Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan ke-III SOTK dan ranperda tentang pengelolaan sampah di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Senin (9/1/2023).

Dalam Rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua Suwirpen dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar mengatakan,sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 Pemerintah Daerah bersama DPRD akan membahas dan menetapkan sebanyak 16 Ranperda terdiri dari 7 Usul Insiatif DPRD dan 6 ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta 3 ranperda kumulatif terbuka.

Dari 16 ranperda tersebut, menurut Irsyad Safat 4 ranperda telah ditetapkan menjadi perda, 2 ranperda menunggu evaluasi dan 1 ranperda menunggu hasil fasilitasi, selanjutnya 2 ranperda lainnya masih dalam tahapan pembahasan dan sisanya 7 ranperda belum dilakukan pembahasan. 

Pada kesempatan paripurna penyampaian nota penjelasan kali ini pemerintah daerah telah menyampaikan nota pengantar atas 2 ranperda, yaitu : 

Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ranperda tentang Pengelolaan Sampah.Jelas Irsyad.

Menurut Irsyad,Ke dua ranperda tersebut  sudah termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 26/SB/TAHUN 2022.

Irsyad menjelaskan.ke dua ranperda ini diajukan bertujuan untuk penataan struktur baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumbar yaitu, Tertatanya struktur Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan beban kerja Perangkat Daerah baik berupa pengubahan tipe perangkat daerah, pengabungan perangkat daerah maupun pemisahan perangkat daerah dengan tujuan meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. 

Sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Irsyad menjelaskan,berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28H ayat ( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Tambah Irsyad.

Dalam payung hukum tersebut menurut Irsyad, nantinya akan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah,

Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah,

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan

Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/ antarkota dalam 1 Provinsi.

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap dua Ranperda tersebut, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, maka akan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

"Untuk itu, kami mengharapkan kepada masing-masing  Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami substansi  dari ke dua Ranperda tersebut dalam rangka menyusun pandangan umum Fraksi-Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Oktober 2023 besok.Tutup Irsyad.(St)

Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP Bank Nagari) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) untuk ikut mengawasi pemilihan Direksi Bank Nagari.

Permintaan tersebut disampaikan KMP Bank Naragi) saat audiensi dengan komisi III DPRD Sumbar.Jumat (6/10/2023) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung menerima pernyataan sikap KMP Bank Nagari menyangkut akan dilaksanakannya proses pemilihan direksi Bank Nagari.

Dalam kesempatan itu, KMP Bank Nagari meminta DPRD Sumbar mengawasi proses pembentukan Pansel dan proses suksesi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Nagari.

Seperti yang disampaikan ketua KMP Bank Nagari, Marlis, audiensi bersama dengan komisi III tersebut terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Nagari yang akan digelar pada tanggal 11 Oktober 2023 mendatang. RUPS-LB dengan agenda tunggal yakni pembentukan panitia seleksi (pansel) dewan direksi dan komisaris Bank Nagari.

“Kami minta kepada DPRD Sumbar untuk meman­tau dan mengawasi proses pembentukan Pansel dan proses suksesi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi karena Bank Nagari merupakan BUMD yang mem­berikan pendapatan asli daerah secara signifikan,” kata Marlis.

Dalam kesempatan itu KMP Bank Nagari juga meminta para pemegang saham dan Pansel untuk menghentikan wacana mendatangkan calon Direksi dari luar internal Bank Nagari.

“Ini sangat penting karena berkaca pada penga­laman masa lalu (periode 2016-2020), kinerja Bank Nagari memburuk karena mendatangkan Direksi dari luar,” ujar Marlis.

KMP Bank Nagari juga meminta pemegang saham seri A untuk memilih anggota Pansel yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang perbankan dan tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.

“Kita ingin pembentukan anggota Pansel dilakukan secara terbuka dan transparan dan anggota Pansel tersebut memang memiliki kompetensi di bidang perbankan,” pungkas Marlis.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung menyatakan, mendukung upaya yang dila­kukan KMP Bank Nagari selaku masyarakat Sumbar yang peduli atas Bank Nagari.

“Kita akan kawal terus proses pembentukan Pansel dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Nagari,” kata Ali Tanjung.

Selanjutnya, kata Ali Tanjung, terkait aspirasi KMP Bank Nagari hari ini, Komisi III akan membuat laporan resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar yang nantinya akan diteruskan kepada gubernur Sumbar.

