Sebanyak 413 Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun  2022 diserahkan secara langsung oleh H.Hamsuardi Bupati Kabupaten Pasaman Barat ,Jumat Sore tgl 13/10 di aula Gedung Bagonjong itu.

Kegiatan penyerahan SK ini tampak berjalan sukses dan lancar yang dihadiri  langsung   oleh :  Risnawanto Wakil Bupati ,Hendra Putra Sekda ,Adrianto  Plt. BKSDM ,Darmawan  Sekretaris Dinas Pendidikan .

Hamsuardi Bupati  Pasbar menuturkan  dimana Pelantikan ini  merupakan hari yang ditunggu-tunggu  oleh semua guru  yang sudah lama mengabdi ,yang akhirnya  lulus  dan  ini merupakan perjuangan  bersama ,agar bisa diangkat  tahun ini ungkapnya.

Menyangkut kondisi Keuangan Daerah juga Ia tuturkan,  karena tidak sedikit dana anggaran  yang tersedot untuk membayar gaji para guru PPPK ,apalagi guru ini  paling  banyak di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat ,bahkan mungkin untuk Indonesia tegasnya.

Sedangkan anggaran Pembangunan fisik tidak banyak lagi dan tidak bisa dipungkiri beragam anggapan atau cacian yang berkembang  ditengah-tengah  masyarakat ,untuk itu kepada para guru  kiranya dapat menyampaikan informasi ini banyak untuk  pembayaran gaji guru PPPK .,begitu juga Tenaga kesehatan (THL) ,berobat gratis  juga tidak sedikit  katanya.

Ditempat yang sama juga dituturkan  Adrianto Plt.BKSDM, bahwa formasi  yang menerima SK ini adalah  dari : Guru  Taman Kanak-Kanak 5 0rang, dari guru Sekolah Dasar (guru Kelas ) 256 Orang  serta  157 Orang guru Sekolah Menengah Pertama dan jumlah  keseluruhan  guru PPPK  Kabupaten Pasaman Barat  adalah 1527 Orang guru  ,berharap, agar Sumber Daya Manusia  Kabupaten  Pasbar ini  ke depannya  lebih  mumpuni. (parsela)

Sondri, mantan ketua KPU Tanah Datar periode 2008-2013 kini mencoba peruntungan maju jadi calon anggota DPRD Provinsii Sumbar, Daerah Pemilihan VI yang mencakup Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya serta Kota Sawahlunto. "Dulu jadi "wasit"(penyelenggara) sekarang coba jadi peserta Pemilu" ujar Sondri. "Begitulah kehidupan, selalu berputar dan mengalir," tambahnya.

Sondri maju dari partai Hanura yang sudah "ditempati" nya sejak 2019. Sebelum ini Sondri menjabat sebagai sekretaris DPD Hanura Sumbar. Saat ini masih jadi salah satu wakil ketua, yaitu bidang OKK. 

Selain pernah menjadi ketua KPU di Tanah Datar, Sondri pernah menjadi Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2014-2018

Sondri juga pernah aktif dalam berbagai ormas dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Pernah menjadi pengurus KNPI Sumbar dan Dewan Kesenian Sumatera Barat. Organisasi dan bergiat di bidang seni, demokrasi, sosial, dan kemanusiaan merupakan jalan hidup yang sudah dijalaninya sejak masa kuliah. 

Pada tahun 2010 Sondri bersama para pegiat dan pelaku seni dan budaya di Tanah Datar mendirikan Dewan Kesenian Tanah Datar, dimana beliau dipercaya menjadi ketuanya. Saat memimpin Dewan Kesenian Tanah Datar, bersama rekan-rekan mendorong penguatan sanggar-sanggar serta sasaran silek di Kabupaten Tamah Datar. Salah satu hasil dari kerja Dewan Kesenian Datar pada waktu itu adalah penerbitan buku "Silek Tradisional Minangkabau". Buku tersebut berisikan tentang aliran silek serta tantangan dan peluang pelestarian dan pengembangan silek di Minangkabau, khususnya di Tanah Datar. 

Dilatarbelakangi oleh berbagai aktifitas selama di berbagai organisasi masyarakat, Sondri hanya ingin meningkatkan pengabdian terhadap masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pemilihan Dapil VI Sumbar. 

"Mohon dukungan dan doa terbaik dari semuanya," ucapnya. "Jika ada jalan dari Yang Maha Kuasa terpilih jadi anggota DPRD Provinsii Sumbar, Saya bertekad untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi memajukan daerah," tutupnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Suparadi mengatakan. Payakumbuh harus hadirkan konsep wisata budaya, karena ‘keunikan’ dan ‘kekhasan’ budaya Payakumbuh tidak akan ditemui di kawasan-kawasan wisata lain. 

