Gedung baru kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Padang diresmikan pemakaiannya oleh Wali kota Padang Hendri Septa didampingi Wakil Wali kota Padang Ekos Albar. Jumat (22/12/2023).

Gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut terletak di pusat pemerintahan Kota (Pemko) Padang di jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang yang pembangunannya dilaksanakan dengan APBD Kota Padang dengan nilai mencapai Rp129 miliar.

Wali kota Hendri Septa dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan adanya gedung baru yang lebih representatif, diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Hendri Septa.

Hendri Septa juga mengucapkan terima kasih kepada PT.Nindya Karya (Persero) sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT.Artefak Arkindo sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi, beserta semua pihak yang turut mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan tersebut.

"Alhamdulillah, kerjasama yang solid dan dedikasi dari semua pihak telah memastikan penyelesaian proyek ini dengan hasil yang memuaskan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergisitas antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Padang.

"Dengan berdampingannya gedung kantor DPRD Kota Padang dengan gedung kantor Walikota Padang, diharapkan akan lebih memperkuat sinergisitas dan koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di Kota Padang, dalam menciptakan masyakarat Kota Padang yang adil, makmur dan sejahtera," kata Syafrial Kani.

Usai peresmian gedung, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pengusulan pemberhentian Wali kota dan Wakil Wali kota Padang, Hendri Septa dan Ekos Albar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, didampingi oleh Wakil Ketua Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar serta segenap anggota dewan.

Rapat paripurna dihadiri oleh Walikota Padang Hendri Septa dan Wakil Walikota Padang Elkos Albar. Selain itu juga hadir, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Tuanku Rajo Kaciak Rajo di Padang H Andree Algamar, unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

"Sesuai aturan perundang-undangan, maka DPRD mengumumkan pengusulan pemberhentian Wali kota Padang dan Wakil Walikota saudara Hendri Septa dan Ekos Albar yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Mei 2024," ungkap Syafrial Kani.

Baca Juga: MK Batalkan Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah, Hendri Septa-Ekos Lanjut hingga 2024

Yang dimaksud dengan "diumumkan oleh pimpinan DPRD", berdasarkan aturan yang ada, tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan, baik oleh pimpinan DPRD maupun oleh paripurna.(b)

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp7,072 triliun atau 90,09 persen dari target APBN. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp27,966 triliun atau 87,82 persen dari pagu APBN. Sedangkan belanja modal paling rendah yaitu 67,06 persen karena banyak proyek fisik yang kontraknya berakhir di Bulan Desember 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Sumatera Barat Dr. Syukriah HG, SH, M.Hum kepada Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dalam kunjungan kerjanya sekaitan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.

Senator Leonardy mengatakan sangat menarik sekali ketika Kakanwil menyebutkan upaya yang dilakukan DJPb Sumbar dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumbar melalui sinergi SMV. Sangat bagus dan seperti yang dijelaskan oleh Kakanwil, ada 7 SMV yang siap bersinergi di Sumbar. 

Keberadaan Sinergi SMV ini perlu dikenal luas oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat Sumbar. Akan banyak pelaku usaha yang terbantu. 

“Tapi dari SMV yang ada itu, yang cukup menarik adalah SMV LPDP. Saya catat penjelasan dari DPJb tentang jumlah orang Sumbar yang telah memanfaatkannya. Baru 1.082 orang atau 2,6 persen. Saya yakin akan banyak lahir sarjana S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri serta dokter spesialis serta subspesialis baru di Sumbar dengan semakin banyak yang dapat memanfaatkan beasiswa dari LPDP ini,” ujar pria yang setiap tahun selama periode 2019-2024 selalu terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Jumat 22 Desember 2023..

Begitu juga SMV untuk membantu UMKM melalui pembiayaan UMI (SMV PIP) dan pemberdayaan UMKM siap Ekspor (SMV LPEI). Tadi saat memasuki Kantor DPJb terlihat dukungan DPJb terhadap UMKM Sumbar. Ada display produk Sumbar. Bahkan ada UMKM yang akan dibina hingga bisa ekspor. Diantaranya UMKM yang akan memproduksi bumbu rendang untuk diekspor ke Eropa karena tidak memungkinkan mengekspor daging rendang karena daging di luar negeri lebih murah. 

Menarik juga penjelasan Kakanwil dan jajarannya terkait surplus beras dan cabe di Sumbar. Komoditas ini penyumbang dominan inflasi. Namun Bulog Sumbar mengimpor beras hingga 43.000 ton. Karena daerah sekitar Sumbar minus maka beras Sumbar dikirim ke daerah tetangga sehingga akhirnya Sumbar menjadi kekurangan beras. Fakta ini perlu jadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. 

Leonardy mengapresiasi kajian-kajian yang dilakukan tim DPJb terhadap potensi dan kondisi Sumbar. Ekspose hasil kajian itu akan sangat bermanfaat. “Saya berharap DPJb Sumbar dan Kementerian/lembaga terus bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam mendukung percapatan Pembangunan di daerah ini. Kami sebagai representasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah Sumbar akan selalu mendukung dan akan turut memfasilitasinya,” pungkas pria yang kembali diminta banyak kelompok masyarakat menjadi calon Anggota DPD RI periode 2024-2029.

