Kota Solon Lintasmedianews.com - Gelaran rangkaian agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) di Kota Solok, Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) tahun 2023 akan segera dimulai beberapa hari lagi.

Berbagai persiapan terus dilakukan untuk suksesnya event bertaraf internasional yang akan digelar pada tanggal 16 - 18 September 2023 nanti di hamparan Sawah Solok, direncanakan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Selain diisi dengan berbagai acara budaya lokal Kota Solok, para pengunjung RSBG 2023 akan dihibur penampilan kesenian dari dalam dan luar negeri.

Ketua pelaksana kegiatan, yang juga Asisten Sekda Kota Solok Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jefrizal, mengungkapkan RSBG tahun 2023 mengambil berbagai objek budaya yang terhubung dengan pengetahuan lokal ketahanan pangan. Pengunjung festival diajak memperbaharui pengalamannya tentang berbagai keceriaan dan kesenangan yang bisa didapatkan di persawahan, sebagai icon Kota Solok yang sudah dikenal luas dengan Beras Solok.

Jefrizal menambahkan, ada beragam penampilan spesial dalam event Rang Solok Baralek Gadang tahun ini, salah satunya penampilan Darak Badarak, tim kesenian asal Kota Pariaman yang baru saja meraih juara dua ajang Indonesia's Got Talent (IGT) 2023.

Kemudian, juga ada penampilan Orkes Taman Bunga, Tari Massal Crescent Theather x Sirasook dan Dance Theatre (Thailand), Legasi Seni (Malaysia).

Selanjutnya, ada penampilan Teras Ansamble (Pontianak, Kalimantan Barat), Dance By Dya (Bandung), Adi Karya Dance Compani (Medan), dan penampilan tradisional di Kota Solok.

“Seperti tahun lalu, RSBG 2023 akan menampilkan permainan anak nagari seperti atraksi silek basilumuh dalam sawah, festival alang-alang (layang-layang), lomba masin bajak atau basikakeh roda basi, batuang gilo, urang-urang sawah, pacu baluik, pacu upiah, tarik tambang baluluak, bakaua turun ka sawah, dan permainan tradisional lainnya,” ungkap Jefrizal, Selasa (12/9).

Jefrizal juga menyampaikan event RSBG 2023 akan diawali dengan pawai budaya pada tanggal 16 September yang akan menampilan Talempong Pacik Masal Pelajar dan 13 kelurahan yang ada di Kota Solok.  

Pada pawai budaya nantinya akan dihadirkan prosesi alek batonjong (alek rajo-rajo) yang menggambarkan seorang raja yang sedang melakukan perjalanan menunggangi satu ekor kuda diiringi oleh beberapa orang dubalang sebagai pengawal raja.  

“RSBG 2023 ini menegaskan eksistensi budaya lokal masih Lestari di Kota Solok. Tidak hanya itu, ajang ini diharapkan dapat menjadi daya tarik dan promosi wisata, membuka peluang usaha, serta menggeliatkan ekonomi UMKM dan pelaku usaha kreatif yang turut meramaiakan acara ini melalui Bazar Kuliner yang telah difasilitasi oleh Pemko Solok,” jelasnya.

Untuk itu, Jefrizal mengajak masyarakat Kota Solok dapat berpartisipasi menyukseskan ajang pelesatarian budaya ini dalam rangka menaikkan citra pariwisata Indonesia dan menggerakkan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (karta)

Bupati Tanah Datar, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Erizanur, membuka Kenduri Desa Damai, di pelosok nagari di Sumatera Barat, Batipuah Ateh, Rabu (13/9/2023). Acara dipusatkan di aula Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuah Ateh, Tanah Datar.

Erizanur, menilai pemilihan lokasi di nagari yang jauh dari kota sebagai langkah FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Sumbar bersama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk menggali kearifan lokal setempat. Dalam kokohnya kearifan lokal itulah disampaikan pesan-pesan agar tetap menjaga keutuhan masyarakat, terbebas dari paparan radikalisme.

Staf Ahli Bupati ini juga memahami bahwa dalam kondisi dunia yang mengglobal sekarang, paham radikalisme tidak lagi dibatasi wilayah atau harus lewat tatap muka, tetapi melalui handphone di media sosialnya. "Jadi kearifan budaya lokal Batipuah Ateh yang didasari agama yang kuat, selayaknya ditambah dengan pencerahan oleh narasumber nasional dan daerah tentang hidup damai tapi tetap waspada," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan BNPT, Kolonel (Marinir) Edy Cahyanto, dalam paparannya mengatakan, penyebaran paham radikalisme  menggunakan geostrategi, membaca lingkungan. Ada lagi cara dengan menggandeng bandar narkoba untuk pemggalangan dana. "Namun sekarang yang terbanyak penyebaran aliran, paham (isme) itu melalui media sosial karena setiap orang sudah menggunakan handphone," sebutnya. 