Kalau soal pemandangan alam, hampir semua kawasan wisata punya pemandangan alam yang sama indahnya dengan pemandangan di Harau, jelas Supardi saat menghadiri penutupan  Bimtek Digitalisasi Guru SMK se-Kota Payakumbuh yang berlangsung dari 11-14 Oktober 2023 di Novotel Bukittinggi. 

“Apa yang membedakan kita, yang menjadi daya tarik wisata kita, adalah budaya kita sendiri, yang belum tentu ditemukan di tempat lain,” jelas Supardi.

Meski begitu,menurut Supardi, beberapa agenda sudah menanti menuju SMK Expo,agenda yang dimaksud, diantaranya akan diadakan reuni dimana,pertemuan ini menjadi evaluasi, implementasi dan digitalisasi dari dua tahap Bimtek. 

“Setiap sekolah akan mempresentasikan inovasi yang akan ditampilkan di SMK Expo. Benar-benar baru,” ujar Supardi.

Agenda yang lain adalah studi banding. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat SMK di Pulau Jawa, agar SMK kita bisa mendapat bandingan mengenai perkembangan SMK yang ada. 

“Studi ini penting agar SMK kita tidak seperti katak dalam gelas kaca. Ini bisa juga untuk merancang produk inovatif yang akan dihasilkan,” lanjut Supardi.

Menurut Supardi,Bintek ini telah dimulai sejak November 2022 lalu melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang didanai oleh pokir Ketua DPRD Sumbar.

Rangkaian bimtek dengan tema besar Creative Learning in Digital Age ini, telah diikuti oleh ratusan guru SMK se-Kota Payakumbuh. 

Secara khusus, Bimtek tersebut diselengggarakan demi menciptakan tenaga pendidik di SMK-SMK yang cakap digital dan memahami dunia digital itu sendiri. Dengan pembelajaran berbasis digital, siswa maupun tamatan SMK bisa menjadi enterpreneur yang handal digital, inovatif, dan mandiri. Jelas Supardi.

Secara khusus, Bimtek tersebut diselengggarakan demi menciptakan tenaga pendidik di SMK-SMK yang cakap digital dan memahami dunia digital itu sendiri. Dengan pembelajaran berbasis digital, siswa maupun tamatan SMK bisa menjadi enterpreneur yang handal digital, inovatif, dan mandiri. Imbuh Supardi.

Supardi menjelaskan,Sumber daya manusia melek digital seperti itulah yang akan menjadi bagian penting pembangunan pariwisata berbasis budaya. Para siswa tamatan SMK bisa mengisi pos-pos dalam ekosistem pariwisata seperti pemasaran digital, aplikasi pemandu wisatawan, hingga produksi konten-konten media sosial untuk kepentingan promosi pariwisata, tepatnya pariwisata budaya. 

Bimtek Digitalisasi Guru SMK se-Kota Payakumbuh Tahap II resmi ditutup. Angkatan 17 dan 18 menjadi peserta terakhir dalam bimtek ini.“Alhamdulillah, akhirnya selesai dengan lancar,” ujar Dra Anita, MM, koordinator kurikulum bidang pembinaan SMK.(ms/St)

  

Lintasmedia news.com,

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya raih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan sertifikasi aset daerah Tahun 2022, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan diterima Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Sekretaris Dareh, Adlisman, yang diserahkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, bersamaan dengan Program Road Show Bus KPK, di Padang, Kamis, (12/10/2023).

“Alhamdulillah Pemkab Dharmasraya, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari KPK karena kita menjadi Pemda terbanyak kedua yang berhasil menyelesaikan sertifikasi aset,” ungkap Adlisman.

Dikatakan, penerbitan sertifikat aset tersebut merupakan bukti komitmen Pemkab Dharmasraya, dalam rangka penertiban aset daerah serta memberi kepastian hukum atas aset-aset milik Pemda ke depan.

“Penerbitan seritikat ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk menutup celah penyelewengan aset daerah di kemudian hari, dan ini merupakan salah satu konsen KPK,” lanjut Adlisman.

Atas capaian ini, Adlisman, mewakili Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

“Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian sertifikasi aset ini diantaranya BPN Dharmasraya, Dinas Perkimtan, Badan Keuangan Daerah dan OPD terkait yang tercatat sebagai pengguna aset,” urainya.

Selain itu, Adlisman juga tak lupa memberi apresiasi khusus kepada Ninik Mamak, dimana beberapa aset Pemda berupa tanah yang sebelumnya dalam penguasaan adat, dengan kerelaan dan kesadaran dihibahkan menjadi aset Pemkab Dharmasraya dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak.(elda)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jumat (13/10) siang. Dalam rapat pleno kali ini AHY menyampaikan dua agenda utama. Pertama adalah update perkembangan situasi politik terkini terkait Pemilihan Presiden, sementara agenda kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.