Dikatakan oleh Leonardy, kepadanya dalam kunjungan kerja pada Hari Selasa 19 Desember 2023 itu, Dr. Syukriah dan jajarannya menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasinya dari 10 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu terbesar. Juga dipaparkannya rencana belanja negara di Sumatera Barat pada tahun 2023 serta dukungan DJPb Sumbar terhadap kemajuan daerah ini. Dan upaya apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran telah mulai di triwulan I

“Total pagu anggaran dari 10 K/L tersebut adalah 86,23 persen dari seluruh anggaran. Jadi kita masih menunggu realisasi anggaran hingga akhir tahun karena di Kementerian PUPR terdapat kegiatan Pembangunan jalan yang porsi terbesarnya pada kegiatan terakhir yakni pengaspalan dan banyaknya proyek fisik K/L yang berakhir pada Desember sehingga membebani realisasi belanja pada Desember ini,” ungkapnya. 

Lebih jauh Syukriah memaparkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp19,399 triliun (72,25 persen dari target APBD). Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp19,861 triliun (69,44 persen dari target APBD) sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp461,88 miliar.

“Pendapatan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontribusi sebesar 75,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkontribusi 21,97 persen. Artinya dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk pendanaan Provinsi Sumbar,” katanya lagi.

Realisasi Dana TKD di kabupaten/kota juga dijelaskan Syukriah. Totalnya Rp17,90 triliun atau sebesar 88,80 persen. Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada pemprov (Rp2,927 triliun) dan terendah di Kota Padang Panjang (Rp406,45 miliar). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Padang Panjang dab terendah di Kabupaten Pasaman Barat (84,32 persen).

Adapun belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp32,530 triliun. Naik sebesar 2,28 persen dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp31,804 triliun. Belanja pemerintah pusat naik sebesar 0,67 persen dan belanja transfer ke daerah naik sebesar Rp3,22 persen.

Syukriah pun memaparkan dukungan Ditjen Perbendaharaan Sumatera barat terhadap kemajuan Sumbar. DPJb melaksanakan sinergi SMV di Sumatera Barat. Diantaranya SMV PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai bentuk dukungan bagi UMKM melalui alternatif pembiayaan UMI. SMV ini telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Lalu SMV LPDP yang focus pada peningkatan SDM Sumatera Barat. Ada juga SMV PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), SMV Sarana Multi Griya untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan, SMV Geo Dipa Energi untuk pembiayaan energi terbarukan dan SMV LPEI untuk pemberdayaan UMKM siap ekspor. (*)

Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO) DPD SUMBAR menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Tenaga Kerja dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi di Sumatera Barat”, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (20/12/2023), di Padang. 

Dikatakan oleh Ketua DPD PERTAHKINDO Sumbar Albert Anwar, sinergitas merupakan satu hal penting bagi PERTAHKINDO. 

"Bersinergi dan berkolaborasi adalah upaya PERTAHKINDO Sumatera Barat dalam menjawab tantangan pengembangan potensi tenaga kerja di Sumatera Barat," jelas Albert.

Sinergi dan kolaborasi ini, diakui Albert, akan jadi fokus proyeksi DPD PERTAHKINDO Sumbat ke depannya. Dijelaskan, DPD PERTAHKINDO Sumbar akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi badan usaha, asosiasi Profesi tenaga ahli jasa konstruksi, perguruan tinggi dan SMK, dan pemerintahan daerah di Sumbar.

"Tujuannya yaitu mewujudkan PERTAHKINDO menjadi lebih baik untuk ke depannya. Saat ini, kolaborasi dengan pemerintah daerah yang terjalin adalah dengan Dinas Sumber Daya Air dan bina konstruksi provinsi Sumatera Barat, Dinas PUTR Kabuparen Pesisir Selaran, dan Dinas PUPR Kota Solok," sebut Albert.

Diketahui, berdasarkan data terbaru, DPD PERTAHKINDO Sumbar saat ini beranggotakan sebanyak 256 orang anggota berstatus aktif atau memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Sedangkan, diakui Albert, untuk saat ini, potensi pengembangan infrastruktur maupun konstruksi sumber daya manusia di Sumbar sudah bagus. Bahkan, Ketua Umum DPP Aries Wimaruta menyatakan bahwa potensi pengembangan PERTAHKINDO untuk Sumbar cukup baik. 

“Pembangunan sektor konstruksi dan potensi pengembangan yang tetap strategis ini luar biasa. Infrastruktur dan konstruksi itu berpotensi besar dan sumber daya manusianya juga bagus. Ya kooperatif, inovatif dan juga kolaboratif. Itu sebagai modal utama membangun masyarakat jasa konstruksi di Indonesia,” jelas Aries.

Rangkaian kegiatan Musda II PERTAHKINDO Sumbar sendiri, selain seminar nasional, juga diisi dengan agenda penyusunan rencana kerja strategis, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Banyak Organisasi (RAPBO), dan pemilihan Ketua DPD Sumbar 2024-2029. 

