Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Rembuk Stunting Kecamatan Rangsang Pesisir dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan itu digelar di Kantor Camat Rangsang Pesisir, Rabu (21/2/2024). 

Plt Camat Rangsang Pesisir, Syafrizal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sekertaris Daerah Bambang Suprianto beserta rombongan di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Syafrizal menyampaikan dalam Musrenbang kali ini, Pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir masih memprioritaskan usulan infrastuktur jalan. Yakni jalan antar desa, desa ke kecamatan, dan desa ke pusat kabupaten.

"Salah satunya jalan Telesung menuju Tanjung Kedabu yang merupakan akses menuju pusat kecamatan dan kabupaten," ujar Syafrizal.

Selain itu, Syafrizal juga mengusulkan pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Camat, dan semenisasi halaman kantor Camat Rangsang Pesisir. 

"Saat ini Rumdis di kecamatan itu memang belum ada sama sekali, begitu juga dengan halaman kantor camat yang tenggelam saat musim hujan," sebutnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kepulauan Meranti Al Amin. Menurutnya Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan wilayah perbatasan yang sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah, baik infrastruktur maupun pembangunan lainnya.

"Saya berharap kepala desa bisa memberikan arah pembangunan yang sama untuk menyatukan desa, sehingga akses jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat sebagai penopang ekonomi bisa terlaksana di tahun mendatang," terangnya.

Sementara itu, Sekda Bambang Suprianto menyampaikan arah strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dirumuskan ke dalam RPJMD pemerintah daerah, dan visi misi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan.

"Di tahun 2024, pemerintah sudah mempererat beberapa indikator percepatan realisasi kebijakan secara nasional yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data, oleh karena itu data-data usulan kecamatan dan desa segera diinput di Bappeda," ujarnya.

Bambang mengatakan, yang menjadi catatan di dalam menyusun perencanaan di daerah harus terintegrasi ke dalam siklus, sehingga usulan tersebut tepat sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.

"Jadi, jika tematiknya terkait dengan kemiskinan ekstrem, maka arah kebijakan pembangunan itu harus di desa yang miskin ekstrem, karena dampaknya berpengaruh dengan kinerja pemerintah daerah. Tidak semua harus merata dan adil," jelas Bambang.

Kemudian terkait stunting, Sekda juga berharap pemerintah kecamatan, desa dan kepala Puskesmas (Kapus) untuk mendata desa yang beresiko tinggi. Hal itu harus menjadi prioritas dalam penurunan stunting, sehingga keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai yang diharapkan terhadap kebijakan nasional.

"Kita berharap Kapus dapat membuat pertemuan dengan kepala desa, serta mengaktifkan kembali Posyandu yang ada," imbuhnya.

Turut dihadiri Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugiarto, staf ahli Bupati Randolph, serta pejabat di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti dan undangan lainnya. (Nina/rls).

Pengurus SMSI yang dinobatkan MURI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia ini berjuang untuk menghapuskan pasal verifikasi dalam Perpres, sementara ribuan anggotanya di daerah terus bertahan.

Hal ini terungkap pada Forum Rakernas SMSI yang diikuti seluruh pengurus pusat dan perwakilan 38 provinsi Senin, 19/02 di Ancol, Jakarta, memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perpu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat.

UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan pengaturan konten online.

UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan cyber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital. Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis.

Selain itu, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.

UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media start up terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media start up rentan terhadap dampak negatif, termasuk: Pembatasan hak cipta: Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media start up untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas.

UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media start up.

Ketergantungan pada platform besar: Media start up mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi distribusi konten online. UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media start up diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.

Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media start up, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat.

UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media start up, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.

Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.

Pada bagian lain penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini.

Selain itu, perpu ini penting, agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah “predator” media yang berwajah pers.

Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.

UU nomor 40

UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.

Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.

Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.

Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media start up. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.

Dengan demikian, penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum rapat kerja nasional SMSI yang memenuhi Aula Hotel Candi Bentar Ancol mengajukan permintaan kepada Presiden:

Pertama, membuat perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital.

Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers. (*)

Foto: Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, menyalurkan bantua  Sembako, ke  Panti Asuhan Amanah Puteri, Seberang Padang, Kota Padang, Jumat, (16/2).

 Rakyat Sumbar -- Direktur Lalu-lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, menyalurkan Sembako, kepada  Panti Asuhan Amanah Puteri, Seberang Padang, Kota Padang, Jumat, (16/2). 

