Memiliki lingkungan yang asri dan tertata dengan rapi serta warga yang kompak, menjadikan Dasawisma Kartika, RW 005 Kompleks Asrama TNI AD Kelurahan Kampung Lapai sebagai salah satu dasawisma berprestasi di Kota Padang. 

Ketua TP-PKK Kota Padang, Genny Hendri Septa bersama Tim penilai Dasawisma Berprestasi Tingkat Kota Padang, saat berkunjung ke Dasawisma Kartika mengaku kagum pada ibu-ibu istri prajurit dan purnawirawanTNI AD ini yang peduli pada kebersihan lingkungan dan kesehatan warga sekitarnya. 

"Dari yel-yel nya saja sudah terlihat kekompakan dan semangat warga di sini. Apalagi melihat lingkungannya, cukup rapi dan asri," ucap Genny usai melakukan peninjauan lapangan didampingi tim penilai, Camat Nanggalo Fuji Astomi, Lurah Kmpung Lapai Wahyudi Edward, Ketua LPM Kampung Lapai Sonny Affandi serta para ketua RW dan RT di kelurahan Kampung Lapai, Rabu (13/9/2023). 

Meski enggan merinci apa saja kelebihan khusus Dasawisma Kartika Kampung Lapai dengan alasan penilaian, namun Genny berharap semoga Dasawisma Kartika menjadi yang terbaik di Kota Padang sehingga nantinya bisa maju mewakili Kota Padang di tingkat Provinsi Sumatera Barat 

"Semoga ya, Dasawisma Kartika jadi yang terbaik di Kota Padang, sehingga bisa mewakili Kota Padang di tingkat provinsi," ucap Genny.

Sementara itu Ketua LPM Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST yang hadir mendampingi tim penilai lapangan Dasawisma Berprestasi, menyakini Dasawisma Kartika akan mampu tampil sebagai yang terbaik di Kota Padang.

"Saya sangat mengapresiasi ibuk-ibuk yang tergabung dalam Dasawisma Kartika. Semangat dan kepeduliannya terhadap lingkungan sangat luar biasa, sehingga lingkungan RW 005 ini terlihat cantik dan rapi. Belum lagi pelaksanaan beberapa program pemerintah, terlihat berjalan cukup baik," ungkap Sonny. 

Seperti diketahui, Dasawisma Kartika yang berlokasi di Gang III, Asrama TNI AS Lapai, memiliki beberapa program yang selalu disosialisasikan pada anggota, seperti menerapkan prilaku hidup sehat dan bersih, melakukan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, memberi ASI eksklusif, Menimbang Balita setiap bulan, menggunakan air bersih, memberantas jentik nyamuk, dan sebagainya. Termasuk menjadikan kawasannya sebagai kawasan bebas asap rokok. (*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasai Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (12/09/23).

Acara ini dihadiri oleh Sekda, Adlisman, Kepala Kejaksaan Dharmasraya, Dodik hermawan, SH, MH. Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah.  Kodim 0310 SSD diwakili Mayor Czi Sarinto. Staf Ahli Bupati dan Asisten, Ketua Aswana Dharma Dharmasraya, dan 52 Wali Nagari Se Dharmasraya.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bahwa dengan RPJM Nagari yang sudah dirumuskan pada bulan Maret lalu, diharapkan menjadi acuan dalam kegiatan selama enam tahun kedepan. Sehinga dapat meningkatkan status IDM nagari masing-masing.

“Alhamdulillah tahun 2023 ini, jumlah nagari mandiri di Kabupaten Dharmasraya meningkat dari 6 menjadi 9 nagari. Selamat saya ucapkan kepada 3 nagari yang telah berhasil meningkatkan status menjadi nagari mandiri yaitu Nagari koto Besar, Nagari Ampalu dan Nagari Sitiung,” kata Bupati.

Sedangkan dua nagari tertinggal di tahun 2022 yakni Nagari Lubuk Besar dan Nagari Banai berkembang. Selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas knerja Wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Dumana nagari se-Kabupaten Dharmasraya berpacu dalam meningkatkan Status Indeks Desa Membangun (IDM). “Kita targetkan 50 persen nagari-nagari di Kabupaten Dharmasraya bisa berstatus nagari mandiri,” kata Bupati lagi.

Selanjutnya, pada bulan Agustus-September ini, serentak dilaksanakan Musrembang Nagari se-Kabupaten Dharmasraya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nagari tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) tahun 2025. 

