50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Keempat Kalinya, DPRD Sumbar Raih Anugerah KIP Predikat Informatif Kategori OPD Provinsi


Padang,Lintas Media News
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kembali meraih penghargaan pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 dengan predikat 'Informatif' kategori OPD Provinsi yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis malam (21/12) di ZHM Premiere Hotel.

Penghargaan tersebut diserahkan lansung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi ketua KI Sumbar Noval Wiska kepada Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir.

Zardi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang sudah keempat kalinya diterima DPRD Sumbar. Menurutnya, ini juga sebuah penilaian bahwa Komisi Informasi menilai DPRD Sumbar komitmen menerapkan keterbukaan informasi.
"Penghargaan ini menjadi pemicu kami untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan keterbukaan informasi kepada publik," ungkap Zardi.

Zardi katakan, DPRD Sumbar akan terus berupaya mempertahankan predikat Informatif ini. Sebab, tidak semua perangkat daerah mendapatkan penghargaan tersebut. 

"Mudah-mudahan, DPRD Sumbar bisa lebih semakin komunikatif memberikan berbagai informasi kepada masyarakat," ujar Zardi.

Dalam kesempatan itu Zardi juga mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik bagaimana membangun keterbukaan informasi di Sumatera Barat.

"Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan KI Sumbar hari ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya," kata Zardi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) 2023 badan publik (BP) ini dilakukan pada Agustus hingga Oktober itu, ada 426 badan publik yang monev. Dari jumlah badan publik itu yang mengisi kuisioner sebanyak 396 badan publik 

"Kemudian, dari 396 badan publik yang kembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif," ungkap Nofal Wiska pada malam anugerah KIP 2023 itu.
Dia melanjutkan, dari data tersebut memang masih banyak PR dari KI Sumbar, karena KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.

"Untuk itu kami tidak bosan bosan untuk mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik untuk meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya bukan untuk KI Sumbar tetapi adalah untuk semuanya dan badan publik itu sendiri," jelas Nofal lagi.

Nofal juga menekankan, monev KI Sumbar, bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing. 

"Kami menyadari, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang kecewa dan ada yang marah dengan hasil pelaksanaan monev ini. Dan kami menganggap ini adalah resiko dari sebuah penilaian. Namun KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik," pungkas Nofal.(**)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.