Diharapkan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasionap (BPN) dapat mengsupport daerah sedangkan kondisi saat ini DPRD seluruh Indonesia sedang disibukan dengan pembahasan APBD Tahun 2024. Kemungkinan DPRD Sumatera Barat akan mampu membahas dalam jangka waktu 2 bulan Desember sampai Januari tahun 2024. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi,SH dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Wilayah I Sumatera, Jawa dan Bali di Hotel Sutasoma Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ketua DPRD Sumbar ungkapkan, Sumbar belum mempunyai peta rawan bencana, dapat kami informasikan Pulau Sumatera mempunyai patahan semangko di solok, jika patahan itu bergerak akan terjadi bencana yang sangat luar biasa serta akan banyak korban yang berjatuhan.

"Ada beberapa isu central dalam pembahasan RTRW ini yang isu kerusakan wilayah pesisir dan laut dan kedua peningkatan alih fungsi lahan dan ketiga adalah potensi bencana," ujar Supardi. 

Supardi juga sampaikan, Ada 2 kelengkapan yang wajib diikut sertakan pertama KLHS dan kedua rekomendasi Peta Dasar.

"Apakah KLHS dan Peta dasar tadi apa sudah menjadi kesepakatan bersama dimanak etika pembahasn RTRW tidak ada lagi pembahasan KLHS dan Peta Dasar ?," tanyanya.

Supardi juga sampaikan, kasus seperti Teluk Tapang yang merupakan  Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan dijadikan pusat ekonomi di Air Bangis yang menjadi masalah saat ini, dan secara data bencana daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana tsunami. 

" Apakah ini sudah menjadi kajian," yang konferhensif ?", serunya. 

Kemudian Supardi juga sampaikan Surat GubernurTerkait Ranperda RTRW ini baru disampaikan kepada DPRD pada akhir Bulan Agustus yang lalu dimana disaat yang bersamaan DPRD Sumbar sedang membahas APBD Perubahan tahun2023. 

Dengan demikian DPRD Sumatera Barat baru bisa mengbahas tentang Perda RTRW pada awal Bulan September 2023.

"Tahapan pembahasan RTRW ini belum bisa didudukan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, benar Bapemperda telah melakukan Konsultasi kekementerian ATR BPN dimana hasil konsultasi ini, DPRD dapat memahami tahapan-tahapan ranperda tentang RTRW ini", jelasnya. 

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah  Wilayah I Kementerian ATR/BPN Drs. Pelopor, M. Eng, menyampaikan, dalam penerbitan peraturan menteri pada rancangan Perda RTRW yang mana urusan/ prosesnya sudah selesai (muatannya, peta ,batang tubuh, dan pengaturan zonasi). Pemerintah daerah melalui gubernur meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk meminta mengeluarkan persetujuan subtansi terhadap Ranperda RTRW.

"Bagi ranperda yang sudah mendapatkan persetujuan subtansi ada 3 bulan prosesnya legislasi di daerah, proses yang tiga bulan ini kemendagri berharap dalam tempo  2 bulan persetujuaan dari DPRD sudah dilakukan," ujarnya.

Pelopor katakan, di Sumatera Barat belum bisa diterbitkan permen karena ada beberapa subtansi yang akan dibicarakan dan ini tidak mungkin ATR BPN menerbitkan Permennya. Untuk proses penganggaran perlu menjadi perhatian perlu adanya sinkronisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait (KLHS), Biro hukum perlu koordinasi dengan DPRD (Bapemperda) terkait perencanaan perda ini hingga pembahasan di legislatif.

"Untuk konsultasi public ATR BPN secara informal perlu juga membahasan perda ini di proses legislative. Penyusunan RTRW paling tidak ada 56 data set yang harus dikaji kementerian ATR BPN. Muatan ranperda RTRW harus memenuhi secara teknokratik sudah dianalisa dengan benar , secara afirmatif sudah dibicarakan dengan para pemangku kepentingan, dan secara politis sudah dibicarakaan dengan pihak legisltif untuk memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan," jelasnya.

