lakukan hari ini dan nanti akan ditindak lanjuti dengan pelatihan-pelatihan teknis untuk masyarakat yang mau berusaha dan sukses", ungkapnya. 

Muhidi juga menyampaikan tipe agar jadi pengusaha sehat, berkembang dan sukses antara lain, pertama, mesti teguh pendirian tekad yang kuat, punya satu pilihan fokus sehingga tidak ada keragu-raguan. 

"Kedua sering-sering berkomunikasi dengan Allah SWT, sholat malam dan yang paling baik jam online jam 03.00 - 04.00. Ketiga tingkatkan ketaatan para Allah SWT. Keempat bangun tim kerja, bersinergi, kerjasama dengan kompak secara padu. Dan yang kelima sabar, tabah dalam setiap godaan, ujian perjuangan sesuai dinamika yang berkembang", ungkapnya. 

Muhidi juga katakan, jangan mudah berpindah-pindah usaha, ketekunan dan tulus ikhlas itu lebih baik dalam menata usaha hingga mencapai sukses. 

"Minimal jika ingin menyakinkan setiap usaha itu dalam ukuran minimal waktu 3 tahun, dari sana kita dapat melihat sukses ataupun perlu melakukan evaluasi sebagaimana baiknya," ingatnya. 

Nara Sumber Sosper Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Prov Sumatera Barat Ir. Rina Morita, MSi dalam sosialisasi Perda no 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan UMKM mengatakan saat ini jumlah Koperasi di Sumbar 4.220 unit tahun 2023, namun hanya 2.345 unit Koperasi yang sehat melakukan Rapar Anggota Tahunan.

"Pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dan UMKM di Sumbar merupakan salah satu program utama, dalam perluasan akses usaha, penataan pembiayaan, manajerial, standardisasi dan restrukturisasi agar Koperasi dan UMKM dapat berkembang dengan baik di Sumatera Barat," ujarnya 

Rina juga menyampaikan Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah antara lain a. menumbuhkan dan memberikan perlindungan Koperasi; b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing 

Koperasi; c. memberi perlindungan dan dukungan bagi Koperasi. 

"d. meningkatkan peran Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan  berkelanjutan; e.meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan daerah,  penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan f. meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan 

Koperasi," jelasnya. 

Dalam Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Rina juga bertujuan untuk: a. menumbuh kembangkan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; b. meningkatkan kemampuan serta daya saing Usaha Kecil; c. memberikan perlindungan dan pengembangan Usaha Kecil; d. meningkatkan peluang lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru; e. meningkatnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Kecil;

"f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, 

khususnya bagi para pelaku Usaha Kecil;

g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang 

lebih luas; h. memfasilitasi perolehan sertifikasi terhadap produk Usaha Kecil, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap produk Usaha Kecil sehingga memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik; i. meningkatkan peran Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; 

dan j. meningkatkan peran pengarusutamaan gender dalam Usaha Kecil", ungkapnya. 

Peserta Sosper Perda No. 16 Tahun 2024 sesi pertama dari utusan Kelurahan Jati, Kelurahan Andalas , Kelurahan Mata Air dan Kelurahan Belimbing. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Prov Sumbar, Zardi Syahrir,SH.MM. 

(Humas DPRD Sumbar)





Padang,Lintas Media News
Menanggapi Pengaduan puluhan Kontraktor dan Suplier yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor & Suplier Ring Satu Semen Padang (AKSRSSP) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),Fraksi Gerindra DPRD Sumbar akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menangani permasalahan ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Khairuddin Simanjuntak
didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Nanda Satria,Sekretaris Komisi IV Ferry Mulyadi serta beberapa anggota komisi IV lainnya saat menerima audiensi AKSRSSP
 di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Senin (28/11/2024).
 
Puluhan anggota AKSRSSP tersebut mengadu ke DPRD Sumbar, meminta DPRD memberikan solusi terhadap usaha mereka sebagai mitra BUMN yang kini kian meredup.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan.Dibentuknya Pansus ini, guna menyikapi keluhan dan aspirasi para kontraktor dan suplier lokal atas persoalan dengan manajemen PT Semen Padang.