Kita di desa atau nagari perlu mengingatkan generasi muda agar tidak mudah percaya pada konten-konten yang mengarah pada penyebaran isme yang seolah-olah membawa kebenaran, padahal informasi itu hoaks.

Edy Cahyanto, menilai Sumatera Barat dengan kearifan lokal nagari-nagari patut bersyukur karena adat dan budayanya bersumber dari kitabullah agama Islam.

Narasumber daerah, Muhammad Taufik yang juga dosen UIN Imam Bonjol Padang, menyatakan kebebasan terbesar masyarakat Minang adalah dalam menghargai perbedaan pandangan dan sikap. "Berbeda tapi tetap satu, hidup saling menghormati sikap kritis dan pandangan sudah terbentuk sejak dahulu," ujarnya. 

Kepada generasi muda yang sebagian besar menggunakan media sosial, Taufik mengingatkan agar pandai-pandai memilah fatwa yang tidak berdasar ilmu agama yang benar. "Sebab tafsir agama itu banyak sekali dan bisa diselewengkan untuk memecah belah masyarakat," Muhammad Taufik.

Dalam pertemuan yang melibatkan ninik mamak, pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda, unsur KAN dan perangkat Kenagarian di kecamatan Batipuah Ateh, peserta juga diajak berdiskusi kelompok, menampilkan materi diskusi dan permainan cerdas cermat yang dipandu Swastika Nohara, akademisi dan praktisi film.

Ketua FKPT Sumbar, Adil Mubarak, menyatakan bangga dengan acara Kenduri Desa Damai, sebagai upaya mengajak mansyarakat mengenali diri dan lingkungan di nagari dan jorong yang ada di Sumbar. Dengan mengedepankan kearifan lokal, disuguhi makan bajamba, acara terasa menjadi milik KAN bersama warga setempat. Makan beradat itu menghadirkan keakraban, saling pelajar Dan memahami tradisi setempat. "Kekuatan budaya lokal semoga dapat ditularkan kepada generasi muda di Batipuah Ateh," harap Adil. 

(Rilis)

Partai Demokrat kembali mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia di Hotel Red Top, Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka langsung Bimtek tersebut, Rabu (13/9) pagi. 

“Jadi Bapak Ibu, kita kembali fokus pada pemenangan, pemilihan anggota legislatif. Demokratnya kita kibarkan, nama caleg juga diperkuat dengan struktur dan tim sukses masing-masing karena kalau kita sukses, seperti yang kita sering sampaikan dalam Rapimnas maupun dalam Bimtek sebelum-sebelumnya bahwa ada peluang bagi Partai Demokrat,” papar AHY.

Bagi pada anggota dewan incumbent, AHY menyerukan untuk terus pertahankan dan tambah kursi Demokrat di semua tingkatan pemilihan. “Hasil Pileg 2024 merupakan dasar untuk menang dalam Pilkada 2024. Kita sudah punya sekitar 100 kepala daerah. Kita harus tambah jumlahnya, maka dari itu, menangkan Pileg 2024!” tegasnya.

AHY yang tiba mengenakan kemeja seragam Demokrat, disambut dengan teriakan ratusan kader di lobby hotel. AHY juga mengajak para kader untuk fokus ke depan, dan mempersiapkan diri untuk memiliki koalisi baru. 

“Saat ini kita sedang fokus membangun kerja sama baru. Belum bisa diungkap detailnya, tapi alhamdulillah suasananya setara dan saling menghargai. Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera, mengingat pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden tinggal lebih kurang satu bulan lagi,” kata AHY.

AHY juga mengingatkan agar para kader tetap menyerap aspirasi rakyat, tetap solid dan taat kepada partai. “Saya juga menegaskan, pentingnya para pengurus, kader dan aleg untuk menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Selain itu kita juga harus tetap solid, serta taat pada keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat,” terang AHY.

Kepala Badan Doktrinasi, Pendidikan dan Latihan DPP Partai Demokrat Iwan Rinaldo Syarief dalam sambutannya berharap agar Bimtek ini bisa menjadi ajang konsolidasi internal Partai Demokrat. “Selain ada materi-materi yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri, saya harap kegiatan bimtek ini bisa menjadikannya ajang silaturahmi dan konsolidasi para caleg Partai Demokrat,” ucap Iwan.

