Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang, Lintas Media News
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar Brigjen Pol Djati Utomo berkunjung ke Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar di Komplek Masjid Raya Sumbar, Selasa (9/1/2024) siang, dan disambut oleh Ketum LKAAM Sumbar bersama pengurus.

Ketua Umum LKAAM Sumbar Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Dt. Nan Sati dalam pertemuan silaturrahmi ini menyampaikan komitmen Ninik Mamak Sumatera Barat untuk bersama-sama bersinergi dengan pihak Kepolisian dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba. 

"Kami berterima kasih atas kunjungan Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Djati Utomo, mari bersama-sama kita berantas Narkoba dan menyelamatkan masa depan anak kemenakan kita, kita cegah anak kemenakan kita dari pengaruh jahat Narkoba," kata Fauzi Bahar  Dt. Nan Sati, yang juga Wali Kota Padang 2004-2014 ini.

Peredaran Narkoba ini seperti fenomena gunung es. Data pengguna dan pengedar yang baru terungkap di Indonesia sekitar 3,6 juta orang. Sesungguhnya, jumlah yang tidak terungkap kemungkinan lebih banyak lagi jumlahnya.
Karena itu, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam memberantas Narkoba ini. "Mari selamatkan anak kemenakan kita dari terkaman srigala yang bernama Narkoba ini, tidak ada kompromi dengan Narkoba," kata Fauzi Bahar Dt. Nan Sati. 

Dalam pertemuan itu, Ketum LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati dan Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Djati Utomo sepakat untuk berkerjasama kedepan dalam program-program pemberantasan peredaran Narkoba, terutama pada sisi pencegahan kepada generasi muda yaitu anak kemenakan dari Ninik Mamak. 

Brigjen Pol Djati Utomo menyatakan terima kasih banyak atas support dan komitmen dari LKAAM Sumbar terhadap pemberantasan Narkoba. Kedepannya, akan dirumuskan bersama bentuk program pencegahan Narkoba berupa penyuluhan yang melibatkan para Ninik Mamak dari LKAAM.

Dalam menerima kunjungan Kepala BNNP Sumbar ini, Ketum LKAAM Dr. Fauzi Bahar, M.Si Dt. Nan Sati didampingi Ketua Harian Dr. Amril Amir Dt Lelo Basa, jajaran Sekretaris Misral, SH.,MH Dt. Rajo Batuah, M. Natsir Dt. Sampono Batuah, Arfa Kasni Dt. Tumangguang, Anggota Pembina Irwandi Yusuf, SH Dt. Rajo Pangulu, Pengurus Bidang Dr. Zulkarnaini Dt. Muncak Rajo, Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah dan Syahrial dari KAN Lapan Suku Kota Padang. (*)

Arosuka Lintasmedianews.com.  – Bawaslu Kabupaten Solok hadiri Sosialisasi Netralitas dan Profesionalisme ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. (09/01/2024)

Titony Tanjung, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok dalam kesempatan ini selaku Narasumber imbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

 Apalagi saat masa kampanye saat ini, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh ASN yakni Menjaga marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu sebagai pengayom masyarakat, ASN tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik. 

Isu netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasan, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh KASN, dan masyarakat pada umumnya. ASN dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon. Disampaikan juga tindakan ASN yang dianggap tidak netral seperti membuat postingan, komen, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon/calon, menghadiri deklarasi peserta Pemilu, memasang APK peserta Pemilu, ikut kampanye, posting di medsos bersama peserta Pemilu dan lainnya yang menyatakan sikap tendesius ke peserta Pemilu serta sanksi yang diterima ASN ketika tidak netral.(karta)


Lintasmedianews.com, Padang Pariaman
- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima penghargaan peringkat Kabupaten dengan Kualitas Tinggi pada Penganugerahan Prediket Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.


Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani dan diterima oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, pada Senin (08/01).


Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, atas kerja sama dan sinerginya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam upaya mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik.


"Bersinergi dengan Ombudsman memberikan dampak positif serta solusi terhadap semua permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di semua instansi pemerintah daerah. Sehingga perbaikan kualitas pelayanan publik selaras dengan Standar Pelayanan Publik yang telah kita tetapkan dalam menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya. 


