Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


PADANG,Lintas Media News
Dalam rangka Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2023, manajemen dan jajaran karyawan Semen Padang Group, melakukan penanaman bibit pohon kaliandra merah sebanyak 2000 batang di area emplasemen perusahaan, di kawasan Bukit Atas, Selasa (28/11/2023). 

Mengusung tema "Menanam Harapan, Tumbuhkan Masa Depan Bersama PT Semen Padang", acara penanaman bibit pohon kaliandra merah sebagai energi masa depan Indonesia itu, hadir Direktur Utama, Asri Mukhtar Datuk Tumangguang Basa, Direktur Operasi, Indrieffouny Indra, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yozawardi, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar Andi Irawan. 

Sebelum penanaman dimulai, kegiatan diawali dengan senam bersama di lapangan Club House Lapangan Golf PT Semen Padang. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba Carnival dan lomba yel-yel antar departemen di lingkungan PT Semen Padang dan Semen Padang Group, serta lomba sosial media dengan cara memposting foto dan video dengan membuat #MenanamHarapanSemenPadang dan follow, serta tag instagram PT Semen Padang

Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa menyebut penanaman kaliandra merah ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008, bahwa tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Memaknai momen tersebut, PT Semen Padang melakukan penanaman pohon dalam rangka pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. 
Bagi PT Semen Padang, penanaman pohon ini bukan semata-mata tentang memenuhi kewajiban peraturan atau kebijakan pemerintah. Namun juga sebagai komitmen perusahaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap bumi. Untuk itu, mari bersama-sama menjaga bumi untuk tetap hijau, dan mengurangi emisi dari cara kerja dan beroperasi. 

"Menanam pohon memiliki banyak manfaat, di antaranya menyediakan oksigen, mendukung ekosistem, meningkatkan kualitas udara, mengurangi karbon dioksida (CO2) dari udara untuk mengurangi efek rumah kaca dan menghambat laju perubahan iklim," kata Asri.

Selain itu, katanya, secara Islam menanam pohon adalah sedekah. Ini akan jadi sedekah karena akan dimanfaatkan semua makhluk.

Dia menekankan, setiap pohon yang ditanam adalah simbol komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. "Mari kita bersama-sama menjaga keindahan bumi ini, memberikan warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Jadi, pohon yang kita tanam ini adalah sedekah untuk generasi kita yang akan datang," tambahnya.

Asri Mukhtar juga mengatakan bahwa ada beberapa alasan kenapa kaliandra merah dipilih untuk ditanam. Pertama, bertujuan untuk mendukung program Alternatif Fuel Resource (AFR) sebagai program jangka panjang perusahaan dalam hal suistability perusahaan atau keberlangsungan perusahaan yang ditargetkan pada tahun 2025, AFR sudah mencapai 16 persen. 
"Kayu kaliandra ini memiliki 3800-4200 kilokalori (kkal), sama dengan kalori batubara yang dipakai di Semen Padang saat ini di kasiran 4000 kkal. Bahkan untuk kayu kaliandra merah ini, Semen Padang sudah melakukan uji coba dengan jumlah sekitar 200 ton. Meskipun jumlahnya kecil, tapi untuk kestabilan operasi sudah mulai dapat dikendalikan dengan baik," ujarnya.

Asri juga mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari strategi Kementerian BUMN, dan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, karyawan/karyawati BUMN juga didorong untuk berpatisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam hal ini Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. "Dengan demikian keterlibatan karyawan dalam kegiatan lingkungan ini, membantu membangun budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, sehingga perusahaan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan," kata Asri.


Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Yozawardi menyebut bahwa penanaman ribuan bibit kaliandra merah yang dilakukan oleh PT Semen Padang ini merupakan sebuah mandatori kesepakatan dunia, bahwa Indonesia sebagai bangsa-bangsa di dunia, juga berkewajiban untuk menurunkan emisi karbon dan sekaligus menambah stok karbon.

"Nah, Semen Padang mengimplementasikan kesepakatan dunia ini dengan menanam pohon kaliandra merah. Menurut kami, penanaman kaliandra merah ini sebagai bukti bahwa Semen Padang mendukung kebijakan nasional," kata Yozawardi.

Menanam pohon sebut Yozawardi, boleh apa saja, dan menurutnya sudah menjadi mandatori pada diri sendiri. Karena, selama ini manusia hanya memperoleh oksigen tanpa berbuat apa-apa. Dia pun menganalogikan mandatori tersebut dengan membandingkan kondisi di daerah sejuk dengan daerah yang begitu terik.