AHY menghadiri acara bimtek yang dihadiri ribuan aleg dan caleg Partai Demokrat didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio, Ketua Panitia Bimtek Panji Purboyo, serta pejabat-pejabat Partai Demokrat lainnya.

Sekaitan dengan Bintek Fraksi-fraksi,anggota komisi IV DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, kegiatan ini sangat perlu untuk menyatukan persepsi dalam berjuang memenangkan Partai berlambang Mercy tersebut, baik pada pileg maupun pilpres. 

"Kami mendapatkan berbagai masukan dari narasumber,baik ketum maupun pembina partai, sehingga kami akan melaksankan nya untuk satu tujuan yakni memenangkan partai Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang," tutup Nurnas yang merupakan salah seorang kader militan tersebut.(rel)

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Hendra Putra,STTP, pasangkan tanda Pangkat dan Jabatan di Pundak Perdinan Ujang sebagai Camat Baru Kecamatan Gunung Tuleh yang sebelumnya menjabat Kabid .Udara dan Laut di Dinas Perhubungan menggantikan Muhammad ,Ghor yang selanjutnya menempati posisi di Kantor Bappeda sebagai Kepala Bidang.

Serah terima jabatan (Sertijab) ini berjalan sukses dan lancar mulai dari awal persiapan sampai berakhir, kendati pun ada guyuran hujan.

Setidaknya tampak hadir :Hendra Putra Sekda Pasbar, Setia Bakti Asisten Satu bidang Pemerintahan,Fahrein Lubis Kadis Koperindag dan UMKM,Faizal Kabag Umum Setda, Deswandi Kapolsek Gunung Tuleh, Damiati Kordinator Babinsa, Jufri Kepala KUA, Niswan Adil Sekcam,Afna Mufid Pejabat Wali nagari Rabijonggor, Halena Pejabat Wali nagari Ranah Sungai Magelang,Yusdi Pejabat Wali nagari Bahoras,Nelpayanti Pejabat Wali nagari Muaro Kiawai Barat,Gafarli Pejabat Wali nagari Serasah Kenaikan, Anto Pejabat Walinagari Muaro Kiawai,Yusman Pejabat Walinagari Muaro Kiawai Hilir, Ketua Bamus,Ninik Mamak, Bundo kandung Jorong, Panwas,Kepala SD,SMP/MTS,SMA/SMK/, Tokoh Pemuda, perangkat nagari, Protokoler dan Humas serta Awak Media Cetak dan Online.

Hendra Putra di aula setempat Rabu siang tgl 13/9/2023  mengatakan ini adalah hal yang biasa dan merupakan amanah dari pimpinan yang harus di laksanakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, sabar, sambil mengucapkan terima kasih kepada yang lama atas pengabdian selama ini, berharap kepada yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (Tupoksi).

Usai acara Sertijab ini Ferdinan Ujang saat diminta komentarnya (Program) akan berusaha menyelesaikan masalah Jalan Simpang Tiga Alin-Paraman Ampalu akan selesai, karena ini merupakan Prioritas Utama bagi masyarakat ,di samping masalah  program Visi-Misi Bupati/Wakil Bupati seperti program Maghrib Mengaji, program Tahfiz Qur'an, Berobat Gratis (UHC) bagi masyarakat yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga, program Jum'at Berkah serta pelayanan pada masyarakat dengan nada optimis akan terlaksana ke depan.(parsela)

 

 LANUD SUT. Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat Membuka acara Syukuran Renovasi Masjid Baitul Muttaqin yang berlangsung di masjid Baitul Muttaqin Lanud Sutan Sjahrir, Padang. Rabu, (13/9/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh personel Lanud SUT baik Perwira, Bintara,Tamtama dan PNS. Hadir pula Ketua PIA Ardhya Garini Cab 14/ D.I Lanud Sutan Sjahrir Ny. Cicik Saeful Rakhmat beserta pengurus. Tidak lupa Lanud SUT turut mengundang penceramah yaitu Ustadz Drs. H. Arnius A.M Khatib Bandaro.

Diawali kata sambutan dari Danlanud SUT, Dalam sambutannya Danlanud mengatakan, Renovasi Masjid Baitul Muttaqin Lanud Sutan Sjahrir ini adalah renovasi yang ketiga kalinya, terakhir renovasi dilakukan pasca gempa padang pada tahun 2009.

Dengan mengucap rasa syukur atas selesainya Renovasi masjid Baitul Muttaqin, akhirnya masjid ini bisa digunakan kembali. Semoga dengan masjid baru ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan personel lanud Sutan Sjahrir dan juga umat muslim di sekitar Lanud Sutan Sjahrir Padang.