Dikesempatan yang sama, Gubernur Buya Mahyeldi juga mengungkapkan, mewujudkan pelayanan publik yang baik merupakan tugas Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya. Pasalnya, hal tersebut menunjukkan esensi pentingnya keberadaan pemerintah bagi masyarakt. Disamping itu, juga merupakan tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945.


Maka ia berharap, dengan adanya kegiatan penilaian secara kontinyu tersebut, dapat menjadi bahan introspeksi sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus menerus melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. 


Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengaku bangga atas diraihnya penghargaan tersebut. Ia dan jajarannya telah berkomitmen dalam kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan publik secara kontinyu untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman sejahtera dari berbagai lini.


"Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Suhatri Bur - Rahmang memiliki komitmen yang kuat dalam kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Berkat komitmen tersebut, kita diganjar penghargaan oleh Ombudsman dengan kategori kabupaten pada Penganugerahan Prediket Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023," ungkapnya.


Selanjutnya, ia secara terus menerus mendorong para penyelenggara pelayanan publik di Padang Pariaman untuk senantiasa memperhatikan ketentuan terkait standar pelayanan sebagai wujud pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga katanya, dapat mengedepankan dan mengutamakan pendekatan informal dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dari pada pendekatan formal yang birokratis.


"Semua Perangkat Daerah agar terus memberikan pelayanan yang maksimal sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tutup Suhatri Bur.


Disamping itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani melaporkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tujuan umum dari penilaian yang dilaksanakan secara berkala tersebut adalah demi perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan terhadap adanya maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan. 


"Hal ini mencakup standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, layanan pengaduan, penilaian kinerja, visi dan misi, termasuk moto pelayanan," terangnya.


Lintasmedianews.com. Kota Solok
- Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menerima Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023, Di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar,  Senin (8/1/24).


Anugerah tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani. Dalam penilaian Ombudsman Tahun 2023, Kota Solok meraih predikat hijau kategori 'B' dengan nilai 84,88. Penilaian dilakukan di Unit layanan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.


Turut hadir dalam kegiatan itu, Irwasda Sumbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Instansi Terkait, Walikota dan Bupati se-Sumatera Barat.


Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, beserta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar yang telah bekerjasama dalam hal peningkatan pelayanan publik


" Pada Tahun 2023 ini, nilai kab/kota di Sumbar sampai di angka 95, itu merupakan upaya luar biasa yang patut kita syukuri. Semoga tahun ini kita berjuang bersama-sama menerima penghargaan dari pimpinan pusat ombudsman," jelasnya.


Kedepan, seluruh kabupaten dan kota agar mempersiapkan upaya perbaikan pelayanan publik tidak hanya karena dinilai, namun merupakan kewajiban kita semua. PR terakhir kita bagaimana integritas kita dalam melakukan pelayanan publik menjadi yang terpenting.


Adapun Mal Administrasi yang ditemukan selama penilaian adalah tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur, penundaan prosedur yang berlarut, penerimaan imbalan serta tindakan yang tidak patut.


Sampai saat ini sudah 10 kab/kota di Provinsi Sumbar yang bekerjasama dengan ombudsman, semoga kedepan 9 daerah lai. juga melakukan kerjasama sehingga seluruh kab/kota di Sumbar bekerjasama dengan ombudsman.


Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, digitalisasi pelayanan publik salah satu target utama Pemprov Sumbar. Pemprov telah memiliki Dashboard Pembangunan Sumatera Barat dan itu terbuka untuk seluruh pihak.


" Mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi setiap kabupaten dan kota karena saat ini tidak ada lagi yang mesti ditutup-tutupi. Untuk itu diajak seluruh bupati dan wako menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan prima, kolaboratif government. Bersinergi dan berkolaborasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tutup Gubernur.(T/K)



Lintasmedianews.com. Kabupaten Solok - Kabupaten Solok menjadi daerah dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatra Barat. Kabupaten Solok berhasil meraih nilai paling tinggi tahun 2023 dengan skor 95,08, mengalahkan 18 kabupaten/kota lainnya serta provinsi.