“Usai rapat ini, kita akan tulis surat resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar, dan pimpinan akan mengirim surat resmi pula kepada gubernur,” ujar Ali Tanjung. (St)

Puluhan Emak-emak di Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang (Pesisir Selatan) sangat antusias ketika bersilaturrahmi dengan Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah hari Jum'at (6/10/2023) pagi. Salah satu aspirasi masyarakat yang paling menonjol adalah minta diperjuangkan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

"Kami ini keluarga miskin Pak. Kalau kami sakit dengan apa kami berobat, apalagi jika harus ke Padang. Kami tidak punya kartu BPJS Kesehatan padahal kami keluarga miskin," kata Uni Emi (46) salah seorang emak-emak di Koto Pulai. 

Menurut Uni Emi, banyak warga miskin di Koto Pulai Kambang Timur yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, sehingga selalu menjadi keluhan masyarakat yang sakit. 

Ketika Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menanyakan kenapa tidak didaftarkan melalui Wali Nagari, warga mengatakan sudah berusaha mendaftarkan diri namun belum terakomodir seluruhnya. 

Nagari Kambang Timur memiliki penduduk hampir 9.000 jiwa yang tersebar di 6 kampung. Separuh penduduk nagari ini berada di Kampung Koto Pulai tempat Emak-emak ini mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan.

"Tolong ya Pak Ucok, bantu kami perjuangkan kartu BPJS Kesehatan sehingga kami dapat berobat gratis, termasuk berobat ke Padang. Kalau Pak Ucok diamanahkan jadi Anggota DPRD Sumbar tolong harapan kami ini diwujudkan Pak,"  ujar Uni Emi ini diamini oleh puluhan Emak-emak Koto Pulai yang hadir. 

Menanggapi harapan Emak-emak ini, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah mengaku sangat terkejut, karena kartu BPJS Kesehatan adalah hak dari keluarga miskin. Mudah mudahan hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten.

Jika kuota yang disediakan pemerintahan nagari tidak mencukupi, maka nasib keluarga miskin Koto Pulai ini tentu harus mendapatkan prioritas BPJS Kesehatan, sehingga harus diusulkan penambahan kuota kepada Pemda Kabupaten melalui Kecamatan Lengayang. 

Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menjanjikan, jika  mendapatkan amanah menjadi Anggota DPRD Sumbar maka masalah kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat Pesisir Selatan, termasuk aspirasi di Koto Pulai Kambang Timur ini, akan menjadi perhatian. "Bagi yang belum mendapat kartu BPJS Kesehatan akan dicarikan solusinya," kata Syafrizal Ucok, Ketua LKAAM Pesisir Selatan ini.

Selain kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka fokus perjuangan Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah nantinya adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. (*)

Setelah beberapa tahun kosong, akhir Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat melakukan pemilihan ketua Pemuda kembali. Ini dilakukan karena adanya keinginan dari Pemuda dan tokoh masyarakat untuk memiliki Ketua Pemuda yang akan mengayomi pemuda dan pemudi di Kelurahan.

Ketua Panitia Pemilihan Ade Suharmansyah yang juga merupakan Wakil Ketua LPM mengatakan, proses penyaringan berlangsung dari tingkat RT, sampai nantinya akan mendapatkan satu calon yang akan di daftarkan ke panitia.

"Proses dilakukan dari tingkat RT, nanti satu yang terpilih akan didaftarkan ke Panitia pelaksana melalui rekomendasi dari Ketua RW yang bersangkutan", tutur Ade.

Lebih lanjut Ade juga mengatakan selama masa waktu yang diberikan kepada Ketua RW lebih kurang satu minggu, sampai pada hari terakhir pendaftaran hanya 2 RW yang mendaftarkan calonnya.

"Sampai hari terakhir pendaftaran, hanya 2 RW yang mendaftarkan calonnya. Yang mana RW tersebut adalah RW 2 dan RW 3, masing-masing Harry Sakti dan Dion Saputra" ujarnya.

Dihari pelaksanaan pemilihan pada hari minggu 8/10/23 di Balai Pemuda, berduyun masyarakat mendatangi tempat pemilihan. Pemilihan layaknya seperti pemilu, masyarakat datang dengan membawa undangan.

