Setelah sukses melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) beberapa waktu lalu, Peradi Utama adakan pelantikan dan pengangkatan 34 Advokat di Whiz Prime Hotel Bogor, pada 21 Oktober 2023.

Pelantikan dan pengangkatan 34 Advokat itu langsung dilakukan oleh Dr. Hardi Fardiansyah, S.E, S.H.,M.H.,M.A.,M.Ec.Dev selaku Ketua Umum Peradi Utama.  Acara tersebut juga dihadiri oleh R.Jourda Ugroseno, SH, M.Kn (Sekjen Peradi Utama dan Praktisi Hukum Nasional), Mayjen TNI (Purn) Judy Harianto, SH (Dewan Kehormatan dan Staf KSP), Prof. DR. Chudry Sitompul, SH. M.H, (Dewan Penasehat dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pakar Hukum Senior), Adv. Dr. Nanda Dwi Rizkiah, S.H,.M.H,.M.KN.,M.A,.CPM,CPH,CPArb. (Dewan Pengawas dan Praktisi Hukum Nasional). Para Advokat yang dilantik serta diangkat itu berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang sengaja datang untuk mengikuti acara tersebut.

Setelah melakukan pelantikan, DR. Hardi selaku Ketua Umum, menyampaikan beberapa arahan dan nasehat dalam sambutannya. Menurutnya, banyak organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tapi Peradi Utama yang utama. Sehingga diharapkan para Advokat yang baru dilantik dan tergabung di Peradi Utama harus dapat berkiprah dalam membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

" Peradi Utama berkomitmen akan bersama-sama dengan Advokat yang tergabung dalam Peradi Utama baik dalam suka maupun suka. Kami tidak akan pernah membiarkan teman sejawat di Peradi Utama menghadapi permasalahan yang timbul nantinya seorang diri. Kami pengurus akan tetap bersama anggota Peradi Utama", ungkapnya. 

Mayjen TNI (Purn) Judy Harianto, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk memberi pendampingan dan pembelaan hukum ditengah masyarakat baik individual dan organisasi maka dibutuhkan seorang Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penasehat Hukum yang profesional dan memiliki Integritas. Untuk menjawab tantangan tersebut beliau berharap melalui Advokat–advokat yang dilantik oleh Peradi Utama, masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan hukum. 

Pada kesempatan itu Prof. DR. Chudri Sitompul, SH selalu Dewan Penasehat dan Rektor Undaris Semarang juga memberikan nasehat dan arahan bagi para Advokat Peradi Utama yang baru dilantik. Pelantikan dan pengangkatan itu juga dihadiri hampir seluruh Pengurus Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi Utama. 

Ismail Novendra, SH salah satu Advokat yang dilantik dalam acara tersebut mengaku bangga dan salut dengan kepungurusan Peradi Utama. Sebab kepengurusannya diisi oleh para pakar hukum dan ahli hukum nasional. 

" Walaupun Peradi Utama merupakan  organisasi Advokat yang baru, para Advokat sebaiknya gabung di Peradi Utama sebab sebagai organisasi Advokat, Peradi Utama lebih mengutamakan anggotanya", ungkap Ismail yang akrab disapa Raja Tega calon Ketua DPW Peradi Utama Sumbar tersebut. (Rel)

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan konsultasi akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perhutanan Sosial ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saat ini Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah kita serahkan ke-Mendagri c/q Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)*,kata 

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Perhutanan Sosial Ir. H. Arkadius Dt Intan Bano, yang didampingi anggota Ketua dan anggota Komisi II DPRD Sumbar di Jakarta, Jum’at (20/10/2023).

Dijelaskan Arkadius,sebagaimana Ranperda ini setelah dikoreksi legal drafting oleh Kemendagri dapat nantinya barulah dapat  disyahkan di rapat paripurna DPRD Sumbar.

Akadius Dt.Intan Bano menambahkan, Ranperda Perhutanan Sosial ini telah mengikuti aturan yang telah ada mulai dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat ini merupakan, ranperda yang pertama kali diusulkan se Indonesia. Dan saat ini telah banyak informasi keinginan beberapa kawan kawan DPRD dari provinsi melakukan study tiru ke Sumatera Barat,” ungkapnya.

Arkadius juga menyampaikan, hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

“Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan”, katanya.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin juga menyampaikan disela-sela kegiatan, penyerahan Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat ini bagian dari proses tahapan konsultasi akhir dari ranperda perhutanan sosial ini.