Menurutnya, Pansus dibuat agar ada solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara rekanan kontraktor dan suplier dengan pihak PT Semen Padang.

"Secara pribadi,saya sangat prihatin dengan keluhan-keluhan yang disampaikan AKSRSSP, karena keberadaan PT Semen Padang seperti tidak memberikan dampak maksimal buat masyarakat Sumatera Barat, khususnya warga sekitar lokasi pabrik",ungkapnya.

Menurut Khairuddin, Semen Padang sudah menjadi bagian dari Holding Semen Indonesia. Rasanya kita juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh kebijakan holding ini. Karena di lapangan, keberadaan Semen Padang sebagai kebanggaan Sumatera Barat sudah kurang dirasakan lagi,” katanya

Apalagi, imbuhnya, bahan baku semen diambil dari tanah kaum, namun kontribusinya bagi daerah dianggap kecil.Bahan baku diambil dari daerah ini, tapi kontribusinya buat PAD sangat kecil sekali. Hanya Rp 10 miliar, harusnya minimal Rp50 miliar.Jelasnya.

"Jadi, kalau semakin sejahtera dengan berada di holding, gak apa-apa. Tapi kalau akan membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Apalagi, ini adalah tanah kaum, tanah ulayat. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” tambah Khairuddin.

Ketua AKSRSSP, Maimunah mengatakan, sejumlah aspirasi telah berulangkali disampaikan pihaknya kepada manajemen PT Semen Padang.

Menurutnya, Semen Padang seharusnya memperluas kesempatan bagi kontraktor lokal untuk mendapat pekerjaan di perusahaan, sepanjang memenuhi persyaratan dan aturan lainnya.

“Menteri BUMN Erick Tohir sudah menginstruksikan agar jangan mematikan UMKM di lingkungan BUMN, tapi kenyataannya kami mati,” katanya.

Sebelumnya, AKSRSSP sudah melakukan berbagai aksi protes berdasarkan rentetan panjang perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan pihak tersebut dengan manajemen Semen Padang.

Seperti keputusan pada rapat
Rabu pada 31 Januari 2018 di Rapat Ruang Rapat Kantor Deputi Kementerian BUMN RI tentang Tindak Lanjut Pertemuan Semen Indonesia Grup dengan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan.

Keputusan rapat pada saat itu ditandatangi oleh Yosviandri selaku Direktur Utama PT Semen Padang saat itu, Basri Dt Rajo Usali selaku ketua KAN Lubuak Kilangan, Hendri Prio Santoso selaku Direktur Utama PT Semen Indonesia, Tbk yang diketahui oleh Edwin Hidayat Abdullah selaku Deputi Bidang Energi Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN yang disaksikan oleh Refrizal dan Andre Rosiade selaku Tokoh Masyarakat Sumbar.

Isi kesepakatan tersebut antara lain mengutamakan Perusahaan Anak Nagari Lubuk Kilangan yang sudah menjadi rekanan di PT Semen Padang untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan yang ada di PT Semen Padang sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku serta memiliki integritas yang baik.

Pertemuan juga menyetujui penerimaan staf dan karyawan PT Semen Padang yang mengutamakan Anak Nagari Lubuk Kilangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT Semen Padang.

Adrizal, Anggota Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang menyampaikan bahwa pihaknya menuntut empat poin kepada manajemen Semen Indonesia khususnya Semen Padang. Namun tuntutan yang diajukan tersebut belum membuahkan hasil, meskipun sudah melakukan aksi damai pada 2 Oktober 2024 lalu.

Keempat tuntutan tersebut yakni pertama agar manajemen mengembalikan pekerjaan overhaul pabrik seperti biasa, sehingga perusahaan lokal dapat ditunjuk langsung (SPK).

Kedua, untuk vendor outsourching yang mempunyai anggota lebih dari 100 orang, agar dilakukan pemerataan supaya berkeadilan. Ketiga, memperluas kesempatan bagi kontraktor lokal untuk mendapatkan pekerjaan, sesuai perjanjian antara ninik mamak Nagari Lubuk Kilangan dengan Manajemen Semen Indonesia sebagai holding company Semen Padang. Serta keempat menolak sistem PADI yang diberlakukan PT Semen Padang kepada kontraktor lokal.