"Kami meminta kepada seluruh RT untuk memberikan data pemilih kepada panitia, masing-masing Kartu Keluarga (KK) satu orang pemilih. Pada hari pemilihan terdaftar sebanyak 760 pemilih" ujar Ade lagi.

Dihari pencoblosan yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai 12.00 Wib dengan 350 surat suara, terpilihlah Dion Saputra sebagai Ketua Pemuda terpilih periode 2023-2026 dengan 273 suara sementara Harry 76 suara dan satu suara tidak sah.

Dion Saputra sendiri adalah warga dari RT 005 RW 003 yang saat ini bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.

Hadir pada acara pemilihan Ketua Pemuda para tokoh masyarakat seperti Mantan Ketua LPM Andi Noviandi, Jashardi HB, Ramlan Papi, Ketua LPM Didit Setiawan, Bhabinkamtibmas Dedi Andika, Kasitrantib Heriyanto, para bundo kanduang dan yang pasti pemuda dan pemudi Kelurahan Nerok Nipah. (rel)

Wakil ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib yang juga Koordinator Bidang Dana PBVSI Sumatera Barat menutup secara resmi open tournament Volley Ball Demokrat CUP II se Kota Padang.

Acara berlangsung selama dua minggu di lapangan Volley Ball Lemkari Chandra dimuka Kelurahan Padang Besi, ditutup Sabtu (7/10/2023).

Pada kesempatan tersebut Suwirpen Suib menyampaikan, kegiatan ini serentak diadakan se Indonesia, karena Bola Volly merupakan olahraga yang dicintai mantan Presiden RI SBY yang merupakan pembina Partai Demokrat, bahkan Tim Volley Partai Demokrat menjuarai tingkat nasional.

“Alhasil, Club Tivani binaan Partai Demokrat menjadi juara nasional liga pro volly di Indonesia,” ujar Suwirpen memberikan support para pemain.

Ia melanjutkan, turnamen ini wujud kepedulian Partai Demokrat di bidang olahraga. Sebab, Partai Demokrat konsen terhadap Volley Ball. Sekaligus mengakomodir pecinta bola voly di Kota Padang.

Oleh karena itu, sambungnya, turnamen Demokrat CUP II ini diharapkan mampu melahirkan atlit dan pemain-pemain hebat Kota Padang.

“Semoga tahun depan kita tingkatkan jauh lebih baik lagi,” tutup H. Suwirpen.(*)

Perantau Ranah Minang khususnya yang berada di Jabodetabek patut berbahagia selama bulan Oktober ini, pasalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar event bertajuk Discover West Sumatra. Event ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta.

“Kami merasa ini suatu hadiah bagi Sumatera Barat, dalam suasana Ulang Tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-78,” papar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada Opening Ceremony Discover West Sumatera di Lobi Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Menurut Buya Mahyeldi, semua hal yang berkaitan dengan Ranah Minang akan dikemas dan dihadirkan di Hotel Borobudur. Masyarakat Sumbar, khususnya para perantau diminta untuk hadir dan ikut mensukseskan acara ini.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebulan penuh, Oktober 2023. Ini akan menjadi pengobat rindu para perantau,” katanya.

Rangkaian event Discover West Sumatra diantaranya adalah Festival Kuliner, Pagelaran Seni Budaya, serta adanya stand UMKM, Ekonomi Kreatif yang semuanya dibalut dengan nuansa Minangkabau.

Kegiatan ini juga menjadi bagian untuk mempromosikan Sumatera Barat sekaligus mendukung program Visit Beautifull West Sumatera 2023. Ia meminta kepada seluruh jajarannya yang terlibat dalam event ini untuk menyampaikan segala sesuatu tentang Sumatera Barat.

“Bukan hanya kulinernya, keindahan alamnya serta budayanya.  544 Nagari Adat di Sumatera Barat itu masing-masing memiliki kekhasan tersendiri,” paparnya.

Selanjutnya Buya Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada Hotel Borobudur atas dukungannya kepada Sumatera Barat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami berterima kasih kepada pimpinan Hotel Borobudur dan Artha Graha, kalaulah tidak didukung, disupport, maka tidak bisa kita menghadirkan budaya Minang, kuliner Minang di tempat yang luar biasa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Manager Hotel Borobudur, I Nyoman Sudimantra mengakui Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus.

