Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Payakumbuh,Lintas Media News
 Penjabat Wali Kota Payakumbuh Jasman terus berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Payakumbuh saat ini. Tak kenal lelah Pj Wako bersama seluruh stakeholder dan Forkompimda Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya agar persoalan sampah segera dapat diatasi. Mulai dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar sampai dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR serta jajarannya dan Kementerian LHK RI di Jakarta.


Berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh kementerian PUPR, yakni 621, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Regional di Padang Karambia, sesuai ketentuan wajib ditutup. Begitu ditutup, sesuai Permen PU Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemprov Sumbar diberi waktu untuk menyiapkan penutupannya.

Jasman kepada media, Selasa (20/2/2024) mengatakan dengan telah ditutupnya TPAS Regional ini, pihaknya telah mengupayakan pinjam pakai kepada Gubernur Sumbar. 

"Alhamdulillah bapak Gubernur memahami dan mendukung upaya ini. Tapi segala sesuatu ada prosedurnya dan harus sesuai dengan aturan yang ada, saat ini kita menunggu persetujuan teknis dari dua kementerian, PUPR dan Lingkungan Hidup," ujar Jasman.

Jasman yang bergelar Adat Dt. Bandaro Bendang yang juga Sekretaris Jenderal Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ini menegaskan, solusi terbaik untuk jangka pendek saat ini adalah bagaimana pemko bisa pinjam pakai TPAS tersebut kepada Pemrov Sumbar.

"Nantinya kita melihat progres di TPAS, sampai bisa diizinkan untuk mengelola TPAS secara mandiri dan kita upayakan bersama DPRD aset ini kita minta ke pemprov untuk dihibahkan lagi ke Kota Payakumbuh, di samping kita siapkan juga TPAS kita di lokasi lain," ungkap nya

"Seperti kita ketahui bahwa MoU pembuangan sampah kita ke Kota Padang tinggal beberapa waktu lagi, sehingga usulan untuk pinjam pakai TPA regional milik pemprov yang berada di Kota Payaumbuh dirasa sangat mendesak. Sambil menunggu persetujuan dari Pemprov untuk menghibahkan lahan TPA dan persiapan lahan lainnya, kita sangat berharap pinjam pakai ini bisa segera disetujui oleh Pemprov" ujar Jasman optimis (Humas)



Padang,Lintas Media News
Para relawan IT Caleg Partai NasDem DPRD Sumbar HM Tauhid mencak-mencak. Mungkin banyak Caleg se Indonesia juga melakukan hal itu, karena suara di sistem KPU menyusut atau anjlok.

"Ada apa dengan sistem KPU, suara pukul 19 hari Selasa masih 3925 an pas pukul 20 nya berubah menjadi 3204,"ujar HM Tauhid setelah dilaporkan jam per jam dari relawan IT, Rabu 21/2-2024 kepada wartawan.

Menurut para relawan dikira kerja Sirekap KPU Tidka kita pantau.

"Kami setiap menit memelototi sistem KPU itu, bahkan kami tau pernah sistem ini Tidka update dan lain-lain, tapi kalau sistem bisa menyusutkan suara ini ada apa?,"ujar beberapa relawan HM Tauhid kepada HM Tauhid.

Pihak KPU diinfokan masih bungkam, terkait ini, alasan apa mau dibuat koreksi atau bagaimana? 
"Kalau koreksi tentu tidak saya saja, mesti ada koreksi di suara Caleg lain di partai saya yang tiba tiba melonjak drastis,"ujar HM Tauhid. (***)

Padang, Lintas Media News
Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) yang diwakili Kabag Persidangan Perundang-undangan Zardi Syahrir,SH.MM menerima kunjungan pimpinan dan anggota Badan Musyawara (Banmus) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, diruang khusus I DPRD Prov. Sumbar, Selasa (20/2/2024).

Zardi menyampaikan, aktifitas DPRD Sumbar tidak terlepas dari Keputusan Banmus dimana selama tahun 2023 ada 332 kegiatan, dengan produktifitas 10 Perda dari 12 ranperda yang dibahas, baik perda komulatif terbuka maupun perda inisiatif DPRD Sumbar.