“Wali nagari agar memperhatikan aturan-aturan dan instruksi yang diberikan pemerintah pusat. Untuk dana desa tahun 2024, sebagaimana amanat Presiden bahwa nagari harus melaksanakan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan TBC, penanggulangan narkoba, penanggulangan stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Pangan dan Operasional pemerintah desa. Kegiatan yang dirumuskan dalam Musrembang nagari benar-benar sesuai prioritas kebutuhan nagari, tidak berdasarkan keinginan pribadi dan kelompok saja,” jelas Bupati lagi.

Sedangkan sambutan Dodik hermawan, SH, MH. Kepala kejaksaan dharmasraya dihadapan wali nagari se dharmasraya berpesan agar bekerja dengan baik dan jujur. "Kata kuncinya sebagai wali nagari atau kepala desa menguasai aturan, kalau tidak tau tanyakan, himpun data yang akurat agar tidak bersentuhan dengan hukum,” ujar Dodik.

Intinya dari Kejari Dharmasraya siap memberikan pembinaan, melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan bidang terkait yang ada di kejaksaan.

Pendirian rumah restoratif justis telah menangani 7 perkara yang selalu mengedepankan peran ninik mamak, tokoh adat, dan pembuka masyarakat lainnya. Kejari memberikan fasilitator dengan mengedepankab peran tokoh- tokoh tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa membawa keperkara hukum.

Terakhir Kajari Mengajak netralitas menghadapi tahun politik, selaku kades atau walnag, selalu menghimbau tolong tidak bekap kegiatan ilegal, seperti tambang ilegal, perambah hutan lindung dll.(elda)

 Calon kuat Rektor UNAND hingga Rabu 13/9-2023 bertepatan dengan Hari Dies Natalis UNAND ke 67 belum ada yng mendaftar ke Panitia Pemilhan Rektor UNAND, why...

Dari penelusuran banyak media di UNAND ternyata baru dua yang mendaftar menjadi Bakal Calon Rektor yaitu: Prof Noviar dan Prof Defriman ...

Dari bisik kedengaran banyak dosen di UNAND diperkirakan sampai 21 September 2023 saat penutupan pendaftaran Bakal Calon Rektor UNAND, nama dibawah ini santer menjadi pembicaraan  para civitas akademika di UNAND.

Mereka yang bakal menjadi Rektor pertama di era status UNAND PTNBH murni tidak lepas dari nama dibawah ini

1. Insannul Kamil, Phd

2. Prof. Fatma Sri Wahyuni

3. Dr. Munzir Busniah

4. Prof. Nursyirwan Effendi

5. Dr. Uyung Gatot Dinata

6. Prof. Reni Mayerni

7. Prof. Herri

8. Prof. Novizar Nazir

9. Dr. Defriman Djafri

10. Dr.Ir. Feri Arlius, MSc. 

Bahkan saat digali kemana arah para dosen banyak yang masih mengunci miliknya, kalangan pendidik intelektual bangsa itu sepertinya jadikan pemilihan rektor UNAND misteri 

Tapi dari pasar gelap Pemilihan Rektor (Pilrek) UNAND 2023 ini ternyata nama Insannul Kamil, Fatma dan Munzir serta  Uyung Gatot dan Herri, termasuk yang punya suara besar di kalangan civitas akademika.

"Tapi, pemilihan dosen, setiap bakal calon harus dapat minimal 30 suara, jika tidak, yang bersangkutan tereliminasi, alias tidak    masuk  Pemilihan Senat  Univeristas, di pemilihan senat, tiga nama teratas diteruskan ke pemilihan Wali Amanat,*ujar Ketua Panitia Pemilihan Rektor Febrin waktu konferensi pers awal satu bukan lebih.

Namun dari sekian calon yang makin mengerucut dan menjadi pengganti Rektor Prof Yuliandri, dari fakta lapangan ada tiga nama Insannul Kamil, Munzir dan Reni serta Fatma

Meski begitu proses masih berlangsung dan syarat Calon Rektor UNAND harus terpenuhi kalau tidak bisa di delete saat proses seleksi administrasi. (***)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumatera Barat (Sumbar ) Supardi mengatakan.Walaupun anggaran

APBD Perubahan Sumbar 2023 Defisit,DPRD tetap berkomitmen untuk mensejahterakan tenaga pendidik.

“Meskipun defisit anggaran untuk menjalankan program-program kerja pemerintah daerah, DPRD Sumbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan SDM dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik,”  Supardi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Senin (11/9/2023)

Menurut Supardi yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya defisit anggaran di antaranya kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), kecilnya dana sharing pemerintah pusat pada pos Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara pembiayaan program kerja daerah cukup besar.