“Alhamdulillah, semua proses telah kita lalui dalam proses penyusunan ranperda perhutanan sosial provinsi Sumatera Barat. Semoga keberadaan perda perhutanan sosial ini nantinya pada mendorong peningkatan produktifitas kegiatan perhutanan sosial secara baik dan benar, sehingga hutan terjaga masyarakat sejahtera,” harapnya.

Mochlasin juga tambahkan keberadaan Perda Perhutanan Sosial ini nantinya, juga akan dilakukan secara teknis oleh peraturan gubernur. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya.

“Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingungan dapatsejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan”, harapnya.

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut diterima atas nama Direktur Produk Hukum Daerah dan beberapa pejabat fungsional perundang-undangan Kemendagri, beberapa anggota Komisi II DPRD Sumbar, Tenaga Ahli, Sekretariat DPRD Sumbar, utusan Biro Hukum Setda Sumbar dan Dinas Kehutanan Sumbar.

(Humas DPRD Sumbar)

Guna membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi, Forum Komunikasi Karyawati Semen Padang (FKISP) mengadakan kegiatan arisan di Kantor Pusat Semen Padang, Jumat (20/10/2023). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh FKISP semenjak 2008. 

“Kegiatan ini diadakan untuk membangun komunikasi antar karyawati Semen Padang. Arisan diisi dengan sharing session yang membahas berbagai materi seperti kesehatan, finansial, make up, dan praktik masak. Sehingga, diharapkan dapat merelease stress dan pada akhirnya dapat mendukung produktivitas karyawati.” jelas Ketua FKISP Ratnawati.

Sharing session yang diadakan dalam kegiatan ini membahas tentang respectful workplace dengan narasumber Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati dan Kepala Unit Operasional SDM, Ika Nopikasari. Acara arisan ini diikuti oleh 66 karyawati Semen Padang itu juga diselingi pembagian doorprize.

Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati pada sharing session itu menyampaikan bahwa respectful workplace merupakan program dari Kementerian BUMN yang menyebutkan bahwasanya kebijakan respectful workplace ini harus diimplementasikan di seluruh BUMN. 

"Respectful workplace ini merupakan cara perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan yang pada ujungnya bertujuan untuk perlindungan karyawan dan Perusahaan.” kata Anita.

Anita menambahkan bahwa kebijakan ini, kedepannya akan disosialisasikan ke setiap unit kerja di PT Semen Padang, sehingga bagi insan yang belum sadar dengan Respectful Workplace, dapat memiliki pemahaman terkait kebijakan ini. 

Melanjutkan hal tersebut, Kepala Unit Operasional SDM PT Semen Padang Ika Nopikasari menjelaskan bahwa perusahaan menyediakan sarana bagi Insan SIG secara umum dan Insan Semen Padang secara khusus yang melihat atau mengalami tindakan diskriminasi, kekerasan, dan/atau pelecehan untuk melaporkan tindakan tersebut melalui Whistle Blowing System (WBS) secara anonim.

Penanganan atas laporan tindakan diskriminasi atau pelecehan seksual mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. Tindakan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, termasuk dalam jenis pelanggaran kode etik, sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 027/Kpts/Dir/2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.

"Bagi insan SIG maupun Semen Padang yang melihat atau mengalami tindakan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, dapat melakukan pelaporan kepada WBS melalui sarana atau media sebagai berikut," tutup Ika.(*)

Puluhan Mahasiswa peduli demokrasi se- Sumatera Barat (Sumbar) berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar,Jum'at (20/10/2023).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa karena tidak terima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan batas usia calon serta wakil presiden Republik Indonesia.

Koordinator aksi unjuk rasa, Rivaldi menyebutkan, putusan MK tersebut akan lebih baik apabila dilaksanakan jauh sebelum pemilu 2024 atau sesudah pemilu digelar.

“Putusan MK tersebut sangat tidak tepat, terburu buru dan tergesa-gesa. Untuk itu, kami mahasiswa Peduli Demokrasi menyatakan untuk tetap melawan dan menolak putusan tersebut,” ujar Rivaldi.

Dalam aksi unjuk rasa itu, mahasiswa juga menuntut tidak ada intervensi politik terhadap putusan MK dan menuntut menegakkan integritas MK serta membuka secara transparan peta demokrasi 2024 secara adil dan independen.

“Kita ingin putusan MK tidak ada yang mengintervensi,” pungkas Rivaldi.

Sementara, wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis yang menerima kedatangan mahasiswa tersebut mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa.

Suwirpen berkomitmen akan menerima sekaligus meneruskan aspirasi yang disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif salah satunya dari aktivis mahasiswa Peduli Demokrasi Sumatera Barat yang menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Sumatera Barat.