Peloporkan ungkapkan, secara keseluruhan ATR BPN sudah melihat kedua belah pihak sudah komitmen untuk melakukan percepatan terhadap Perda RTRW ini.

"Cepat bukan berarti ugal-ugalan. Jangan sampai dokumen revisi RTRW akan mencelakakan dan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan eksekutif dan legislatif," tegasnya. 

(Humas DPRD Sumbar)

Seruan berupa yel-yel ‘Kami Bangga Jadi Anak Indonesia’ bergemuruh dari anak-anak dalam tiga ruangan kelas yang dijadikan satu  di SDN  31 Pasir Kandang, Rabu pagi  (8/11/2023) ketika pendongeng dari Yogyakarta, Ariyo tampil di hadapan mereka.

Pagi Rabu itu BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) memang sengaja mengajak Ariyo Zidni datang ke SD itu dalam rangka sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme untuk untuk usia dini. “Ini adalah bagian dari kegiatan Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sumbar yang dikoordinasikan oleh ibu Ruri Juswira. Ini merupakan kegiatan terakhir tahun 2023 FKPT Sumbar yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan survey Indeks Resiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radinalisme (IPR) secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Ketua FKPT Sumbar, Adil Mubarak ketika membuka acara tersebut.

Adil mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, fokus kegiatan masih ditujukan untuk remaja dan orang dewasa. Tetapi tahun ini melalui Bidang Perempuan dan Anak, FKPT mulai menyentuh anak-anak. “Pengenalan akan bahaya radikalisme yang mencari biang dari terorisme itu perlu diberikan lebih dini kepada generasi Indonesia. Agar sejak dini mereka mengenal dan memahami betapa radikalisme tidak memberikan kebaikan, tetapi hanya memberikan malapetaka,” ujar Adil.

Kasubkoordinator Partisipasi Masyarakat BNPT, Maira Humadhani dalam pengarahannya mengatakan bahwa selama ini anak-anak belum disentuh untuk diberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme. “Padahal itu sangat penting, karena kita (FKPT-red) berada di wilayah pencegahan, maka tidak ada yang lebih baik selain mencegah secara lebih dini. Pada usia anak-anak itulah melalui berbagai berbagai media pihak-pihak penganjur paham radikalisme menyebarkan pahamnya. Anak-anak akan mudah terpapar. Karena itu perlu dicegah lebih dini," kata Maira.

Pendongeng kondang, Ariyo Faridh Zidni menyebutkan bahwa materi tentang keberagaman, cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak lebih mudah disampaikan dalam bentuk cerita atau dongeng. “Anak-anak pun terlihat senang dan gampang memahami,” kata pria yang akrab disapa Kak Ariyo itu.

Ariyo sangat piawai berinteraksi dengan anak-anak, sehingga mereka terlihat senang. Sesekali Kak Ariyo melakukan tanya jawab, kuis dan mengajak dialog. Anak-anak terlihat semangat. Lebih-lebih Kak Ariyo banyak memberikan hadiah, akrab dan seolah tak ada jarak. 

Anak-anak SDN 31 itu terus antusias mengikuti kegiatan hingga berakhir setelah shalat Dzuhur. Menurut Kabid Media FKPT Sumbar, Heranof Firdaus, kegiatan Bidang Perempuan dan Anak ini akan berlanjut lagi tahun depan di daerah atau kota yang lain pula. Ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini FKPT Sumbar sudah menggelar enam kali kegiatan sosialisasi, antara lain Bidang Pemuda, Bidang Agama, Bidang Media, Bidang Perempuan dan Anak (dengan dua kegiatan) dan Bidang Penelitian. “Khusus penelitian ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam bentuk survey Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Resiko Terorismes (IRT) dan hasilnya akan diumumkan pada akhir 2023 atau pada awal 2024 oleh Kepala BNPT,’ ujar Hernaof. 