“Tuntutan ini terjadi karena 5 tahun belakangan PT Semen Padang membuat aturan memberatkan. Kami layangkan tuntutan sebanyak tiga kali juga tidak ada jalan keluarnya. Kami dipertemukan dengan CSR , itupun jawaban tidak memuaskan. Kami dipertemukan dengan pejabat selevel Kepala Departemen dan Kepala Biro, juga tidak juga tidak ada tindak lanjutnya,” ungkapnya.(St)

 

Muaro Jambi, Lintasmedianews.com 

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, bantah isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPK-IKAPTK Kabupaten Muaro Jambi, Senin (11/11/2024) malam.

Saat dikonfirmasi terkait dengan isu defisit anggaran Pemprov Jambi, Pjs. Gubernur Sudirman menjelaskan bahwasanya Pemprov Jambi tidak mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir. Dikarenakan, penganggaran belanja dan pendapatan masih berimbang.

"Jadi pemaknaan defisit tiga tahun tidak seperti itu, pada saat penganggaran belanjanya tertutupi dengan pendapatan. Berarti, tidak deficit," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

"Faktanya tidak seperti itu dalam penganggaran kita, selalu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran," tambahnya.

Dijelaskan Pjs. Gubernur Sudirman, Pemprov Jambi bisa dikatakan defisit apabila nanti BPK telah mengaudit besaran defisit yang dialami oleh Pemprov Jambi. Nyatanya, sampai saat ini, BPK belum mengaudit besaran defisit Pemerintah Provinsi Jambi.

"Untuk menetapkan atau mengetahui besaran defisit, nanti pada saat di audit oleh BPK," jelas Pjs. Gubernur Sudirman.

"Nyatanya tiga tahun kemarin itu kita selalu SILPA, SILPA dua tahun lalu itu posisinya 600an. SILPA yang kecil itu di tahun kemarin 2023 sekitaran 60 milliar," lanjutnya.

"Itu tidak ada defisit, ketika masih ada SILPA tidak ada deficit," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi)

 

Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH mengharapkan para generasi muda mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya pembangunan sesuai dengan cita cita pahlawan, demikian disampaikan saat menghadir upacara Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024, dan bertindak sebagai Inspektur upacara Komandan Korem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, SE, M.Sc, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur, Minggu (10/11/2024).

Usai mengikuti upacara Pjs. Gubernur Sudirman menjelaskan pada rekan media, peringatan Hari Pahlawan bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan kita minta para pemuda untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air. "Pemerintah memperingatinya setiap tahun sebagai momen refleksi atas pengorbanan para pahlawan serta sebagai upaya menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan," ucap Pjs. Gubernur Sudirman.

" Tadi juga sudah di bacakan juga pesan pesan para pahlawan bangsa, kiranya bagi generasi muda bisa dijadikan suri tauladan/contoh semoga pengisian pembangunan dapat terlaksana, dulu para pahlawan mengorbankan nyawa, darah dan harta benda, kedepannya tentunya bagi anak anak muda harus mengisi dengan karya karya dan bakti bakti mereka kepada bangsa dan negara," sambung Pjs. Gubernur Sudirman.

Selain itu Kata Pjs. Gubernur Sudirman Makna Hari Pahlawan 10 November 1945, sebuah pengingat bagi penerus bangsa jika kemerdekaan bangsa ini tidak diraih dengan mudah. Tak hanya harta, tetapi nyawa juga menjadi pertaruhan para pejuang demi mendapatkan kemerdekaan." Momen perjuangan yang sarat dengan nilai-nilai pengorbanan, pengabdian, dan ketulusan dari para pahlawan inilah yang bisa diteladani dan juga diamalkan oleh para penerus bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Sementara itu, Korem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto membacakan pidato tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan, Semua patut bersyukur karena di Bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. "Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur," ucapnya.

"Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah; "Teladani Pahlawanmu, Cintal Negerimu". Tema ini mengandung makna yang dalam. "Teladani Pahlawanmu", berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun "Cintai Negerimu" mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa," lanjutnya.

Dikatakan Korem, Proses perjuangan pembangunan bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun, hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia." Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia," katanya.

"Semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannnya mengelola. permasalahan sosial," sambungnya.

Ditegaskanya, Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI." Tantangan ke depan kita harus sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat, tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global," tegasnya.

"Kita harap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Mulyadi Adpim/Video: Latib Adpim)

 

Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Badan Anggaran DPRD menetapkan anggaran 2025, berkerja sama dengan pemerintah daerah, menunjukkan dorongan yang besar untuk kemajuan Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun 2025, bertempat di Ruang Utama Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Selasa (12/11/2024) malam.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas penyampaian laporan Badan Anggaran dan Keputusan Dewan yang telah sama-sama kita dengarkan tadi. Kami sangat menyadari, bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun 2025 cukup berat. Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat dan tuntutan pencapaian kinerja yang lebih baik, serta pemenuhan standar pelayanan minimal, ditambah pemenuhan beberapa mandatory spending, belum bisa kita imbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan," ucap Pjs. Gubernur Sudirman.

Dikatakan Pjs. Gubernur Sudirman, dalam pemahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun 2025, perlu kesatuan cara pandang dalam merumuskan program kegiatan yang lebih fokus dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran strategis daerah Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. "Kita menyadari bahwa menyatukan pandangan ataupun visi bukanlah perkara mudah, untuk itu kebijakan yang telah disepakati tentu saja tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Namun kita semua harus bijaksana dalam menyikapinya dan dapat memahami akan banyaknya mandatory spending yang harus dipenuhi ditengah keterbatasan kemampuan anggaran," kata Pjs. Gubernur Sudirman. 

Pjs. Gubernur Sudirman menegaskan bahwa dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. "Kita semua harus memiliki cara pandang yang sama bahwa alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dan bukan berdasarkan pertimbangan pemerataan ataupun berdasarkan alokasi anggaran tahun anggaran sebelumnya," tegas Pjs. Gubernur Sudirman.

"Menyikapi laporan Badan Anggaran dan Keputusan Dewan pada malam ini, tentunya menjadi landasan dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis kedepannya nanti," sambungnya. 

Pjs. Gubernur Sudirman juga memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Badan Anggaran DPRD. Pada dasarnya apa yang menjadi penekanan yang disampaikan, semuanya menunjukkan dorongan yang besar untuk kemajuan Provinsi Jambi. "saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar memberikan perhatian yang serius terhadap apa saja yang disampaikan anggota Dewan tadi," ungkap Pjs. Gubernur Sudirman.

Dalam kesempatan tersebut Pjs. Gubernur Sudirman juga mengingatkan semua yang hadir bahwa setelah kesepakatan KUA PPAS ini, kita akan memasuki tahapan pembahasan Ranperda APBD. "Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD “wajib” menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti kita hanya punya waktu efektif 18 hari kalender hingga 30 November untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.

"Ketepatan waktu penetapan APBD ini juga menjadi atensi khusus dalam Monitoring Center of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi atau MCP KPK, dimana keterlambatan prosesnya mengindikasikan adanya titik rawan korupsi yang harus dicegah oleh Pemerintah Daerah, semua harus memperhatikan jadwal pembahasan dengan ketat dan dapat menyelesaikan RAPBD Tahun Anggaran 2025 ini dengan baik dan tepat waktu," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Harun Al Rasyid/Video: Latib Adpim)

 

Muaro Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (13/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pjs. Gubernur Sudirman juga meninjau logistik di KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan pendistribusian logistik ke TPS-TPS berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

"Kami Pemerintah Provinsi Jambi dan unsur forkopimda memonitoring persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah dari pemaparan Pj. Bupati, KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

Pjs. Gubernur Sudirman berharap Kabupaten Muaro Jambi dapat ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. 

"Kami berharap Kabupaten Muaro Jambi bisa menyukseskan Pilkada serentak 2024," harapnya.

Saat meninjau logistik, Pjs. Gubernur Sudirman beserta rombongan menemukan ada beberapa lembar surat suara yang rusak. Namun, hal ini sudah disampaikan ke pihak penyedia dan sedang dalam proses pengiriman.

"Tadi ada beberapa kertas suara yang cacat atau rusak, ini sudah dilaporkan oleh KPU Provinsi dan sudah diminta untuk pergantian kertas surat suara ke pihak penyedia," ujar Pjs. Gubernur Sudirman.