“DPRD Sumatera Barat tidak hanya sekedar menerima tuntutan yang disampaikan aktivis mahasiswa, tapi akan segera meneruskan tuntutan yang mereka sampaikan ke pusat,” kata Suwirpen.(St)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Jumat (20/10/2023) menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Kepala Lapas kelas II B Selatpanjang.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Selatpanjang itu, dilakukan dari Kepala Lapas lama yakni Khairul Bahri Siregar kepada pejabat yang baru Sugiyanto.

Plt Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru. Dia berharap Kepala Lapas yang baru terus bekerja keras dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

"Termasuk menjalin hubungan dengan baik bersama seluruh stake holder dan sebagai mitra pemerintah daerah," kata Asmar. 

Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Khairul Bahri Siregar atas dedikasi dan pengabdian memimpin Lapas Selatpanjang selama ini. 

"Terima kasih atas segala jasa dan dharma baktinya dalam bentuk dedikasi dan pengabdian yang tercurah selama bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti ini," ujarnya. 

Lebih lanjut, Asmar mengaku dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, mungkin saja terdapat hal-hal yang kurang tepat dan kesilapan yang disengaja ataupun tidak.

"Perkenankan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khairul Bahri Siregar. Semoga sukses di tempat tugas yang baru," tutur Asmar. 

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Budi Argap Situngkir, juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Kahirul Bahri. 

"Kepada Ka Lapas yang baru, semoga bisa meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta unsur lainnya guna mewujudkan Kumham yang pasti dan berakhlak," ungkapnya. 

Turut hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, para kepala Lapas sejumlah kabupaten di Riau, pimpinan OPD dan pejabat serta undangan lainnya. (Nina/rls).

Warga Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, khususnya di RW 01, mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang terjadi sejak hampir 2 bulan belakangan ini. 

"Alhamdulillah, terima kasih Semen Padang yang kembali menyalurkan bantuan air bersih buat kami. Beberapa waktu lalu, Semen Padang juga hadir di tempat kami menyalurkan bantuan air bersih. Tentunya, bantuan air bersih ini sangat bermanfaat sekali buat kami," kata Desi, salah seorang warga Batu Gadang yang mendapatkan bantuan air bersih dari Semen Padang, Rabu (18/10/2023). 

Bantuan air bersih ini, katanya, sangat dibutuhkan warga Batu Gadang, terutama di kawasan Kasumbo. Karena, ratusan rumah akibat kemarau panjang sudah mengalami krisis air, sementara setiap harinya warga butuh air bersih untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK) serta memasak. 

"Memang beberapa rumah di kawasan Kasumbo ini rata-rata memiliki sumur. Tapi, akibat kemarau ini, air sumur sudah tidak layak lagi. Airnya keruh, karena sudah bercampur sendimen berupa material tanah dan pasir. Tentunya, sangat tidak layak untuk digunakan," ujarnya. 

Ketua RT03, RW01 Batu Gadang bernama Rita Erlinda mengatakan bahwa di RT nya, sedikitnya terdapat 153 KK yang mengalami krisis air bersih. Dan, kepedulian PT Semen Padang yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warganya, tentunya semakin menunjukan bahwa PT Semen Padang adalah perusahaan yang peduli terhadap masyarakat lingkungan.

"Jadi, kami sebagai warga Batu Gadang, bangga menjadi bagian dari masyarakat lingkungan Semen Padang. Dan, semua warga di RT03 ini juga sangat senang sekali bisa menerima bantuan air bersih dari Semen Padang ini. Semoga, Semen Padang sebagai perusahaan semen kebanggan kami, terus menebar kebaikan bagi masyarakat. Kami pun, mendoakan agar Semen Padang terus maju dan berkembang," katanya. 

Sementara itu, Lurah Batu Gadang Syafriadi menyebut sejak terjadinya kemarau, masyarakat Batu Gadang, khususnya di RT03, RT05 dan RT06, RW 01 Kasumbo, mulai mengalami kriris air bersih hampir 2 minggu ini lamanya. Bahkan, jumlah rumah warga yang terdampak kriris air bersih mencapai ratusan. Untuk itu, sebagai wakil pemerintahan di tingkat kelurahan, dia pun mengucapkan terima kasih kepada PT semen Padang yang telah menyalurkan bantuan air bersih. 

"Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Semen Padang. Bukan hari ini saja Semen Padang melalui Departemen Tambang dan Pengelolaan Bahan Baku hadir membantu warga kami yang kesulitan air bersih, tapi hampir setiap kemarau, warga kami selalu diberikan bantuan air bersih. Bahkan pada kemarau tahun ini, Semen Padang sudah berulang kali mendistribusikan air bersih untuk warga kami," katanya. 

