Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Solok Lintasmedianews.com 

Kalau ada pertanyaan, "Siapa kepala daerah di Sumatera Barat yang berpihak kepada buruh?", satu nama yang teringat secara otomatis ialah Epyardi Asda, Bupati Solok. 

Pembelaannya terhadap 101 buruh di salah satu perusahaan air minum di Kabupaten Solok pada November 2022 viral di media sosial. Suatu ketika ia mendatangi kantor perusahaan air minum tersebut dan marah-marah di sana untuk membela masyarakatnya yang dipecat.

Dalam kasus pemecatan buruh tersebut, Epyardi sudah benar membela 101 buruh itu. Mereka hanya berdemonstrasi sesuai dengan pemintaan dan harapan mereka. Karena menyampaikan pendapat seperti berdemo merupakan hak buruh dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. 

Epyardi terenyuh mendengar kabar tersebut. Bagaimanapun, Epyardi berasal dari kalangan bawah seperti buruh itu. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya kusir bendi, ibunya buruh tani. 

Ia pun juga pernah menjadi buruh, yakni anak buah kapal, di Singapura. Sebagai orang yang pernah hidup susah, Epyardi tahu apa yang dirasakan 101 buruh yang dipecat itu. Mereka merupakan tulang punggung bagi keluarga. Bagaimana cara mereka menghidupi keluarga setelah mereka dipecat? Padahal, mereka hanya menuntut hak mereka, yaitu honor lembur, tetapi dipecat. Mereka saja menuntut kenaikan honor lembur karena merasa honor yang ada tidak cukup, apalagi dipecat.

Karena itu, Epyardi tidak setuju terhadap pemecatan tersebut dan mendesak pihak perusahaan untuk mencabut keputusan pemecatan itu.

"Mereka yang di-PHK itu adalah masyarakat kita, masyarakat Sumbar yang butuh pekerjaan dalam menyambung hidup keluarganya. Tidak seharusnya mereka di-PHK," kata Epyardi waktu itu.

Dikatakannya, ia paham dengan kondisi buruh karena ia juga seorang pekerja dahulunya. Bahkan sebelum menjadi pengusaha ia banyak mengecap asam garam kehidupan sebagai buruh.

"Saya paham,bagaimana buruh dan juga paham bagaimana bagi pengusaha. Karena saya juga pengusaha,"ujarnya.

Selain karena pernah senasib dengan buruh dan menjadi buruh,  Epyardi merupakan pemilik sejumlah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari seribu buruh. 

Karena itu, ia tahu bahwa buruh seharusnya diperlakukan secara baik sebagai manusia dan pekerja, serta disejahterakan, bukan hanya diperas keringatnya untuk keuntungan perusahaan.

Bertepatan dengan 1 Mei, yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, sudah seharusnya pemilik perusahaan atau pihak yang mempekerjakan orang agar memperlakukan buruh secara baik, seperti menggajinya dengan layak dan tepat waktu.

Selain itu, bertepatan dengan Hari Buruh ini pula, sudah selayaknya pemimpin mengenal buruh dan peduli terhadap buruh untuk memperjuangkan nasib buruh, seperti Epyardi Asda. 

Dalam kasus 101 buruh yang dipecat itu, satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat yang membela pekerja tersebut hanyalah Epyardi. Ia dengan lantang membela buruh.

Solidaritas sesama buruh merupakan kekuatan buruh. Itulah motivasi Epyardi membela buruh. Maka, sudah selayaknya buruh mendukung buruh. Karena itu pula, Mari dukung orang yang berasal dari buruh untuk menjadi pemimpin, karena hanya orang yang pernah menjadi buruhlah yang juga memahami nasib dan perjuangan buruh. (Karta)


Padang,Lintas Media News
Kasubdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar AKBP Zulkagdr berharap media mengambil peran dalam memasivekan  Pilkada setengah 27 November 2024.