“Insya Allah dalam beberapa hari akan sampai untuk mengganti kerusakan kertas surat suara ataupun kekurangan logistik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur forkopimda Provinsi Jambi, Pj. Bupati Muaro Jambi, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Muaro Jambi, dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. (Diskominfo Provinsi Jambi/nst/Foto: Latib Adpim, nst)

 

Muara Sabak, Lintasmedianews.com

 Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meninjau logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam rangka memantau persiapan Pemerintah Daerah ataupun KPU, Bawaslu, serta unsur forkopimda dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan datang, Kamis (14/11/2024).

Dalam peninjauan tersebut, Pjs. Gubernur Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di tanggal 27 November nanti.

"Kami meninjau kesiapan logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah semua persiapan surat suara Pilgub dan Pilbup sudah selesai dan akan segera didistribusikan," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

Pada kesempatan tersebut Pjs. Gubernur Sudirman meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap mengawal pendistribusian logistik ke TPS-TPS, mengingat pendistribusian ini akan melalui Kantor Pos.

"Pengiriman surat suara ini harus mendapatkan pengawalan dari TNI dan Polri, karena untuk memastikan dokumen negara ini selamat sampai tujuan," jelasnya.

Sebelumnya, Pjs. Gubernur Sudirman juga melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjabtim siap dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 di tanggal 27 November nanti.

"Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan menyatakan sudah siap merealisasikan Pilkada Serentak tahun 2024," ujarnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/nst/Foto: Latib Adpim)






PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengatakan.Tindakan korupsi harus diperangi.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/11/2024) di ruangan utama DPRD Sumbar.

Pada sosialisasi yang diikuti oleh
Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar tersebut Muhidi menjelaskan.Dengan mengikuti sosialisasi ini, unsur pimpinan dan anggota DPRD mendapat kesempatan untuk memperoleh ilmu dan informasi tentang pentingnya tindakan anti korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Karena,tindak korupsi harus diperangi karena dapat merugikan keuangan negara, perekonomian dan masyarakat,” kata Muhidi.

Tanggung jawab pencegahan dan penanganan kejahatan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, Kepolisian dan kejaksaan saja. Namun juga menjadi tanggung jawab semua lembaga dan komponen masyarakat, tidak terkecuali lembaga DPRD.Jelasnya.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran yang cukup besar untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan sikap anti korupsi,” tambah Muhidi.

Menurut Muhidi, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat melakukan upaya preventif dalam pencegahan korupsi di daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan lembaga DPRD agar dapat berfungsi menjalankan tindakan preventif dalam pencegahan korupsi, tidak hanya pada aspek SDM anggota DPRD, tetapi juga terhadap tata kerja, manajemen dan dukungan dari Sekretariat DPRD.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dapat mengetahui area rawan korupsi khususnya terkait gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD,” katanya.

Hadir sebagai narasumber dari berbagai unsur diantaranya, dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) KPK, Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Narasumber Koordintor Pidsus Kejari Sumbar, Tasjfirin M.A Halim dalam materinya mengatakan, gratifikasi bisa terjadi salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam pelayanan publik. Namun sering kali ditemukan praktik menyimpang seperti gratifikasi dan korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat,” kata Tasjrifin.

Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah seperti memenangkan tender.

Sementara korupsi bisa berupa kolusi tender, Mark up anggaran, pengadaan fiktif dan suap dalam bentuk uang atau fasilitas.

Untuk mencegah hal tersebut, lanjut Tasjrifin bisa dilakukan dengan cara penguatan regulasi, penerapan teknologi, edukasi dan pelatihan terkait etika dan pengadaan serta resiko gratifikasi.

“Terutama pemberian sanksi hukum yang memberikan efek jera,” katanya.

Tasjrifin menilai, penanggulangan gratifikasi dan korupsi di lingkungan Pemerintahan Sumbar menjadi tantangan yang mesti dilaksanakan dengan baik.

“Dengan transparansi, edukasi, teknologi dan penegakan hukum, praktik gratifikasi dan korupsi dapat diminimalisir demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efesien,” tuturnya. (St)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.