Dijelaskan Supardi, perubahan APBD Sumbar 2023 dalam kondisi tidak bagus karena terdapat defisit anggaran mencapai Rp350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp330 miliar. Kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp650 miliar.

Ini merupakan kondisi yang kurang baik dan merupakan kejadian pertama dari APBD Sumbar. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi DPRD dan Pemprov untuk menyeimbangkan kembali APBD Perubahan Tahun 2023,” ujarnya Supardi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri mengatakan solusi masalah itu yakni dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Jika penerimaan PAD bisa sesuai target yang ditetapkan, maka persoalan defisit bisa teratasi.

Namun, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023, ada kemungkinan target PAD tidak akan tercapai. Hal itu disebabkan target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi.

Ia mengatakan apabila target capaian PAD tidak terealisasi, maka kemungkinan harus ada sejumlah kegiatan harus dicoret meskipun telah direncanakan. Hal itu agar perubahan APBD Sumbar 2023 bisa diseimbangkan dan tidak meninggalkan utang bagi pemerintah daerah. (*/St)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2023 disahkan pada rapat paripurna dewan dengan agenda penetapan APBD- P Sumbar Tahun 2023 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua DPRD  Sumbar Irsyad Syafar saat memimpin rapat mengatakan, Komposisi pendapatan,belanja dan pembayaran daerah daerah yang akan ditampung dalam perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 disepakati.

Pendapatan Daerah sebesar  Pendapatan Daerah sebesar

Rp. 6.511.330.292.731,-

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp. 3.083.412.665.731,-b. Pendapatan Transfer

Rp. 3.412.828.601.000,- Pendapatan Daerah Lain-Lain yang sah sebesar Rp.15.089.026.000,-

 Belanja Daerah sebesar Rp.6.780.609.985.610 yang terdiri atas

a. Belanja Operasi Rp.4.639.089.984.315,38

b. Belanja Modal Rp.1.033.187.075.871

c. Belanja Tak Terduga (BTT)Rp.26.221.591.720

d. Belanja Transfer Rp. 1.082.111.333.704

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.289.279.692.879,38

b. Pengeluaraan Pembiayaan

Rp. 20.000.000.000,-

Untuk menyikapi perkembangan Irsyad Safar menjelaskan, tidak sesuai dengan asumsi KUA, pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2023, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

“Selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang akan menjadi dasar untuk penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,” ujar Irsyad

Menurut Irsyad Syafar, Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah merampungkan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, mulai dari pembahasan pendahuluan Komisi dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

“Perubahan target makro ekonomi yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun 2023, terdapat kondisi yang anomali, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan juga meningkat,” ujar Irsyad Syafar

Lanjut Irsyad Syafar, Kondisi ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan yang belum berkualitas, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

“Target akhir makro ekonomi daerah yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, banyak yang sudah berada di bawah target tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 4.84 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 4.8 % – 5.2 %. Target Tingkat Kemiskinan RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.77 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.62 %,” ujar Irsyad Syafar

Dijelaskan Irsyad Syafar, Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.94 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.70 %. Kondisi ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan dalam RPJMD, oleh karena RPJMD disusun pada masa pandemic covid-19.

“Apabila tidak dilakukan midterm review terhadap target-target RPJMD tersebut, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada lagi semangat yang progresif dari Kepala Daerah untuk membangunan Sumatera Barat, karena target RPJMD nya sudah tercapai pada tahun 2024,” ujar Irsyad

Ditambahkan Irsyad, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, terdapat devisit murni sebesar Rp. 638 M yang disebabkan penurunan target pendapatan sebesar   Rp.304 M dan tidak bisa dipakainya SILPA Tahun 2022.

Dalam pembahasan, antara pendapatan dan belanja daerah dapat di balance-kan Kembali, sehingga tidak ada lagi defisit pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

“Terdapat perbedaan data jumlah kendaraan antara Bapenda dengan Dirlantas Polda Sumbar dan BPS yang cukup besar yang mencapai lebih kurang 1.1 juta unit. hal ini disebabkan tidak dilakukannya up-date secara berkala oleh OPD terkait.

“Untuk perbedaan dari jumlah kendaraan bermotor antara data Bapenda, dengan data Dirlantas Polda Sumbar dan juga data yang dikeluarkan BPS, Badan Anggaran Bersama TAPD, menyepakati untuk dilakukan rapat dengan mengundang kedua instansi tersebut,” ujar Irsyad

Pembahasan pembicaraan tingkat pertama Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menerima hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, untuk dilanjutkan pada tahap penetapan dalam Rapat Paripurna,” ujar Irsyad Syafar.(St)

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin, 11 September 2023, bertempat di ruangan sidang utama Gedung Bundar Sawahan.