Melalui Musda yang dibuka resmi oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumbar Fathol Bari itu, akhirnya diputuskan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya tetap melanjutkan kepemimpinan terdahulu, dengan proyeksi jangka pendeknya peningkatan sinergitas organisasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan SMK se-Sumbar, serta organisasi badan usaha dan profesi di Sumbar.(***)

PT Radio Suara Padang menggelar acara puncak peringatan 25 Tahun Padang FM, dengan tema; Konsistensi Mengusung Fungsi Media. Momen Bahagia ini diselaraskan dengan syukuran atas Anugerah KPID Sumbar 2023 yang diraih Padang FM untuk kategori Penyiar Radio Terbaik dan Program Religi Terbaik Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu, dilaksanakan juga pemberian hadiah bagi para pemenang MTQ Online Padang FM 2023, dimana Juara 1 diraih oleh Anggun Sagita Putri, Juara 2 Hafizatul Ilmi dan Juara 3 Dhea Suci Ramadhani. Syukuran dan pemberian hadiah dilaksanakan di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Jl A Yani Padang, Rabu (20/12/2023). 

H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH, selaku pimpinan PT Radio Suara Padang ini, dalam sambutannya, mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya radio Padang FM pada tahun 1998. 11“Sepulang Jadwal Djalal  dari Jakarta, saya ajak  untuk mendirikan radio.Di mulai dari menciptakan syair lagu Padang FM.

 Semangatnya untuk dakwah dan berberita. Duluan lagunya, baru izinnya,” ujarnya. 

Ditambahkan Leonardy, kemudian baru dilengkapi sarana dan prasarana. Alat-alat dan studio terus ditambah. Begitu penyampaian Ketua Badan Kehormatan  DPD RI ini mengenang awal-awal berdirinya Padang FM. Bahkan coverage area dari Padang FM harus meliputi Sumatera Barat.  Saat ini siaran Padang FM bisa dinikmati warga Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok (Arosuka), serta Kabupaten Pesisir Selatan (Kawasan Mandeh). 

Bahkan dengan radio streaming, siaran Padang FM bisa dinikmati para perantau asal minang di daerah lain di Indonesia. Bahkan banyak pendengarnya berada di Australia dan negara lain di dunia.

Konsentrasi radio Padang FM, lanjut Leonardy, radio dakwah dengan tagline Radio ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) yang memberikan informasi, edukasi dan sekaligus menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bagian dari dunia pers.

“Di Padang FM itu setiap 15 menit ada mutiara hikmah, ayat-ayat, hadis dan fatwa yang diperdengarkan. Awal-awal dulu saya yang menyiapkan naskahnya,” tutur Leonardy.

Dan sebagai radio dakwah, ada program religi yang diasuh buya-buya dan guru besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Di antaranya Masai’l Islamiyah, Kajian Tafsir, Akidah Akhlak, Tungku Tigo Sajarangan, dan lainnya.

Kemudian, sebut Leonardy lagi, ada program-program berita dan acara dialog Dinamika Publik yang membahas isu-isu aktual, dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten.

“Di setiap Anugerah KPID Sumbar, Padang FM selalu dapat penghargaan. Dan di tahun 2023 ini, dapat penghargaan Penyiar Radio Terbaik dan Program Religi Terbaik,” kata Bang Leo, demikian sapaan akrab mantan Ketua DPRD Sumbar ini.

Dan dalam rangkaian peringatan 25 Tahun Padang FM, turut digelar lomba bernuansa religi, yakni MTQ Online. Setelah dilakukan seleksi, kemudian diikuti peserta dari berbagai daerah di Sumbar bahkan ada yang dari luar. Dan hadiah bagi pemenang berupa tropi, sertifikat dan hadiah uang tunai (Rp3.000.000 untuk juara I, Rp2.000.000 untuk juara II dan Rp1.000.000 bagi juara III) diserahkan dalam acara syukuran itu.

Padang FM pun saat ini bekerjasama dengan VOA (Voice of America). “Kemarin ini bersama VOA dalam rangkaian ulang tahun Padang FM, mengunjungi kampus-kampus yang ada di Padang dan mendapat sambutan yang luar biasa,” tukas Leonardy.

Leonardy berharap prestasi yang telah dicapai oleh Padang FM selama 25 tahun ini dapat dijaga, dirawat dan dipertahankan. Dan ke depan,menjemput yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas 25 Tahun Padang FM. “Umur 25 tahun merupakan usia yang matang, dan semoga Padang FM semakin jaya ke depannya,” ujar walikota.

Hendri Septa mengapresiasi radio Padang FM yang berbasis dakwah, sehingganya bisa berkontribusi di dalam mengisi batin warga Padang dengan keagamaan.

Menurut Hendri Septa, selama ini Pemko Padang selalu membangun kerjasama dengan media, termasuk dengan radio Padang FM. “Ke depan setiap OPD harus bisa menyampaikan apa program-program dan pencapaiannya di Padang FM, agar bisa diketahui oleh masyarakat luas,” pungkas Walikota Hendri Septa.