“Pelaksanaan sebaran informasi ini bagian dari kegiatan fasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Sumbar untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus bagaimana DPRD Sumbar mampu meningkatkan marwah penyelenggaraan pemerintahan Sumatera Barat di tingkat Nasional,” ungkap Zardi Syahrir.

Menurut Zardi, pelayanan fasilitasi tamu DPRD Sumbar selama tahun 2023 juga meningkat dengan jumlah orang berkunjung ke DPRD Sumbar lebih dari 10 ribu orang, baik dari DPRD kabupaten/Kota, DPRD Provinsi tetangga, kunjungan study pelajar, siswa dan mahasiswa serta masyarakat umum.

“Arahan Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar berharap bagaimana sekretariat DPRD ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dilingkup DPRD Sumbar memberi arti dan makna dimata publik  serta masyarakat, dalam pengabdian, berkarya memajukan pembangunan Sumbar,” katanya.

Zardi juga ungkapkan, DPRD Sumbar terus berupaya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Rakyat Sumbar, sebagai salah satu pusat kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

“Ada Masjid kecil cantik Assyura, ada lobi depan, ada videotron sebagai wadah informasi public secara langsung, kemudian juga fasilitasi 4 ruangan rapat kegiatan kedewanan dirapikan dan saat ini merapikan ruang sidang utama, karena kontruksi telah berusia 25 tahun lebih, sudah lapuk dan usang. Di kawatirkan jika terjadi gempa akan ambruk pada saat aktifitas kegiatan kedewanan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu,Zardi juga menginformasikan kepada tamu bahwa dalam penyelenggaraan kinerja,DPRD Sumbar rangking 2(dua) se-Indonesia setelah DPRD DKI Jakarta dalam aktifitas kinerja dewan selama tahun 2023, berdasarkan survey indonesia indikator. Sebaran informasi kinerja dewan ini merupakan bahagian dari pertanggungjawaban kegiatan, baik dalam sisi dokumentasi maupun pelaksanaan sesuai hasil Badan Musyawarah (Banmus

Sementara, pimpinan rombongan Banmus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Wirman Dt. Pangeran  menyampaikan, kunjungan anggota Banmus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota adalah konsultasi fungsi dan wewenang Banmus guna meningkatkan kelembagaan DPRD.

“Kami melihat banyak hal yang belum dapat dilaksanakan dalam fasiltasi kegiatan kedewanan di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota selama ini, belum tersedia fasilitasi Tim Pakar/Tenaga Ahli guna mensuport produktifitas kinerja DPRD pada hal sudah ada aturannya. Dan yang mirisnya kami belum lagi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda ( Sosper) sebagaimana yang ada di DPRD Provinsi,” ujar Wirman.

Wirman juga menyampaikan, kedepan bagi anggota Banmus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota hal-hal ini dapat menjadi rujukan dan masukan dalam upaya kita ikutserta meningkatkan kualitas peran dan fungsi DPRD guna kemajuan pembangunan daerah.

H. Mardi,SH,MH salah satu Tim Pakar DPRD Sumbar juga menyampaikan, keberadaan tim ahli ini pada dasarnya memberikan masukan, saran dan pandangan wawasan dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan sesuai fungsi dan peran DPRD Sumbar.

“Alhamdulilah saat ini Tim Pakat DPRD Sumbar diisi oleh 6 orang professor, 6  orang bergelar Doctor dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar,  Ada Pamong berpengalaman di pemerintahan dan dari berbagai profesi yang ahli berpengalaman pada bidangnya,” ungkapnya.(*/St)






Padang,Lintas Media News
Kepala Unit Humas PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati mengatakan.Alhamdulillah,tidak ada korban jiwa saat pengisian gas nitrogen yang tiba-tiba meledak di area PT Semen Padang Selasa (20/2-2024) pukul 11 siang.