“Tidak hanya kuliner, keindahan alamnya juga luar biasa, saya tahu Mentawai, punya pantai kayak Bali,” ucapnya.

Terkait teknis pelaksanaan kegiatan, Nyoman menjelaskan khusus untuk promosi kuliner dan kesenian, pihaknya menyediakan waktu setiap akhir pekan, sedangkan untuk promosi lainnya, akan digelar setiap hari.

“Saya kira dengan apa yang kita lakukan sekarang bisa memberi nilai lebih buat Sumatera Barat dan kerjsama kita bisa berlangsung untuk kedepannya,” pungkasnya. (ISC/ DiskominfotikSumbar)

Dalam rangka pertandingan persahabatan Akbar  Sepak Bola Provinsi Sumbar - Riau yang akan digelar di Lapangan Hijau  " Perisai" berlangsung tgl  ( 13 /10_23 hingga .18 /10-23)..di Kelurahan Parik Muko Aia.Kecamatan Latina Kota Payakumbuh.

Adapun pertandingan ini, menurut  Yusuf selaku Panitia Ivent tsb. kepada wartawan menuturkan dilokasi Jumat (  Yusuf yang juga caleg Partai Nasdem katanya , bahwa ivent ini   ia juga selaku  penggagasnya bersama Karang Taruna Perisai Parik yang sekaligus  memotivasinya,ujar Yusuf .

Menurut Ketua Panpel yang didampingi Ketua Karang Taruna Parik,bahwa ivent ini  adalah kegiatan Karang Taruna ujarnya, dan dimana para pemainnya sepak bola adalah dari  kalangan anak usia belasan  ujar Yusuf.

 Adapun mantan Wawako Payakumbuh periode  kemaren Erwin Yunaz dimana  Partai Nasdem yang ia Komandoi di Kota Payakumbuh , juga tak ketinggalan ikut  Caleg Dapil untuk DPRD Kota Rendang ini,  selain itu ada bidadari Nasdem  Cindy juga turut sponsor memeriahkan sepak bola sebagai  Caleg DPR.RI 

  Dapil  Sumbar 2, nomor urut (1)  dan untuk Dapil 2 Sumbar Eko Wahyudi, dan untuk Dapil 2 Latina dan Utara M.Yusuf nomor urut ( 1 ) .

Menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kota Payakumbuh Erwin Yunaz yang  juga mantan Wawako Payakumbuh  Payakumbuh periode kemaren ,ia menyatakan kepada wartawan di Kantor Nasdem , yang insyaallah kita bisa raih lima  kursi di DPRD ujarnya Optimis alasan bahwa kota Rendang ini masyarakatnya  rata rata ingin perubahan demikian Erwin untuk rincian dari lima Kecamatan satu kursi perolehannya. Selain kita juga punya caleg bidadari Cindy , bekal diusung untuk duduk di Gedung Senayan juga ia turut  mensponsori Ivent  sepak bola ini. Selain itu bidadari juga turut caleg daerah pemilihan ( Dapil ) untuk Dapil 

  Sumbar 2,  Sumbar Eko Wahyudi norut 2  dan untuk Dapil 2 Latina dan Utara M.Yusuf nomor urut ( 1 ) ,( Herym)

Asisten I Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia mewakili Gubernur melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah provinsi Sumatera Barat.Kamis (5/10/2024)

di ruang sidang utama DPRD Sumbar .

“Saya sengaja mengingatkan kepada pejabat baru dilantik harus bersyukur, karena telah diberikan kepercayaan oleh pimpinan,” ujar Devi Kurnia  

Menurut Devi Kurnia, pihaknya juga mengingatkan kepada pejabar baru melakukan keputusan harus sesuai aturan berlaku.

“Sangat sering ditemukan, pejabat kurang melakukan pembelajaran atau meningkatkan pengetahuan mengalami kendala dan temuan aparat penegak hukum,” ujar Devi Kurnia

Adapun pejabat yang dilantik Marwansyah, Udlil Iman Zul, Habibur Rahman, Rumainur, Ilham Wahab, Fajar Sukma, Benny Yansukral dan Zulfiar.