Kemudian, atas konsistensi radio Padang FM di bidang dakwah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang memberikan penghargaan kepada Radio Padang FM. Penghargaan diserahkan Ketua MUI Padang Dr. H. Japeri Jarab MM dan diterima oleh Direktur Operasional Padang FM Jadwal Djalal. Juga ada apresiasi dan pujian yang disampaikan oleh pengasuh acara, bahkan Komisioner KPID Sumbar, Robert Cenedy pun menyampaikan penilaian pribadinya bahwa program-program siaran Radio Padang FM berkualitas. Dan radio lain perlu belajar kepada Padang FM. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Kadis Kominfo Padang Boby Firman, S.IP, MM, MH, Ketua TP PKK Padang Ny Genny Hendri Septa, Direktur Operasional Padang FM Jack Djalal, serta mitra Padang FM seperti dari Bank Nagari, PDAM Padang, Swalayan Budiman, ibu-ibu majelis taklim, serta para pengasuh program di Padang FM. (*)

21 Desember 2023- PT Pertamina Patra Niaga telah membentuk tim Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) guna menjamin stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG di wilayah Sumatera Barat dalam keadaan aman. Periode Satgas Nataru Pertamina mulai 15 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. 

Hal tersebut dikemukakan oleh Narotama Aulia Fazri, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat bersama I Komang Budhiarta, Operation Head DPPU Minang Kabau dan Dwi Haryono, Operation Head Integreted Terminal Teluk Kabung, saat melakukan pengecekan lembaga penyalur di Payakumbuh terkait kesiapan satgas Nataru Pertamina Sumbagut 2023, Kamis (21/12).

"Pertamina Patra Niaga sudah membentuk tim Satgas Nataru dari tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. Prinsipnya kita siap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal maupun masyarakat yang akan melaksanakan wisata," ujar Narotama.

Ia menjelaskan, untuk wilayah Sumbar, secara rata-rata diproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi pada produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) selama periode Satgas Nataru sebanyak 20 persen (dari 1790 KL/hari menjadi 2150 KL/hari) untuk Pertalite dan Pertamax naik sekitar 17 persen (dari 304 KL/hari menjadi 355 KL/hari).

Sementara untuk Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) diperkirakan turun 5 persen dari sales normal 1.459 KL/hari menjadi 1.389 KL/hari, penurunan ini kami estimasikan dikarenakan terdapat larangan melintas kendaraan truck angkutan barang pada beberapa rute utama mudik sesuai SE Gubernur No. 550/1002/SE/DISHUB-SB/XII/2023.

Sementara estimasi penyaluran LPG akan meningkat sebesar 2 persen atau dari 447 Metrik Ton (MT) menjadi 455 MT per hari. 

Menurut Naro, konsumsi BBM (Gasoline) diperkirakan meningkat pada 24 Desember dan puncak liburan itu 27 Desember, lalu puncak arus balik diperkirakan di tanggal 1 atau 4 Januari. 

Selain itu, pihaknya juga memprediksi konsumsi avtur akan meningkat hingga 59% yaitu dari awalnya sekitar 60 KL/day naik ke sekitar 89 KL/day.

Adapun upaya Pertamina dalam pengamanan pasokan BBM dan LPG yakni peningkatan stok BBM dan LPG di fuel terminal dan lembaga penyalur, penambahan mobil tangki dan SPBU Kantong, membentuk posko Satgas Nataru di kantor cabang, fuel terminal dan depot LPG. 

Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patra Niaga telah menyediakan layanan khusus BBM di jalur potensial wilayah Sumbar di jalur wisata dan jalur utama Sumbar berupa 138 SPBU Siaga, 5 motoris, 16 mobil tangki stand by (SPBU Kantong), dan 2 posko Rest Area dan Medical. Layanan khusus LPG berupa 132 agen LPG PSO siaga, 25 agen LPG NPSO siaga, 4841 pangkalan LPG PSO siaga,434 pangkalan LPG NPSO siaga dan 8 SPBE LPG PSO/NPSO siaga.

“Semoga dengan layanan khusus ini dapat membuat masyarakat yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru terlayani dengan baik terutama untuk kebutuhan BBM dan LPG,” tambah Naro.

Sementara itu Susanto August Satria, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa pihaknya tetap memantau perkembangan di lapangan dan berkomitmen melayani masyarakat dalam pemenuhan energi saat libur Natal dan Tahun Baru.

Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Daerah, BUMN lain, serta TNI dan Polri untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar.  

“Kami telah berkoordinasi baik secara internal dan eksternal, koordinasi yang dilakukan guna mendukung pendistribusian energi bagi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Ketahanan stok dan distribusi BBM dan LPG kami pastikan aman selama periode Satgas Nataru 2023,” tambah Satria.

Informasi lebih lanjut mengenai Satgas Nataru, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga,  @mypertamina, @pertamina_sumbagut, dan @pertaminasumbar_.(**)

--------------------------------------------------------

Media Contact

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali meraih penghargaan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 dengan predikat 'Informatif' kategori OPD Provinsi yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis malam (21/12) di ZHM Premiere Hotel.