“Alhamdulillah setelah kita mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto, penerimaan publik secara umum positif. Ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya, dan sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto,” tegas AHY.

Oleh karena itu, lanjut AHY, komitmen Partai Demokrat seperti yang sudah ditunjukkan semenjak mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto. “Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” seru AHY.

Kepada para pengurus DPP Partai Demokrat, AHY juga menjelaskan mengenai pertemuan antara Bapak SBY dan Presiden Jokowi pada tanggal 3 Oktober yang lalu. “Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” AHY menerangkan.

“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100%, tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.

Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjut AHY. 

Sementara mengenai Cawapres, menurut AHY masih terus dilakukan penggodokan. “Nanti malam insya Allah saya termasuk para Ketua Umum Partai-partai pengusung dalam koalisi Indonesia Maju akan diundang Pak Prabowo ke Kertanegara. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang diputuskan,” kata AHY.

Sebagai pendatang paling baru di koalisi, Capres Prabowo selalu membuka ruang untuk diskusi dengan Partai Demokrat. “Beliau tanya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari Demokrat. Kita punya hak di situ dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan. Tetapi, pada akhirnya, kita kunci dengan satu kalimat yang jelas, itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat, selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” ujar AHY.

Pada prinsipnya, posisi Partai Demokrat saat ini ada tiga. “Pertama, kita ingin Pak Prabowo ini menang dalam pemilihan presiden. Yang kedua, kewenangan untuk memilih cawapres, ya ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai Capres. Dengan niat dan tujuan serta pertimbangan bahwa pasangan Cawapres tersebut akan membawa kemenangan. Yang ketiga, Partai Demokrat akan berjuang penuh untuk memenangkan Pak Prabowo. Siapapun pada akhirnya pasangan yang dipilih. Karena tujuan kita menang,” tegas AHY.

“Kita ingin Pak Prabowo jadi Presiden, yang kedua kita ingin Demokrat bangkit dan sukses besar dalam Pemilu 2024,” serunya. 

Sementara untuk agenda Pileg 2024, AHY memompa semangat kader untuk terus bertemu rakyat sebanyak-banyaknya. “Itu tidak berubah ilmunya. Jadi, semakin banyak bertemu masyarakat, semakin sering bertemu masyarakat, insya Allah kemenangannya juga makin baik,” ujar AHY.

”Saya hanya mengingatkan,  jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” canda AHY disambut gelak tawa para pengurus Demokrat. “Tapi, saya akui semangatnya luar biasa. Bagus itu, harus dipertahankan. Serangan darat, ketuk pintu, rumah ke rumah, warung ke warung, balai pertemuan ke balai pertemuan yang lain, tolong itu semua tetap dilakukan. Serangan udara dilakukan, serangan darat juga. Tetap semangat semuanya ya,” tandas AHY. (rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan.DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sudah saatnya  mengambil posisi dan menentukan sikap untuk tampil menjadi garda terdepan dalam mendorong semua pihak untuk mencapai cita-cita reformasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih,bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal itu dikatakan Supardi dalam sambutannya pada acara sosialisasi anti korupsi bagi 

DPRD/DPD/DPW PARPOL PROVINSI SUMATERA BARAT

Jumat, (13/10/2023) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Dikatakan Supardi,masyarakat Sumbar berterimakasih sekaligus memberikan apresiasi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta jajaran atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama ini termasuk di Provinsi Sumatera Barat. 

"Kami  sangat senang  bila hadirnya KPK di sini adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh stakeholder terkait, memberikan penyuluhan dan menyosialisasikan program dan kegiatan KPK".jelas Supardi.

Namun, sebaliknya Kata Supardi,apabila kehadiran KPK tanpa pemberitahuan, dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan,berarti KPK bukan lagi dalam rangka memberikan pencerahan tetapi melakukan penindakan yang sering disebut operasi tangkap tangan (OTT),artinya, sudah ada indikasi kasus korupsi yang menjadi target operasi dari KPK.ini betul-betul sesuatu yang tidak kita inginkan.

Agar tidak terjadi hal yang terburuk seperti itu, Supardi menghimbau kepada semua pihak dan stakeholders di daerah ini,  marilah sama-sama meluruskan kembali niat dan perbaharui komitmen dalam menjalankan tugas.

Menurut Supardi,salah satu cita-cita reformasi pada tahun 1998 adalah mewujudkan pemerintahan tanpa korupsi, sehingga lahirlah TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pada kesempatan itu Supardi memaparkan selintas sejarah berdirinya KPK dimana,masyarakat pada waktu itu sudah gerah dan menilai bahwa korupsi  sudah merajalela, tidak terkontrol, sudah tidak mempan lagi diatasi oleh penegak hukum. Aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan pada waktu itu sudah terpapar dan lemah. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mereformasi penegak hukum, membentuk lembaga penegak hukum baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Supardi,hampir 1/4 abad cita-cita reformasi itu bukannya semakin mendekati, tetapi sebaliknya semakin menjauh. Semakin jauh panggang dari api. Permasalahannya seperti menghela benang kusut, tidak jelas lagi mana pangkal dan yang mana ujungnya.