Acara itu juga dihadiri oleh Pengawas Gugus Lima Kecamatan Koto Tangah, Vera Silenty, S.Pd. dan Ketua Komite Sekolah,  Drs. Fadlun Nafi.(rel)

Memastikan fungsi perlindungan anak berjalan hingga tingkat nagari, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota membentuk Komisi Perlindungan Anak Nagari (KPAN) di nagari. Menyikapi kebijakan tersebut, mendapat dukungan penuh dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi (Bapas Bukittinggi) sebagai mitra strategis dalam program perlindungan anak.

Kepala Bapas Bukittinggi Novri Abbas (Novri) tidak menampik bahwa tugas pokok dan fungsi Bapas dalam perlindungan anak lebih mengarusutama pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya anak sebagai pelaku. Novri yang belum sebulan menggawangi Bapas Bukittinggi terus mendorong jajarannya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, terutama pada 8 kabupaten dan kota wilayah kerja Bapas Bukittinggi. "Banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, banyak yang menjadi objek pengabaian perlindungan anak, untuk menekan kondisi tersebut, kami dari Bapas Bukittinggi sangat mengapresiasi apa yang telah digagas oleh Pemkab Limapuluh Kota dengan membentuk KPAN di setiap nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota," ujarnya dalam briefing sebelum mengutus Kasubsi BKA dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadiri sosialisasi KPAN di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (7/11).

KPAN sendiri menurut Kasubsi BKA Bapas Bukittinggi Aditya Maisa merupakan implementasi Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 50 tahun 2019. Tujuan nya adalah memastikan fungsi perlindungan anak yang menjadi salah satu tanggung jawab nagari terpenuhi. "Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Bapas Bukittingi hadir bersama yayasan Safe the Chidren dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Limapuluh Kota menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut," ujar Adit usai memberikan materi sosialisasi bersama PK Ahli Muda Indra.

Adapun materi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah peran Bapas dalam melindungi hak-hak anak dalam proses hukum, pemenuhan hak pendidikan anak, dan penanganan anak dalam keluarga. Pada acara yang dihadiri perangkat nagari, pemuka masyarakat, tungku tigo sajarangan nagari Tarantang, Bundo Kanduang berjalan hangat. "Kita menyambut baik respon masyarakat akan peran dan fungsi Bapas. Selama ini kita seolah berjalan sendiri karena tidak tersosialisasikannya tupoksi Bapas di tengah masyarakat," ujar Novri Abbas menyambut undangan dari Nagari Tarantang.

Hadirnya program dari Pemkab Limapuluh Kota ini menurut Novri Abbas akan semakin sinkron dengan tugas dan fungsi Bapas. Salah satu dari dasar hukum Perbup ini adalah Kepres Nomor 36 tahun 1990 tengan Pengesahan Convention On Right of The Child (Konvensi tentang Hak Anak). Tentunya ini sejalan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar hukum tugas pokok dan fungsi Bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. "Dan salah satu fungsi dari KPAN tersebut adalah pendampingan anak yang berhadap dengan hukum. Fungsi ini tentunya sangat sinergis dengan Bapas yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Limapuluh Kota. Terima kasih kepada Pak Bupati serta jajaran yang telah menggagas hal ini," ujar Aditya Maisa mewakili Kabapas Bukittinggi dalam sambutannya. (Rel)

Ketum DPP  Partai Ummat Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc buka kartu kenapa menjadi Calon Legislatif (menCaleg) DPR RI di Dapil Sumatra Barat (Sumbar) I, Selasa (7/11-2023).

Ridho Rahmadi buka kartu itu saat silaturahmi dengan pemimpin media cetak dan online se Sumbar di ruang Resto Suaso.

"Jadi Caleg DPR RI adalah putusan last minute saya, dan bismillah saya pilih Sumbar, karena dari analisis dan faktanya Sumbar itu merupakan Serambi Medinahnya Partai Ummat,"ujar Ridho Rahmadi.

Jadi Caleg DPR RI berdasarkan DCT ditetapkan KPU RI, Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Parpol satu-satunya yang menjadikan Sumbar sebagai daerah pemilihannya.

"Selain Sumbar jadi Serambi Medinahnya Partai Ummat, dari sejarah elektoral ternyata Sumatra Barat menjadi penyumbang suara terbesar saat Bapak Mertua Pak Amien Rais sebagai Capres pada 1999 dulu, selain Aceh dan Jogja,"ujar Ridho Rahmadi.

