Kota Solok Lintasmedianews.com - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok, Ardinal membuka kegiatan sosialisasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terhadap kepala sekolah SMP dan SMA se-Kota Solok, Selasa (6/2/2024) di Aula DPPKB.
Sosialisasi menghadirkan Tim Kerja Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Tedy Arlan. Kemudian, juga hadir langsung berbagi pengalaman, Kepala SMPN 24 Kota Padang, Hasyuni Harti, M.Pd. SMPN 24 Kota Padang merupakan sekolah percontohan SSK terbaik tingkat 3 Nasional dan terbaik 1 tingkat Provinsi Sumbar.
Ardinal menjelaskan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bakal meluncurkan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Nantinya, dalam program tersebut, sekolah bakal mengajarkan kepada siswa terkait pendidikan kependudukan dan keluarga berencana.
Melalui SSK, diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap siswa bisa memahami isu-isu kependudukan dan keluarga berencana. Program ini merupakan langkah dini dalam menekan berbagai potensi masalah kependudukan.
Program SSK ini juga sekaligus meningkatkan peran strategis guru untuk menambah pengetahuan, sikap dan perilaku yang responsif para pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di sekolah dalam mengatasi dan mengantisipasi permasalahan kependudukan.
“Konsep Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini ialah materi Kependudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru. Kita tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar namun justru mempertajam materi yang dibahas,” jelas Kepala DPPKB, Ardinal.
Ardinal mengharapkan, Program SSK mampu menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan oleh BKKBN seperti PIK Remaja dan Genre Goes to School. Program-program tersebut bisa membantu remaja untuk dapat mengakses informasi, pendidikan, dan konseling kesehatan reproduksi dan seksual, gizi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga.
“Mudah-mudahan sekolah yang ada di kota Solok baik SMP, SMA sederajat dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya materi kependudukan kedalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku,” harap Ardinal. (T/K).