Atas prestasi itu, Kabupaten Solok mendapatkan piagam penghargaan dari Ombudsman Perwakilan Sumbar. Piagam diserahkan langsung Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani kepada Bupati Solok, H. Epyardi Asda, Senin (8/1/2024) di Auditorium Gubernuran


“Tahun 2023, Kabupaten Solok menjadi daerah dengan nilai tertinggi di Sumatera Barat yakni 95,08. Peningkatan yang cukup signifikan di mana sebelumnya berada pada angka 88,73,” ujar Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani.


Menurutnya, perbaikan sistem Pelayanan Publik bukan hanya untuk sekedar untuk penilaian, namun sejatinya sudah menjadi kewajiban dan termasuk dalam core value ASN. Seluruh ASN itu berorientasi pada pelayanan.


“Tujuan dari penilaian ini yakni perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Serta, pencegahan terhadap mal administrasi melalui berbagai instrumen pelayanan,” bebernya.


Sementara itu, Bupati Solok, H. Epyardi Asda menyebutkan, capaian tersebut bukanlah karena individu. Akan tetapi, prestasi yang membanggakan itu berkat kinerja dari seluruh Solok Super Team.


“Alhamdulillah, kita telah berhasil meningkatkan standar pelayanan publik di Kabupaten Solok. Pada tahun 2020 kita berada di posisi terendah dan termasuk kedalam zona merah pelayanan publik,” ungkap Epyardi Asda.


Epayrdi Asda menegaskan, berbagai capaian yang diraih Kabupaten Solok tidak lepas dari komitmen dalam membangun daerah. Mambangkik Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat.


“Terimakasih atas dukungan dan bimbingan dari Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta seluruh pihak yang terkait sehingga kita dapat terus meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Solok,” tutupnya.


Ikut mendampingi Bupati dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan, Zulhendri, Kepala Disdukcapil, Riki Carnova, Kepala DPMPTSP Naker, Aliber Mulyadi serta Kepala Bagian Organisasi, Rezka Azmi Putri.(karta)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya -Malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke 20 Kabupaten Dharmasraya digelar tadi malam di halaman kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Minggu (7/01/2024)

Ribuan orang dari seluruh penjuru Dharmasraya turut hadir sekaligus berpartisipasi mengkuti kegiatan Kuis Iringan Musik (KIM) yang memperebutkan hadiah utama sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya yang disediakan panitia.

Di tenda kehormatan tampak Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan hadir bersama Pimpinan DPRD, Pariyanto dan Ade Sudarman, Sekretaris Daerah Adlisman bersama seluruh kepala OPD.

Pada kesempatan itu, Sutan Riska didampingi Ketua TP PKK Ny. Dewi Sutan Riska diiringi lagu Selamat Ulang Tahun milik Band Jamrud memotong tempeng dan menyerahkannya kepada Ketua DPRD. 

Dalam sambutannya Sutan Riska mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke 20 Kabupaten Dharmasraya.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat, jajaran Pemkab Dharmasraya, Forkopimda, dan BUMN/BUMS yang turut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan ini," terangnya.

Sutan Riska mengatakan, walaupun dalam suasana kurang mendukung dan di tengah musim penghujan pada awal Januari 2024, peringatan hari jadi tahun ini tetap berjalan lancar.

“Peringatan HUT Dharmasraya tahun ini yang dimulai dari kegiatan jalan santai pada tanggal 2 Januari lalu, sampai sidang istimewa tadi pagi dan malam resepsi ini berjalan dengan baik serta tetap diikuti masyarakat dengan antusias,” ungkapnya.

Ia menerangkan, peringatan hari ulang tahun merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, dan telah dipersiapkan jauh-jauh hari. 

“Apalagi pelaksanaan kegiatan ini banyak melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak dapat dibatalkan, maka acara yang sudah diagendakan tetap kita laksanakan, tentu dengan memperhatikan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Sutan Riska mengungkapkan rasa syukurnya, di mana pada 3 hari terakhir kondisi cuaca mulai membaik sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan hiburan di area kantor bupati dikunjungi ribuan masyarakat.

“Tentu saja kegiatan ini banyak sisi positifnya yakni bergeraknya sektor UMKM, dimana lebih dari separo area parkir dan halaman kantor bupati tempat diselenggarakannya pameran budaya penuh dengan pedagang kecil yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tukasnya.