"Sembako yang diserahkan berupa beras, telur, minyak goreng, mi instan, kopi, gula, teh dan lainnya," ucap Dwi.

Dwi menyampaikan, penyerahan bantuan Sembako ini dilaksanakan dalam rangka Jumat Berbagi sekira pukul 10.00 WIB. 

"Bantuan ini merupakan sebuah kepedulian dari Ditlantas Polda Sumbar terhadap sesama yang membutuhkan, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat," ujar Dwi.

Dwi menyebutkan, program Jumat Berbagi merupakan salah satu kegiatan  sangat bermanfaat, sehingga bisa bersilaturahmi bersama masyarakat. 

"Kami ingin meringankan beban 

adik-adik Panti Asuhan Amanah Puteri. Bantuan inj untuk memberikan perhatian dan rasa peduli," pungkas Dwi. (*)

Caleg Partai NasDem DPRD Sumbar HM Tauhid menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

HM Tauhid datang untuk pertanyakan penurunan secara drastis perolehan suaranya pada pemilu 2024 yang terpampang di situs resmi milik KPU, www.pemilu2024.go.id. 

"Ada apa dengan sistem KPU, perolehan suara saya pada pukul 19.00 WIB hari Selasa masih 3925 an namun, satu jam kemudian menyusut menjadi 3204. Akibat informasi ini terjadi kegaduhan di lingkungan keluarga saya dan pendukung yang sudah berjuang selama ini," ujar HM Tauhid setelah dilaporkan jam per jam dari relawan IT, Rabu (21/2/2024) kepada wartawan.

Untuk itu, HM Tauhid menuntut KPU untuk memberikan penjelasan mengenai penurunan drastis perolehan suaranya dalam waktu satu jam. Ia juga mempertanyakan sistem KPU yang memungkinkan terjadinya perubahan jumlah suara secara tiba-tiba. 

Sementara itu, kordiv Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Sa'ban menjawab HM. Tauhid mengatakan bahwa info pemilu yang memuat hasil perolehan suara merupakan salah satu wujud komitmen KPU sebagai lembaga layanan publik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik. 

"Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Pemilu, tetapi juga harus mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, KPU harus memberikan akses informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat," kata Ory.

Sementara untuk hasil rekapitulasi hasil pemilu, KPU tetap berpegang dengan data yang ada di C hasil. (**)

Solok Lintasmedia.com - Bupati Solok, Epyardi Asda memberikan motivasi usaha bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), IKM (Industri Kecil dan Menengah), Pengurus Koperasi dan Pengelola Pasar se-Kabupaten Solok, di Aula Islamic Center Koto Baru, Sabtu (10/02/24).

Turut hadir, Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, Kepala DKUKMPP Kabupaten Solok, Ahpi Gusta Tusri, Kepala OPD, Camat Kubung, Acil Fasra, Manajer Boediman Swalayan sebagai narasumber kegiatan, Forum UMKM Kabupaten Solok serta pelaku usaha se-Kabupaten Solok 

Kepala DKUKMPP(Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan), Ahpi Gusta Tusri melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah sebagai media komunikasi dan menampung aspirasi untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha di Kabupaten Solok.

Peserta dari kegiatan ini berjumlah sebanyak 550 orang dengan menghadirkan narasumber dari Manajer Boediman Swalayan sebagai pemateri dan pemberi motivasi bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Solok.

Saat ini Pemkab Solok juga sedang mengadakan MoU dengan Boediman Swalayan untuk memasarkan produk UMKM Kabupaten Solok.

Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, sektor perdagangan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sebagian besar peredaran uang itu ialah melalui perdagangan.

Untuk itu, apresiasi yang besar kepada Dinas UKMPP yang telah melaksanakan pembinaan bagi para pelaku Usaha di Kabupaten Solok serta perannya dalam membangun MoU bersama Boediman Swalayan untuk memasarkan produk UMKM Kabupaten Solok.

Langkah kita selanjutnya akan membina seluruh UMKM di Kabupaten Solok sesuai dengan jenis dan bidang usahanya sehingga pembinaan yang kita berikan tepat sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

" Pemerintah juga akan membuat edaran kepada seluruh distributor, restoran maupun penginapan di Kabupaten Solok agar mengutamakan menjual produk hasil UMKM di Kabupaten Solok, sehingga ekonomi masyarakat dapat berputar dan memberikan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Solok," tutup Epyardi Asda. (karta).