Penghargaan tersebut diserahkan lansung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi ketua KI Sumbar Noval Wiska kepada Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir.

Zardi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang sudah keempat kalinya diterima DPRD Sumbar. Menurutnya, ini juga sebuah penilaian bahwa Komisi Informasi menilai DPRD Sumbar komitmen menerapkan keterbukaan informasi.

"Penghargaan ini menjadi pemicu kami untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan keterbukaan informasi kepada publik," ungkap Zardi.

Zardi katakan, DPRD Sumbar akan terus berupaya mempertahankan predikat Informatif ini. Sebab, tidak semua perangkat daerah mendapatkan penghargaan tersebut. 

"Mudah-mudahan, DPRD Sumbar bisa lebih semakin komunikatif memberikan berbagai informasi kepada masyarakat," ujar Zardi.

Dalam kesempatan itu Zardi juga mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik bagaimana membangun keterbukaan informasi di Sumatera Barat.

"Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan KI Sumbar hari ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya," kata Zardi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) 2023 badan publik (BP) ini dilakukan pada Agustus hingga Oktober itu, ada 426 badan publik yang monev. Dari jumlah badan publik itu yang mengisi kuisioner sebanyak 396 badan publik 

"Kemudian, dari 396 badan publik yang kembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif," ungkap Nofal Wiska pada malam anugerah KIP 2023 itu.

Dia melanjutkan, dari data tersebut memang masih banyak PR dari KI Sumbar, karena KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.

"Untuk itu kami tidak bosan bosan untuk mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik untuk meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya bukan untuk KI Sumbar tetapi adalah untuk semuanya dan badan publik itu sendiri," jelas Nofal lagi.

Nofal juga menekankan, monev KI Sumbar, bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing. 

"Kami menyadari, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang kecewa dan ada yang marah dengan hasil pelaksanaan monev ini. Dan kami menganggap ini adalah resiko dari sebuah penilaian. Namun KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik," pungkas Nofal.(**)

Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar) mengelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 di ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis 21/12-2023 malam.

Selain membeberkan hasil monitoring evaluasi (Monev) penerapan keterbukaan informasi publik kepada 400 lebih badan publik, KI Sumbar juga memberikan penghargaan tokoh Keterbukaan informasi publik (Achievement Motivation Person/AMP) 2023.

Dua tokoh tak asing lagi dan tidak diragukan lagi pro keterbukaan informasi publik, Mahyeldi (Gubernur Sumbar) dan Adrian Tuswandi (Komisioner KI Sumbar 2 periode 2014-2023), malam tadi dianugerahi AMP 2023 bersama  beberapa tokoh badan publik lainnya, termasuk Ketua Peradi Padang Miko Kamal.

"Tidak sekedar plakat Tokoh Keterbukaan saja, tapi AMP 2023 ini membelit saya untuk tetap berkomitmen dan pro terhadap keterbukaan informasi publik selalu,"ujar Adrian Tuswandi usia menerima plakat dari Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi didampingi Ketua KI Sumbar Nofal Wiska serta Ketua Monev 2023 Tanti Endang Lestari.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi jadi Tokoh Keterbukaan Sumbar 2023, setelah Sumbar kembali meraih prediket Informatif penilaian Komisi Informasi Pusat yang diserahkan di Istana Wakil Presiden. 

"Malam ini menerima Tokoh Keterbukaan Informasi Publik oleh KI Sumbar, ini menjadi pemantik saya dalam memasifkan keterbuakan informasi publik. Target 2024, seluruh OPD di Pemprov Sumbar harus informatif, Insya Allah,"ujar Mahyeldi.

Pada sambutannya Mahyeldi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di badan publik sudah harus, apalagi di Sumbar sudah punya Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Sehingga itu tidak ada alasan terutama bagi Kepala Dinas, Badan, dan Kepala Biro di Pemprov Sumbar tidak menerapkan dan melayani informasi publik. Saya tekankan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah, jangan lambat-lambat, jangan memperlambat dan jangan menghambat, kalau masih juga evaluasi pasti saya terapkan,"ujar Mahyeldi.

Selain Mahyeldi dan Adrian Tuswandi, didaftar peraih anugerah AMP 2023 terlihat nama Bupati Tanah Datar Eka Putra dan tokoh publik Miko Kamal, berikut nama lengkap Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumatra Barat 2023:

H. Mahyeldi, SP (Gubernur Sumatera Barat)

Mengantarkan Sumatera Barat menjadi Provinsi Informatif tahun 2023 dan Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 2022 – 2023)

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

Eka Putra, SE, MM (Bupati Tanah Datar)

Selaku Pimpinan Badan Publik berupaya memaksimalkan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan dalam menyelesaikan masalah sengketa informasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar baik yang melibatkan unsur Pemerintah dan Nagari se-Kabupaten Tanah Datar

Mawardi Roska, S.IP (Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)

Mempertahankan Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif selama 5 tahun berturut-turut

Drs. Ampera, SH, M.Si (Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang)