Tampak acara pelantikan dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Raflis, pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN dan PTT, tenaga outsoursing di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Sumbar dan undangan.(***)

Di sesi kedua Sumbar Digital Conference (SDC) 2023,empat orang narasumber berbicara tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan ancaman hoaxsn.Empat orang pembicara tersebut yaitu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Aini, 

Direktur PuSako Unand Charles Simabura, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dan Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Abdullah Khusairi.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Aini mengatakan penyebaran hoax seringkali terjadi memasuki Pemilu 2024. Berbagai macam hoax tersebar baik untuk menjatuhkan maupun memberikan citra positif di kalangan masyarakat.

"Biasanya kandidat akan diserang seperti pelanggaran aturan kampanye, Sara, karakter kandidat, bahkan gaya hidup mereka," kata Aini.Jumat (6/10/2023) disesi kedua SDC 2023 yang digelar oleh AMSI Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang.

Menurut Aini, untuk mengatasi ancaman hoax ini, Bawaslu Sumbar akan terus menyebarkan informasi melalui media sosial resmi, Web PPID, dan melakukan kegiatan konferensi pers.

"Langkah ini kita lakukan agar ancaman hoax tidak merajalela di masyarakat. Masyarakat harus menerima informasi yang sesuai dengan fakta yang ada," ujar Aini. 

Selain itu,Bawaslu akan terus memperkuat pengelolaan kehumasan di semua jajaran Bawaslu serta menginisiasi MOU dan PKS dengan stakeholder terkait.Tambahnya.

"Kita juga akan manfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok untuk meminimalisir hoax, black Champaign, dan pengawasan digital pada kampanye mendatang," jelasnya.

Tindakan sosialisasi juga akan digerakkan ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya pada pemilih pemula. Serta membentuk kampung pengawasan partisipatif di kelurahan atau nagari. 

Namun, tidak menampik kemungkinan jika ada kandidat yang membangun citra positif dengan menyebarkan hoax yang mengklaim dirinya baik berupa prestasi maupun dukungan politik.Tegas Aini.

Sementara itu, Direktur PuSako Charles Simabura mengungkapkan, penyebaran hoax lebih mudah melalui media sosial yang sering diakses oleh masyarakat pada saat sekarang ini.

"Pada tahun 2023, dari 664 berita hoax yang beredar, sebanyak 223 berita hoax mengarah kepada politik. Hal ini membuktikan bahwa hoax ini masih merajalela di masyarakat," ungkap Charles.

Implikasi hoax terhadap Pemilu menyebabkan distorasi kebenaran bahkan menyebabkan serangan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, serta menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar.

"Karena itu kita butuh pendidikan dan literasi digital yang baik bagi masyarakat agar persekusi tidak menjadi pilihan utama untuk menangani hoax," jelasnya. 

Berbagai upaya bisa dilakukan untuk meminimalisir hoax. Salah satunya dengan memberikan informasi pada masyarakat dari website resmi untuk mencegah penyebaran hoax. 

"Kita juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan Pemilu agar berita hoax ini tidak mudah tersebar begitu saja," tuturnya.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai penyebaran hoax menjelang Pemilu justru akan mempengaruhi hak pilih warga negara, baik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun peserta pemilu.

"Penyebaran hoax ini menjadi ancaman yang menyesarkan persepi pemilih dan menghancurkan kredibilitas peserta pemilu dan menjatuhkan integritas penyelenggaraan pemilu," kata Fadli.

Menurut Fadli, cara efektif untuk meminimalisir berita hoax yakni dengan strategi menghasilkan konten kebenaran lebih banyak daripada konten hoax.

"Jika berita hoax beredar sepuluh, maka konten kebenaran kita edarkan tiga puluh. Itu menjadi sebuah tugas bagi media agar bisa menyikapi hoax yang beredar, apalagi mendekati pemilu," ungkap Fadli.

Begitu juga dengan kecepatan klarifikasi berita yang benar menambah langkah dalam meminimalisir penyebaran berita hoax. 

Senada dengan itu,Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Abdullah Khusairi mengatakan, ancaman hoax ini perlu disikapi dengan memproduksi berita yang memiliki kebenaran aktual.

"Jurnalis harus mencari sumber berita yang memiliki kredibilitas, bukan pada sumber yang tidak berdasar. Langkah ini bisa dilakukan untuk mengakali berita hoax yang beredar," katanya.

Selain itu, media juga harus membuktikan bahwa medianya layak dan dapst dipercaya untuk dijadikan sunber informasi bagi masyarakat.