"Contohnya di Semen Padang ini. Di sini terasa sejuk, nafas segar, tapi bedakan dengan daerah terik seperti di lapangan bola. Dengan cuaca terik tentunya pasti susah kita bernafas. Apalagi kalau kita dalam ruangan tanpa AC yang tentunya akan membuat kita akan berebut oksigen. Nah, di sanalah baru kita menyadari begitu pentingnya oksigen dan pentingnya pohon," ujarnya. 

Terkait emisi dan karbon, Yozawardi mengatakan bahwa Pemprov Sumbar sangat mendukung PT Semen Padang berinovasi mencari energi terbarukan bersumber dari kaliandra merah. "Kami dukung full penanaman kaliandara merah ini. Karena, bahan bakar fosil harus dikurangi dan menjadi kebijakan nasional. Apalagi, kaliandra merah ini selain menghasilkan oksigen juga bisa menjadi bahan baku untuk energi terbarukan," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Provinsi Sumbar Andi Irawan mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memanfaatkan momen Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2023 untuk kegiatan menanam bibit kaliandra merah yang merupakan tanaman energi masa depan Indonesia. Semoga, kata dia, kegiatan ini menjadi penyemangat manajemen PT Semen Padang untuk terus meningkatkan lingkungan yang hijau dan bersih, serta pengelolahan produksi yang semakin baik manajemen lingkungannya.

Kemudian kepada insan Semen Padang Group, dia pun berharap agar kegiatan penanaman ini dapat ditularkan ke lingkungan tempat tinggal. "Artinya, jadikanlah kegiatan menanam pohon ini sebagai semangat untuk rasa peduli terhadap lingkungan. Penanaman tidak harus dimulai dengan skala besar, tapi bisa dimulai dengan yang kecil seperti pot dan sebagainya," katanya.

Salah seorang karyawan PT Semen Padang Muhammad Ridwan mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon bersama manajemen dan insan perusahaan. "Ini sebuah kebanggaan bagi kami sebagai insan perusahaan karena bisa berkontribusi dalam menghijaukan bumi, dan menjaga kelestarian planet ini agar terhindar dari ancaman perubahan iklim dan pemanasan global," kata Ridwan.

Karyawan lainnya, Ferdy Dinardo mengatakan bahwa dirinya turut serta berpartisipasi dalam penanaman pohon, karena pohon memiliki peran penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Kehadiran pohon di lingkungan tempat tinggal bisa memberikan manfaat baik bagi kehidupan manusia dan hewan.

"Selain itu, manfaat lain dari menanam pohon maupun tanaman lainnya adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Karena, pohon dan tanaman akan menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim," kata staf Environment Unit Safety Health Environment (SHE) PT Semen Padang ini. (*)

Padang,Lintas Media News
Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Logistik ( kadislog) Lanud SUT dari Letkol Kal Ges Afriadi, S.T., kepada Mayor Kal Dody Yuliansyah, S.E., bertempat di Crew Room Lanud Sut Padang. Selasa, (28/11/2023). 

Dalam sambutannya, Danlanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat  mengatakan bahwa Sesuai pokok-pokok organisasi dan prosedur lanud sutan sjahrir, kepala dinas logistik mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam POP lanud sutan sjahrir antara lain mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyalurkan kegiatan pemeliharaan, perbaikan materil, kegiatan pembekalan materil, administrasi materil, har alkomlek dan ranmor di lingkungan lanud dan satuan jajarannya," ungkapnya.
Mengakhiri amanatnya, Danlanud mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di penempatan barukepada Letkol Kal Ges Afriadi, S.T.,  dan kepada Mayor Kal Dody Yuliansyah, S.E., saya ucapkan   selamat bertugas.