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, penyaluran bantuan air bersih kepada warga Batu Gadang ini merupakan bentuk perhatian perusahaan kepada masyarakat. Dan, bantuan air bersih kali ini merupakan yang ketiga disalurkan sepanjang Batu Gadang, khususnya Kasumbo, dilanda krisis air bersih. 

"Tahap pertama kita salurkan 3 water truck air bersih dengan total 46 ribu liter, yang kedua 1 water truck sebanyak 16 ribu liter. Kemudian pada tahap ketiga yang disalurkan hari ini, jumlahnya sebanyak 1 truk atau 16 ribu liter. Semoga, bantuan air bersih ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dan, mari kita berdoa semoga kemarau panjang ini cepat berakhir dan warga pun tidak kesulitan air bersih lagi," kata Anita.

Dalam pendistribusian air bersih untuk masyarakat Kasumbo,  Kelurahan Batu Gadang itu, PT Semen Padang menurunkan Mine Rescue Team dari Departemen Tambang dan Pengelolaan Bahan Baku dengan personil sebanyak 5 orang dan didukung oleh 1 truck tanki air.(*)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)Suwirpen Suib mengatakan.Kesuksesan pemilu di tahun 2024 yang akan datang ditentukan faktor kesiapan penyelenggara, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

Hal itu dikatakan Suwirpen saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait sinergitas dan antisipasi potensi kerawanan tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 di Ruang Rapat kantor gubernur, Rabu (18/10/2023).

Menurut Suwirpen,rapat tersebut bertujuan meningkatkan integritas dan profesionalisme sehingga tercipta sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Selain itu dengan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.

“Salah satu indikator penting dalam mengukur kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah situasi yang tertib dan aman. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan perlu mengawal seluruh rangkaian tahapan pemilu dengan baik,” ungkap Suwirpen.

Lebih lanjut kata Suwirpen, perlu dilakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi yang akan datang.

Bertabuhnya gendang pemilu, tidak hanya sekedar dimaknai sebagai rutinitas politik lima tahunan saja, namun, terdapat sejumlah potensi kerawanan yang harus diantisipasi, agar kesuksesan kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik.Kata Suwirpen.

“Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi yang tegas menjadi kunci untuk memastikan terlaksananya netralitas  dalam Pemilu,” ujar Suwirpen.(*/st)

 

Direktur Utama (Dirut) PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa meminta semua istri karyawan PT Semen Padang untuk memantapkan fungsinya sebagai limpapeh di rumah gadang, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penyangga rumah gadang. Karena, secara harkatnya ibu-ibu atau para istri mempunyai tugas yang berat dibandingkan suaminya.

"Sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, ditambah lagi sebagai penopang ekonomi keluarga, ibu-ibu berfungsi sebagai limpapeh di rumah nan gadang. Ibu-ibu adalah tonggak besar yang harus mensupport rumah tersebut," kata Asri Mukhtar dalam sambutan puncak HUT ke-23 Forum Kumunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) yang digelar di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Kamis (19/10/2023).

Menurut Asri Mukhtar, sebagai ibu yang punya rahim, Bismillahirrahmanirrahim cuma ada pada ibu. Jadi, masa depan dan keutuhan rumah tangga, serta bagaimana suaminya bekerja dengan baik, tergantung dari ibu-ibu atau para istri. Untuk itu, di momen HUT FKIKSP ini, dia berharap kepada istri karyawan untuk dapat meningkatkan perannya sebagai limpapeh di rumah nan gadang.

"Ibu-ibu harus meningkatkan perannya sebagai limpapeh di rumah nan gadang, sehingga filosofi Adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan kami sebagai manajemen Semen Padang kepada semua istri karyawan," ujarnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa manajemen PT Semen Padang mengapresiasi berbagai kegiatan FKIKSP yang dapat bermanfaat bagi anggota, perusahaan dan juga bagi masyarakat melalui program-program yang dilakukan, seperti program kajian dhuha, bantuan ke panti sosial, program beasiswa, pelatihan keterampilan, seminar parenting dan lain sebagainya.

Selain itu, manajemen juga sangat mengapresiasi kegiatan yang bersinergi dengan perusahaan, seperti program pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan program Nabuang Sarok. "Melalui berbagai kegiatan tersebut, kami pun berharap terbangunnya keluarga-keluarga yang bahagia, sehat dan menginspirasi, sehingga dapat membangun citra Semen Padang yang baik juga," katanya.