"Harapan kita seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat akan lebih cerdas dalam memilah berita yang ada di media sosial, tidak termakan dengan hasutan hoax yang beredar serta mencari bukti pada sumber yang terpercaya agar angka hoax ini dapat mengecil," tutupnya.(St)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, tandatangani Nota Kesepakatan dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta, Kamis (5/10/2023). 

Pihak Kemensos diwakili Plt Sekretaris Jenderal, Robben Rico, serta turut disaksikan Dirjen dan Direktur.  

Sementara dari Pemkab Dharmasraya turut hadir Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Irwan Zambrud, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Martin Efendi .

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Dharmasraya masih memerlukan bantuan dari Kemensos RI dan berbagai pihak lainnya dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial. 

Seperti keluarga fakir miskin dan kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil, masalah kebencanaan dan masalah sosial lainnya. 

Pada saat ini per 2 Oktober 2023 data DTKS Kabupaten Dharmasraya pada angka 41.447 kk/ 121.025 jiwa dari jumlah penduduk Dharmasraya sebesar 73.191 kk/234.509 jiwa. Berarti masih ada 5,56 % penduduk Dharmasraya masih berada dibawah kategori miskin.

Kata Bupati lagi, Pemkab Dharmasraya siap melakukan pemutakhiran atau verivali DTKS setiap sebulan sekali. Dan menyampaikan laporan verivali ke Kemensos RI dengan bantuan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Mudah-mudahan dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan tentang kolaborasi penanganan pengaduan masalah sosial berbasis informasi command center  “si c-ce” dan integrasi program pengelolaan DTKS ini maka masalah sosial akan lebih cepat diselesaikan dan dicarikan solusi pemecahannya. 

“Baik masalah sosial yang bersentuhan dengan program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan social. Selain itu angka DTKS Kabupaten Dharmasraya bergerak turun dan masyarakat diharapkan meningkat tingkat kesejahteraan sosialnya. Menguntungkan kedua belah pihak dalam penanganan masalah sosial,” kata Bupati.(elda)

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar acara Sumbar Digital Conference 2023 dengan tema yaitu Artificial Intelligence, Pemilu dan Ancaman Hoax, di The ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (6/9/2023).

Ketua AMSI Sumbar Andri El Faruqi menyampaikan Sumbar Digital Conference (SDC) merupakan inisiasi para pengurus AMSI Sumbar serta diharapkan menjadi ruang pertemuan untuk dialektika maupun membahas perkembangan terbaru terkait dunia digital saat ini. 

Dia juga mengatakan adanya acara ini karena saat ini Artificial Inteligence (AI) berkembang sangat pesat di dunia, AI atau kecerdasan buatan sedang tumbuh dan terus berkembang. Semua bidang memanfaatkan AI, seperti bisnis, seperti media, e-commerce, perbankan dan lainnya.

Namun juga banyak kendala dalam pemanfaatan AI tersebut. Misalkan kurangnya infrastruktur digital, akses yang terbatas, literasi digital yang masih kurang, minimnya riset dan investasi di bidang AI hingga masalah etika dan regulasi.

"Ada beberapa pakar menyebut dengan adanya AI maka akan banyak muncul dan bertebaran hoax Pemilu 2024. Maka dari itu kita mengambil tema tentang AI dan ancaman hoax dan ini juga menjadi konsep bagi AMSI terhadap cara pembasmian hoax," ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika menjelaskan acara ini merupakan gebrakan awal yang sangat penting untuk Sumbar dan diharapkan bisa menjadi kegiatan tahunan.

Dia juga menjelaskan pada dasarnya AMSI didirikan dengan dua misi utama, yaitu AMSI ingin berkontribusi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dengan konten berkualitas. 

"Dua kata kunci bisnis media sehat dan konten jurnalisme yang sehat. Saya pikir itu seperti dua keping mata uang, tanpa bisnis yang sehat ada jurnalis tidak berkualitas," kata pria yang akrab dipanggil Bli Komang ini.

Selain itu dia melihat 5 atau 7 tahun terakhir bagaimana ekosistem informasi digital yang dibanjiri dengan artikel yang kerap kali melanggar kode etik tidak berkualitas dan informasi yang belum terverivifikasi dan terkonfirmasi tapi sudah menyebar dan menjadi viral, bukan hanya karena sosial media yang begitu kuat di masyarakat tapi juga karena publisher perlu ditingkatkan kapasitasnya. 