Ridho Rahmadi yakin Partai Ummat dilahirkan oleh tokoh reformasi bangsa Amien Rais dan menjadi Parpol pendukung Anies Baswedan jadi Calon Presiden 2024, bisa menjadi pilihan alternatif utama bagi masyarakat Sumbar pada Pemilu 2024.

Elite media cetak dan elektronik yang hadir berdecak kagum atas pilihan dan faktor mendasari Ridho Rahmadi menjatuhkan Dapil nya ke Sumbar I.

"Dari tracking dan analisa DPP Partai Ummat ternyata Dapil Sumbar I pertumbuhan elektabilitas dan  jumlah kader nya nomor dua tertinggi setelah Dapil Jabar I,"ujar Ridho didampingi Ketua DPW Partai Ummat Sumbar Taslim Chaniago bersama Caleg DPRD Provinsi Sumbar Partai Ummat, Firman Wanipin (Sumbar I) Adrian Tuswandi (Sumbar II), Citra Kardinal (Sumber IV) dan Zulirma (Sumabar VIII).

Ridho orang tua dari Sumatra Selatan dan besar di Yogyakarta selain politisi juga merupakan akademisi dengan baik keilmuan teknologi informasi.

"Bagi Partai Ummat Sumbar, maju Caleg Ketum di sini adalah kebanggaan sekaligus Medan pertarungan Partai Ummat di Dapil Sumbar I, Insya Allah target kami DNA seluruh kader serta simpatisan Partai Ummat menjadikan Ridho ke DPR RI adalah harga diri,"ujar Taslim. (***)

Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan. 

"Kami melaporkan bahwa telah terpilih ketua umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan," ucap Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjutinya.

"Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali," ucapnya.

Hendry menuturkan bahwa PWI membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. 

Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

"Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu," tutur Hendry. 

Di samping itu, Hendry menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut juga turut membahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

"Disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah," ujar Hendry.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama fikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini _event_ permusuhan,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pengurus PWI Pusat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.( **)

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) Zulkenedi Said memimpin rapat bersama mitra kerja komisi II dalam pembahasan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 di Ruang khusus II DPRD Sumbar .Jum’at (03/11/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Zulkeneddi Said didampingi seluruh anggota komisi II menyampaikan bahwa, rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan ditahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2024 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.

Kemudian setiap anggota Komisi IV juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Zulkenedi Said berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) bersatu dalam rapat kerja Intensif bersama OPD untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumbar Tahun 2024, Jum’at (03/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Sumbar Mochklasin,dihadiri seluruh anggota komisi II dan sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi II.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin menyampaikan bahwa, rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan ditahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2024 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.

Kemudian setiap anggota Komisi II juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dari hasil rapat bersama mitra tersebut, Ketua Komisi II Mochklasin berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Guna membahas lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra terkait.  Jum’at (03/11/2023) di Ruang khusus II  DPRD Sumbar.

Rapat tersebut langsung dipimpin Ketua komisi V DPRD Sumbar Daswanto, dihadiri seluruh anggota komisi V dan sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi V.

Ketua Komisi V DPRD Daswanto menyampaikan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.Kata Daswanto.

Pada kesempatan itu,anggota Komisi V juga ikut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Daswanto berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(*/st)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Afrizal didampingi Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meninjau cor beton jalan perumahan Taman Asri Kelurahan Sungai Sapih, Senin (6/11/2023).

Afrizal mengatakan,pengecoran dengan beton cor ready mix mutu K 225 ini dibiayai oleh dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumbar. 

"Alhamdulillah pokir yang saya perjuangkan bermanfaat untuk banyak orang, semoga doa dan dukungan masyarakat akan terus menyertai perjuangan saya di DPRD Sumbar,” Kata Afrizal.

Melihat kegembiraan masyarakat yang tinggal di komplek perumahan Taman Asri ini, Anggota DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, juga ikut senang karena apa yang ia lakukan bermanfaat untuk orang banyak.