Solok Lintasmedianews.com - Pemerintah Kabupaten Solok Bersama dengan Panitia Hari besar Islam ( PHBI ) memperingati kegiatan Isra' Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Rabu (07/02/2024) di Masjid Agung Darussalam Islamic Centre Koto Baru, Kecamatan Kubung.

Tema Isra Mi’raj tahun 1445 H / 2024, adalah Isra' Mi’raj sebagai momentum peningkatan prestasi ibadah dan etos kerja untuk menggapai Kabupaten Solok yang berkah dan terbaik.

Bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan ini adalah DR. H. Awaludin, MA dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi.

Sebagai pembaca Al-quran adalah dari Qori Kabupaten Solok yang juga sebagai Runner Up pada MTQ tingkat Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan belum lama ini yaitu Auliasmi.

Ketua Harian PHBI Kabupaten Solok yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Solok, Zulkifli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Solok yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan hari besar Islam dan juga kepada narasumber dari UIN Bukit Tinggi.

Zulkifli juga mengajak masyarakat Kabupaten Solok untuk bersama teladani sikap dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan berhikmah dengan meningkatkan rasa taat pada Allah, Rasul dan Pemimpin, Insyallah kita akan tetap solid.

Sekretaris Daerah kabupaten Solok, Medison mengatakan bahwa Komitmen Pemerintah daerah dalam menegakkan dan meningkatkan kegiatan Keagamaan di Kabupaten Solok.

Medison atas nama pemerintah Kabupaten Solok juga mengucapkan Selamat memperingati Hari Isra mi’raj Nabi Muhammad SAW bagi kita yang hadir saat ini dan sekaligus mengajak masyarakat mari kita meriahkan di masjid masjid dan Mushalla Mushalla yang ada di Kabupaten Solok.

Medison sempat menyentil sepinya wirid-wirid mingguan baik di komplek Kantor Bupati Maupun Di masjid Darussalam Islamic Centre koto Baru setiap Hari Jumat paginya.

Bagi ASN kedepannya mesti perlu ditingkatkan dan menjadikan kebiasaan baik bagi diri kita masing masing menambah ilmu pengetahuan bidang Agama terutama.

Ia juga mengajak ASN untuk menjadi motor penggerak di tengah masyarakat dalam memperingati kegiatan Keagamaan, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Bulan suci Ramadhan.

Turut Hadir, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, PHBI, Karyawan/I Pemda kabupaten Solok, Camat dan Wali Nagari dan para undangan lainnya. (karta).

Solok Lintasmedianews.com - Bupati Solok, Epyardi Asda melakukan kunjungan ke Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Rabu (7/2/2024). 

Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten penghasil beras premium itu disambut ratusan warga. Mereka meminta bupati terus memberikan pembangunan ke Nagari.

Turut hadir, Wali Nagari Koto Laweh, Ketua KAN, Ninik mamak, Bundo kanduang, Forkopimcam, TNI dan Polri.

Wali Nagari Koto Laweh, Kasyanti mengatakan, kedatangan Bupati sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan gaya dan program Bupati Epyardi Asda yang langsung menanyakan keinginan dan usulan warga untuk Nagarinya.

“Warga kami tahu, bupati kalau datang ke nagari-nagari akan berdialog langsung dan menanyakan apa yang diinginkan masyarakat. Nah biasanya permintaan warga saat bupati datang itu langsung dikerjaan oleh dinas terkait. Maka itu warga antusias meminta ke pak Bupati,” tuturnya di kantor Wali Nagari setempat.

Disampaikannya, pada tahun sebelumnya (2023) Nagari Koto Laweh dapat pembangunan jalan, bedah rumah, irigasi dan lainnya. Namun, diakuinya itu belum cukup.

“Tahun lalu Alhamdulilah Nagari kami dapat. Dibanding 4 tahun sebelumnya atau sebelum Bupati pak Epyardi ini sangat minim. Dan ini jujur kami rasakan, maka itu warga banyak meminta, seperti jalan, irigasi dan sarana prasarana sekolah. Ini yang banyak diminta warga kami tadi,” kata Kasyanti.

Disampaikannnya, tokoh masyarakat, ninik mamak dan perangkat Nagari sangat menginginkan pembangunan yang berkelanjutan yang sudah dirasakan warga. Untuk itu ia berharap pembangunan dengan konsep yang dilakukan Bupati untuk tetap terus berjalan.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, sudah menjadi program dan kebiasaannya untuk datang ke Nagari-nagari meminta langsung warga agar menyampaikan usulan atau permintaannya.