"Pilkada beda dengan Pemilu, potensi sangat rawan, aparat keamanan sudah memetakan potensi kerawanan  itu, target jelang, hari sampai penetapan kepala daerah terpilih tekad kami Kamtibmas harus utama,"ujar AKBP Zulkafde, Jumat 3/5-2024 di Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Basko Padang. 

Pada Pemilu Legislatif kata AKBP Zulkafde mengakui kondisi Sumbar sangat kondusif. 

"Selain kerja terukur Polri dan TNI juga peran media di Sumbar yang memberikan pemberitaan ke masyarakat tanpa tendensius dan provokatif, "ujar AKBP Zulkafde. 

FGD digelar bertajuk Peran Awak Media dalam Mensukseskan Pilkada Serentak 2024 menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Anies dan Ketua DWP Sumbar Novrianto,  dengan moderator Ipda Aldi Putra. 
Novrianto menekankan di FGD ini, objektifitas awak media harga mati. 
"Media benar dan baik tidak akan cawe-cawe pada Pilkada terkait pemberitaan tidak berlandaskan kaidah jurnalistik. Tak ada media di Sumbar karena berita nya buat sibuk AKBP Zulkafde," ujar Novrianto.
Firdaus Abie pada paparannya menekankan bahwa harus ada pagar api antara awak media  massa dengan media sosial, jangan dicampur aduk. 

"Awal media massa ini ada UU nya yaitu UU 40 tahun 1999 tentang Pers, tugas dan rambu-rambu nya tegas di UU itu berita berimbang dan memenuhi kaidah jurnalistik, ada kode etik jurnalistik yang dipatuhi semua awak media massa, beda kami dengan pegiat media sosial, tak ada kode etik tentang informasi di media sosial,"ujar Firdaus Abie. 

Peran media massa kata Firdaus Abie untuk sukseskan Pilkada jelas tetap di garis tengah tidak berpihak dan mengedepankan pemberitaan sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 

"Kalau media sosial maka yang harus dipatuhinya UU Informasi Transaksi Elektronik," ujar Firdaus Abie. (***)

Padang, Lintas Media News
Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat (Sumbar) Rahmat Saleh menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan gagasan dan ide, bukan hanya sosoknya, dalam Pilkada 2024.

"Kita tidak lagi berbicara orang, tapi sistemnya. Jangan dilihat lagi subjeknya atau orangnya, melainkan objeknya, bagaimana ide, gagasan dan manajemennya," ujar Rahmat dalam Diskusi Publik 'Status Quo atau Perubahan' yang digelar oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumbar di V-Coffee, Kota Padang, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, perubahan adalah kunci kemajuan suatu daerah. "Keberhasilan pembangunan suatu daerah itu pastinya dari perubahan. Perubahan itu ada setiap waktu, kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada peningkatan dalam kepemimpinan," jelas Rahmat.

Rahmat mengakui bahwa kepemimpinan Mahyeldi-Audy telah menunjukkan beberapa peningkatan dalam berbagai sektor. "Kita harus jujur, bahwa sejak dilantik, Mahyeldi-Audy sudah mendapatkan beberapa pencapaian, semisal kemarin, kita Indeks Pembangunan Manusia atau IPM nomor rangking 6 nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga baik," kata Rahmat.

Namun, ia juga memahami bahwa masih ada kekurangan dalam kepemimpinan Mahyeldi-Audy. "Mungkin ada beberapa sektor yang masih kurang maksimal, tapi itu punya faktor tersendiri. Tapi, jangan tidak dinilai keberhasilannya," sebut Rahmat.

Salah satu kelebihan kepemimpinan Mahyeldi-Audy menurut Rahmat adalah keharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernurnya. "Harmonisasi hubungan antara Gubernur dan Wagub itu menjadi faktor untuk keberhasilan, untuk membangun tim, mustahil bisa membangun networking kalau keakuran kepala daerah tidak bagus," kata Rahmat.