"Saya yakin dengan pengalaman jabatan sebelumnya dan jabatan jabatan lainnya insya-allah anda tidak akan banyak mendapat kendala atau hambatan yang berarti untuk memimpin jajaran dinas logistik di lanud Sutan Sjahrir ini," Pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Para Kadis, Perwira, dan perwakilan dari Bintara, Tamtama serta PNS Lanud SUT. Usai acara sertijab dilanjutkan acara tambahan dengan berjabat tangan dan ucapan selamat untuk Kadislog baru diikuti seluruh anggota yang hadir dalam acara sertijab.(rel)

PARIWARWA DPRD PESISIR SELATAN
Painan,Lintas Media News.com
Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Fraksi  menyampaikan pendapat akhir tentang Ranperda ( Rancangan Peraturan Daerah ) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Pessel , Senin ( 27/11) di ruang sidang Paripurna DPRD Pessel Painan.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ermizen, didampingi Wakil Ketua Hakimin, Wakil Ketua Jamalus Yatim, dan Wakil Ketua Aprial Habbas Buya Piay dihadiri Bupati yang diwakili Sekdakab Mawardi Roska, Forkopimda dan undangan lainnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 telah melalui proses yang panjang. Pembahasan dimulai dengan persetujuan KUPA dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Perubahan APBD oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja masing-masing, dan terakhir pembahasan antara Banggar bersama TAPD. 

Selama pembahasan, telah terjadi dinamika yang konstruktif antara pemerintah dan DPRD, yang terkadang berlangsung alot, dan itu semua adalah, dalam rangka mencapai kesempurnaan dan keefektifan APBD yang disusun dengan anggaran yang sangat terbatas. 

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, baik DPRD maupun pemerintah. Secara Umum Fraksi PAN berpandangan bahwa APBD tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari pembahasan KUA PPAS tahun 2024 yang telah menjadi bahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. 

Beberapa kegiatan Prioritas yang disampaikan Pemerintah Daerah pada APBD tahun 2024 perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dalam melaksanakannya agar tidak terciptanya suasana yang dapat membuat pandangan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah melalaikan kewajiban dan sebagai kebiasaan penanggung jawab dan pengelola keuangan daerah. Apa yang telah menjadi pembahasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, kami menegaskan usulan-usulan yang telah menjadi sebuah keputusan itu hendak nya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa mengurangi dan menghilangkan apa yang telah di sepakati bersama.

 Pembahasan-pembahasan yang telah kita sepakati bersama semestinya menjadi tujuan kita bersama dalam pencapaian Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Dan Fraksi PAN berharap terhadap Pemerintah Daerah agar senantiasa dalam mengambil dan melaksanakan setiap kebijakan-kebijakannya haruslah sesuai dengan sebagaimana tertuang dalam pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif, yakni sebagaimana tertuang dalam rangkuman APBD Tahun 2024 sehingga nantinya output yang dikeluarkan dari dokumen APBD ini akan dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mencermati dinamika dan hasil pembahasan, Fraksi Partai Amanat Nasional MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna berikutnya (*/hms )

 Painan,Lintas Medi News,com
Rendahnya harga tandan buah segar ( Tbs ) sawit masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel) Sumatera Barat, membuat anggota DPRD Pessel mengambil langkah strategis dengan  mengusulkan pembentukan Perda inisisatif 

Sembilan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, mengusulkan pembentukan Perda untuk menyikapi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun rakyat, atau kebun swadaya yang selalu jauh di bawah harga daerah lain, serta adanya potongan timbangan yang sangat tinggi.

Selain kelapa sawit, Perda inisiatif tersebut nantinya juga akan mengatur tata kelola dan tata niaga karet dan gambir yang juga komoditi perkebunan unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Surat usulannya sudah dimasukan ke Sekretariat DPRD. Kami berharap usulan ini jadi salah satu perioritas pada Propemperda tahun anggaran 2024, kata Novermal, S.H., M.H., Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang menggagas usulan Ranperda, Jumat (10/11).
Dikatakan Novermal, usulan Perda inisiatif ini sangat penting, karena Kabupaten Pesisir Selatan belum punya Perda yang mengatur tata kelola dan tata niaga TBS kelapa sawit dan komoditas perkebunan unggulan lainnya, seperti karet dan gambir.
Ini harus kita atur, supaya harga di tingkat pekebun bisa lebih baik. Di Pessel ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit milik rakyat yang harus dilindungi, tegas Politisi PAN ini.
Dijelaskan Novermal, sampai kini harga TBS kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan selalu jauh di bawah harga daerah Sijunjung, Dharmasraya, Agam, dan Pasaman Barat. Selisih harganya mencapai Rp400,- per kg, dan potongan timbangan di pabrik juga sangat tinggi.

Bahkan, dua pabrik milik Incasi Raya Grup malah membeli dengan harga jauh di bawah harga pabrik lain, katanya.