Menjadikan Padang Panjang sebagai Kota Inovatif dan Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik selama 3 tahun berturut-turut

Adrian Tuswandi, SH (Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat Dua Periode)

Ikhtiar membumikan Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir

Miko Kamal, SH, LL.M, Ph.D (Pembina Miko Kamal Centre)

Mendorong Pemerintah untuk transparan, akuntabel dan responsif atas pelayanan publik melalui Miko Kamal Centre 

Indira Suryani, SH, MH (Direktur LBH Padang)

Berperan aktif mendorong dan mengadvokasi Keterbukaan Informasi Publik di aspek hukum, lingkungan hidup, pertambangan dan kehutanan di Pemerintahan se-Sumatera Barat

Muslim, M.Pd (Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping)

Membina dan mengimbaskan Keterbukaan Informasi Publik ke Sekolah lain di Sumatera Barat

Ahmad Asdi, M.Pd (Kepala MAN 2 Pesisir Selatan)

Menjadi MAN 2 Pesisir Selatan sebagai Sekolah percontohan Keterbukaan Informasi Publik 

(***)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Konsultasi Publik I dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 di Aula Kantor Bupati, Kamis (21/12/2023).

Plt Bupati Kepulauan Meranti melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Rokhaizal, menyampaikan bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

"Forum ini bertujuan untuk menjaring dan menghimpun aspirasi dari pemangku kepentingan terhadap materi teknis RPJPD yang sedang disusun," katanya.

Dilanjutkannya, penyusunan RPJPD merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbentuk pulau-pulau, tambahnya, menjadi tantangan tersendiri dalam keberhasilan pembangunan dan peningkatan iklim investasi. 

"Kita menyadari bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan keberhasilan kolektif dari peran pemerintah bersama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya," terang Rokhaizal.

Kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber. Peserta kegiatan terdiri dari OPD dan Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, anggota Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tampak hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, Kabid Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PerkimtanLH) Dewi Admidilla, Narasumber Iwang Gumilar dari kemitraan PT Mitra Nusa Konsulindo Pekanbaru dan undangan lainnya. (Nina/rls).

 

Koordinator divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) Vifner mengatakan.

Sampai hari ke 24 kampanye,Bawaslu Sumbar sudah menangani 10 laporan dugaan pelanggaran kampanye,dan telah memberikan surat pencegahan sebanyak 58 buah untuk beberapa partai politik. 

Sampai tanggal 19 desember 2023, berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu kabupaten dan kota, sudah dilaksanakan 979 kampanye, dengan rician 10 kampanye calon presiden dan wakil presiden, 172 kampanye DPR RI, 7 kmpanye DPD RI, 161 Kampnye DPRD Provinsi, 639 kampanye DPRD Kabupaten/kota.Terang Vitner.

Adapun kampanye tanpa STTP yang telah dicegah secara lansung oleh jajaran pengawas sebanyak 133, Surat pencegahan yang telah disampaikan ke KPU dan partai politik sebanyak 58 buah, serta terdapat 10 laporan dan temuan yang masuk ke jajaran pengawas pada tahapan kampanye ini. 

Hal itu,kalau setiap saat jajarannya di semua daerah sampai ke tingkat terendah, terus melakukan pengawasan.

"Jajaran kita selalu melakukan tindakan pencegahan, dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran, secara priodik terus dilakukan pelaporan pada kami, sehingga jelas apa yang terjadi di lapangan," tegas Vifner, Kamis (21/12/2022). 

Dia juga menegaskan, itu semua dilakukan agar jangan ada kekacauan, dan daerah ini tetap kondusif sampai ditetapkan hasil pemilu. 

"Yang pasti, kita ingin negri ini harus tetap kondusif dari mulai sebelum pemilu atau masa kampanye, sampai selesai pemilu dengan penetapan hasil," tutup Vifner.(*)

Melalui Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), nomor 467/HK.01.01/K.SB/11/2023, tertanggal 14 November 2023, membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan politisasi SARA, politik identitas, informasi Hoax, dan ujaran kebencian, untuk pemilihan umum 2024.

Adapun Pokja dibagi dengan 5 jabatan, yakni pengarah merupakan ketua Bawaslu Alni, SH, M. Kn, dengan tugasnya menyusun kebijakan, memberikan arahan umum pelaksanaan. 

Selanjutnya penanggung Jawab merupakan anggota Bawaslu Vifner, SH, MH, dengan tugas, merumuskan dan menyusun kegiatan, juga memberikan arahan materi pelaksanaan. 

Juga ada Ketua, yang juga anggota Bawaslu Febrian Barter, S. IP, akan memiliki tugas memberikan arahan dan mekanisme kerja, meng kordinasikan dengan instansi terkait teknis, serta memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan, juga melaporkan hasil pelaksanaan. 

Selain itu, juga dibantu sekretaris yang juga kepala Sekretariat Bawaslu Karnalis Kamaruddin, dengan tugas memfasilitasi dan mengarahkan anggota, terkait segala kegiatan. 