Dalam kesempatan tersebut Danlanud juga menghaturkan rasa terimakasih setinggi tingginya kepada Kepala Staf Angkatan udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.F.A., yang telah sepenuhnya merenovasi masjid Baitul Muttaqin Lanud Sutan Sjahrir.

" Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Lanud Sutan Sjahrir mengucapkan terimakasih setinggi tingginya kepada Bapak Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.F.A., atas selesainya Renovasi masjid Baitul Muttaqin dalam keadaan lancar." Ungkap Danlanud.

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, acara syukuran ini ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diberikan Danlanud SUT kepada pengurus masjid Lanud Sutan Sjahrir.(rel)

Memiliki lingkungan yang asri dan tertata dengan rapi serta warga yang kompak, menjadikan Dasawisma Kartika, RW 005 Kompleks Asrama TNI AD Kelurahan Kampung Lapai sebagai salah satu dasawisma berprestasi di Kota Padang. 

Ketua TP-PKK Kota Padang, Genny Hendri Septa bersama Tim penilai Dasawisma Berprestasi Tingkat Kota Padang, saat berkunjung ke Dasawisma Kartika mengaku kagum pada ibu-ibu istri prajurit dan purnawirawanTNI AD ini yang peduli pada kebersihan lingkungan dan kesehatan warga sekitarnya. 

"Dari yel-yel nya saja sudah terlihat kekompakan dan semangat warga di sini. Apalagi melihat lingkungannya, cukup rapi dan asri," ucap Genny usai melakukan peninjauan lapangan didampingi tim penilai, Camat Nanggalo Fuji Astomi, Lurah Kmpung Lapai Wahyudi Edward, Ketua LPM Kampung Lapai Sonny Affandi serta para ketua RW dan RT di kelurahan Kampung Lapai, Rabu (13/9/2023). 

Meski enggan merinci apa saja kelebihan khusus Dasawisma Kartika Kampung Lapai dengan alasan penilaian, namun Genny berharap semoga Dasawisma Kartika menjadi yang terbaik di Kota Padang sehingga nantinya bisa maju mewakili Kota Padang di tingkat Provinsi Sumatera Barat 

"Semoga ya, Dasawisma Kartika jadi yang terbaik di Kota Padang, sehingga bisa mewakili Kota Padang di tingkat provinsi," ucap Genny.

Sementara itu Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST yang hadir mendampingi tim penilai lapangan Dasawisma Berprestasi, menyakini Dasawisma Kartika akan mampu tampil sebagai yang terbaik di Kota Padang.

"Saya sangat mengapresiasi ibuk-ibuk yang tergabung dalam Dasawisma Kartika. Semangat dan kepeduliannya terhadap lingkungan sangat luar biasa, sehingga lingkungan RW 005 ini terlihat cantik dan rapi. Belum lagi pelaksanaan beberapa program pemerintah, terlihat berjalan cukup baik," ungkap Sonny. 

Seperti diketahui, Dasawisma Kartika yang berlokasi di Gang III, Asrama TNI AS Lapai, memiliki beberapa program yang selalu disosialisasikan pada anggota, seperti menerapkan prilaku hidup sehat dan bersih, melakukan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, memberi ASI eksklusif, Menimbang Balita setiap bulan, menggunakan air bersih, memberantas jentik nyamuk, dan sebagainya. Termasuk menjadikan kawasannya sebagai kawasan bebas asap rokok. (*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasai Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (12/09/23).

Acara ini dihadiri oleh Sekda, Adlisman, Kepala Kejaksaan Dharmasraya, Dodik hermawan, SH, MH. Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah.  Kodim 0310 SSD diwakili Mayor Czi Sarinto. Staf Ahli Bupati dan Asisten, Ketua Aswana Dharma Dharmasraya, dan 52 Wali Nagari Se Dharmasraya.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bahwa dengan RPJM Nagari yang sudah dirumuskan pada bulan Maret lalu, diharapkan menjadi acuan dalam kegiatan selama enam tahun kedepan. Sehinga dapat meningkatkan status IDM nagari masing-masing.

“Alhamdulillah tahun 2023 ini, jumlah nagari mandiri di Kabupaten Dharmasraya meningkat dari 6 menjadi 9 nagari. Selamat saya ucapkan kepada 3 nagari yang telah berhasil meningkatkan status menjadi nagari mandiri yaitu Nagari koto Besar, Nagari Ampalu dan Nagari Sitiung,” kata Bupati.