Di samping berbagai program tersebut, Asri Mukhtar juga meminta kepada semua istri karyawan untuk membangun komunikasi efektif yang tentunya sangat berguna di era saat ini, baik di keluarga, masyarakat dan juga di lingkungan PT Semen Padang. Karena, dengan adanya komunikasi efektif, apapun informasi yang ingin disampaikan akan dapat diterima dengan baik oleh penerima informasi.

"Kami pun juga berharap peran FKIKSP sebagai wadah istri-istri karyawan untuk mendukung para istri karyawan menjalankan tugasnya dalam keluarga, termasuk dalam hal manajemen perubahan, sehingga memberikan pengaruh positif di dalam keluarga. Karena, pengaruh positif atau dukungan positif dari istri di rumah, akan menciptakan energi yang positif pada para suami, sehingga produktivitas akan meningkat, perusahaan akan semakin maju yang pada akhirnya akan berimbas juga terhadap kesejahteraan di rumah," tuturnya.

Puncak HUT FKIKSP dengan tema "This is Us Be Happy To Be Healthy" itu dihadiri Direktur Operasi PT Semen Padang Indrieffouny Indra, dan Dewan Penasehat FKIKSP yang terdiri dari Ny Rizanda Asri Mukhtar, Ny Aisyah Indrieffouny Indra, dan Ny Ines Oktoweri, serta Ketua Umum FKIKSP Dina Fery Sarvino, beserta pengurus dan anggota FKIKSP.

Juga hadir Pembina dan Pengurus dari Ikatan Istri Karyawan SIG, Pembina dan Pengurus Kerukunan Istri Karyawan Semen Tonasa, Pembina dan Pengurus Ikatan Istri Karyawan Semen Gresik, Pembina dan Pengurus Ikatan Istri Karyawan Semen Batu Raja, Pembina dan Pengurus Ikatan Istri Karyawan Solusi Bangun Indonesia, serta Pembina dan Pengurus Ikatan Istri Karyawan Thang Long Cement Company.

Pembina Ikatan Istri Karyawan SIG Dewi Donny Arsal dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada FKIKSP yang telah merayakan HUT ke-23. Di usia lebih dari dua dekade ini, dia berharap agar FKIKSP tetap solid, kompak dan terus berkontribusi kepada masyarakat atau lingkungan, serta terus memberikan energi positif kepada para suaminya yang merupakan karyawan PT Semen Padang. 

Pada kesempatan itu, istri Dirut SIG itu mengatakan bahwa budaya Indonesia mengajarkan bagaimana seorang wanita menempatkan perannya dalam keluarga maupun di lingkungan bermasyarakat. Peran istri adalah menjalankan kewajiban kepada suami dengan melayani kebutuhannya, mentaatinya dan menghiburnya di saat susah, serta menjadi partner dalam berjuang mengarungi rumah tangga.

Wanita sebagai ibu, kata dia, adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Perannya sangat penting dan agung, karena ibu adalah bertugas membesarkan, mendidik dan membimbing putra-putrinya menjadi generasi akan datang demi tercapainya cita-cita dan ketaatannya kepada penciptaNya. 

"Dalam adat Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang sangat spesial dengan sistim kekerabatan matrilineal yang tentunya sistim ini menempatkan perempuan dalam posisi mulia dan terhormat. Dengan tuntutan nilai agama dan adat, kami yakin bahwa para ibu yang tergabung dalam FKIKSP, sangat mengerti tugas dan kewajibannya. Baik tugas dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitarnya," kata Dewi Donny Arsal. 

Penasehat FKIKSP Rizanda Asri Mukhtar mengatakan bahwa FKIKSP selama 23 tahun ini telah menjadi wanita tauladan yang berwawasan maju dan terus berperan dalam pembangunan untuk menjunjung tinggi konsep bermitra dalam berkarya. Dia berharap, langkah-langkah positif yang telah dirangkai selama ini dapat terus dilanjutkan dalam perjalanan mencapai cita-cita. 

Di usia ke-23 tahun ini, diharapkan FKIKSP terus menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kemudian secara organisasi, FKIKSP tidak hanya peduli tentang diri sendiri, tapi juga kesamaan gender melalui partisipasi dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) yang turut berkontribusi dalam menjadikan dunia yang lebih adil. 

Kemudian untuk pengembangan SDM, dirinya meminta agar pengurus FKIKSP terus melakukan pemberdayaan bagi anggotanya melalui berbagai pelatihan-pelatihan seperti merajut, membuat kue dan lain sebagainya. Dan, menurutnya berbagai program pengembangan SDM yang telah berjalan selama ini, akan dapat menguatkan anggota FKIKSP secara ekonomi. 