Sementara,Ketua RW 06  Kelurahan Sungai Sapih Mulyadi mengatakan,

warga Perumahan Taman Asri, Kelurahan Sungai Sapih sangat senang karena jalannya jadi lebih mulus dan aman setelah dilakukan pengecoran dengan beton cor ready mix mutu K 225 oleh Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Golkar Afrizal melalui Pokok-pokok pikirannya.

“Alhamdulilah kami warga Perumahan Taman Asri sangat senang, karena jalan sudah diperbaiki hingga mulus, ini sangat memudahkan warga untuk melakukan kegiatan atau aktifitas lainnya,” ucap Mulyadi 

Untuk itu, sebagai Ketua RW Mulyadi mewakili warga di RW 06 mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan pengecoran jalan yang sudah diberikan oleh Anggota DPRD Sumbar Afrizal.

Pada kesempatan itu,Mulyadi juga berharap kepada Afrizal agar dapat nantinya melakukan kembali pengecoran jalan di beberapa ruas di Perumahan Taman Asri. Seperti jalan gerbang masuk komplek dan gang rumah warga yang masih rusak.

Terakhir Mulyadi mendoakan agar Afrizal bisa kembali duduk menjadi anggota DPRD Sumbar pada pemilu 2024-2029. Karena beliau adalah sosok anggota dewan yang merakyat dan aktif mendengarkan aspirasi, masalah, dan kebutuhan masyarakat yang di wakilinya.(*/St)

Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi ditetapkan sebagai unit kerja dengan Predikat Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2023. Atas predikat tersebut, Bapas Bukittinggi berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bapas Bukittinggi Novri Abbas yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat, Haris Sukamto di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumbar, Senin (6/11).

"Selamat kepada 14 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang berhak meraih Predikat pelayanan publik berbasis HAM ini. Penyerahan piagam penghargaan ini tidak hanya menjadi momen penting untuk menghargai prestasi UPT di lingkungan Kemenkumham Sumbar saja, tetapi juga untuk memperkuat komitmen dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik," harap Haris dalam sambutannya.

Sebagai Kepada UPT yang telah meraih predikat P2HAM, Kabapas Novri Abbas bertekad untuk memberikan pelayanan berbasis HAM yang lebih baik ke depannya. Meski belum cukup satu bulan menjabat sebagai Kepala Bapas Bukittinggi, Novri Abbas bertekad untuk menjadikan apa yang telah dicapai saat ini sebagai standar minimal. "Kepada seluruh jajaran Bapas Bukittinggi, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja samanya dalam mencapai predikat ini. Sebagaimana pesan dari Pak Menteri yang disampaikan Kakanwil, tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau pengguna layanan tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia," ujarnya kepada jajaran Bapas Bukittinggi secara daring usai menerima penghargaan.

Sebelum mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, Bapas Bukittinggi telah membenahi sarana dan prasarana utama, diantaranya ruang ramah anak, ruang laktasi/menyusui, ruang tunggu prioritas bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta jalur khusus disabilitas dan kursi roda. "Pembenahan yang telah dilakukan sebelumnya harus dipertahannya dan dijaga bersama sebagai bentuk konsistensi. Apa yang sudah optimal, harus dimaksimalkan," tekad Novri Abbas. 

Selain pembenahan sarana dan prasarana, Novri Abbas berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Bapas Bukittinggi dalam memberikan pelayanan kepada klien dan masyarakat yang membutuhkan.  (Rel)

Sebanyak 12 tokoh pembina Lembaga Karate-Do Indonesia dari berbagai kalangan ada yang tak menduga mendapat kepercayaan sebagai penerima Piagam Penghargaan dan pemilik DAN Kehormatan dari perguruan karate-Do Lemkari pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Sabtu (4/11/2023) pekan lalu.

Bahkan diantara delapan tokoh tersebut mengaku kaget ketika pihak Panpel Rakernas PB Lemkari 2023 menghubungi dan meminta kesediaan mereka menerima Piagam Penghargaan serta DAN Kehormatan yang diserahkan langsung Ketua Umum PB Lemkari, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Ketua Dewan Guru PB Lemkari, Harried Taning.