Sedangkan dua nagari tertinggal di tahun 2022 yakni Nagari Lubuk Besar dan Nagari Banai berkembang. Selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas knerja Wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Dumana nagari se-Kabupaten Dharmasraya berpacu dalam meningkatkan Status Indeks Desa Membangun (IDM). “Kita targetkan 50 persen nagari-nagari di Kabupaten Dharmasraya bisa berstatus nagari mandiri,” kata Bupati lagi.

Selanjutnya, pada bulan Agustus-September ini, serentak dilaksanakan Musrembang Nagari se-Kabupaten Dharmasraya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nagari tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) tahun 2025. 

“Wali nagari agar memperhatikan aturan-aturan dan instruksi yang diberikan pemerintah pusat. Untuk dana desa tahun 2024, sebagaimana amanat Presiden bahwa nagari harus melaksanakan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan TBC, penanggulangan narkoba, penanggulangan stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Pangan dan Operasional pemerintah desa. Kegiatan yang dirumuskan dalam Musrembang nagari benar-benar sesuai prioritas kebutuhan nagari, tidak berdasarkan keinginan pribadi dan kelompok saja,” jelas Bupati lagi.

Sedangkan sambutan Dodik hermawan, SH, MH. Kepala kejaksaan dharmasraya dihadapan wali nagari se dharmasraya berpesan agar bekerja dengan baik dan jujur. "Kata kuncinya sebagai wali nagari atau kepala desa menguasai aturan, kalau tidak tau tanyakan, himpun data yang akurat agar tidak bersentuhan dengan hukum,” ujar Dodik.

Intinya dari Kejari Dharmasraya siap memberikan pembinaan, melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan bidang terkait yang ada di kejaksaan.

Pendirian rumah restoratif justis telah menangani 7 perkara yang selalu mengedepankan peran ninik mamak, tokoh adat, dan pembuka masyarakat lainnya. Kejari memberikan fasilitator dengan mengedepankab peran tokoh- tokoh tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa membawa keperkara hukum.

Terakhir Kajari Mengajak netralitas menghadapi tahun politik, selaku kades atau walnag, selalu menghimbau tolong tidak bekap kegiatan ilegal, seperti tambang ilegal, perambah hutan lindung dll.(elda)

 Calon kuat Rektor UNAND hingga Rabu 13/9-2023 bertepatan dengan Hari Dies Natalis UNAND ke 67 belum ada yng mendaftar ke Panitia Pemilhan Rektor UNAND, why...

Dari penelusuran banyak media di UNAND ternyata baru dua yang mendaftar menjadi Bakal Calon Rektor yaitu: Prof Noviar dan Prof Defriman ...

Dari bisik kedengaran banyak dosen di UNAND diperkirakan sampai 21 September 2023 saat penutupan pendaftaran Bakal Calon Rektor UNAND, nama dibawah ini santer menjadi pembicaraan  para civitas akademika di UNAND.

Mereka yang bakal menjadi Rektor pertama di era status UNAND PTNBH murni tidak lepas dari nama dibawah ini

1. Insannul Kamil, Phd

2. Prof. Fatma Sri Wahyuni

3. Dr. Munzir Busniah

4. Prof. Nursyirwan Effendi

5. Dr. Uyung Gatot Dinata

6. Prof. Reni Mayerni

7. Prof. Herri

8. Prof. Novizar Nazir

9. Dr. Defriman Djafri

10. Dr.Ir. Feri Arlius, MSc. 

Bahkan saat digali kemana arah para dosen banyak yang masih mengunci miliknya, kalangan pendidik intelektual bangsa itu sepertinya jadikan pemilihan rektor UNAND misteri 

Tapi dari pasar gelap Pemilihan Rektor (Pilrek) UNAND 2023 ini ternyata nama Insannul Kamil, Fatma dan Munzir serta  Uyung Gatot dan Herri, termasuk yang punya suara besar di kalangan civitas akademika.

"Tapi, pemilihan dosen, setiap bakal calon harus dapat minimal 30 suara, jika tidak, yang bersangkutan tereliminasi, alias tidak    masuk  Pemilihan Senat  Univeristas, di pemilihan senat, tiga nama teratas diteruskan ke pemilihan Wali Amanat,*ujar Ketua Panitia Pemilihan Rektor Febrin waktu konferensi pers awal satu bukan lebih.

Namun dari sekian calon yang makin mengerucut dan menjadi pengganti Rektor Prof Yuliandri, dari fakta lapangan ada tiga nama Insannul Kamil, Munzir dan Reni serta Fatma

Meski begitu proses masih berlangsung dan syarat Calon Rektor UNAND harus terpenuhi kalau tidak bisa di delete saat proses seleksi administrasi. (***)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumatera Barat (Sumbar ) Supardi mengatakan.Walaupun anggaran

APBD Perubahan Sumbar 2023 Defisit,DPRD tetap berkomitmen untuk mensejahterakan tenaga pendidik.