“Tidak Ledakan besar, hanya percikan api dan tidak ada karyawan kita yang meninggal dunia,” ujar Anita.

Dari fakta dilakukan, pihak PT Semen Padang, kecelakaan kerja terjadi, saat pengisian gas nitrogen ke tabung akumulator yang diduga ada over-pressure pada tabung akumulator sehingga menimbulkan percikan api sesaat.

“Tidak ada korban meninggal, 1 orang luka memar ringan, 4 pekerja mengalami luka bakar. Semuanya sudah mendapatkan penanganan medis,” ujar Nur Anita.

Pihak PT Semen Padang sesaat terjadi kecelakaan kerja memfokuskan investigasi penyebab kejadian dan juga penanganan korban.

“Operasional pabrik saat ini berjalan normal. Bahkan kondisi Rawmill tempat kejadian kecelakaan kerja, Ahamdulillah baik-baik saja,” ujarnya.

PT Semen Padang, kata Anita sangat menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial.

“Kejadian ini akan kami jadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang,” ujar Anita.(b)


Kota Solok Lintasmedianews.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok memberikan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) sejak 30 Januari 2024. Kali ini pembinaan dilakukan di SD Negeri 12 Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Selasa (6/2/2024).

Pembinaan dipimpin oleh Sekretaris DLH, Sisvamedi, didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Agus Susanto, Penyuluh Lingkungan Nelly Amrianis, Pengawas Lingkungan Hidup, Arif Ferdian, beserta staf.

“Pembinaan ke seluruh sekolah di Kota Solok, tingkat SD, SMP maupun SMA, oleh gabungan tim pembina dari gerakan pe­duli dan berbudaya ling­kungan hidup di sekolah (PBLHS), oleh DLH dan Dinas Pendidikan yang direncanakan dalam dua pekan ke depan,” sebutnya.

Adapun daftar sekolah yang mengikuti pembinaan, untuk Sekolah Adiwiyata Provinsi ada 6 sekolah yakni SDN 01 Tanah Garam, SDN 09 PPA, SMPN 2 Kota Solok, SDN 12 Tanah Garam, SDN 05 VI Suku, dan SMPN 6 Kota Solok.

Dijelaskan Sisvamedi, dokumen dan tata cara pengisian kuisioner tetap memakai format yang sama pada saat diusulkan menjadi Calon Sekolah Adiwiyata Kota/Kabupaten, yang membedakan adalah bobot nilainya, kabupaten dengan bobot 70 sedangkan provinsi dengan bobot 80, dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pertama, komponen perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya harus sesuai dengan dokumen Laporan Raport Mutu Sekolah, rencana kegiatan, dokumen satu KTSP dilampirkan dokumen 2 tahun terakhir dan pada tahun berjalan tahun 2024,

Kedua, komponen pelaksanaan gerakan, memenuhi permintaan kuesioner lebih ditekankan pada penambahan inovasi sekolah sesuai dengan keadaan dan potensi yang ada di sekolah, serta penambahan kegiatan perilaku ramah lingkungan hidup di luar sekolah oleh kader dan warga sekolah.

Ketiga, komponen pemantauan evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan melibatkan banyak unsur seperti: komite sekolah, masyarakat, orang tua murid, dewan pendidik dan unsur yang lainnya. Bobot Nilai agar dapat ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata provinsi adalah 80.

Sisvamedi berharap, sekolah Adiwiyata ikut mengkampanyekan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatannya, agar sekolah lain juga ikut melaksanakan Gerakan PBLHS yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku berbudaya pada semua warga sekolah.

“Sekolah memang harus menerapkan gerakan PBLHS ke siswa di dalam kehidupan sehari-hari, bukan karna ada penilain CSAP semata,” pungkasnya. (T/K).


Kota Solok Lintasmedianews.com - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok, Ardinal membuka kegiatan sosialisasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terhadap kepala sekolah SMP dan SMA se-Kota Solok, Selasa (6/2/2024) di Aula DPPKB.