Walaupun malam resepsi diagendakan sebagai penutup kegiatan HUT ke 20 Kabupaten Dharmasraya, panitia masih akan menyelenggarakan satu kegiatan lagi pada Selasa (09/01/2024), yakni pawai budaya yang rencananya akan diikuti OPD, nagari dan pewakilan sekolah dari seluruh Kabupaten Dharmasraya.(elda)


Solok Lintasmedianews.com -  Bupati Solok, Epyardi Asda kunjungi korban pemerkosaan berinisial HKN (18) yang lagi menjalani perawatan serius di salah satu rumah sakit di Kabupaten Solok pada Minggu, 07 Januari 2024.

Dalam kunjungan tersebut Epyardi Asda didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri meminta tim medis menangani korban dengan maksimal. Epyardi Asda mengatakan, korban perlu mendapat perhatian khusus dan dorongan semangat. “Karena ini warga saya dan selaku kepada daerah saya wajib melindungi warga saya dari oknum yang merusak dan melakukan pengancaman,”ucap Epyardi yang melihat langsung HKN yang masih terbaring di tempat tidur dengan infus masih terpasang. 

Tak hanya itu, Epyardi juga meminta pihak rumah sakit agar menjaga ketenangan pasien serta keamanannya. “Saya minta keamanannya ditingkatkan. Karena saya dengar sudah ada ancaman kepada korban setelah melapor ke polisi,”tuturnya. Epyardi Asda menegaskan jika ada pihak-pihak yang melakukan pengancaman dan intimidasi akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selain itu kata Epyardi, kasus itu adalah murni tindak pidana, dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik. “Jadi saya imbau kepada siapa pun baik politisi dan lainnya.Tolong jangan kaitkan dengan politik. Bukalah hati kalian, ini soal kemanusian. Soal anak, kemenakanan atau generasi muda kita yang dirusak,”ucapnya.

“Saya berharap tidak ada lagi yang menggertak-gertak. Dan kepada keluarga korban, gak usah dihiraukan, sabar saja. Kita serahkan kepada Allah. Ingat doa orang teraniaya pasti allah jawab,“ kata Epyardi Asda memberi motivasi korban. Dengan raut kesedihan, Epyardi Asda mengatakan dia akan tuntaskan kasus tersebut. Karena menurutnya perlakuan oknum tersebut sudah sangat meresahkan.
“Bayangkan, sudahlah korban diperkosa, sekarang akan dilaporkan balik mau memenjarakan keluarganya. Sedih sedih saya mendengar ini. Untuk itu  saya mengimbau, bukalah hatimu, bayangkan itu terjadi pada anakmu, adikmu, kakakmu atau ibumu. Bagaimana perasaaanmu? ucap Epyardi.

Tak hanya itu Bupati Epyardi Asda menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut.  Dia juga meminta supaya segala bentuk pengancaman, supaya discreeshoot dan serahkan kepada kepolisian. Dikatakannya, ia akan tegak di depan membela korban yang diancam oleh oknum tersebut. “Saya mengabdi untuk rakyat saya. Dan saya pastikan paling di depan kalau rakyat saya dihina dan dirusak seperti ini,”kata Epyardi.

Namun, Epyadi Asda hanya minta doa kepada masyarakat agar korban dan keluarga tetap kuat, serta ia juga minta doa agar ia juga kuat hadir membela warga yang lecehkan. “Doakan korban dan keluarga tetap kuat, dan jangan mau diiming-imingi oleh oknum. Dan doakan saya juga tetap sehat agar bisa terus tegak membela warga saya,”ucapnya. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut penasehat hukumnya korban Putri Deyesi Rizki, dan Eita Susanti. (karta)

Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menerima audiensi jajaran Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP). Senin (8/1/2024) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Audiensi digelar terkait kisruh  Komisi Informasi (KI) Sumbar yang dibekukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar melalui SK Gubernur yang menetapkan tidak diperpanjangnya masa jabatan anggota KI Sumbar, terbit baru-baru ini. 

"Kita menilai masalah KI ini perlu diklarifikasi," sebut Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Wakil Ketua, Irsyad Safar, 

Sebelumnya, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir menekankan, SK Gubernur tersebut memang sangat mengejutkan PJKIP Sumbar. Meskipun tidak ada bahasa 'membekukan', namun dengan SK tersebut berarti tidak ada keberadaan para komisioner di KI Sumbar saat ini, dan sangat tidak mungkin sebuah Komisi Informasi ada tanpa komisioner di dalamnya.
 