“Semua saya kira sudah tahu. Kalau setiap saya kunjungan ke Nagari-nagari pasti saya minta warga berdialog dan mendengar langsung apa maunya warga ini. Jadi tidak ada pembatas atau seperti periode dahulu, setiap usulan warga dari bawah (nagari) nanti pas sampai di Kabupaten hilang. Ini yang saya tidak mau,” ucapnya.

Diungkapkannya sejak ia menjabat, konsep anggaran berbasis kebutuhan masyarakat sangat dirasakan oleh warga. Dana yang dahulunya hanya dinikmati oleh segelintir pejabat kini dikembalikan lagi kepada masyarakat.

“Dulu program ekskavator yang saya prakarsai sempat ditolak oleh oknum DPRD, eh sekarang malah banyak yang minta-minta. Anggaran berbasis kebutuhan masyarakat yang saya anut juga sempat membuat marah sekelompok orang yang dahulunya menikmati uang Negara itu sekarang saya libas saya hilangkan. Tapi sekarang dinikmati oleh warga,” kata Epyardi.

Epyardi juga mengajak masyarakat untuk kompak dan menjaga kondusifitas terutama dalam masa pemilu. Karena menurutnya ada oknum yang tak senang kabupaten ini damai dan kompak.

“Saya imbau kita semua kompak, jangan mau dipecah belah. Mari fokus untuk membangun kampung atau nagari,” tutupnya. (karta).

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Lubuk Sikarah, di Aula Kantor Camat Lubuk Sikarah, Rabu (07/02/24).

Turut hadir, Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Yoserizal, Forkopincam Lubuk Sikarah, anggota DPRD Kota Solok, Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina, Tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Wako dalam arahannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh undangan dan peserta Musrenbang Kecamatan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir pada acara Musrenbang Kecamatan ini.

Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan forum antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2025. 

Pelaksanaan Musrenbang ini adalah amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memadu serasikan usulan pembangunan dari Kelurahan dengan perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Disamping itu, pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/ kegiatan tahun anggaran berikutnya.

" Forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama di antara para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel," sebut wako.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku 

kepentingan, berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing untuk menghasilkan perencanaan yang 

partisipatif dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam rangkaPenyusunan RKPD Tahun 2025 ini merupakan momentum 

yang penting, karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.

Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, serta ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, serta menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah lanjutan dari pelaksanaan musrenbang kelurahan. Hasil rekapitulasi dari pelaksanaan musrenbang kelurahan yang sudah diinput secara online melalui aplikasi E-planing harus menjadi dasar dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan mendukung prioritas daerah Tahun 2025.

Selanjutnya hasil dari musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan kepada OPD untuk dapat meninjau ke lapangan atas usulan yang dipertimbangkan, diakomodir untuk 

menjadi bahan kerja dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian akan ditetapkan pada musrenbang RKPD Kota Tahun 2025.

" Kelurahan juga diharapkan berperan aktif dalam mensupport data dan dokumen pendukung atas usulannya. 

Pembangunan fisik harus clean dan clear terutama masalah lahan," tegas wako.

Saat ini kita sudah memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks sebagai dampak dari globalisasi. Permasalahan pembangunan saat ini juga semakin rumit. Disamping memenuhi kebutuhan pembangunan dari aspirasi lokal di daerah, kita juga dihadapkan dengan target pembangunan SDGs. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Solok untuk lebih berinovasi dan menyusun skala prioritas untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Solok yang kita cintai ini.

Beberapa strategi yang perlu kita cermati dalam rangka mendongkrak pembangunan daerah adalah melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumberdaya lokal. 

Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.

Melalui Musrenbang Kecamatan ini dapat diinventarisir dan dirumuskan

permasalahan-permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif-alternatif pemecahan masalah berupa program/kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi 

dan menjawab permasalahan mendesak di Tahun 2025.

" Kami sangat mengharapkan program/ kegiatan tersebut yang dapat memberdayakan/ membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama," jelas wako 

Pembangunan Sumber Daya Manusia juga perlu mendapat prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Kota 

Solok.

Kepada seluruh peserta untuk dapat serius dan fokus selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini, agar dapat 

menghasilkan rumusan kegiatan yang sesuai dengan harapan. Kontribusi pemikiran semua pihak, kami harapkan 

guna memperkuat proses perencanaan Kota Solok yang lebih baik, relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita.