Hal itu tentu berimbas kepada perwujudan kesejahteraan rakyat belum dapat diatasi. "Sekali lagi, kami tidak bermaksud mengkritik siapapun.marilah kita jadikan ini sebagai “pekerjaan rumah” atau PR bersama",tegas Supardi.

Berkaca pada kejadian masa lalu, daerah kita pernah dilanda oleh tragedi kasus “korupsi berjemaah” yang akhirnya membawa pataka bagi sebagian besar anggota DPRD Sumbar,43 orang anggota DPRD priode 1999-2004 termasuk pimpinan terpaksa divonis bersalah oleh pengadilan. 

Kejadian tersebut akibat dari kesalahan dalam menafsirkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akibatnya puluhan anggota DPRD menanggung beban psikologis, moril dan materil yang sangat menghebohkan itu.Jelas Supardi 

"Kita tentu tidak mau jatuh di lobang yang sama, namun kita juga sangat menyesalkan adanya miskomunikasi pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat",imbuh Supardi

Menurut Supardi,terkadang pembuat kebijakan kurang bijak dalam menyosialisasikan kepada stakeholder di Daerah, bahkan dalam hal tertentu ada aturan yang satu bertentangan atau tidak sejalan dengan aturan yang lainnya. Akibatnya kita di Daerah menjadi korbannya. 

"Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dan lebih cermat dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan",tambah Supardi.

Dalam kaitan itu, kehadiran KPK pada hari ini tentu juga sekaligus kita berharap dapat memberikan pencerahan yang lebih banyak tentang area-area potensi rawan korupsi baik di lingkungan DPRD sendiri maupun di area yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menyinggung masalah kampanye Supardi menghimbau,pemilu semakin dekat,mari kita bangun komitmen bersama,jangan  ada yang berkhianat,mari wujudkan pemilu bersih,agar tidak ada partai yang berperkara.

Sementara,Direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK RI Amir Arief mengatakan.Membangun integritas bagi semua kalangan terutama pembuat kebijakan harus terus diingatkan untuk mencegah praktek korupsi. 

Acara tersebut dihadiri anggota DPRD Sumatera Barat serta pengurus DPW dan DPD parpol se Sumbar, serta undangan lainnya.(St)

Bupati Limapuluh Kota diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Endra Amzar melantik Sulmarni sebagai penjabat Wali Nagari Koto Alam, Jumat (13/10/2023).

"Kami atas nama Bupati Lima Puluh Kota secara resmi melantik Sulmarni sebagai penjabat Wali Nagari Koto Alam," ujarnya saat memandu sumpah jabatan.

Pelantikan Sulmarni sebagai penjabat Wali Nagari Koto Alam dihadiri tokoh masyarakat, niniak mamak dan warga setempat. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat.

Sulmarni berjanji akan melaksanakan amanah tersebut dengan baik dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, tugas yang diembannya itu akan bisa berhasil jika semua unsur masyarakat bisa mendukung.

"Kita akan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat Koto Alam. Tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat," ujar ASN Kantor Camat Pangkalan tersebut.

Seperti diketahui beberapa waktu ini posisi wali nagari Koto Alam terjadi kekosongan karena Wali Nagari sebelumnya Syahrial Dt. Majo meningal dunia. Sementara masa jabatan Sulmarni sebagai penjabat wali nagari hingga terpilihnya wali nagari defenitif.(rel)

Setelah melaksanakan Salat Jumat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan Salat Gaib bagi umat muslim yang telah gugur di Palestina. “Usai melaksanakan Salat Jumat bersama para kader di Masjid Ahyana, di Kantor DPP Partai Demokrat, kami melakukan Salat Gaib yang khusus kami niatkan untuk umat Muslim yang ada di Palestina,” kata AHY.

“Kami berdoa agar konflik segera selesai, dan perdamaian segera tercipta,” sambung AHY.

Salat Gaib tersebut dilaksanakan Jumat (13/10), langsung setelah Salat Jumat dilaksanakan. AHY yang tiba di Kantor DPP Partai Demokrat mengenakan kemeja biru dan langsung menuju Masjid Ahyana untuk melaksanakan Salat Jumat dan Salat Gaib.

AHY didampingi para Pengurus DPP, antara lain Sekjen Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Widanardi Satryatomo, Wasekjen Renanda Bachtar dan para pengurus lainnya.