Karena harga TBS kelapa sawit kebun plasma dan kebun mitra pabrik sudah tetapkan oleh tim bentukan Gubernur, maka menurut Novermal, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya harus ditetapkan pula oleh tim bentukan Bupati.

Kedepan, kita tidak ingin lagi mendengar Pemda berkilah itu bukan kewenangannya. Untuk itu, harus ada Perda yang mengaturnya, tandas Novermal.

Ditegaskan Novermal, salah satu komponen utama dalam penetapan harga TBS kelapa sawit, adalah rendemen atau kandungan minyaknya. Untuk itu, Pemda diminta segera melakukan cek rendemen TBS kelapa sawit kebun swadaya, mulai dari hamparan Sutera sampai Lunang Silaut.(*/on/yel)




PARIWARWA DPRD PESISIR SELATAN


Painan, Lintas Media News.com

Partai Demokrat melalui Fraksi  menyampaikan pendapat akhir tentang Ranperda ( Rancangan Peraturan Daerah ) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Pessel , Senin ( 27/11) di ruang sidang Paripurna DPRD Pessel Painan.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ermizen, didampingi Wakil Ketua Hakimin, Wakil Ketua Jamalus Yatim, dan Wakil Ketua Aprial Habbas Buya Piay dihadiri Bupati yang diwakili Sekdakab Mawardi Roska, Forkopimda dan undangan lainnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 telah melalui proses yang panjang. Pembahasan dimulai dengan persetujuan KUPA dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Perubahan APBD oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja masing-masing, dan terakhir pembahasan antara Banggar bersama TAPD.

Selama pembahasan, telah terjadi dinamika yang konstruktif antara pemerintah dan DPRD, yang terkadang berlangsung alot, dan itu semua adalah, dalam rangka mencapai kesempurnaan dan keefektifan APBD yang disusun dengan anggaran yang sangat terbatas.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, baik DPRD maupun pemerintah. Secara Umum Fraksi PAN berpandangan bahwa APBD tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari pembahasan KUA PPAS tahun 2024 yang telah menjadi bahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Beberapa kegiatan Prioritas yang disampaikan Pemerintah Daerah pada APBD tahun 2024 perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dalam melaksanakannya agar tidak terciptanya suasana yang dapat membuat pandangan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah melalaikan kewajiban dan sebagai kebiasaan penanggung jawab dan pengelola keuangan daerah.

Apa yang telah menjadi pembahasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, kami menegaskan usulan-usulan yang telah menjadi sebuah keputusan itu hendak nya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa mengurangi dan menghilangkan apa yang telah di sepakati bersama.

Pembahasan-pembahasan yang telah kita sepakati bersama semestinya menjadi tujuan kita bersama dalam pencapaian Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Dan Fraksi PAN berharap terhadap Pemerintah Daerah agar senantiasa dalam mengambil dan melaksanakan setiap kebijakan-kebijakannya haruslah sesuai dengan sebagaimana tertuang dalam pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif, yakni sebagaimana tertuang dalam rangkuman APBD Tahun 2024 sehingga nantinya output yang dikeluarkan dari dokumen APBD ini akan dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mencermati dinamika dan hasil pembahasan, Fraksi Partai Amanat Nasional MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna berikutnya (*/hms )


SEMARANG,Lintas Media News
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melihat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup jadi perhatian khusus, meski tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 masih dalam kategori sedang. Bahkan untuk pengawasan di konten medsos, Bawaslu Jateng membentuk relawan siber di 35 kabupaten dan kota.

"Memang, netralitas ASN cukup jadi perhatian khusus kita. Namun secara keseluruhan, suasana masih terlihat kondusif. Tingkat kerawanan pemilu di Jateng masuk kategori sedang," ucap Sosiawan, Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Datin Bawaslu Jawa Tengah saat menerima rombongan Jurnalis Kawal Pemilu Anti Hoaks dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Kantor Bawaslu Jateng, Jln. Pampadayan, Semarang, Selasa (28/11/2023). 

Dikatakan Sosiawan, dari keseluruhan tahapan kampanye Pemilu serentak 2024, tahapan yang paling krusial dalam pemilu adalah tahapan masa kampanye. Meskipun di hari pertama kampanye, kondisinya masih terlihat aman dan kondusif. 