"Di provinsi lain bahkan ada perpanjangan itu sampai dua tahun. Keberadaan KI adalah dengan adanya komisioner. Oleh karena kondisi ini, kami melihat sangat perlu melakukan audiensi dengan Ketua. Bagaimanapun, kami tidak sepakat jika DPRD disalahkan secara publik," ujar Almudazir.
Disampaikan, kisruh KI Sumbar ini bahkan sudah dibahas di ranah nasional, separuh dari seluruh provinsi di Indonesia bahkan membicarakannya. 

"Kabarnya, KI Pusat hari ini rapat khusus soal ini," tambah Almudazir.

Merespon apa yang disampaikan Ketua PJKIP Sumbar, Ketua DPRD Supardi menguraikan, sejak awal, pihaknya telah menerima rekap penilaian psikotes dan wawancara, dengan isi 15 nama orang calon yang mengikut seleksi komisioner KI Sumbar. Nama-nama itu kemudian diserahkan ke Komisi I untuk segera dibahas. 

"Kita minta dari Komisi I segera memproses. Dalam perjalanan, karena akhir tahun, Komisi I baru bisa melaksanakan pembahasan di Januari (tahun lalu). Hasil dari rekomendasi Komisi I pada Pimpinan sudah kami terima.

Kewenangan di DPRD hanya seleksi uji kepatutan dan kelayakan. Di luar itu tidak. Kepatutan dan Kelayakan ini sifatnya Wawancara dan Tertulis. Dari itu semua, harus berdasarkan rangking. Rangking ini, yg kamu tafsirkan, adalah nilai. Kalau tidak ada nilai, tidak ada rangking. Dalam proses perjalanan, terjadi perdebatan internal, dan sebagainya, sehingga Komisi 1
I tidak bisa mengantarkan nilai pada Pimpinan. Mati bola ketika itu," rinci Supardi menjelaskan kronologi andil DPRD Sumbar dalam penyeleksian Komisioner KI Sumbar.

Diakui, Komisi I minta semacam petunjuk pada  KI Pusat, bagaimana aturannya penilaian itu. Ternyata dalam konsultasi tersebut, belum ada pegangan untuk DPRD Sumbar dalam memutuskan. 

"Intinya, ini tidak lagi berada di Komisi I. Kita sudah minta langsung pada KI Pusat, mengenai apa yang harus dilakukan. Ini kita tunggu. Meskipun KI Sumbar diperpanjang, kan KI Sumbar tetap bekerja. Aba banyak sengketa informasi, seperti sengketa RS Achmad Mochtar, sengketa BPN di berbagai daerah, sengketa yang akan diregister, dan lainnya," ujar Supardi. 

Sementara, anggota PJKIP Sumbar, yang juga mantan Komisioner KI Sumbar dua periode, Adrian Tuswandi, tegas mengatakan bahwa dirinya menginterpretasi SK ini membubarkan KI Sumbar. KI Sumbar ada karena komisionernya. 

"Ini tidak tipikal Gubernur. Saya yakin, Gubernur tidak menerima saja. Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar adalah tokoh keterbukaan publik. SK di sini juga janggal. Di SK tidak ada batas waktu, misalnya disetop sementara, atau sampai diaktifkan kembali periode berikutnya. Misalnya, kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Ini tidak ada!" Adrian vokal. 

Dia juga menyayangkan, 'bola panas' seolah dilempar ke Ketua DPRD Sumbar. Alasan tidak ada hasil finalisasi seleksi anggota komisioner KI Sumbar di DPRD tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemprov untuk menyetop perpanjangan masa jabatan anggota KI Sumbar. 

"Yg kami ingin pertegas, jika memang membuat SK, ada limitasi, batasnya. Di SK tidak ada sama sekali. Apakah KI Sumbar di-banned, atau bagaimana!" ujarnya. 

Menurut Adrian, yang sudah sangat berpengalaman sebagai mantan komisioner, jika tak ada KI di suatu daerah, sengketa informasi yang ada di daerah tersebut akan diurus oleh KI Pusat atau KI provinsi terdekat. 