"Semoga, FKIKSP terus berkembang lebih kuat dan menjadi teladan dalam komunitas istri karyawan Semen Padang, serta terus berbagi pengetahuan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Teruslah FKIKSP menjadi agen perubahan dalam lingkungan keluarga dan komunitas," kata Rizanda Asri Mukhtar.

Dongeng Ceria

Ketua Umum FKIKSP Dina Fery Sarvino menyampaikan bahwa dalam rangka HUT ke-23 FKIKSP ini, berbagai kegiatan telah digelar. Di antaranya, lomba Tari Minang dengan Tema “Marantak Bairiang langkah, Satukan Gerak dan Ekspresi dalam Meraih Prestasi” yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2023. Lomba ini diikuti oleh 177 peserta dari sekolah dan sanggar tari se-Kota Padang.

Kemudian pada 18 Oktober 2023, digelar kegiatan Minangkabau Culture Night di Wisma Indarung PT Semen Padang dengan tema "Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang". Kegiatannya, berupa fashion show pakaian adat Minangkabau dari 6 daerah, yaitu Solok, Payakumbuh, Tanah Datar, Sungaiang, Padang, dan Bukittinggi. Kemudian, juga ada pertujukan kesenian Minangkabau dari siswa-siswi SMA Semen Padang.

Selain itu, juga ada Wisata Napak Tilas Budaya Minangkabau, serta wisata kuliner dan wisata alam ke Desa Wisata Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Dan, kegiatan tersebut diikuti oleh ikatan istri karyawan SIG, Semen Tonasa, Semen Gresik, Semen Batu Raja, Solusi Bangun Indonesia, dan Thang Long Cement Company. 

"Jadi, berbagai kegiatan kebudayaan dan kesenian Minangkabau ini sengaja kami gelar di puncak HUT FKIKSP ini, karena kami ingin ibu-ibu atau istri dari karyawan SIG, Tonasa, Gresik, Batu Raja, SBI dan juga Thang Long, bisa mengenal lebih dekat budaya, adat dan kesenian Minangkabau," katanya. 

Kemudian pada Puncak HUT,  FKIKSP menggelar Talk Show Kesehatan dengan tema "Manajemen Stress Terhadap Penyakit Degeneratif" dengan menghadirkan narasumber Dr. dr. Arina Widya Murni, M.Kes, Sp.PD-K, Psi, Finasim, dan syukuran dengan memotong kue ulang tahun FKIKSP, serta selebrasi ulang tahun yang dimeriahkan oleh kolaborasi antara kesenian Talempong dengan tim Tari Sanggar Lantiak Ameh binaan FKIKSP, FKIKSP Voices, dan Flashmob Line Dances FKIKSP.

FKIKSP juga menggelar kegiatan penutupan HUT FKIKSP dengan mengadakan Fun Learning with Kids "Dongeng Ceria" dengan tema Menanamkan Nilai-nilai Budi Pekerti pada Anak-anak melalui Dongeng. Pesertanya, anak-anak berumur 4-11 tahun yang akan digelar pada 22 Oktober mendatang.(*)

Padang,Lintas Media News

Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengatakan. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) di Sumbar belum maksimal dan memadai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah 

Sampai tahun 2022, Indeks pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat baru tergolong dalam kelompok menengah dalam artian, kondisi infrastruktur masih belum mantap dan memadai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujar Suwirpen saat hadir dalam Fokus Group Discusion (FGD) dengan Topik KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Sebagai Alternatif Membangun Kemandirian Fiskal Daerah, di Padang, Kamis (19/10/2023).

Menurut Suwirpen, permasalahan utama dari belum memadainya infrastruktur di Sumbar disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini.

Pada APBD Tahun 2023 dengan nilai yang mencapai Rp. 6.5 triliun, alokasi anggaran untuk belanja modal hanya berkisar 12 %, dan alokasi khusus untuk belanja infrastruktur tidak sampai 10 % dari total belanja daerah. Sebagian besar alokasi belanja habis untuk belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja pegawai.

“Apabila kita hanya mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah, maka butuh waktu yang lama untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini, bisa 10 atau 20 tahun baru kita bisa memenuhinya dan itupun tidak efektif untuk percepatan pembangunan daerah,” tambah Suwirpen.