Sosialisasi menghadirkan Tim Kerja Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Tedy Arlan. Kemudian, juga hadir langsung berbagi pengalaman, Kepala SMPN 24 Kota Padang, Hasyuni Harti, M.Pd. SMPN 24 Kota Padang merupakan sekolah percontohan SSK terbaik tingkat 3 Nasional dan terbaik 1 tingkat Provinsi Sumbar.

Ardinal menjelaskan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bakal meluncurkan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Nantinya, dalam program tersebut, sekolah bakal mengajarkan kepada siswa terkait pendidikan kependudukan dan keluarga berencana.

Melalui SSK, diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap siswa bisa memahami isu-isu kependudukan dan keluarga berencana. Program ini merupakan langkah dini dalam menekan berbagai potensi masalah kependudukan.

Program SSK ini juga sekaligus meningkatkan peran strategis guru untuk menambah pengetahuan, sikap dan perilaku yang responsif para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di sekolah dalam mengatasi dan mengantisipasi permasalahan kependudukan.

“Konsep Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini ialah materi Kependudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru. Kita tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar namun justru mempertajam materi yang dibahas,” jelas Kepala DPPKB, Ardinal.
 
Ardinal mengharapkan, Program SSK mampu menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan oleh BKKBN seperti PIK Remaja dan Genre Goes to School. Program-program tersebut bisa membantu remaja untuk dapat mengakses informasi, pendidikan, dan konseling kesehatan reproduksi dan seksual, gizi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

“Mudah-mudahan sekolah yang ada di kota Solok baik SMP, SMA sederajat dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya materi kependudukan kedalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku,” harap Ardinal. (T/K).



Kota Solok . Lintasmedianews.com - Pemerintah Kota Solok kembali menegaskan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannnya upaya-upaya penggalangan dana donasi untuk warga Palestina beberapa waktu yang lalu bekerjasama dengan BAZNAS Kota Solok.

Terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana donasi kemanusiaan untuk  Palestina yang digalang dan dihimpun oleh Pemko bersama lembaga resmi Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Solok, Ketua Baznas BAZNAS Kota Solok, H. Zaini telah meluruskan informasi tersebut.

 Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Heppy Dharmawan setelah berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Solok langsung mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar. 

Menurutnya dana donasi kemanusiaan yang digalang oleh Pemko dan BAZNAS Kota Solok saat ini masih utuh tersimpan lengkap di dalam rekening Bank BTN Syariah sebesar Rp296.155.146. Heppy juga memastikan tidak ada satu rupiah pun penyalahgunaan dana donasi kemanusiaan untuk Palestina.

“Penyerahan dana donasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina akan disampaikan menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan sesegera mungkin,” jelas Heppy, Selasa (19/2).

Mengenai tudingan adanya aliran dana donasi kemanusiaan untuk Palestina disalahgunakan, Heppy Dharmawaan mengimbau masyakarakat Kota Solok untuk tidak terpengaruh menanggapi informasi tersebut. 

“Informasi tersebut tentu tidak sesuai dengan prestasi BAZNAS Kota Solok yang baru saja menerima penghargaan dalam kategori indeks kepatuhan syariah dan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan prediket baik dari Kementerian Agama RI.

 Jika tidak segera diklarifikasi tentu isu ini akan terus bergulir dan dapat menjadi preseden buruk,” tegasnya.

Happy menambahkan, Pemerintah Kota Solok tetap berkomitmen dan memberikan kepercayaan penuh kepada BAZNAS menghimpun donasi kemanusiaan untuk Palestina, dan akan terus berkoordinasi memutuskan waktu penyalurkan bantuan pada situasi dan kondisi yang tepat. (T/K)


.




Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi buka Bimbingan Teknis pempinan dan anggota DPRD Sumbar di  Hotel Pangeran, Pekanbaru (19/2/2024).