Rahmat berharap masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, ide, dan gagasannya, bukan hanya sosoknya. "Kita berharap masyarakat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak. Bagaimana ide dan gagasannya, sekali lagi, objeknya, bukan lagi tentang subjek," harap Rahmat.(*)


PADANG,Lintas Media News
Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) berkomitmen akan menindak tegas terhadap anggota Polri yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. 

Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, saat konferensi pers di Mapolres Padang Panjang, Kamis (2/5) malam.

"Atensinya bapak Kapolda Sumbar, setiap anggota yang melakukan penyalahgunaan narkoba di tindak tegas. Karena ini komitmen dari bapak Kapolda (Sumbar), mulai dari bapak Kapolda (Irjen Pol Suharyono) menjabat sebagai Kapolda Sumbar," terang Kabid Humas. 

Dirinya menjelaskan, bukti dari komitmen Polda Sumbar dalam menindak tegas anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba, ialah dengan dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

"Bukti keseriusannya banyak anggota kita yang di pecat karena narkoba," ujarnya. 

Sebelumnya, Kombes Pol Dwi Sulistyawan menyampaikan informasi tentang telah ditangkapnya anggota Polres Padang Panjang dengan inisial A, pada Senin tanggal 29 April 2024 pukul 06.00 WIB oleh BNNP Sumbar yang berlokasi di jalan Pasar Baru Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman dengan membawa narkotika jenis ganja kering sebanyak 141 paket yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

"Proses ditangani oleh BNNP Sumbar, dan barang bukti berada di BNNP Sumbar," sebut Kabid Humas Polda Sumbar. 

Dikatakan, kronologis setelah adanya penangkapan, dari pihak BNNP Sumbar menghubungi Kapolres Padang Panjang bahwa ada anggota Polres Padang Panjang yang ditangkap.

"Sampai saat ini koordinasi masih dilakukan Ditresnarkoba dan Polres Padang Panjang terkait pengembangan kasus tersebut," ujarnya 

Sementara, Dirresnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Nico A. Setiawan, S.Ik menerangkan, bahwa untuk proses penyidikan dilakukan oleh BNNP Sumbar.

"Pada prinsipnya Ditnarkoba Polda Sumbar telah berkoordinasi dengan BNNP. Kami dari Ditnarkoba akan siap bekerjasama dengan BNNP dalam proses pengembangan," terangnya. 

Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik menambahkan, untuk anggotanya yang ditangkap tersebut merupakan anggota Polsek Batipuh Selatan. 

"Saat ditangkap (BNNP Sumbar) yang bersangkutan statusnya sedang izin cuti lebaran," ujarnya. 

Pihaknya sedang melakukan langkah-langkah selanjutnya, dengan segera berkoordinasi BNNP Sumbar terkait proses penanganan perkaranya

"Dari internal, kami perintahkan Kasi Propam untuk melakukan pemeriksaan untuk dilakukan proses sidang kode etik, dengan ancaman PTDH. Sedang proses pidana dilakukan BNNP," pungkasnya (*)

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengunjungi Kementerian Kesehatan yang disambut langsung oleh Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementrian Kesehatan RI Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9Kuningan – Jakarta Selatan.pada Kamis (02/05/2024).

Pada kesempatan tersebut Bupati Suhatri Bur mempresentasikan proses dan langkah penurunan angka stunting setiap tahunnya di Padang Pariaman.

“ Salah satu langkah nyata dari Pemerintah Daerah Padang Pariaman untuk penurunan Stunting yakninya program kunjungan bidan desa setiap harinya ke rumah warga, makanya data dari Byname By Adres Stunting di Padang Pariaman sudah akurat, namun kita butuh mencocokkan data dengan data dari Kementrian Kesehatan sehingga penurunan angka Stunting terlihat jelas, selain itu langkah nyata dalam penurunan jelas kita lakukan dimulai dengan memperhatikan asupan gizi mulai dari ibu hamil,” terang Suhatri Bur

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suhatri Bur juga meminta pepada Menteri Kesehatan untuk membantu Peralatan Kesehatan Di Padang Pariaman, terutama di RSUD Padang Pariaman yang masih banyak membutuhkan bantuan alat kesehatan agar bisa naik ke tipe B.