Menurut Suwirpen, sumber pembiayaan dari DAK pun saat ini, semakin sulit, oleh karena kebijakan dana transfer dari Pemerintah ke daerah dalam beberapa tahun terakhir semakin berkurang. Hal ini tentu dapat kita pahami, oleh karena banyak juga beban negara untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di sektor lainnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini. Daerah harus pandai berinovasi mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, baik dari potensi sendiri (APBD) maupun melalui skema pembiayaan lainnya.Tambah Suwirpen.

Dari banyak persoalan, Sumbar dalam hal infrastruktur, Suwirpen berharap kegiatan FGD kali ini dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memajukan Sumbar.

Kegiatan FGD dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan dibuka langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Syukriah. Selain OPD terkait, hadir juga sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Sumbar tengah menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Keterbatasan APBD membuat kita harus berimprovisasi, mencari peluang-peluang lain untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah,” kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi usai menghadiri FGD.

Mahyeldi menilai salah satu peluang untuk akselerasi pembangunan itu adalah melalui skema KPBU.

KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

“Ide menggunakan skema itu muncul setelah diskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG yang langsung ditindaklanjuti dengan FGD ini,” katanya.

Ia berharap dengan FGD itu semua pihak berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa lebih memahami mekanisme KPBU sekaligus kelebihan dan kekurangan menggunakan skema tersebut.

Sementara itu, Syukriah menyebut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sumbar pada 2023 relatif kecil, hanya sekitar Rp1,4 triliun. Itu pun tersebar pada beberapa sektor.

“Jika hanya mengandalkan anggaran itu pembangunan di daerah akan berjalan lambat karena itu kita menawarkan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujarnya.

Agar pemerintah daerah memahami secara penuh tentang skema itu, maka pihaknya menghadirkan seluruh pihak berkompeten untuk memberikan penjelasan secara komprehensif.

Ia berharap skema itu bisa membantu Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur karena infrastruktur adalah faktor pendukung utama perekonomian. (*)

Enam orang atlet Wushu Sumbar akan bertarung rebut tiket PON 2024 di GOR Pajajaran, kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. 

Enam atlet tersebut "bertarung" dalam kelas Taulu, dengan pelatih Roni Kurniawan, di dampingi pelatih serta juri nasional Yuliarti Dewi, dipimpin Manager Novrianto yang merupakan penasehat JPS dan ketua FWP-SB.

Atlet Wushu Sumbar yang akan "bertarung" di Bogor dalam acara Pra-Pon, dilepas ketua Wushu Sumbar Kompol Yang Isman,SH, dan berpesan agar bisa meraih kemenangan, meskipun ketentuan akhir kehendak Tuhan. 

"Semua harus berusaha untuk menang, karena ini menetukan apakah atlet tersebut bisa meraih tiket PON, demi nama Sunatera Barat, kalaupun ada kuasa Tuhan yang lainnya, usaha harus tetap dilakukan,"tegas Yanisman. 

Ia sebagai ketua WI Sumbar, dengan tegas mengingatkan agar pelatih serius dan tidak pilih kasih dalam membina anak-anak, dan atlet harus patuh pada pelatih. 

"Yang bertarung dalam pra-PON adalah atlet Sumbar, bukan atlet si A atau si B, maka harus ditangani serius dan sama, demi nama baik daerah kita," tegas Yanisman. 

Sekalian dengan pernyataan ketua WI Sumbar, manager tim Novrianto, usai pendaftaran didampingi wasit Nasional asal Sumbar Dewi, mencatatkan, siap untuk mengarahkan pelatih serta atlet agar serius. 

"Apa yang dikatakan ketua WI sudah benar, maka sebagai manager tim saya tegaskan agar atlet dan pelatih bisa melaksanakan amanah tersebut, guna meraih hasil optimal," tegas Novrianto, Kamis (19/10/2023) malam di salah satu hotel tempat pendaftaran di kota Bogor. 

Novrianto atau kerap dipanggil Ucok tersebut juga selalu mengikuti alur atau aturan berlaku dalam cabor Wushu, khsusnya pada event peraihan tiket PON, termasuk PORWIL pada bulan November mendatang. 

"Kita juga akan berangkatkan atlet pada bulan November mendatang, dalam ajang PORWIL guna meraih tiket PON, dalam kelas berbeda dengan saat ini," tutup Novrianto.(***)

Listrik kini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Besarnya kebutuhan masyarakat akan ketenagalistrikan tersebut, menjadikan masyarakat dan seluruh elemen mensukseskan program transisi energi.

"Transisi energi inj untuk menghadirkan listrik yang ramah lingkungan dan hijau dengan penggunaan energi baru terbarukan,"ujar Ketua Masyarakat Ketenagalisntirkan Sumbar pada sambutan pelantikannya, Kamis 19/10-2023 di Padang.