Kemudian, Penasihat PJKIP Sumbar, wartawan senior yang juga Ketua FWP Sumbar, Novrianto, memberi penekanan, masalah inti dari SK Gubernur yang seolah 'membekukan KI Sumbar" itu adalah tidak adanya batas waktu tertera di dalam SK, sampai kapan diberlakukan pemberhentian tersebut. 

"Apapun yang diusulkan DPRD Sumbar pun jadi tak ada artinya. 
Keluarnya SK ini, jebakan terhadap Gubernur dan Ketua DPRD. Komisi 1 hanya perpanjangan. Yang memutuskan tetap Ketua. Yang tanda tangan tetap Ketua," tukasnya.(*)



LINTASMEDIANEWS.COM.DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya, pada hari Minggu, (07/01/24) yang berlokasi di Sport Center Koto Padang Kecamatan Koto Baru.

Para peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, Sekda, Adlisman, Kepala Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Plt Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Supriyanto, Forkopimda dan undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya mengatakan rasa syukurnya karena peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan saat Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya yang ke-20. 

“Atas nama Pemkab Dharmasraya saya menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional RI atas Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dimana pembangunannya telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2023 yang lalu. Dengan dana Rp.8,7 milyar,” kata Bupati dalam sambutannya.

Bupati juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dianas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Stakeholder terkait, pihak ketiga pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan gedung layanan perpustakaan umum daerah ini.

“Dan kami juga menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional RI yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustaan dan Pengembangan Budaya Baca, Supriyanto. Atas kesediaannya memenuhi undangan kami sekaligus secara bersama-sama meresmikan gedung layanan perpustaan ini. Semoga kehadiran bapak dapat memberikan tambahan pengetahuan dan motivasi yang besar bagi aparatur bidang perpustakaan, dalam mengoptimalkan fungsi gedung dan sarana penunjangnya,” tegas Bupati.

Perpustakaan hadir untuk semua lapisan masyarakat baik yang masih duduk di bangku pendidikan maupun masyarakat umum yang sudah tidak lagi bersekolah. Mulai dari baby boomers (1946-1964), Gen X (1965-1976), Gen Y (1977-1994), Gen Z (1995-2010) sampai dengan Generasi Alpha (2011-2025).

Dalam era digital saat ini, kita sadari bahwa perpustakaan bukan  lagi sebagai tempat bagi sekelompok orang tertentu untuk membaca buku. Tetapi perpustaan dituntut menjadi objek sentral masyarakat dalam melakukan interaksi. Perpustakaan diharuskan bertransformasi memfasilitasi masyarakat memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan serta pelatihan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang produktif, inovatif dan menarik. Namun juga kekinian.

“Dengan kehadiran gedung layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Dharmasraya ini, diharapkn dapat memberikan kenyamanan dan daya tarik lebih bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk memanfaatkan perpustakaan yang saat ini telah bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi social. Dimana sebuah perpustakaan bukan lagi hanya sebagai tempat untuk meminjam dan membaca buku saja, tapi sebagai pusat belajar dan kegiatan masyarakat,” bebernya.

Kemudian perpustakaan juga diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Sehingga bisa menaikkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Dan kepada stakeholder terkait agar dapat memanfaatkan gedung perpustakaan ini sebagai wadah untuk slaing berbagi pengalaman, belajar kontestual dan berlatih keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas hidup yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan di masyarakat. (elda)


Padang,Lintas Media News
- Mengawali  tahun 2024  Jejak Media Group (JMG) Penerbit Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com mengadakan gelar Rapat Awal tahun  2024 dan Evaluasi selama tahun 2023.

Rapat Tahunan JMG dilaksanakan di Damar Shaker Padang, Minggu ( 7/1/2024) yang  dipimpin  oleh Pemimpin Umum dan Pemimpin Eedaksi sekaligus penanggung jawab JMG, Ismail Novendra.

Adapun rapat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 ini dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dan harapan pembaca bagi pengembangan Jejak Media Group (JMG) ke depan dan juga pengenalan pimpinan redaksi JMG yang baru.

“Kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat penerimaan pembaca melalui kehadiran media cetak Jejak News  dan media online Jejak77.com ini agar kita dapat memaksimalkan kerja jurnalistik ini”, ujar Ismail Novendra SH, Pemimpin Redaksi JMG.

"Kita juga berharap para wartawan dan biro khususnya diwilayah untuk mencari langganan supaya majalah yang telah berkiprah selama 15 tahun ini tetap eksis dari segi pembiayaan dan pemberitaan", ungkap Ismail 

Lebih lanjut Ismail Novendra mengatakan pencapaian selama ini di lingkungan kerja JMG  rata-rata secara umum sudah baik dan sangat baik, yang sangat baik kita pertahankan dan yang baik harus kita tingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut Ismail Novendra juga memaparkan pada rapat evaluasi JMG bahwasanya sesuai dengan arahan Dewan Pers (DP), dirinya akan  non aktif dikeredaksian JMG karena maju sebagai Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumbar Dapil 1 (Kota Padang) dari Partai PKB nomor urut 7 (Tujuh).

Rapat Evaluasi Tahunan itu juga dilakukan secara Virtual agar memudahkan para Kru JMG yang didaerah untuk mengikuti juga membuka sesi tanya jawab agar apa kendala dan masalah yang dihadapi para anggota bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya secara bersama terutama untuk para biro yang targetnya belum atau hampir terpenuhi.

Sementara, Pemimpin Umum JMG, Mayor (Purn) Syamsir Burhan dalam kesempatan tersebut menegaskan agar para anggota/Kru JMG untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi agar tidak bersentuhan dengan hukum.

"Kami ingatkan kepada para Kru JMG untuk senantiasa bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi agar tidak berurusan dengan hukum", ungkap Syamsir. (Rel)



Padang,Lintas Media News
 Timnas Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar (Amin) Mayjen TNI (Purn) Fuad Basya mengukuhkan Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (7/1/ 2024) di Padang.

Mayjen TNI (Purn) Fuad Basya langsung menyerahkan SK kepengurusan TKD kepada Ketua TKD Sumbar, Rahmat Saleh. 

Pada kesempatan itu,Mayjen TNI (Purn) Fuad Basya mengajak semua untuk berjuang bersama memenangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pemilu 14 februari 2024 mendatang.

Terkait pelantikan yang dilaksanakan, Fuad menjelaskan, karena ia sedang berada di Sumbar, sehingga ia diminta untuk mengukuhkan.

"Pelantikan di daerah sudah banyak dilaksanakan dan di Sumbar baru hari ini terlaksana," sebut Fuad. 

Sementara itu, Ketua TKD Sumbar Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar, Rahmad Saleh berkomitmen memenangkan Amin di Sumbar secara maksimal.
"Kita menargetkan suara Amin di Sumbar 80 persen," sebut Rahmat Saleh usai pengukuhan, 

Agar tim bekerja maksimal, dalam waktu dekat tim TKD di seluruh daerah di Sumbar segera dikukuhkan. 

Kemudian segera membentuk saksi dan membahas langkah yang dilakukan untuk meraih suara maksimal di Sumbar.(rel)




Lintasmedia news com.DHARMASRAYA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Dharmasraya yang ke-20 berlangsung sukses. Rapat Paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto, pada hari Minggu, (07/01/24) di Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Rapat Paripurna DPRD kali ini sangatlah istimewa, karena dihadiri langsung oleh  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub), Audy Joinaldy, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Anggota DPRD Sumatera Barat, Pimpinan Anggota DPRD Dharmasraya, Bupati dan Walikota kabupaten tetangga, Forkopimda, kepala Instansi vertikal se-Kabupaten Dharmasraya, Sekda, tokoh masyarakat, tokoh pemekaran Kabupaten Dharmasraya, dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya beserta Pemkab Dharmasraya mengucapkan terima kasih atas kedatangan seluruh undangan di Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka HUT Kabupaten Dharmasraya.

“Saya beserta pimpinan dan Pemkab Dharmasraya mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Bapak Menteri dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, beserta seluruh undangan lainnya yang hadir dalam Rapat Paripurna pertama di tahun 2024 ini. Dan semoga Kabupaten Dharmasraya akan menjadi daerah yang lebih baik lagi dari tahun tahun sebelumnya,” kata Ketua DPRD Dharmasraya saat membuka Rapat Paripurna.