Dibantu beberapa anggota, terdiri dari anggota Bawaslu  Muhamad Khadafi dan Benny Aziz, juga kabag serta staf, Kepolisian dari Reserse serta Intele, Kominfo, KPI, tidak tertinggal beberapa organisasi jurnalis seperti Rio Johanes dari IJTI, H. M. Khudri utusan PWI dan wartawan aliran keras Novrianto, SP merupakan penasehat JPS. 

Dalam arahannya pada Pokja, Vifner meminta agar semua bisa melaksanakan tugas dalam mengantisipasi terjadinya isu negatif, Hoax, politik identitas dan ujaran kebencian, sehingga bisa menciptakan pemilu bermartabat, damai dan berkualitas. 

"Kita harus melakukan kolaborasi dari berbagai lembaga, baik Kepolisian, KPI, Kominfo dan juga Jurnalis, sehingga dapat mengantisipasi dan menekan kampanye hoax, sara, ujaran kebencian dan politik identitas guna menciptakan pemilu bermartabat dan berkualitas,"papar Vifner. 

Hal senada juga dikenal katakan Muhmad Khadafi, dimana sampai saat ini sudah ada beberapa terpantau pelanggaran isu negatif, hoax, identitas dan juga ujaran kebencian. 

"Kita melihat sudah ada di beberapa media sosial yang melakukan kampanye hoax, sara, politik identitas juga ujaran kebencian, kedepannya agar kita bisa menekan ini tidak ada lagi, sehingga kondusifitas pra dan pasca pemilu tetap terjaga," tutur Khadafi. 

Lebih ditegaskan Ketua Bawaslu Alni, meminta agar Pokja bisa bekerja optimal, berdasarkan lembaga masing-masing, dan terus berkordinasi sesama anggota Pokja, sehingga bisa bekerja optimal dan menghasilkan pemilu terbaik. 

"Kita yakin dengan kerjasama antara pimpinan dan anggota Pokja, maka kedepan bisa lebih mengantisipasi berita bohong dan lain sebagainya," tegas. 

Rapat Pokja juga diisi dengan diskusi, dimana peserta memberikan berbagai masukan, guna menciptakan pemilu terbebas dari hoak serta isu negatif, sehingga negri ini tetap kondusif.(***)

SIARAN PERS 

Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-75 yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Sumbar berjalan lancar dan khidmat. Wamenhan RI, Letjen TNI Muhammad Herindra bertindak sebagai inspektur upacara. 

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH sembari menunggu kedatangan Wamenhan terlihat berbincang serius dengan Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansarullah, Datuk Marajo, SP. Kepada Gubernur yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sumbar saat Leonardy menjabat Ketua DPRD Sumbar, disampaikanlah pemikiran-pemikirannya oleh Sang Senator.

“Hari Bela Negara merupakan hari peringatan nasional yang latar belakang peristiwanya terjadi di Sumatera Barat. Sepantasnya kita membuat peringatan Hari Bela Negara itu begitu meriah guna memperlihatkan kegembiraan kita sekaitan sejarah penting republik di Sumatera Barat,” ujarnya mengulang pembicaraan tersebut kepada wartawan, Selasa 19 Desember 2023.

Leonardy mengatakan latar belakang peringatan Hari Bela Negara adalah perstiwa Agresi Militer II oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, dimana kala itu belanda melancarkan serangan ke ibu Kota Indonesia yang saat itu masih berada di Kota Yogyakarta. 

Serangan itu menyebabkan ibukota jatuh ke tangan Belanda. Belanda pun melakukan penangkapan kepada tokoh-tokoh penting nasional seperti Presiden Indonesia Ir. Soekarno, Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Mr. Sutan Sjahrir. Oleh sebab itu Sukarno memerintahkan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk dan mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat. 

“Hadirnya PDRI inilah yang menjadi sebuah tonggak sejarah penting bagi rakyat Indonesia untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bangga gak Masyarakat Sumatera Barat?” ujarnya diplomatis.

Jadi dengan memperingati Hari Bela Negara pada setiap tanggal 19 Desember, artinya kata Anggota Komite IV DPD RI itu tak lain tak bukan untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dalam membela negara, mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

“Mari jadikan peringatan Bela Negara ke-75 yang dilaksanakan di seluruh pelosok negeri ini menjadi momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi kemajuan Indonesia,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI lima kali berturut-turut ini. 

Lebih jauh kata Leonardy, seperti memperingati HUT Kemerdekaan RI, jauh hari sebelumnya sudah ada aneka lomba dan kegiatan memeriahkannya. 

“Kita hendaknya membuat lomba dan kegiatan seperti menyambut kemerdekaan tersebut. Karena Hari Bela Negara salah satu tonggak penentu keberlangsungan negara kita setelah Belanda melancarkan Agresi II. Tanpa PDRI, Belanda akan sukses dengan misi agresinya,” tegasnya.

Kemeriahan itu perlu, ujarnya lagi, karena jika peristiwa penting ini berlangsung senyap saja, tentu generasi yang akan datang bisa saja lupa tonggak sejarah Republik Indonesia ini. Mereka akan menganggap tak penting kejadian ini, padahal pemerintah dan Masyarakat Sumatera Barat sudah susah payah mengupayakan pengakuan pemerintah terhadap PDRI.