“Kami juga nenyampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa Padang Pariaman bagian utara membutuhkan rumah sakit tipe D untuk tanggap darurat dan rumah sakit yang dekat dengan akses masyarakat di Utara. Alhamdulillah, menteri kesehatan menyambut baik dan akan dilakukan survei langsung Ke Padang Pariaman,” tutupnya.

Kunjunga ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran juga Direktur RSUD Padang Pariaman.

(*/len)


JAKARTA LlNTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar didampingi Kepala Dinas Pertanian Ifwandi, bersilaturahmi sekaligus audiensi bersama Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi.

Pertemuan yang berlangsung Kamis (2/5/2024) di Jakarta itu, dalam rangka mencari dukungan untuk memajukan pertanian di Kepulauan Meranti.

“Tujuan kedatangan kami adalah mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian,” kata Asmar.

Audiensi itu juga, tambahnya, diharapkan dapat membawa kemajuan bagi pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik itu pembangunan pertanian berintegrasi, pengembangan komoditas unggulan maupun lainnya.

“Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti masuk menjadi demplot program Kementerian Pertanian, dan juga demplot ketahanan pangan nasional dari pemerintah pusat," harapnya.

Sementara itu, Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qalbi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung semua kegiatan kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. 

"Kita berupaya program pertanian bisa berjalan dengan baik dan bisa diserap, karena komoditas pangan ini menjadi sektor yang sangat berpengaruh sekali, baik dari sisi nasional maupun internasional," terangnya.

Harvick juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun mengunjungi dan melihat langsung kondisi pertanian yang ada di Kepulauan Meranti. 

"Kita akan melihat secara langsung bagaimana men-demplot pertanian Kabupaten Meranti, agar bisa lebih maju lagi. Ditunggu kehadiran kami, masyarakat Meranti maju pertanian Indonesia," ujar Harvick.

Selain Kadis Pertanian dan jajaran, ikut mendampingi Plt Bupati Asmar, Kabag Umum Setda Tarmizi, Kabid IKP Diskominfotik Dody Hamdani, dan Kasubag Prokopim Setda Saputra Warisa. (Nina/rls).




PADANG,Lintas Media News
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengumumkan syarat pencalonan jalur perseorangan yang akan maju dalam Pilkada serentak Tahun 2024. Bakal pasangan calon harus mengumpulkan dukungan minimal 347.532 KTP dari total 4.088.606 daftar pemilih tetap (DPT) di Sumbar.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban dalam sosialisasi pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan serentak nasional tahun 2024, di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (2/5/2024). 

Kegiatan sosialisasi calon perseorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumbar ini dihadiri perwakilan dari Forkopimda Sumbar, stakeholder, perguruan tinggi, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media cetak dan elektronik.

Dalam kesempatan tersebut, Ory Sativa Syakban mengatakan, untuk provinsi Sumbar masuk pada kategori kategori provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa. Maka harus didukung oleh paling sedikit 8,5 persen. 

"Jumlah dukungan ini, tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten dan kota di provinsi. Untuk itu, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pilgub Sumbar 347.532 dukungan," katanya. 

Ory Sativa Syakban mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Sumbar, akan dilaksanakan pada November 2024. Syarat maju Pilgub perseorangan, selain 347.532 KTP, dukungan itu juga harus tersebar minimal di 10 kabupaten/kota di Sumbar. 

Dikatakannya, KPU membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada awal Mei 2024. Tahapan penerimaan berkas dokumen dukungan calon kepala daerah dari jalur perseorangan ini dilaksanakan mulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 mendatang.