Bahkan Nanuk biasa Insannul Kamil disapa banyak kalangan di Sumbar, MKI siap mengawal total transisi energi menuju net zero emisssion 

"Harus dikawal dan ini menjadi tugas MKI Sumbar periode 2023-2027,"ujar Nanuk.

Menurut Insannul Kamil saat ini bahan baku ketenagalistrikan yang masih didominasi oleh sumber daya fosil harus segera dialihkan kepada penggunaan bahan baku alternatif baru dan terbarukan. 

"Dan berbagai terobosan pun dalam beberapa waktu telah dilakukan dengan hadirnya pembangkit listrik non fosil seperti Panas Bumi, Tenaga Air dan Angin. Langkah ini tentunya selaras dalam upaya PLN untuk terus melakukan  "Akselerasi Transisi Energi Menuju Net Zero Emission,"ujar Nanuk.

Persoalan transisi energi itu mengemuka pada  Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pelantikan Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Sumbar di Aula Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar.

Ketua MKI Sumbar Insannul Kamil yang dilantik bersama pengurus MKI Sumbar periode 2023-2027 lainnya mengatakan, kehadiran  kepengurusan MKI menjadi motivasi bagi masyarakat ketenagalistrikan untuk mengampanyekan hadirnya listrik yang ramah lingkungan di saat isu perubahan iklim yang menjadi isu internasional saat ini.

"MKI Sebagai think tank yang lintas sektoral dan multi  pihak, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sektor kelistrikan,"ujar Insannul Kamil.

Wakil Rektor UNAND ini juga mengatakan kesepakatan dunia untuk sektor ketenagalistrikan telah ditetapkan untuk Net Zero Emission pada tahun 2050. 

"Jadi sudah saatnya transisi energi guna mewujudkan komitmen net zero emission menjadi program prioritas untuk penggunaan  energi baru terbarukan. Dunia sudah mengkampanyekan untuk sektor ketenagalistrikan sudah Net Zero Emission. Sedangkan untuk Indonesia, "komitmen pencapaian net zero emission pada tahun 2060, di mana nol emisi karbon  merupakan kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi."beber 

Ketua MKI Sumbar, Insannul Kamil.

Lebih jauh Nanuk mengatakan bahwa saat ini sudah banyak aktivitas masyarakat dalam melakukan transisi energi, meski skalanya masih kecil. 

Aktivitas harus diperluas dan diperbesar secara terus menerus sehingga memberikan dampak  signifikan.(***)

Lintasmedia new.com,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya luncurkan Sistem Informasi Penerbitan Perizinan Tata Ruang (Sippetarung) yang dilaunching secara resmi Sekretaris Daerah, Adlisman, mewakili Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Pulau Punjung, Rabu (18/10/2023).

Peluncuran aplikasi berbasis web ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengakses perizinan tata ruang di Kabupaten Dharmasraya, tanpa terikat ruang dan waktu pelayanan.

Menurut Sekretaris DPMPTSP, Henly Horiska Melda, yang juga selaku inovator, melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses perizinan tata ruang, tanpa harus datang ke ruang pelayanan DPMPTSP. Pasalnya Sippetarung dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan mudah, karena bisa diakses secara mandiri.

“Melalui Sippetarung ini, sekali lagi DPMPTSP memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan, khususnya untuk perizinan tata ruang,” ungkap perempuan yang akrab disapa Rika ini.

Dijelaskan, ada beberapa langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan perizinan tata ruang melalui Sippaterung. Pertama, mengakses web sippetarung.dharmasrayakab.go.id. atau men-scan barcode yang disediakan.

Seterusnya, klik menu login untuk membuat akun baru. Adapun yang perlu dipersiapkan pada langkah ke tiga   untuk registrasi adalah usename, password dan alamat email aktivasi.

“Setelah melakukan aktivasi, lalu login dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Siapkan KTP, kemudian isi informasi pengguna dan biodata sesuai kolom yang tertera. Setelah melengkapi profil pemohon sudah dapat mengajukan PKKPR Non Berusaha atau Informasi Pemanfaatan Tata Ruang,” terangnya.

Setelah semua proses selesai dilakukan pemohon, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh admin DPMPTSP. Untuk menjamin terukurnya pelayanan, pemohon juga dapat melakukan tracking sejauhmana DPMPTSP memproses permohonan yang diajukan.

“Untuk persyaratan, pemohon dapat melihat pada tab perizinan,” tutupnya(elda)