"Hari ini, Selasa, 28 November, yang merupakan hari pertama masa kampanye, suasana masih kondusif. Moga kondisi ini tetap berlangsung hingga selesai tahapan pemilu," jelas Sosiawan dalam silaturahmi yang dihadiri Kepala Bagian Prokopim Setdaprov Sumbar, Budi Arif dan staf, Ketua JPS Adrian Tuswandi serta belasan jurnalis Sumbar. 

Terkait dengan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Sosiawan menyampaikan bahwa sebelum memasuki masa kampanye ini, Bawaslu Jateng telah banyak menertibkan  baliho-baliho caleg yang melanggar aturan, seperti berisi ajakan dan sebagainya. 

"Selain itu, penertiban juga dilakukan OPD terkait dan Satpol PP, dengan mengacu Perda Ketertiban Umum," ungkapnya. 
Khusus dalam pengawasan dan pemantauan kampanye di media sosial (medsos), lanjut Sosiawan, maka Bawaslu telah membentuk Tim Relawan Siber di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 
"Para relawan ini juga kita didik menjadi konten kreator, sekaligus jadi penyejuk dan pendamai berbagai potensi konflik yang ada di lapangan. Jadi tugasnya multifungsi. Mereka tidak saja berasal dari perorangan, tapi juga dari organisasi-organisasi yang ada," pungkas Sosiawan. 

Sebelumnya Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) yang juga koordinator Jurnalis Kawal Demokrasi Anti Hoaks, Berani Hoaks, Hook Saja, menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam upaya memberi penguatan pada jurnalis Sumbar, terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Apalagi, Jawa Tengah dianggap menjadi titik perhatian masyarakat Indonesia karena ada tua tokoh yang jadi peserta Pilpres 2024. 

"Karena itu kita pilih Jateng untuk melakukan studi Tiru ini, dalam upaya mensukseskan pesta demokrasi yang damai tanpa Hoaks," ucap Adrian. 

Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Kabag Prokopim Setdaprov Sumbar didampingi Ketua JPS Adrian Tuswandi, Penasehat JPS, Novrianto Ucok dan lainnya. (rel)


Padang Pariaman, Lintas Media, Kesbangpol Padang Pariaman mengelar Rapat Koordinasi Penanganan Komflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman. 

Dalam hal ini di hadiri Polres Kota dan Polres Kabupaten Padang Pariaman, Damdim 03 08, dan dari Kejaksaan,(yang mewakilinya) instansi tersebut sekali gus pemberi materi di kegiatan tersebut
dan dihadiri para segenap undangan, acara berlangsung  pada Senin (27/11)di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung. 

guna diadakan rapat koordinasi tersebut untuk mencarikan solusi atas komflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta menyamakan persepsi antara OPD, tentang isu komflik Sosial bagi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yg di sampaikan oleh kepala Kesbangpol Jon Eka Putra. 

Demikian juga hal komflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Padang Pariaman, bahkan ada yang sampai ke ranah hukum, namun dibalik itu kita carikan solusinya, mugkin bisa selesaikan dengan cara sederhana, contohnya dirundingkan secara kekeluargaan, ugkap penegak hukum dari wilayah kepolisian

Begitu juga dengan pihak Kejaksaan yang ikut memberikan paparan seputar perlindungan hukum untuk menyelesaikan komflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat, tidak semua permasalahan harus dibawa ke tanah hukum, bisa di selesaikan oleh kejaksaan melalui joratijastis ugkap penegak hukum Kejaksaan. 

Ditengah tahun politik yang sebentar lagi akan digelar perhelatan Nasional, diantaranya Adanya  Pemilihan Caleg Legislatif, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan Presiden (Pilpres), adanya keterbatasan PNS dilarang ikut serta dan campur tangan dalam dukung mendukung masing Paslon yang ikut dalam perhelatan Nasional tersebut, siapa yang melanggar akan di kenakan sangsi, Dan beliau menyampaikan beberapa komflik yang terjadi ditengah wilayah Kabupaten Padang Pariaman, alhamdulillah semua kita carikan penyelesainnya. 

Namun demikian Syahrul syah mewakilan Dandim Pariaman menghimbau kepada lapisan yang serta stek holder dijajaran Pemerintahan, konsep sangat sederhana mari kita ciptakan kondisi yang aman taat dan patuhi peraturan yang telah ditentukan, demi NKRI yang kita cintai ini kata beliau. Kita sukseskan pembagunan di segala bidang imbuhnya. 