Supardi mengatakan,Menjelang habisnya masa jabatan anggota DPRD Periode 2019-2024,sejumlah tugas dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diselsaikan. Seperti,membahas Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 hingga penuntasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Sejumlah Ranperda mesti diselesaikan, yaitu Ranperda tentang Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK), Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.Jelas Supardi.

” Tidak hanya menyelesaikan Ranperda, namun juga akan membahas KUPA-PPAS 2024,” tambah Supardi.

Menurut Supardi,sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah,DPRD harus  mempertanggungjawakan diakhir masa jabatannya. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

“Kita tidak menginginkan pada akhir masa jabatan masih ada tugas dan kewajiban yang tercecer. Perlu strategi bagaimana bisa mengoptimalkan penggunaan waktu yang sangat terbatas ini, ”tukuk Supardi.

Supardi menjelaskan,Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru mengusung tema Implementasi Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dan Sukseskan Kinerja DPRD Priode Tahun 2019-2024.

“Dengan adanya Bimtek untuk Pimpinan dan Anggota diharapkan bisa menjadi panduan dalam pembahasan dan merancang pembentukan Perda,” katanya.

Rektor IAI Lukman Edi, Ngurah Syahrial dalam sambutan mengatakan apresiasi terhadap DPRD Provisi Sumetara Barat karena telah menjalin kerjasama dengan Univesitas terkait Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi sumatera barat.

“Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa DPRD adalah Unsur Penyelenggara Daerah , setiap anggota mempunyai hak Merancang dan menyampaikan Peraturan daerah ” ungkap Ngurah

Dalam Bimtek ini Hadir Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis dan Narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Vivin Gunawan.(*/St)




Padang,Lintas Media News
Tanpa Badan Musyawarah (Banmus) semua kegiatan DPRD baik Provinsi maupun Kota/tidak akan terlaksana sesuai aturan yang berlaku karena, Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berperan dan berwenang memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan dan kewenangan DPRD. 

Hasil Rapat Banmus merupakan kekuatan kedua kebijakan DPRD setelah Rapat Paripurna, dimana anggota Banmus minimal seperdua  (1/2) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan fraksi.Kata Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dalam tulisannya yang berjudul  Peran Penting Banmus Lahirkan Agenda Kegiatan DPRD Sumbar Dalam Setiap Masa Sidang.Senin (19/2/2024).

Zardi menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman  Penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD, hasil rapat Banmus yang berupa perencanaan kegiatan kedewanan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan referensi aktifitas yang dilakukan disetiap masa sidang, dimana pihak sekretariat DPRD melakukan fasilitasi sebagaimana mesti, termasuk ketersediaan anggaran fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

Selain itu, setiap hasil Banmus juga menjadi referensi laporan penyelenggaraan kegiatan kedewanan oleh sekretariat DPRD setiap akhir masa sidang yang juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Oleh karena setiap aktifitas yang dilakukan fasilitasi sekretariat DPRD Sumbar dengan dukungan dokumentasi dan menyebarluaskan informasi kegiatan dalam pengelolaan media sosial DPRD Sumbar.Jelas Zardi.

Sebagai tuntutan dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik,dalam menyebarluaskan informasi aktifitas kedewanan menurut Zardi juga diatur dalam Banmus.Banmus berperan dan berwenang memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan dan kewenangan DPRD.

Menurut Zardi,penyelenggaraan kegiatan Banmus DPRD Sumbar,  telah berjalan dengan baik dan koordinatif sekali dengan pemerintah provinsi dalam menempatkan waktu pelaksanaan dan pembahasan yang dilakukan Bersama-sama.

Walaupun ada dinamika yang terjadi, sesuatu dan lain hal kegiatan yang mesti segera dimasukan dalam Kegiatan Banmus yang sudah terencana, dapat dibahas kembali sesuai tatib DPRD Sumbar, yang diputuskan dalam rapat paripurna atau dalam rapat pimpinan yang diperluas.Ujarnya.

Rapat-rapat Banmus selalu dipimpin oleh pimpinan DPRD Sumbar Bersama utusan pemerintah daerah yang melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten, Biro Hukum, dan OPD terkait lainnya.(*)






SOLOKKOTA Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri Kunjungan Lapangan Lomba Kelompok Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Dasawisma Destamar Indah I RW 06/RT 03 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Senin (19/02/24).