Lebih jauh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar itu menyampaikan, bahwa hingga saat ini baru satu bakal calon yang datang ke KPU Provinsi untuk konsultasi berkaitan dengan pemenuhan syarat dukungan calon jalur perseorangan. Sementara di KPU Kabupaten dan Kota banyak yang melakukan konsultasi. 

"Meskipun baru satu orang konsultasi untuk pemenuhan syarat pencalonan jalur perseorangan di provinsi, namun kami tetap siap menyambut jika ada calon yang ingin maju melalui jalur perseorangan," katanya didampingi Kabag Teknis dan Parhubmas Sutrisno dan Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Jumiati.

Terkait evaluasi, kata Ory, pada Pilkada 2020 proses perseorangan ada beberapa kondisi saat rekapitulasi atau verifikasi faktual di Sumbar, salah satunya pemekaran wilayah atau nagari. Ini memungkinkan ada persoalan atau kendala yang dihadapi. 

"Maka sebanyak 347.532 pendukung itulah nantinya diverifikasi satu persatu, begitu juga dengan calon bupati dan walikota. Tentu banyak metode yang menjadi evaluasi di Pilkada 2024. Yang melakukan itu adalah PPS dan PPK," katanya. 

Ia menambahkan, dengan dilakukan banyak sosialisasi yang dilakukan KPU, diharapkan dapat berdampak luas dan memberikan layanan dengan baik, sehingga komplen-komplen dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini dapat diminimalisir. (*)



Padang Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun 2023.

Rapat paripurna yang digelar di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Kamis (1/5/2024) tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dihadiri wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy
 dan undangan lainnya.

Irsyad Syafar  mengatakan, dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada rapat paripurna tanggal 25 Maret 2024 yang lalu, Gubernur Sumbar telah menyampaikan kepada DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. 
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019  dan ditegaskan kembali dalam surat Mendagri Nomor : 100.2.7/1364/OTDA tanggal 15 Februari 2024, LKPJ dibahas oleh DPRD dan dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menetapkan rekomendasi yang akan menjadi pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Sesuai dengan  Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, dilakukan oleh Panitia Khusus.Jelasnya.

Dikatakannya, sesuai dengan ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu tugas BK adalah melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/Janji yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BK sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD menetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD," jelasnya.
Menurut Iryad,Untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan.

Namun demikian, Pedoman Beracara Badan Kehormatan tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat. Konsideran mengingat atau landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan tersebut, sudah tidak berlaku lagi dan sudah dilakukan perubahan.Tambahnya.

Sedangkan untuk Pedoman Beracara Badan Kehormatan menurut Irsyad juga tidak sejalan lagi dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berlaku saat ini yang sudah disusun dengan regulasi terbaru.

Berkenaan dengan hal tersebut,Irsyad menyebutkan, agar terdapat sinkronisasi antara instrument dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan.(St)


LINTASMEDIANEWS.COM.DHARMASRAYA

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto menghadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Kamis, (02/05/24).

Upacara ini juga dihadiri oleh Dandim 0310 SSJ, Kajari Dharmasraya, Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Ketua Pengadilan Agama, Sekda Dharmasraya, Adlisman, Forkopimda, Ketua MUI, ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya, Guru, Mahasiswa, Siswa dan peserta upacara lainnyaa dari berbagai kalangan.

Kata Pariyanto, generasi bangsa harus terus mengedepankan pendidikan agar generasi bangsa memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan selalu upacara Peringatan Hardiknas supaya generasi muda dapat terus mengingat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka.

“Alhamdulillah hari ini, kita telah melaksanakan Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan semoga generasi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda Kabupaten Dharmasraya dapat terus mengedepankan dunia pendidikan,” kata Pariyanto.