Setelah itu, AHY dan para Pengurus DPP Partai Demokrat melaksanakan rapat pleno untuk membahas mengenai kondisi partai dan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan salat gaib yang ditujukan bagi para syuhada di Palestina. Ajakan ini juga sekaligus menyerukan kepada seluruh masjid-masjid di Indonesia. (rel)

Masjid Tuo Ampang Gadang ini mulai dibangun tahun 1834 M dan selesainya tahun 1837 M. Diperkirakan bangunan masjid tuo ini ditahun 1834 M sudah ada juga aktifitas keagamaan Islam namun bangunan masjid masih bersifat sederhana.Masjid Tuo Ampang Gadang, Diperkirakan Berhubungan Erat Dengan Perang Padri 

Hal ini diungkap Remizal Dt.Parpatiah tokoh masyarakat, pemilik masjid Tuo Ampang Gadang merupakan mashid kaum chaniago Ampang Gadang Tujuah Koto Talago, kepada ketua DPRD Sumbar Supardi dan rombongan, termasuk Kabag Hukum dan perundang-undangan, Kamis (12/10/2023).

Dt.Parpatiah ini membenarkan masjid tua Ampang Gadang ini juga bahagian dari perjalanan perjuangan Perang Padri Tuanku Imam Bonjol yang berlangsung pada 1803-1838.  Perang melawan kolonialisme Hindia Belanda yang memantik kesadaran berbangsa kaum adat dan kaum padri.

"Di Ampang Gadang dimasa itu ada nama tokoh salah satu panglima Perang Padri Tuanku Nan Biru yang saat ini diabadikan sebagai nama lapangan bola kaki di Nagari Tujuah Koto Talago," ujarnya.

Dt.Parpatiah juga katakan, diperkirakan juga masjid tuo Ampang Gadang ini juga basis kekuatan perlawanan kaum Padri terhadap kolonial Hindia Belanda selain juga pengembangan Islam di Sumatera Barrat bagian timur Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Masjid Tuo Ampang Gadang merupakan salah bukti, jejak-jejak dari perjuangan Tuanku Imam Bonjol, dimana dimasjid tuo tempat berkumpul orang-orang shalih yang taat menjalankan amalan agama Islam," ungkapnya.

Dt.Parpatih juga sampaikan rasa prihatin nya kondisi masjid Tuo Ampang Gadang ini saat ini sungguh telah rusak berat dan butuh perhatian semua pihak untuk melestarikannya. 

"Masjid Tua Ampang Gadang sebagai salah satu saksi sejarah perkembangan Islam di Minangkabau, yang juga salah satu titik riwayat perjuangan perlawanan masyarakat Sumbar melawan kolonial Hindia Belanda dinasa Perang Padri, tentulah perlu di lestarikan untuk diketahui oleh generasi ke generasi masa datang," ujarnya 

Masjid Ampang Gadang ini memiliki luas bangunan 13,6 m x 13,6 m dengan luas lahan 25 m x 12 m. Pada sisi Barat terdapat sebuah ruang mihrab berdenah persegi panjang berukuran 1,5 x 4 m.

Bangunan utama juga dilengkapi beberapa buah jendela yang tersebar pada keempat sisi dinding masjid dengan kusen setinggi 1,75 m dan selebar 1 m.

Bangunan masjid sebenarnya terbagi atas serambi dan ruang utama. Serambi masjid berada di sebelah timur atau bagian depan bangunan utama. Bangunan utama langsung bersambung dengan bangunan serambi.

Lantai dan dinding serambi terbuat dari beton. Pada sisi kiri dan kanan serambi, denahnya menjorok keluar berbentuk segi delapan dengan kubah di atasnya.

Serambi dan ruang utama dihubungkan oleh dua pintu di sebelah timur. Ruang utama memiliki 10 buah jendela, yakni masing-masing lima berada di sebelah utara dan selatan. Dinding ruang utama yang terbuat dari kayu ini memiliki hiasan kaligrafi. Di sisi barat ruang utama, berdiri mihrab yang menjorok keluar. Mihrab memiliki dua buah jendela di sisi utara dan selatan. Mihrab dihiasi dua buah lengkung dengan satu tiang di bagian tengahnya. Di bagian atas mihrab juga terdapat hiasan berupa kaligrafi.

Ruang utama terbuat dari kayu, termasuk lantai ruang utama. Kondisi lantai sudah keropos dan rapuh. Hanya lantai dekat mihrab, yakni lantai sebelah barat, yang masih dapat digunakan untuk sholat. Di dalam ruang utama, berdiri 18 tiang dan satu tonggak macu di tengah ruangan.

Secara keseluruhan, bangunan utama terbuat dari bahan kayu, mulai dari dinding, lantai, tiang, eternity, kecuali atap yang terbuat dari seng.

Perubahan atap dari ijuk ke seng dilakukan pada tahun 1322 H (1901 M), sesuai dengan inskripsi yang tercantum dalam atap.