"Jujur saja saya tidak menduga mendapat kepercayaan pemilik DAN Kehormatan PB Lemkari ini. Ini sebagai penghormatan dan kebanggaan," kata Komjen Pol Dr. H. Boy Rafli Amar, MH saat dihubungi wartawan media ini sedang berbincang dengan tokoh perantau Minang asal Pesisir Selatan, Bakri Maulana, SE, MP yang turut hadir menyaksikan pembukaan Rakernas itu, Sabtu (4/11).

Boy Rafli Amar memang memang pantas mendapat kepercayaan itu. Mantan Wakalemdiklat Polri bukan orang asing di lingkungan olahraga beladiri karate, khususnya perguruan karate-Do Lemkari. Ia salah satu kolonel polisi yang pernah ditugaskan di Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV dan ketika semasa aktif memegang jabatan Kapolres di berbagai kota serta Kapolda Banten dan Papua memiliki perhatian untuk kemajuan prestasi atlet karate Lemkari di daerah yang dipimpinnya.

Pengalaman malang melintang Boy Rafli Amar tersebut mengantarnya sebagai salah satu tokoh purnawirawan Polri yang tercatat sebagai Dewan Penasehat PB Lemkari.

"Bagi saya sejauh untuk kepentingan generasi muda Indonesia di masa depan saya siap untuk memberikan pengabdian dan menyalakan semangat untuk tetap berolahraga karate, apalagi PB Lemkari yang merupakan perguruan karate yang pernah bekerjasama dengan institusi Polri," pungkas Boy Rafli Amar.

Adapun sebelas lainnya yang diberikan Piagam Penghargaan dan pemilik DAN Kehormatan perguruan karate yang berlambang harimau ini adalah Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza, SIP, MA, MSc CIQnR, CIQaR, PhD, Dr. Rahman Hadi MSi, Marsekal Pertama TNI Ferry Yunaldi, SE., MHan, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH MBA, Kombes Pol Nelson Pardamean Purba, SIK, Angel M.M.W. Ibrahim, SE, MM., Kol Inf Dr. Tirton Nefianto., S.Sos., MAP, Asis Lani, Amd T, H. Helldy Agustian SE,SH. MH, Muchlis Sulistyo, ST dan Drs. Zuladri Firman. (Agusmardi)

Sebagai  bukti rasa syukur team World Islamic Enterpreuner Summit (WIES)  2023 atas suksesnya ivent tersebut, Ketua Pelaksana WIES, Sari Lenggogeni bersama Yulviadi 'adek' (Direktur Eksekutif) , Nadhir (koord Travel Mart) dan Mona Sisca kunjungi Panti Asuhan Aisyiah Nanggalo, Padang, Senin (6/11).

Sari lenggogeni menyebut ini sebagai bentuk syukur dan berkah atas suksesnya ivent internasional WIES yang kita sharing kepada masyarakat dan anak2 di panti asuhan.

"Alhamdulillah berkat kolaborasi dan support segala pihak ivent WIES 2023 bisa berjalan sukses dan lancar . Dan hari ini kita berbagi kebahagiaan untuk  bisa memberi sedikit keberkahan untuk  panti asuhan kita ini, mohon diterima" Ucap Sari Lenggogeni yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar.

Panti Asuhan Aisyiyah Nanggalo memiliki anak asuh sebanyak 40 orang mulai usia anak sekolah SD sampai dengan Kuliah. 

Ketua Panti Asuhan Nurlela, didampingi sekretaris Osvinar dan pengurus Mardiati menyambut bahagia kedatangan tim WIES dan mengucapkan rasa terima kasihnya.

"Kami berterima atas perhatian bapak ibu dari team WIES, semoga niat baik bapak ibu dan team wies di balas Allah SWT dan menjadi pendorong semangat anak2 panti untuk menjadi sosok yang membanggakan bagi bangsa, dan lingkungannya kelak" tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut , team WIES memberikan sembako dan uang tunai kepada anak-anak panti asuhan. (Rel)