“Meskipun defisit anggaran untuk menjalankan program-program kerja pemerintah daerah, DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan SDM dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik,”  Supardi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Senin (11/9/2023)

Menurut Supardi yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya defisit anggaran di antaranya kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), kecilnya dana sharing pemerintah pusat pada pos Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara pembiayaan program kerja daerah cukup besar.

Dijelaskan Supardi, perubahan APBD Sumbar 2023 dalam kondisi tidak bagus karena terdapat defisit anggaran mencapai Rp350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp330 miliar. Kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp650 miliar.

Ini merupakan kondisi yang kurang baik dan merupakan kejadian pertama dari APBD Sumbar. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi DPRD dan Pemprov untuk menyeimbangkan kembali APBD Perubahan Tahun 2023,” ujarnya Supardi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri mengatakan solusi masalah itu yakni dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Jika penerimaan PAD bisa sesuai target yang ditetapkan, maka persoalan defisit bisa teratasi.

Namun, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023, ada kemungkinan target PAD tidak akan tercapai. Hal itu disebabkan target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi.

Ia mengatakan apabila target capaian PAD tidak terealisasi, maka kemungkinan harus ada sejumlah kegiatan harus dicoret meskipun telah direncanakan. Hal itu agar perubahan APBD Sumbar 2023 bisa diseimbangkan dan tidak meninggalkan utang bagi pemerintah daerah. (*/St)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2023 disahkan pada rapat paripurna dewan dengan agenda penetapan APBD- P Sumbar Tahun 2023 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua DPRD  Sumbar Irsyad Syafar saat memimpin rapat mengatakan, Komposisi pendapatan,belanja dan pembayaran daerah daerah yang akan ditampung dalam perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 disepakati.

Pendapatan Daerah sebesar  Pendapatan Daerah sebesar

Rp. 6.511.330.292.731,-

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp. 3.083.412.665.731,-b. Pendapatan Transfer

Rp. 3.412.828.601.000,- Pendapatan Daerah Lain-Lain yang sah sebesar Rp.15.089.026.000,-

 Belanja Daerah sebesar Rp.6.780.609.985.610 yang terdiri atas

a. Belanja Operasi Rp.4.639.089.984.315,38

b. Belanja Modal Rp.1.033.187.075.871

c. Belanja Tak Terduga (BTT)Rp.26.221.591.720

d. Belanja Transfer Rp. 1.082.111.333.704

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.289.279.692.879,38

b. Pengeluaraan Pembiayaan

Rp. 20.000.000.000,-

Untuk menyikapi perkembangan Irsyad Safar menjelaskan, tidak sesuai dengan asumsi KUA, pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2023, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

“Selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang akan menjadi dasar untuk penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,” ujar Irsyad

Menurut Irsyad Syafar, Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah merampungkan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, mulai dari pembahasan pendahuluan Komisi dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

“Perubahan target makro ekonomi yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun 2023, terdapat kondisi yang anomali, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan juga meningkat,” ujar Irsyad Syafar

Lanjut Irsyad Syafar, Kondisi ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan yang belum berkualitas, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

“Target akhir makro ekonomi daerah yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, banyak yang sudah berada di bawah target tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 4.84 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 4.8 % – 5.2 %. Target Tingkat Kemiskinan RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.77 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.62 %,” ujar Irsyad Syafar

Dijelaskan Irsyad Syafar, Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.94 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.70 %. Kondisi ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan dalam RPJMD, oleh karena RPJMD disusun pada masa pandemic covid-19.

“Apabila tidak dilakukan midterm review terhadap target-target RPJMD tersebut, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada lagi semangat yang progresif dari Kepala Daerah untuk membangunan Sumatera Barat, karena target RPJMD nya sudah tercapai pada tahun 2024,” ujar Irsyad

Ditambahkan Irsyad, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, terdapat devisit murni sebesar Rp. 638 M yang disebabkan penurunan target pendapatan sebesar   Rp.304 M dan tidak bisa dipakainya SILPA Tahun 2022.

Dalam pembahasan, antara pendapatan dan belanja daerah dapat di balance-kan Kembali, sehingga tidak ada lagi defisit pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

“Terdapat perbedaan data jumlah kendaraan antara Bapenda dengan Dirlantas Polda Sumbar dan BPS yang cukup besar yang mencapai lebih kurang 1.1 juta unit. hal ini disebabkan tidak dilakukannya up-date secara berkala oleh OPD terkait.