Untuk itu, kepada para peserta Musrenbang Kecamatan 

Kami ucapkan selamat bermusyawarah, semoga dengan kerja keras, kita dapat membangun daerah melalui mekanisme perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solok dan mendapat Ridho dari Allah SWT. (T/K).

Kota Solok Lintasmedianews.com - Ketua Dekranasda Kota Solok, Ny. Zulmiyetti Zul Elfian membuka kegiatan pembinaan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Aula Umar Ismail Rifa’i, Selasa (6/2/2024).

Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar mengatakan, IKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian suatu daerah. IKM yang mencakup berbagai sektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, produk IKM dan UKM di Kota Solok memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan. Yakni memiliki karya seni yang tinggi (batik, bordir, kerajinan tangan, meubeuler dll) dan cita rasa yang khas (untuk makanan).

“Jadi sangat memungkinkan untuk pengembangan berbagai macam jenis produk. Mulai dari makanan minuman, batik dan bordir, kerajinan tangan dan sebagainya. Makanya hari ini kita melaksanakan pembinaan dan berdiskusi satu sama lain. Dan muaranya adalah bagaimana cara kita mengembangkan produk kita yang sangat bisa bersaing,” katanya.

Lalu, Ia mengharapkan pelaku IKM dan UKM termotivasi untuk meningkatkan jumlah produksi serta tak takut bersaing dipasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Selain itu, peranan dan sumbangsih pemerintah daerah dalam pengembangan usaha IKM dan UKM sudah sangat luar biasa. Mulai dari fasilitasi, permodalan, bantuan pemasaran serta pendampingan bagi para pelaku UKM dan IKM agar naik kelas. Oleh karenanya, dibutuhkan keseriusan dari semua pihak untuk sama-sama mempromosikan produk dari Kota Solok.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM, Budi Kurniawan menyampaikan, langkah ini merupakan satu langkah maju bagi sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah Kota Solok.

“Kita harus semangat dan jangan pernah insecure dengan produk daerah lain, kepercayaan diri pada buatan kita adalah hal yang sangat penting,” ucapnya.

Maka dari itu, ditambahkan Budi, ia sangat setuju dengan hal yang di sampaikan Ibu Ketua Dekranasda, Kita akan gencar dalam mempromosikan produk buatan kita. Apabila ada (pelaku IKM dan UKM) menemukan kendala dari persoalan izin dan lain halnya, segera hubungi pihak terkait, agar segera dibantu.

“Sebab, IKM dan UKM memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan perekonomian di Negara ini, serta masyarakat dapat berkembang dari segi perekonomian hal ini didukung oleh letak Kota Solok yang sangat strategis sebagai Kota Perdagangan dan Jasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok, Zulferi mengatakan, saat ini kota Solok mengalami pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan. Dari tahun 2023 lalu, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang aktif di kota Solok semakin meningkat, khususnya usaha berbasis Rumah Tangga yang semakin meningkat.

“Meningkatnya jumlah UMKM di Kota Solok, tak terlepas dari pola pikir kreatif masyarakat untuk tetap mendapatkan pemasukan selama pandemi lalu. Maka itu, usaha berbasis rumah tangga cukup mendominasi, seperti aneka makanan dan pangan olahan,” ujarnya.

Sehingga, pembinaan seperti ini sangat penting untuk dilakukan, sebab berkaitan langsung dengan pelaku IKM dan UKM, dan ini nantinya juga akan menentukan perkembangan IKM dan UKM Kota Solok kedepannya. (T/K).

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Solok Tahun 2024, di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Selasa (20/02/24).

Turut hadir, Ketua Bidang II TP PKK Kota Solok, Ny.Rida Syaiful, Ketua Baznas Kota Solok, Tokoh masyarakat, Kepala OPD terkait, Camat, Lurah beserta kader TP PKK Kota Solok.

Ny.Rida Syaiful dalam sambutannya mengatakan, Pemberdayaan masyarakat dan keluarga menjadi tolak ukur pembangunan yang harus dirancang secara terstruktur. Program kerja PKK Kota Solok Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dengan bekerjasama dengan OPD terkait dengan.

" Dengan semangat dan kerja ikhlas Alhamdulillah program PKK telah dapat kita laksanakan dengan baik," ujarnya.

Wako Solok dalam arahannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus dan kader TP PKK Kota Solok yang telah bekerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas dalam menjalankan tugas dan terus berpikir yang terbaik dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kota Solok.

" Alhamdulillah, semoga PKK Kota Solok tetap kompak, utuh dan bersatu sampai kapanpun kedepannya dan selamanya," harap wako.