Ruangan dalam semuanya dilapisi dengan cat dan dihiasi dengan lukisan kaligrafi ayat-ayat Al-Qur’an, Asmaul Husna, pemberian cat dan kaligrafi ini dibuat pada tahun 1960-an. Ruangan dalam masjid disangga oleh satu buah tiang utama dan 12 buah tiang pendamping.

Tiang utama berbentuk segi delapan (octagonal) setinggi 4 m dengan lebar masing-masing sisi 30 cm atau berukuran keliling 2,4 m.

Mihrab dihiasi dengan lengkung sebanyak dua buah, sementara mimbar yang biasa berada di dalam mihrab sudah tidak ada lagi, kemungkinan sudah rusak.

Mendengar pemaparan dan penjelasan, serta peninjauan langsung ke lokasi masjid, membuat ketua DPRD Sumbar terenyuh, bertekad agar peninggalan sejarah ini harus dilestarikan. 

"Kita jangan lupa sejarah, ini harus kita lestarikan, agar kedepan anak-cucu kita bisa merasakan bagaimana  Islam dan pejuangnya mempertahankan negri ini, melalui masjid-masjid dan dakwah," tegas Supardi menutup

(Humas DPRD Sumbar)

Sudah hampir tiga bulan sawah tadah hujan  masyarakat Koto Sani jorong Limo Niniak, Sumaniak Kabupaten Solok kesulitan air. 

Akibat kurangnya sumber air di kawasan ini mendorong Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat, Imelda Sari datang meninjau secara langsung persawahan masyarakat, pada Kamis (12/10). 

Imelda didampingi  tokoh masyarakat Koto Sani Dian Anggraini caleg DPRD Sumbar Partai Demokrat menghadiri acara "Bakawuak" . Tradisi ini berupa  gotong royong dan berdoa bersama membersihkan sumber mata air yang terletak di surau Sungai Asam, Nagari Koto Sani.

"Kami akan mencoba koordinasi dengan partai demokrat di komisi 5 dimana masalah ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat." Ucap Imelda.

Imelda Sari yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 ini berharap masalah pengairan ini cepat disingkapi pemerintah setempat.

" Dengan kondisi yang hampir 3 bulan ini mengalami kesulitan pengairan, tentu hal itu mempengaruhi pendapatan masyarakat yang bertani sawah, Saya berharap  pemerintah setempat bisa memberikan solusi tepat  mendapatkan air bersih yang bisa mengairi sekitar 150 ha sawah masyarakat disini yang saya dengar saai ini  baru 10 persen yang dapat. Jadi harus segera dibantu . Padahal disini ada sumber air meskipun  jauh di koto sani jaraknya 3 km ke sawah warga. Ujar imelda yang menjadi waketum IKA Unand..

Oleh sebab itulah masyarakat bersama-sama melakukan berdoa bersama meminta kepada Allah SWT yang biasa di sebut "Bakawuak" sambil makan bersama di surau Sungai Asam. 

Masyarakat berharap dengan  bergotong royong membersihkan sumber mata air maka ditambah lah nikmatnya air yang mengaliri nagarinya. 

Dalam kesempatan tersebut Imelda Sari bersama Dian Anggaraini membagikan biskuit makanan tambahan ASI untuk balita dan ibu hamil. (rel)

PAYAKUMBUH, Lintas Media News-

 Intangible Cultural Heritage Festival (ICHF) 2023 resmi dibuka,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) dalam sambutannya menyampaikan visinya soal Payakumbuh sebagai Kota Festival, tepatnya festival budaya. 

“Impian saya ke depan adalah bagaimana Payakumbuh menjadi kota yang penuh pendar cahaya festival,” sebut Supardi,di Malam Pembukaan Intangible Heritage Festival 2023,Kamis, (12/10/ 2023), di Agamjua Art and Culture Cafe, Payakumbuh, Sumbar. 

Pada malam pembukaan Festival yang akan berlangsung hingga 17 Oktober mendatang itu, Supardi mengatakan. Untuk menuju ke arah itu,segenap pihak terkait mesti terus menekankan pentingnya posisi budaya dan pariwisata bagi Payakumbuh dan Sumbar. 

“Budaya adalah hulu dan pariwisata sebagai hilirnya. Karena, terus terang, hanya budaya yang membuat kita berbeda di dunia ini,” lanjutnya. 

Kekhasan budaya di Sumbar dan Payakumbuh, yang tak dimiliki wilayah lain, menurutnya merupakan modal yang berpotensi besar memajukan pariwisata Sumbar, dan Payakumbuh khususnya. 

“Ketika digarap bersama, Sumbar akan jadi kasawan wisata yang maju dan berkepribadian,” lanjutnya. “Payakumbuh akan dikunjungi berbagai negara, untuk nikmati budayanya yang khas.”