Katanya lagi, pendidikan adalah salah satu tiang daripada kualitas anak-anak muda bangsa ini. Sehingga dirasa memang perlu dan harus dilaksanakan peringatan ini untuk terus mengingatkan. Baik dari generasi muda sampai dengan kita hari ini untuk tetap mengedepankan yang namanya pendidikan.

Ketua DPRD juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru guru yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Karena tanpa adanya  peran daripada guru yang tulus, yang mengabdi tidak hanya untuk pekerjaannya dan sebagai tugasnya. Namun, hal itu adalah murni untuk siswa-siswanya, tanggung jawabnya untuk mendidik anak anak generasi muda bangsa kita.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar,” pungkas Pariyanto.(elda)

Parit Malintang Lintasmedianews.com

Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang Pariaman yang digelar di Hall IKK Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Pada minggu (28/April/2023). Telah menetapkan Rudy Repenaldi Rilis sebagai Ketua KONI Padang Pariaman periode 2024-2028.

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum, Rudy menyampaikan ucapan terimakasih kepada peserta musyawarah atas kepercayaan yang diberikan secara aklamasi, semoga doa dan usaha kita selalu dimudahkan dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Selanjutnya rudy menyampaikan bahwa dia tidak akan sanggup memajukan prestasi olah raga sendiri. Dia butuh orang orang yang bersedia mewakafkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan olahraga.

“Sekali lagi Saya katakan secara tegas, Saya butuh mereka, mereka yg bersedia mewakafkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan olah raga.” Sebut Rudy menegaskan

Selanjutnya Dirinya berharap dukungan semua pihak terutama insan insan dan pelaku olahraga untuk terus bersama memajukan olah raga di Padang Pariaman”

Tentunya mohon dukungan dan doa agar tanggung jawab ini dapat dilaksanakan secara bersama dibawah naungan bendera KONI Kab. Padang Pariaman.” sebutnya penuh harap.

Rudy terpilih secara aklamasi sebagai Ketum KONI Padang Pariaman Periode 2024-2028. Pada agenda Sidang Musorkab yang dipimpin langsung oleh Zahirman (Ketum Pengcab Taekwondo) Padang Pariaman.

Zahirman menyebutkan bahwa musyawarah menetapkan Rudy sebagai Ketua Umum terpilih setelah melewati proses dan tahapan yang dilalui.

“Setelah musyawarah membuka pendaftaran calon ketua ternyata forum mengusulkan hanya 1 orang calon yang mendaftar dan memenuhi syarat sehingga Rudy terpilih secara aklamasi” Kata zahirman .

(*/len)


Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Upacara ini berlangsung di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Kamis, (02/05/24).

Upacara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, Dandim 0310 SSJ, Kajari Dharmasraya, Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Ketua Pengadilan Agama, Sekda Dharmasraya, Adlisman, Forkopimda, Ketua MUI, ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya, Guru, Mahasiswa, Siswa dan peserta upacara lainnyaa dari berbagai kalangan.

Dalam sambutan Kapolres yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa dalam lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan tentang tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan pendidikan Indonesia.

“Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan,” kata Kapolres yang membacakan Menteri Kemendikbudristek.

Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat.

Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita, digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar.

“Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi,” bebernya lagi.

Katanya lagi, lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh.

Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan.

“Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan,” pungkasnya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar.(elda)

 Lintadmedianews.com,DHARMASRAYA 

Polres Dharmasraya memberikan penghargaan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan (LPOM) atas kerjasama dan peran aktif dalam penanganan kasus obat dan makanan ilegal di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya. Senin (29 April 2024).

Dalam acara yang berlangsung di kantor Polres Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LPOM atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman produk obat dan makanan ilegal.

Pihak LPOM Dharmasraya, menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dalam memerangi peredaran obat dan makanan ilegal demi kesehatan masyarakat.

“Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk motivasi dan dukungan dari Polres Dharmasraya. Kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan di Kabupaten Dharmasraya,” pungkasnya.(elda)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.