Hadir langsung, Ketua Tim Penilai sekaligus Ketua TP PKK Provinsi Sumbar, Ny.Harnelli Mahyeldi, beserta anggota tim Hendrawati, Nani Darlis, Jumayyah serta Armita. Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Wakil Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Dona Ramadhani Kirana Putra, Kepala OPD, Camat, Lurah, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Wako dalam sambutannya mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kelompok dasawisma memiliki banyak peran ditengah-tengah masyarakat. 

Dasawisma merupakan lembaga PKK yang terbawah dan berada di PKK RT/RW dalam wilayah kelurahan. Kegiatan kemasyarakatan melalui Gerakan PKK telah teruji peran aktifnya di tengah masyarakat dengan dasawisma sebagai pelaksana di lapangan memberikan harapan besar bagi pemerintah untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga.

Demikian pula kelompok dasawisma sebagai ujung tombak dilapangan menunjukkan bahwa Gerakan PKK memiliki urgensi dan potensi dalam memberdayakan masyarakat untuk membangun jaringan kerjasama dan memiliki cakupan program dan kegiatan yang dapat dijadikan peluang daam melakukan koordinasi kegiatan yang bersinergi dengan jajaran OPD pemerintah dan lembaga dibidang pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.

Dengan dicanangkannya Program Bulan Bhakti Dasawisma yang dilaksanakan setiap tahun memberi dampak di lingkungan masyarakat terhadap keberhasilan Kader PKK/ Dasawisma dalam menjalankan tugasnya.

PKK bersama dasawisma memiliki peran amat penting dalam membina sikap prilaku masyarakat, terutama dalam pembinaan karakter anak sejak usia dini, peningkatan pendidikan dan ekonomi, serta penanganan dalam pelayanan kesehatan.


Oleh karena itu, jajaran PKK dan kelompok dasawisma diharapkan dapat peka terhadap kenyataan/masalah, serta mengambil langkah melalui pengembangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 10 Program Pokoknya yang mampu secara langsung mengatasi masalah keluarga dan masyarakat melalu kelompok PKK RT, RW dan Kelompok Dasawisma.

Terakhir kami sampaikan kepada Pengurus TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan juga Kepala OPD terkait yang hadir untuk dapat mendampingi penilaian ini, agar dalam penilaian nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.


Kepada Tim Penilai kami harapkan disamping melakukan penilaian, dapat juga memberikan pembinaan untuk suksesnya program/ kegiatan PKK bersama kelompok dasawisma di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Ny.Harnelli Mahyeldi mengatakan kedatangan ini untuk melihat dan mendapat informasi nyata dari kelompok dasawisma berprestasi dengan nominasi 7 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. 

Pada Tanggal 6 Februari 2024 lalu telah dilakukan pertemuan ketua dasawisma berprestasi masing-masing kabupaten/kota. Sekarang verifikasi lapangan dan Kota Solok sudah berhasil masuk nominasi.

Bagi Juara 1 akan dinobatkan menjadi duta dasawisma yang akan dilaksanakan pada 7 Maret 2024 di Kabupaten Agam.

Seperti diketahui, Dasawisma ini berfungsi untuk mewujudkan Ketahanan keluarga sejahtera menjadikan generasi muda tangguh. 

" Terimakasih kepada kader PKK dan Kader Dasawisma yang telah bekerja keras dalam mewujudkan keluarga sejahtera di setiap daerah. Dasawisma telah berkontribusi menurunkan angka stunting. Sasaran dasawisma adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita dan 1000 hari pertama kehidupan," tutup Ny.Harnelli Mahyeldi.(T/K)


Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar, menghadiri rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang pada Senin (5/2/2024).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Forkopimda, Bupati dan walikota se Sumatera Barat, KPU tingkat provinsi, kabupaten atau kota, Bawaslu, maupun Kesbangpol.

Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan kerjasama yang optimal antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan instansi vertikal.

“Yang mana, jika kerjasama antar pihak tersebut optimal hal ini dapat mencegah dan mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah Sumatera Barat, pada pelaksanaaan Pemilu mendatang,” kata Wako.

Selain itu, hal ini juga dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu Tahun 2024, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan aman serta kondusif.

Disamping itu, pemilu yang hanya dalam hitungan hari, Wako berharap penyelenggara dapat senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga pola makan.

“Pesan kami kepada seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu ini, agar tetap selalu jaga kesehatan,” ungkapnya.

Hal ini, kata Wako juga harus didukung dengan tenaga kesehatan yang bisa hadir untuk mengantisipasi jika ada penyelenggara Pemilu yang butuh pertolongan.

“Kami harap untuk tenaga kesehatan agar bisa standby di hari pemilihan pada 14 Februari mendatang,” tandasnya.

Melalui sinergi ini, lanjut Wako, diharapkan dapat menggerakkan semua potensi satuan kerja untuk secara efektif memetakan dan mengatasi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2024.

“Semoga sinergi ini dapat menggerakkan potensi satuan kerja secara efektif, untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu. Sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” tutupnya. (T/K).

Kota Solok Lintasmedianews.com - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Solok sudah diambang krisis, hampir kesulitan untuk menampung sampah yang masuk. Untuk mengurangi beban TPA butuh langkah antisipatif dari seluruh masyarakat Kota Solok.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Eddrizal saat pimpin apel gabungan di Balitbang, Senin (5/2/2024). Apel Gabungan diikuti oleh Dinas Perkim, Dinas Pangan, DLH dan Balitbang. Apel gabungan ini akan terus dilakukan rutin minimal 2 minggu sekali kedepannya untuk langkah silaturahmi antara dinas terkait.

Lebih jauh dikatakan Edrizal, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, timbulan sampah di Kota Solok yang dikirim ke TPA setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Solok.

Apa lagi, secara teknis usia TPA tersisa 1 tahun, jika tidak sesuai dengan rencana maka kita sebagai Warga Kota Solok harus sama-sama mengantisipasi hal ini. Ini adalah langkah yang harus kita ambil untuk kebaikan Kota Solok ke depannya.

“Melihat contoh dari persoalan TPA Payakumbuh telah terjadi longsor, sehingga tidak dapat menampung sampah dari daerah tetangga, sehingga harus dikirim ke luar daerah,” sebutnya.

Bencana longsor pada TPA tersebut, ditambahkan Edrizal, menyebabkan Kabupaten 50 Kota dan Bukittinggi terdampak hal tersebut, sehingga mereka kesusahan dalam melakukan pembuangan sampah, yang kemudian mengharuskan mereka meminta izin ke TPA Kota Padang.

“Padahal sebelumnya, mereka meminta izin untuk membuang sampah ke TPA Kota Solok, namun dengan berat hati kita tidak dapat menerima karena kondisi TPA kita yang sudah tidak memungkinkan” jelas Edrizal.

Selanjutnya, bahwa untuk mengurangi timbulan sampah di Kota Solok, kita dapat menerapkan 2 strategi, yakni dengan pengurangan sampah itu sendiri, dan kedua dengan penanganan sampah.

“Pengurangan sampah ini meliputi pengurangan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah, kita bisa membuat kompos sendiri, dan bisa menghasilkan uang dari pengomposan,” terangnya.

Lalu, penanganan sampah ini meliputi pemilahan atau pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dan untuk itu, Edrizal menghimbau untuk melakukan penanganan sampah sendiri di rumah, mulai dari pemilahan sampah organik dan an-organik.

“Karena di TPA Kota Solok lebih 70% adalah sampah organik. Kita optimis, penanganan sampah ini terus meningkatkan kualitas baik dari pengurangan maupun pengolahan sampahnya sehingga terwujudnya Kota Solok Berdasi,” tutupnya. (T/K).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.