"Untuk itu AMSI hadir, kami ingin asosiasi berperan sehingga jurnalisme online tidak dicap sebagai buruknya kualitas. Kita sering kali menganggap pers buruk sejak adanya media online. Dulu ketika hanya media koran pers baik-baik saja, jadi ada cap negatif tehadap media online. Bikinnya gampang, biaya murah dan sumber berita sembarang jadi banyak dirugakan, justru saati ini media online yang banyak dikonsumsi publik yang dengan mudah diterima informasi yang dibuat," terangnya.

"Saya kira itu yang akan kita bahas juga kali ini dalam konteks pemilu agar media online berfungsi dengan baik apa saja indikator uang musti diperbaiki, bagaimana mengantisipasi apa potensinya bagaimana memitigasi," imbuhnya.

Disisi lain Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan acara ini  begitu bermakna ditengah perkembangan teknologi berbasis digital terutama dalam pengunaan AI atau kecerdasan buatan.

"Kita juga sudah mendekati pemilu Presiden 2024 dan akan dilanjutkan dengan Pilkada sehingga hal-hal yang nanti akan dibahas dalam acara konferensi ini sangat diperlukan dan juga tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Acara ini digelar dengan dua sesi dimana sesi pertama diberi tema Tantangan dan Peluang AI dengan pembicara yaitu Wahyu Dhyatmika selaku Ketua Umum AMSI, Yos Kusuma selaku News Partnership Lead Google Indonesia, Siti Aisyah selaku Kominfo Sumbar, Muhammad Irsyad selaku Dirut Bank Nagari, Irvan Amran selaku ketua Kadin Padang.

Lalu disesi kedua diberi tema Pemilu dan Ancaman Hoax dengan pembicara yaitu Charles Simabura selaku Direktur PuSako, Audy Joinaldy Wakil Gubernur Sumbar, Fadli Ramadhani dari Perludem, Aini selaku ketua Bawaslu Sumbar da Lucki Djani selaku CEO Pemilu.AI.

Selain itu ada dua keynot speaker yang berbicara diacara ini yakni Arif Zulkifli selaku anggota Dewan Pers yang membawa materi AI, Pemilu dan Tantangan Etik serta Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono dengan materi yaitu Pemilu Bersih Tanpa Hoaks dan SARA.(st)

 Perkembangan teknologi Artificial Inteligent (AI) harus menjadi motivasi dalam peningkatan kemampuan diri bagi para jurnalis.

Sebagaimana yang diketahui, Artificial Inteligent (AI) sangat dibutuhkan oleh sektor baik pemerintah, BUMN, swasta lainnya. Perkembangannya bak pisau bermata dua.

Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli. Menurutnya perkembangan AI memiliki sisi positif dan negatifnya. Hal ini perlu disikapi agar sisi negatif bisa diminimalisir lagi.

"Dampak positifnya akan memudahkan kita untuk bekerja mengolah data. Namun sisi negatif AI dapat membuat manusia kehilangan pekerjaan. Selain itu, ancaman lainnya adalah mudahnya penyebaran berita hoax jika data yang diinput tidak sesuai," kata Arif saat menjadi keynot speaker dalam

Sumbar Digital Conference 2023 yang diadakan oleh AMSI Sumbar, Jumat (6/9/2023).

Penggunaan teknologi AI harus disertai dengan peningkatan kualitas diri para jurnalis sebab dalam pemanfaatan teknologi ini peran manusia begitu penting.

"Maka dari itu AMSI terus menginisiasi dengan membuat regulasi potensial dalam pemanfaatan AI. Hal yang harus dilakukan adalah perlunya pertanggungjawaban dalam pengunaan AI dengan transparansi berita," jelas Arif.

Selain itu, etika dan kode etik jurnalistik juga perlu diperhatikan oleh para wartawan yang bertugas. Etika dasar wartawan harus menjalankan mandat sesuai dengan Undang-undang dan kode etik dalam pemaparan fakta-fakta jurnalistik sehingga tidak menimbulkan berita hoax.

"Tugas jurnalis dalam membuat berita bukan menghukum subjek berita, tetapi memberikan informasi agar bisa diketahui masyarakat," kata Arif.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri jurnalis dalam mengolah berita hingga sampai pada masyarakat dengan informasi yang baik dan benar.(St)