Usai penyampai materi dari penegak hukum tersebut, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar sosialisai penangan komflik sosial ditengah masyarakat, acara kita pending karena masuk waktu isoma. 

Usai Isoma, dilanjutkan  pertemuan dengan Bupati Suhatri Bur, wejangan ini sesuai dengan UU no 7 tentang arahan
 penangan komflik sosial bahwa kita di Padang Pariaman ada beberapa komflik sosial yang harus di selesaikan,

Adanya perselisihan antara kaum, antara niniak mamak dan keponakan,  komflik bukan adanya perlawanan, namun adanya komflik menahan ego,  Padang Pariaman sangat menjunjung kebersamaan. Komflik itu adalah hal yang biasa, sebab kita punya  beberapa organisai untuk  bisa menjembatani sekiranya ada kendala, mari libatkan ormas² lainnya,  ado forum nianiak mamak, yang harus bisa menjembatani sweta membantu menyelesaikan komflik tersebut. 

Keterlambatan bukanlah suatu halangan yang di sengaja, namun ada agenda daerah yang harus dilaksanakan namun tidak bisa wakailkan ujar Bupati Suhatri Bur dalam membuka sosialisasi penanganan Komflik tersebut, secara  resmi beliau membuka dan mengucapkan Alhamdulillah sekaligus menutup acara tersebut. (Len)



Padang,Lintas Media News
Selama 2023 produktifitas kinerja DPRD Sumbar meningkat dimana telah menorehkan beberapa prestasi kinerja salah satunya telah menetapkan 8 Ranperda, 4 Ranperda Inisiatif, 1 Ranperda usulan Pemprov dan 3 Perda Komulatif Terbuka. Dan dari 8 ranpeda,  6 telah ditetapkan jadi Perda.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangam Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi Syahrir.SH.MM dalam rapat tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dilingkup Sekretariat Dewan diruang Kerja Sub Bagian Humas, Publikasi, Protokol dan Perpustakaan Set.DPRD Sumbar, Senin (27/11/2023). 

Kabag Persidangan mengatakan 4 Ranperda Inisiatif  2 dari Komisi II, masing-masing 1 dari Komisi I, dan IV. Perda no 3 tahun 2023 Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera  Barat, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Tanah Ulayat dan Perda no 4 tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebencanaan.

"Sementara Ranperda Tanah Ulayat dan Ranperda Perhutanan Sosial sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar sudah dalam pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri, menunggu nomor registrasi," Zardi.

Zardi juga katakan, 4 perda usulan pemprov yang telah ditetap DPRD Sumbar,  Perda Ekonomi Kreatif, dan 3 Perda komulatif terbuka,  Perda Pertanggungjawaban APBD 2022, Perda Perobahan APBD 2023 dan Perda APBD 2024. 

"Produktifitas 8 buah Perda dan peraturan perundang-undangan ini tentunya bagian tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja DPRD Sumbar dimana tahun 2023 lebih baik dari  tahun 2022 yang hanya melahirkan 3 perda komulatif terbuka saja," katanya. 

Untuk tahun 2024 Zardi juga ungkapkan, sesuai Surat Keputusan DPRD Sumbar, no 19/SB/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Perda provinsi Sumbar tahun 2024 menyatakan 9 usulan Ranperda Baru ( 5 ranperda dari pemerintah daerah, 4 ranperda insiatif DPRD) serta 6 Ranperda luncuran propemperda tahun 2023. 

"6 Ranperda luncuran tahun 2023 antara lain, Ranperda Pengelolaan Sampah, Ranperda Perubahan atas Perda no 12 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas, Ranperda Perubahan ketiga atas Perda No 8 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum, Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran di daerah dan Ranperda Mutu Pelayanan Kesehatan," jelasnya.

Zardi juga menyampaikan pada tahun 2023 telah banyak hal yang ditelah toreh dan dliakukan dalam kegiatan kedewanan maupun kegiatan kinerja pelayanan dan fasilitasi sekretariat DPRD Sumbar. 

"Juara 1 keterbukaan informasi publik OPD 2023, Juara 4 Inovasi 2023, masuk 10 besar Tinarbuka 2023. Meningkatkan fasilitasi kunjungan tamu, baik dari DPRD provinsi dan kabupaten tetangga maupun kunjungan, mahasiswa, siswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya. Ada penambahan 5 inovasi baru termasuk kerjasama dengan Perpustakaan Nasional," ungkapnya. 