Lebih jauh, tokoh asal Payakumbuh itu juga menyinggung pentingnya ICHF 2023 untuk pertahankan status WBTb dari Sumbar yang telah diakui UNESCO. 

“Jika WBTb Dunia tidak diaktivasi, tidak dieksebisi, dipertunjukkan, statusnya bisa dicabut oleh UNESCO,” lanjutnya sambil menyampaikan bahwa iven tersebut merupakan satu-satunya iven di Indonesia yang digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun Program ICH UNESCO. 

Di kesempatan yang sama PJ Walikota Payakumbuh, yang diwakili Sekda Payakumbuh Rida Ananda, juga menyampaikan apresiasi dalam kata sambutannnya, terkhusus pada Dinas Kebudayaan Sumbar dan Ketua DPRD Sumbar Supardi. 

“Apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena telah beri kepercayaan pada Payakumbuh untuk jadi tempat diselenggarakannya iven berskala internasional ini,” kata Rida. 

“Iven ini juga adalah momen penting aktivasi WBTb dan WBTbI, khususnya yang ada di Payakumbuh, momen untuk memasyarakatkan warisan budaya yang ada di Payakumbuh ke dunia luar, dan generasi muda kita sendiri,” tambahnya. 

S Metron Masdison selaku Direktur Festival dalam kata hantarannya menyampaikan, pentingnya mengaktifkan ekosistem. 

“Selama ini persoalan terbesar dalam kebudayaan adalah tidak terkoneksinya ekosistem,” jelasnya. 

Ia melihat adanya ketakterhubungan antarpartisi di bidang kebudayaan. Regulasi, pelaku, pengguna, dan infrastruktur kebudayaan seperti bergerak sendiri-sendiri tanpa suatu Desain Besar. 

“ICHF 2023 mencoba menating menuju ekosistem. Kegiatan ini akan memberi arus agar terjadinya koneksi,” tekannya. 

Malam pembukaan ICHF 2023 dihadiri berbagai kalangan. Niniak Mamak, Tuo-tuo Silek, pelaku dan pegiat budaya, serta komunitas-komunitas. Ketua LKAAM Sumbar, Kepala BPK Wilayah III Sumatera Barat, Rektor ISI Padang Panjang, Wakapolres Payakumbuh, Konsulat dari India,  serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar. 

Malam pembukaan dimulai dengan seromoni Mambuka Galanggang, yang diikuti beberapa pertunjukan lainnya. Salah satu yang spesial adalah pertunjukan silek oleh dua warga Inggris yang merupakan murid dari sasaran Silek Karang Cabang Birmingham serta Penampilan Silek oleh mahasiswa/siswi ISI Padang Panjang yang berasal dari berbagai negara, mulai Autralia hingga Nigeria. 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, kemudian membuka secara resmi ICHF 2023. Dalam kata sambutannya, Mahyeldi menyampaikan apresiasinya pada segenap pihak yang selenggarakan ICHF 2023. “Suatu usaha yang luar biasa, menghadirkan iven internasional di Payakumbuh,” katanya.  

Mahyeldi menyebut banyak WBTb dan WBTi di Sumbar, dan Payakumbuh sendiri, yang perlu terus dikenalkan kepada dunia dan kepada masyarakat pemilik warisan budaya itu sendiri. Karena itu, ia melihat ICHF 2023 memiliki banyak nilai positif. 

“Hal positif dalam banyak segi, festival ini bisa ingatkan masyarakat dunia dan kita sendiri bahwa kita punya banyak sekali warisan budaya yang tak ternilai harganya, yang harus dijaga, dilestarikan. Karena budayalah karakter kita,” imbuhnya. 

Pertunjukan dan Agenda ICHF 2023

Mulai Jumat, 13 Oktober ini ICHF 2023 akan tampilkan sejumlah WBTb Dunia dari berbagai negara peserta. Dari India, misalnya, akan mempertunjukkan Kallaripayatu. Seni beladiri tertua di India yang mula-mula berkembang di Kerala, wilayah India yang menganut sistem kekerabataan matrilineal. Kallaripayatu telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh UNESCO pada 2016. 

Sementara Malaysia akan menghadirkan Dondang Sayang, kesenian tradisional berbalas pantun dengan iringan berbagai alat musik. Pantun sendiri telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia Malaysia dan Indonesia pada 2020. 

Juga akan ada pameran  manuskrip Minangkabau serta pameran Naskah Tuanku Imam Bonjol yang saat ini tengah dinominasikan sebagai Memory of  the World ke UNESCO. 

Iven ini diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Tiap Kab/Kota bakal mempertunjukkan Warisan Budaya Takbenda masing-masing. Mulai dari tarian, musik tradisional, kuliner, hingga sastra lisan. 