“Untuk perbedaan dari jumlah kendaraan bermotor antara data Bapenda, dengan data Dirlantas Polda Sumbar dan juga data yang dikeluarkan BPS, Badan Anggaran Bersama TAPD, menyepakati untuk dilakukan rapat dengan mengundang kedua instansi tersebut,” ujar Irsyad

Pembahasan pembicaraan tingkat pertama Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menerima hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, untuk dilanjutkan pada tahap penetapan dalam Rapat Paripurna,” ujar Irsyad Syafar.(St)

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin, 11 September 2023, bertempat di ruangan sidang utama Gedung Bundar Sawahan.

Disamping itu, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Walikota Padang.

Rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Rapat paripurna yang dihadiri segenap anggota dewan itu juga dihadiri oleh Wakil Walikota (Wawako) Padang Ekos Albar, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree Algamar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut Perusahaan Umum Daerah, dan undangan lainnya.

Setelah membacakan absen dan menyatakan anggota dewan yang hadir sudah memenuhi kententuan, Ketua DPRD Kota Padang membuka rapat paripurna secara resmi.

Kemudian, Ketua DPRD Kota Padang mempersilahkan Wawako Ekos Albar menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pada kesempatan itu, Wawako Ekos Albar mengatakan, nota keuangan dan Ranperda  tentang perubahan APBD Kota Padang TA 2023 disusun mengacu pada penetapan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 yang telah ditetapkan pada 4 September 2023 lalu.

"Rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2023 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah," sebut Wawako.

Dijelaskannya, untuk pendapatan daerah dan kebijakan umum yang diterapkan adalah dengan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penerimaan tahun lalu dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2023. 

"Selain itu juga mempedomani potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah," jelas Wawako. 

Wawako juga membeberkan, untuk penyesuaian pendapatan daerah pada Perubahan PPAS tahun 2023 tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dimana target semula sebesar Rp 928,65 miliar dirasionalkan menjadi Rp 729,8 miliar berkurang sebanyak Rp 198,7 miliar atau -21,18 persen.

"Selain itu untuk pendapatan transfer juga disesuaikan, yang semula lebih dari Rp 1,637 triliun disesuaikan menjadi Rp 1,680 triliun, bertambah sebesar Rp 42,9 miliar atau 2,62 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula sebesar Rp 3,52 miliar disesuaikan menjadi Rp 3,82 miliar, bertambah sebesar Rp 300 juta atau 8,50 persen," papar Wawako.

"Jadi secara total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp 155,5 miliar atau -6,05 persen dari semula Rp 2,569 triliun menjadi Rp 2,414 triliun," sambung Wawako.

Lebih lanjut Wawako mengatakan, berdasarkan rasionalisasi dan proyeksi pada pendapatan daerah, maka belanja daerah diselaraskan dan dilakukan penyesuaian kembali. Pengalokasian dan perubahan belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk mencapai target belanja yang telah ditetapkan.

Adapun penyesuaian belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2023 meliputi; belanja operasi yang semula sebesar Rp 2,163 triliun dirasionalisasikan menjadi Rp 2,041 triliun, berkurang sebesar Rp 122,4 miliar atau -5,66 persen.

Belanja modal yang semula sebesar Rp 400,47 miliar disesuaikan menjadi Rp 429,81 miliar, bertambah sebesar Rp 29,34 miliar atau 7,33 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula sebesar Rp 13,7 miliar disesuaikan menjadi 11,1 miliar, berkurang sebesar 2,6 miliar rupiah atau -19,18 persen.

"Jadi secara total belanja daerah berkurang sebesar Rp 95,7 miliar atau -3,71 persen dari anggaran semula Rp 2,578 triliun menjadi Rp 2,482 triliun," sebut Wawako.

Terakhir atas nama Pemerintah Kota Padang  Wawako berharap agar Rancangan Perubahan APBD Kota Padang TA 2023 dapat dibahas dan diproses Pemko bersama DPRD Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kita menyadari apa yang disampaikan ini masih belum sempurna dan masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perlu dibahas lagi secara bersama-sama untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya," pungkas Wawako.

Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024

Setelah itu, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Oleh Walikota Padang yang diwakili Wawako Ekos Albar.

Wawako Ekos Albar menyebut, penyampaian nota keuangan APBD 2024 ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, juga dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan serta rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

"RAPBD yang kami sampaikan ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2024 dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024 yang telah kita sepakati bersama 4 Agustus 2023 yang lalu. Sebagai tindak lanjutnya kali ini kami sampaikan RAPBD 2024 yang insya Allah akan kita bahas bersama pada rapat-rapat dewan selanjutnya," sebutnya.