Kepada Tim Kreatifitas PPID Set.DPRD Sumbar Zardi sampaikan arahan pimpinan, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Sumbar. 

"Kita perlu melakukan penyampaian laporan aktifitas kinerja selama tahun 2023, berupa data-data informasi yang akurat sesuai peran, fungsi dan pelayanan fasilitasi di sekretariat DPRD Sumbar kepada publik dan masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan data-data informasi pelaporan  produktifitas kinerja DPRD Sumbar dapat kita tayangkan kepada publik pertengahan Desember 2023 ini," pintanya. 

Rapat tim PPID ini merupakan bagian dari aktifitas evaluasi  dan monitoring penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di DPRD Sumbar. 

(Humas DPRD Sumbar)





Pasaman,Lintas Media News
Anggota komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri, kembali temui masyarakat untuk lakukan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Sabtu (25/11/2023) di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

Dalam kegaiatan tersebut, Syamsul Bahri didampingi Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Holtikultura Sumbar diwakili Kepala UPT Syofyandri, Camat Rao Selatan diwakili Sekcam, Endri Anto, SAg, Kelompok Tani, serta Tokoh Masyarakat setempat.

Pada saat Sosialisasi Syamsul Bahri mengatakan, kalau ia sangat berharap petani memahami betapa pentingnya lahan pertanian untuk menyangga ketahanan pangan di Pasaman barat khususnya dan Sumatera Barat umumnya. 

"Saya sangat berharap pada kita semua, dengan mengikuti sosialisasi peraturan daerah ini bisa memahami berapa pentingnya lahan pertanian, sebagai penyangga ketahan pangan di Pasaman dan juga Sumatera Barat, yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,"ucap Syamsul Bahri.
Dia juga menambahkan, agar peserta sosialisasi mampu menerapkan peraturan daerah ini, selanjutnya bisa menyampaikan pada masyarkat lainnya, sehingga bisa memahami serta melaksankannya untuk kepentingan banyak orang.

"Saya berharap kita bisa memahami dan menjalankannya sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, dalam upaya mempertahankan lahan pertanian pangan, demi keberlangsungan hidup dan kehidupan," tambahnya. 

Sosialisasi yang berlangsung sangat humanis tersebut diisi dengan tanya-jawab antara masyarakat dengan Syamsul Bahri, salah seorang peserta Ridwan mempertanyakan apakah semua aturan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. 

Syamsul Bahri dengan tersenyum dan tegas menjawab, lahan pertanian tanaman pangan tentunya amat bermanfaat untuk orang banyak, karena menyangkut pengelolaan pertanian dalam menghasilkan pangan. 

Sekaitan dengan acara, camat yang hadir dalam sosilisai Perda juga mengucapkan terimakasih pada Syamsul Bahri yang sudah memberikan berbagai pencerahan pada masyarakatnya, dan berharap agar bisa melakukan dalam waktu berbeda. 

"Kita berharap pak Syamsul Bahri bisa melakukan sosialisasi berbagai peraturan daerah secara berkelanjutan, sehingga kami mendapatkan berbagai pencerahan, apa lagi beliau sangat memiliki responship tinggi terhadap masukan dan aspirasi masyarakat selama ini, saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga,"tutupnya(***)


Padang,Lintas Media News
KPID Sumatera Barat raih penghargaan  pada Malam Anugerah KPI Pusat 2023 dalam kategori KPI Inovatif dan Kolaboratif. 

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan perdana kepada KPI Daerah atas jasa dan kontribusi dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar, serta mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyiaran di daerah. Penghargaan diserahkan pada Malam Anugerah KPI 2023 di Ayana Midplaza Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 10-11 Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2023 malam.

KPID Sumatera Barat dinilai aktif dan mampu menjalankan menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan cara inovatif dan kolaboratif . Tidak hanya KPID Sumbar ada 9 KPI daerah lainnya yang juga mendapatkan anugerah diantaranya Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini Ketua KPI Daerah Sumatera Barat mengaku bangga dan berterimakasih kepada seluruh staf KPID Sumbar khususnya seluruh team yg telah membantu sehingga KPID Sumbar mendapatkan penghargaan dari KPI pusat. 
Lanjut, Robert juga mengatakan terimakasih atas sinergitas antara KPID Sumbar bersama Stakeholder lainnya yang turut andil dalam membangun penyiaran di Sumatera Barat dan penghargaan ini di persembahkan untuk kita semuanya dengan harapan kedepannya KPID Sumbar makin maju dan sukses lagi.(rel)





Pasaman,Lintas Media News
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah pada,  di Kabupaten Pasaman.Sabtu (25/11/2023).

Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, tujuan Sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan Kualitas Lingkungan, memfasilitasi pemerintah Kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sampah serta menjadikan sampah manjadi sumber daya.

Dalam acara sosialisasi yang digelar di Kecamatan Panti tersebut, masyarakat setempat sangat antusias dan semangat di acara tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri camat Panti, Wali Nagari se Kecamatan Panti dan caleg- caleg dari berbagai partai, para ninik mamak, tokoh masyarakat serta tamu undangan yang hadir.
“Pentingnya Perda pengelolaan sampah ini berdampak pada ekonomi masyarakat Sumbar dan berdampak untuk kesehatan Masyarakat sekitar.

Khairuddin Simanjuntak juga menyampaikan, sudah hampir disetiap nagari di Pasaman saya Perda ini disosialisasikan.

“Perda ini selain berdampak untuk lingkungan, juga bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna,” katanya.

Juntak juga mengajak wali Nagari dan tokoh tokoh masyarakat untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah agar bisa mangasilkan uang.(**)


Payakumbuh,Lintas Media News
Pj Walikota Payakumbuh Drs. Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang akan mewujudkan impian Warga Payakumbuh memiliki Masjid Raya yang representatif dan megah. Kecuali itu, Pemko akan mengundang investor untuk membangun pasar kuliner dengan melibatkan UMKM kota. Ratusan bahkan ribuan UMKM telah berperan besar membuka lapangan kerja di kota Batiah ini.

Hal itu disampaikan Pj. Wako saat menerima rombongan  Jurnalist Jurney- JoJo di RM  RO Situjuah, Payakumbuh, minggu 26/11.
Kunjungan perdana yang digagas Eko Yance Edri, Pemred Khazanah ini menyasar  dua kota yakni Payakumbuh dan Bukitinggi. Mereka terdiri dari Atviarni, Asril Koto, Devi Diany, Gusfen Khairul, Heranof Firdaus, Indrasakti Nauli, Jayusdi Effendi, Nita Indrawati Arifin, Nofi Sastera, dan Zulnadi.

Pj Wako Jasman Rizal yang juga Sekum LKAAM Sumbar begitu mengetahui rencana kedatangan rombongan "JoJo," Ia minta untuk bertemu dan bersilaturahmi. Maka gurau dan ketawapun terbangun. Jasman terlihat segar  dan ceria walaupun dengan kesibukan yang padat mengurus kota ini hingga September 2024.

Sambi bersilaturahmi, Jasman yang dilantik 29 September 2023 menjelaskan program strategis yang akan dilakukan. Diantaranya pembangunan Masjid Raya sebagai kebanggaan Warga Kota Payakumbuh.

Sebenarnya, sebut Jasman lahan untuk pembangunan tersebut sudah ada seluas 5 hektar. Hanya saja selama ini belum ada panitia. Kita akan bentuk yayasan dan panitia pembangunannya. Sebab dengan APBD jelas tidak terdukung, jelas Jasman.
Jasman Rizal Dt Bandaro Bendang mentargetkan awal tahun 2024 sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid tersebut.

Kota 24 Jam

Menyadari Payakumbuh adalah kota perlintasan dari berbagai daerah utamanya Pekanbaru, maka yang perlu disiapkan adalah menghidupkan kota ini 24 jam, sebut Jasman Rizal Dt Bandaro Bendang.
"Kita akan bangun sentra oleh oleh dan pasar kuliner guna memenuhi dan memanjakan selera pengunjung", ujar mantan Pj. Bupati Solok Selatan.
Untuk itu kita perlu investor yang mau berinvestasi di sektor kuliner tersebut. Pemko sedang menjajaki itu.

Dari data BPS tahun 2021, jumlah total UMKM di Payakumbuh yang sudah bisa disebut maju dan berkembang, mencapai 537 entitas. Tapi menurut Jasman, saat ini yang perlu terus digenjot adalah terus menumbuhkan pendatang-pendatang baru (start-up) dari UMKM. “Kita perlu menambah dan menumbuhkan pelaku-pelaku baru dan terus meningkatkan daya saing bagi UMKM yang existing,” ujar Jasman.(**)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.