Tarian Toga dari Dharmasraya, Tari Kain dari Pesisir Selatan, Batombe dari Kab Solok Selatan, Tari Kemilau Songket dan Tari Tanun dari Sawahlunto, Tari Tanduak dari Sijunjung, Rabab Darek Tari Podang, dan Talempng Sikatuntuang dari Payakumbuh, Tari Baronde dari Padang Panjang, Indang Tigo Sandiang dari Kab Pariaman, Pasambahan Komnunitas Marak Mudo dari Tanah Datar, Gamad atau Gamaik dari Padang

Berbagai kuliner juga akan dipamerkan dibarengin demo masak. Kuliner Inti dan Ajik dari Bukittinggi, Pinyaram Pisan dari Solok, Gulai Pongek dari Kab 50 Kota, Nasi Baka Padang Panjang, hingga Subet, Kapurut Sagu, dan Batra dari Kab Kepulauan Mentawai. 

Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan, juga ikut berpatisipasi. Masing- Provinsi tersebut akan menampilkan Warisan Budaya Takbenda masing-masing.. Riau akan mempertunjukkan Pantun, Sumatera Selatan dengan kesenian Senjang, Aceh dengan Tari Saman-nya, dan Kalimantan Timur yang akan suguhkan Tarian Kancet Lasan. (*/st)

 Para raja-sultan serta lembaga adat Se-Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Riau menyampaikan aspirasi kepada sukarelawan Dinasti Nusantara dalam silaturahmi serta diskusi yang digelar di Ruang Palma Ibiza Malta Hotel Ibis, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (12/10).

Sri Paduka Raja Yang Dipertuan Agung Haji Tengku Muhammad Nizar 

dari Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan di Riau mengatakan dirinya sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia periode 2024-2029. 

Menurut Raja ke-12 ini, Ganjar Pranowo adalah sosok yang perhatian kepada raja-sultan dan lembaga adat di Indonesia, khususnya di Sumbar, Riau, dan Jambi.

"Dari tiga calon presiden yang disampaikan, dua calon kurang perhatian pada kerajaan. Pak Ganjar justru mengungkapkan apa saja yang akan dilakukan. Hal itu sangatlah membuat kami semangat lagi mendukung beliau," ungkap Raja Muhammad Nizar.

Dia menyampaikan aspirasi tentang dibentuknya lembaga untuk kerajaan dan kesultanan di Indonesia agar diperhatikan.

"Tentu harapan kami banyak. Dibentuk semacam lembaga supaya kerajaan-kerajaan diperhatikan. Kami minta perhatian dari pemerintah, khususnya kerajaan kami ini," tuturnya.

Raja Muhammad Nizar mengatakan pemerintah ke depan harus lebih bijak untuk menyikapi keberadaan Kerajaan dan Kesultanan di Indonesia yang telah berjasa membangun NKRI.

"Harapan kami, pemerintah dengan bijaknya ada perhatian kepada kami. Kerajaan ini diberikan semacam operasional," tuturnya.

Perhatian itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan adat dan kebudayaan yang menjadi ciri khas kerajaan dan kesultanan itu. 

"Sehingga bisa membangkitkan lagi batang yang terendam. Artinya, mengembangkan adat dan kebudayaan," kata Raja Nizar.

Karena itu, dia berharap Ganjar Pranowo bisa membuat program itu khusus untuk para raja dan sultan di Indonesia jika terpilih sebagai presiden Indonesia pada 2024.

"Mudah-mudahan jika Pak Ganjar duduk sebagai presiden, tolonglah ekonomi kerajaan bisa dibantu, apa pun kegiatannya. Kalau tidak bisa begitu, kami tidak bisa maju," ungkapnya.

Narasumber dalam diskusi ini dihadiri penggagas dan penasehat Dinasti Nusantara, Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II yang didampingi permaisuri KGRAA Mangku Alam II. 

Lalu, Koordinator Nasional Dinasti Nusantara, KPH. Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukajannangngang Satrio Sasmito beserta Permaisurinya yakni KRAy. Hj Andi Yulianti Makmur Patta Ne'nang Satrio Sasmito. Dan juga Sekjen Dinasti Nusantara KRAy. Tengku Maliana Zufrine Puan Putri Candra Kirana dari Kerajaan Negeri Padang Deli Sumatera Utara.

Diketahui, diskusi ini menghadirkan raja-sultan di Sumbar, Riau, dan Jambi. Misalnya, Sri Paduka Raja Yang Dipertuan Agung Haji Tengku Muhammad Nizar dari Kerajaan Rantau Kampar Kiri Gunung Sahilan di Riau, Tantua Rajo Sailan Kerajaan Balai Janggo Darussalam, dan Sultan Wawan Fitrah Nugraha Abdurrahman Thaha Syaifuddin Bergelar Sultan Mudo Mangkunegoro dari Kesultanan Melayu Jambi. Selain itu, ormas tokoh masyarakat Minangkabau Group Alventura.(***)