Ia menjelaskan, dari RAPBD Kota Padang TA 2024, maka pendapatan daerah pada APBD TA 2024 diperkirakan sebesar Rp 2,34 Triliun. 

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 226,86 Miliar atau turun sekitar 8,83 persen.

"Secara rinci pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang direncanakan sebesar 706,83 Miliar. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 550,28 Miliar, retribusi daerah Rp 45,51 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 24,63 Miliar serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 86,4 Miliar," urainya.

Selanjutnya kata Wawako, sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dari pendapatan transfer pada APBD 2024 yang ditargetkan sebesar Rp1,63 Triliun. 

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2024 ditargetkan sebesar Rp 3,52 Miliar. 

"Jadi, pada APBD 2024 ini, belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan rencana penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan upaya mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD 2019-2024. Di samping itu juga mempertimbangkan pemenuhan belanja untuk membiayai kebutuhan konkruen daerah baik urusan wajib, maupun urusan pilihan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat," terang Wawako.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan berbagai  perkembangan dan situasi, maka pada RAPBD 2024 untuk rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,36 Triliun. 

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,57 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 209,51 Miliar atau turun 8,13 persen.

"Kita tentu berharap, pembahasan nota RAPBD 2024 dapat kita jadikan prioritas demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan. Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami banggakan," pungkas Wawako. (*)

Untuk menyempurnakan muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Cagar Budaya dan Permuseuman (PKDCBP),

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar seminar tentang Kebudayaan bersama instansi terkait di ruang sidang utama DPRD Provinsi, senin (11/9/2023).

Pada kesempatan itu,Komisi V menghimpun masukan dari unsur akademisi, tokoh adat, pakar pariwisata hingga kepala museum.

Ketua Tim Pembahas Ranperda PKDCBP Hidayat mengatakan, dengan adanya ranperda nanti diharapkan adanya realisasi anggaran dua persen dari total APBD, untuk penguatan kebudayaan setiap tahun.

“Jika tahun depan bisa direalisasikan sebesar Rp100 miliar , maka diletakan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Sumbar untuk program strategis pelestarian kebudayaan daerah,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat,Ranperda PKDCBP upaya untuk mengobati dan merawat nilai-nilai kebudayaan daerah melawan pola pikir bangga terhadap budaya asing.

Nantinya Dinas Pendidikan Sumbar akan masukan program kurikulum berbasis kearifan lokal dan budaya lokal pada sektor pendidikan formal.Jelasnya

“Hal yang ingin dicapai, agar generasi muda memiliki tanggung jawab hingga paham akan kato nan ampek. Untuk menerapkan ini, mesti ada kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Hidayat.

Hidayat menyebutkan,kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA/SMK, sementara SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu pada satuan pendidikan perlu ada revitalisasi dalam upaya penguatan kebudayaan daerah. Nantinya akan lahir generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti.

“Sementara untuk dinas kebudayaan nantinya memberikan apresiasi terhadap pelaku budaya hingga menginventarisir situs-situs cagar budaya. Dinas pariwisata diharapkan bisa memberikan apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi kreatif,” katanya.

Dijelaskan Hidayat,atraksi kebudayaan salah satu pemicu tingginya tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah. Bercermin pada negara-negara lain festival budaya yang mereka buat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Hidayat Menjelaskan. Ranperda ini juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, seperti maraknya tawuran, narkotika hingga LGBT. Tidak hanya itu seribu lebih masyarakat Sumbar juga hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Belum lagi tingkat perceraian, semua itu butuh sensitivity dari pemerintah daerah, untuk itu perlu dilahirkan Perda PKDCBP.

Sementara itu Staf Khusus Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sihap, mengatakan, penguatan pelestarian kebudayaan harus dimasukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menjalankannya perlu koordinasi lintas sektoral dan tidak bisa diserahkan sendiri pada dinas kebudayaan.

Dia mengatakan, proses pembentukan kebijakan terhadap pelestarian budaya mesti sesuai dengan data, fakta dan ekosistem. “Jadi tidak sesuai selera saja, sehingga tidak ada yang terukur dengan optimal, ” katanya.

Sebagai referensi perlu diadakan dalam muatan Perda tentang Pengelolaan Dana Abadi untuk Insentif Pelaku Seni dan Budaya. “Seperti contoh di Singapura, pemerintah memberikan insentif bagi penggiat budaya yang menyumbangkan karyanya ke museum. Pola itu menjadikan Singapura sebagai daerah yang memiliki koleksi museum terbaik se Asia Tenggara,” katanya.(***)