Di upacara itu, Wamenhan menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo. Disampaikannya bahwa tantangan ke depan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara.

“Kita harus memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Ditambahkannya, Bela Negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit Bela Negara. (*)

Memaknai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional yang diperingati setiap 20 Desember, PT Semen Padang menggelar kegiatan donor darah dengan tema "Bukti Kesetiakawanan Solidaritas Kemanusian", Rabu (20/12/2023). 

Dibuka oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, kegiatan sosial itu digelar di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, dan kegiatan tersebut menuai antusiasme tinggi dari karyawan Semen Padang Group dan masyarakat sekitar. Bahkan, sebanyak 400 kantong darah berhasil dikumpulkan dan diserahkan ke PMI Kota Padang.  

Untuk memeriahkan suasana kegiatan donor darah, pada kesempatan itu juga digelar konser amal dengan tema Kesetiakawanan yang mengkolaborasikan kebaikan dan musik menjadi satu. Dan, pertunjukan live musik itu dibawakan  grup akustik dari masing-masing departemen di lingkungan PT Semen Padang. 

Tidak hanya itu, bahkan juga digelar kegiatan pengumpulan donasi berupa uang untuk Palestina. Hasilnya, terkumpul  sebanyak Rp 11.318.500. Selain donasi uang, juga digelar donasi pakaian bekas layak pakai sebanyak ratusan helai pakaian yang nantinya akan disumbangkan ke panti asuhan. 

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri mengatakan, jumlah 400 kantong darah yang terkumpul pada acara donor darah yang digelar pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional,  merupakan pencapaian yang terbanyak sepanjang PT Semen Padang menggelar donor darah. 

"Artinya, pencapaian 400 kantong darah ini menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi dari karyawan Semen Padang Group, beserta keluarga dan juga masyarakat di lingkungan perusahaan terhadap semangat kesetiakawanan sosial,” kata Oktoweri.

Kegiatan donor darah ini, kata Oktoweri , merupakan kegiatan rutin yang digelar PT Semen Padang, dan untuk donor darah kali ini merupakan kegiatan yang ke enam digelar PT Semen Padang sepanjang tahun 2023 ini. "Artinya, ini kegiatan rutin yang kami gelar 1 kali dalam 2 bulan, atau 6 kali setahun," ujarnya.

Pada kegiatan donor darah lima kali sebelumnya, sebut Oktoweri, PT Semen Padang telah mengumpulkan sekitar 1500 kantong darah. "Nah, jika ditotalkan dalam tahun 2023 ini, maka sekitar 1900 kantong darah telah terkumpul dan disumbangkan ke PMI Kota Padang," sambung Oktoweri.

Oktoweri menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendonor atas kesediaan menyumbangkan darahnya pada kegiatan donior darah ini. "Selain itu, kami pun juga mengapresiasi panitia dan relawan yang telah bertugas, sehingga sukses mengumpulkan 400 kantong darah pada kegiatan yang sangat mulia ini," ujarnya.

Wakil Ketua Pengurus PMI Kota Padang Zaiful Zakaria yang turut hadir pada acara donor darah tersebut, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada manajemen PT Semen Padang, termasuk kepada seluruh pendonor.

"Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi Semen Padang. Secara khusus, juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Oktoweri selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Sumbar," katanya.

Menurut Zaiful, kebutuhan darah di 32 rumah sakit se-Sumbar sangat tinggi, mencapai 5000 kantong per bulan. Namun, PMI masih kesulitan memenuhinya. Apalagi hingga saat ini, tidak ada ahli kesehatan yang bisa mencoba mengganti darah selain darah manusia sendiri.

"Jadi, ini membuktikan bahwa Allah Swt mewajibkan manusia untuk saling tolong-menolong. Semoga kegiatan donor darah rutin ini bisa semakin meningkatkan rasa kemanusiaan dan solidaritas semakin tertanam kuat di lingkungan PT Semen Padang," ujarnya.

Salah seorang karyawan PT Semen Padang bernama Doni Maizwar, mengaku sudah 51 kali ikut donor darah. "Alhamdulillah, ini donor darah yang ke-51, dan selama ikut donor darah saya sudah dapat piagam penghargaan dari PMI, yaitu piagam 10 kali dan 25 kali," kata karyawan dari Unit Sarana Umum ini. 

Doni juga menyampaikan bahwa dirinya sudah menjadi pendonor rutin sejak tahun 2010, dan donor darah yang dilakukan secara rutin ini sangat banyak manfaatnya. Selain untuk kesehatan, donor darah ini juga bermanfaat untuk menolong sesama," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan karyawan PT Semen Padang lainnya bernama Hendratmo. Karyawan Unit Pengamanan ini menyampaikan bahwa dirinya dengan sukarela mendonorkan darahnya, karena alasan kemanusiaan. "Setetes darah begitu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan darah di rumah sakit," pungkas Hendratmo.(*)