Selain itu, Pariyanto mengucapkan terima kasih juga kepada Menteri PANRB karena telah memberikan formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sebanyak 1595 formasi. Ini suatu kebanggan tersendiri bagi masyarakat dan Kabupaten Dharmasraya karena mendapatkan peluang bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

“Terima kasih Pak Menteri yang telah memberikan peluang untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya menjadi PPPK di lingkungan pemkab Dharmasraya. Semoga mereka yang sudah diangkat menjadi PPPK akan bekerja dengan baik lagi,” tegas Pariyanto.

Sedangkan menurut Bupati Dharmasraya, hari ini tepat tanggal 7 Januari 2024 Kabupaten Dharmasraya tepat berusia tujuh tahun. Hal ini merupakan momen yang sangat baik sekali untuk merefleksikan diri dan juga memotivasi supaya Dharmasraya bisa mewujudkan cita-citanya menjadi sebuah Kabupaten pemekaran untuk menjadi kabupaten yang terbaik baik di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional.

“Dalam hal ini saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas karena beliau adalah mentor saya. Beliau memberikan saya ilmu yang sangat banyak sekali, memberikan masukan jika saya lambat respon maka beliau yang selalu mengingatkan saya untuk selalu kuat, dan beliau sudah seperti kakak saya. Karena beliau adalah Ketua APKASI yang saya teruskan. Saya banyak belajar sama beliau,” tegas Bupati.

Bukan hanya itu saja, Kabupaten Dharmasraya sudah merasakan apa yang diberikan oleh Menteri PANRB. Masyarakat Dharmasraya sudah menikmati apa yang diberikan oleh Menteri PANRB, kawan kawan honorer sudah menjadi PPPK saat ini.

“Alhamdulillah berkat Pak Menteri, kawan kawan honorer yang ada di Kabupaten Dharmasraya sudah menjadi PPPK saat ini. Dan bahkan, masyarakat Dharmasraya meminta lebih lagi formasi PPPK termasuk CPNS. Bahkan saat ini Kabupaten Dharmasraya saat ini sudah melompat lebih tinggi, dan semoga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi kabupaten yang maju, mandiri dan berbudaya,” tegas Sutan Riska.

Sementara itu menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang sangat berkembang pesat dibandingkan kabupaten kabupaten lainnya. Bahkan hanya Kabupaten Dharmasraya yang acara HUT kabupaten nya dihadiri langsung oleh Menteri PANRB.

”Terima kasih pak Menteri sudah berkenan hadir di Ranah Minang, terutama di acara HUT Kabupaten Dharmasraya. Dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Dharmasraya karena hanya Dharmasraya  yang dihadiri oleh Menteri saat HUT kabupatennya,” kata Wakil Gubernur.

Bahkan, Gubernur juga mengatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten yang sangat berkembang pesat dan menjadi salah satu kabupaten yang berada di papan atas dibawah kepemimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

“Indikator indikator pembangunan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan Sumber Daya Manusianya sangatlah berkemang pesat dan seimbang. Inilah yang membuat Kabupaten Dharmasraya menjadi sebuah kabupaten yang sangat dipandang baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional,” tegas Wakil Gubernur.

Sedangkan menurut Menteri PANRB, seluruh tokoh penting yang ada di Indonesia merupakan lahir dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi tak hayal, sosok penting Negara Indonesia adalah tokoh yang lahir dari Sumatera Barat. Dan Menteri PANRB juga bangga melihat sosok Sutan Riska salah seorang pemimpin di Kabupaten Dharmasraya yang sangat lincah dan dapat membangun segala komunikasi dengan siapa saja, untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

“Saya bangga melihat sosok tokoh tokoh penting yang ada di Indonesia merupakan sosok tokoh yang lahir dari Sumatera Barat. Salah satunya adalah Sutan Riska yang mampu membawa nama Kabupaten Dharmasraya di kancah nasional, karena keliahaiannya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintahan pusat. Dan saya berharap Kabupaten Dharmasraya ini dapat terus berkembang pesat, dan menjadi salah satu Kabupaten yang terbaik di tingkat nasional,” pungkas Menteri PANRB.(elda)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.