Selanjutnya, wako mengajak seluruh kader PKK Kota Solok untuk bersama kita mewujudkan Kota Solok yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera (Berjuara).(T/K)

 

Lintasmedianews.com-dharmasraya  Sejumlah 34 orang wartawan dari berbagai Media Cetak dan Online yang bertugas di Kabupaten Dharmasraya turut serta menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional ke 78 di Jakarta.

Dengan mempergunakan 2 unit bus, rombongan wartawan Dharmasraya yang didampingi Kadis Kominfo serta sejumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kabupaten Dharmasraya bertolak menuju ibu kota, Sabtu (17/02/2024).

Sejumlah kegiatan jelang acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang akan dihadiri Presiden Jokowi di Taman Impian Jaya Ancol, Selasa (20/02/2024) itu, rombongan wartawan Dharmasraya bakal mengunjungi kantor Komisi Informasi Pusat di Kompleks Wisma BSG Jakarta Pusat.

Menurut Kadis Kominfo Rovanly Abdams, kegiatan studi tiru ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta mengenal lebih dekat bagi PPID dan wartawan sebagai mitra pemerintah daerah dalam melakukan tata kelola pelayanan publik.

Usai mengunjungi kantor KI Pusat, rombongan wartawan akan menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 bersama wartawan daerah lain se Indonesia yang juga hadir di acara yang sama.

“Atas nama wartawan kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Dharmasraya atas perhatiannya terhadap kegiatan kawan- kawan wartawan. Terutama bagi yang bertugas di Dharmasraya,” sebut Syafri Piliang, wartawan senior harian Singgalang.

Dikutip dari berbagai sumber, Hari Pers Nasional tahun 2024 yang kali ini mengambil tema “Mengawal Transisi Nasional, Menjaga Keutuhan Bangsa” seyogyanya dilaksanakan tanggal 9 Februari 2024 lalu itu diundur mengingat bertepatan dengan masa puncak kampanye Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2024.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam acara HPN kali ini, antara lain penanaman Mangrove di kawasan Ancol sebagai bentuk peduli bumi, seminar tentang iklim dan lingkungan hidup, Ibu kota Jakarta pasca IKN di Kalimantan serta kegiatan seminar lainnya.(elda)

Penjabat Wali Kota Payakumbuh Jasman terus berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Payakumbuh saat ini. Tak kenal lelah Pj Wako bersama seluruh stakeholder dan Forkompimda Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya agar persoalan sampah segera dapat diatasi. Mulai dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar sampai dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR serta jajarannya dan Kementerian LHK RI di Jakarta.

Berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh kementerian PUPR, yakni 621, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Regional di Padang Karambia, sesuai ketentuan wajib ditutup. Begitu ditutup, sesuai Permen PU Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemprov Sumbar diberi waktu untuk menyiapkan penutupannya.

Jasman kepada media, Selasa (20/2/2024) mengatakan dengan telah ditutupnya TPAS Regional ini, pihaknya telah mengupayakan pinjam pakai kepada Gubernur Sumbar. 

"Alhamdulillah bapak Gubernur memahami dan mendukung upaya ini. Tapi segala sesuatu ada prosedurnya dan harus sesuai dengan aturan yang ada, saat ini kita menunggu persetujuan teknis dari dua kementerian, PUPR dan Lingkungan Hidup," ujar Jasman.

Jasman yang bergelar Adat Dt. Bandaro Bendang yang juga Sekretaris Jenderal Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ini menegaskan, solusi terbaik untuk jangka pendek saat ini adalah bagaimana pemko bisa pinjam pakai TPAS tersebut kepada Pemrov Sumbar.

"Nantinya kita melihat progres di TPAS, sampai bisa diizinkan untuk mengelola TPAS secara mandiri dan kita upayakan bersama DPRD aset ini kita minta ke pemprov untuk dihibahkan lagi ke Kota Payakumbuh, di samping kita siapkan juga TPAS kita di lokasi lain," ungkap nya

"Seperti kita ketahui bahwa MoU pembuangan sampah kita ke Kota Padang tinggal beberapa waktu lagi, sehingga usulan untuk pinjam pakai TPA regional milik pemprov yang berada di Kota Payaumbuh dirasa sangat mendesak. Sambil menunggu persetujuan dari Pemprov untuk menghibahkan lahan TPA dan persiapan lahan lainnya, kita sangat berharap pinjam pakai ini bisa segera disetujui oleh Pemprov" ujar Jasman optimis (Humas)