Disamping itu, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Walikota Padang.

Rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Rapat paripurna yang dihadiri segenap anggota dewan itu juga dihadiri oleh Wakil Walikota (Wawako) Padang Ekos Albar, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree Algamar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut Perusahaan Umum Daerah, dan undangan lainnya.

Setelah membacakan absen dan menyatakan anggota dewan yang hadir sudah memenuhi kententuan, Ketua DPRD Kota Padang membuka rapat paripurna secara resmi.

Kemudian, Ketua DPRD Kota Padang mempersilahkan Wawako Ekos Albar menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pada kesempatan itu, Wawako Ekos Albar mengatakan, nota keuangan dan Ranperda  tentang perubahan APBD Kota Padang TA 2023 disusun mengacu pada penetapan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 yang telah ditetapkan pada 4 September 2023 lalu.

"Rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2023 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah," sebut Wawako.

Dijelaskannya, untuk pendapatan daerah dan kebijakan umum yang diterapkan adalah dengan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penerimaan tahun lalu dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2023. 

"Selain itu juga mempedomani potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah," jelas Wawako. 

Wawako juga membeberkan, untuk penyesuaian pendapatan daerah pada Perubahan PPAS tahun 2023 tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dimana target semula sebesar Rp 928,65 miliar dirasionalkan menjadi Rp 729,8 miliar berkurang sebanyak Rp 198,7 miliar atau -21,18 persen.

"Selain itu untuk pendapatan transfer juga disesuaikan, yang semula lebih dari Rp 1,637 triliun disesuaikan menjadi Rp 1,680 triliun, bertambah sebesar Rp 42,9 miliar atau 2,62 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula sebesar Rp 3,52 miliar disesuaikan menjadi Rp 3,82 miliar, bertambah sebesar Rp 300 juta atau 8,50 persen," papar Wawako.

"Jadi secara total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp 155,5 miliar atau -6,05 persen dari semula Rp 2,569 triliun menjadi Rp 2,414 triliun," sambung Wawako.

Lebih lanjut Wawako mengatakan, berdasarkan rasionalisasi dan proyeksi pada pendapatan daerah, maka belanja daerah diselaraskan dan dilakukan penyesuaian kembali. Pengalokasian dan perubahan belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk mencapai target belanja yang telah ditetapkan.

Adapun penyesuaian belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2023 meliputi; belanja operasi yang semula sebesar Rp 2,163 triliun dirasionalisasikan menjadi Rp 2,041 triliun, berkurang sebesar Rp 122,4 miliar atau -5,66 persen.

Belanja modal yang semula sebesar Rp 400,47 miliar disesuaikan menjadi Rp 429,81 miliar, bertambah sebesar Rp 29,34 miliar atau 7,33 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula sebesar Rp 13,7 miliar disesuaikan menjadi 11,1 miliar, berkurang sebesar 2,6 miliar rupiah atau -19,18 persen.

"Jadi secara total belanja daerah berkurang sebesar Rp 95,7 miliar atau -3,71 persen dari anggaran semula Rp 2,578 triliun menjadi Rp 2,482 triliun," sebut Wawako.

Terakhir atas nama Pemerintah Kota Padang  Wawako berharap agar Rancangan Perubahan APBD Kota Padang TA 2023 dapat dibahas dan diproses Pemko bersama DPRD Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Kita menyadari apa yang disampaikan ini masih belum sempurna dan masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perlu dibahas lagi secara bersama-sama untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya," pungkas Wawako.

Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024

Setelah itu, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Oleh Walikota Padang yang diwakili Wawako Ekos Albar.

Wawako Ekos Albar menyebut, penyampaian nota keuangan APBD 2024 ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, juga dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan serta rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

"RAPBD yang kami sampaikan ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2024 dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024 yang telah kita sepakati bersama 4 Agustus 2023 yang lalu. Sebagai tindak lanjutnya kali ini kami sampaikan RAPBD 2024 yang insya Allah akan kita bahas bersama pada rapat-rapat dewan selanjutnya," sebutnya.

Ia menjelaskan, dari RAPBD Kota Padang TA 2024, maka pendapatan daerah pada APBD TA 2024 diperkirakan sebesar Rp 2,34 Triliun. 

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 226,86 Miliar atau turun sekitar 8,83 persen.

"Secara rinci pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang direncanakan sebesar 706,83 Miliar. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 550,28 Miliar, retribusi daerah Rp 45,51 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 24,63 Miliar serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 86,4 Miliar," urainya.

Selanjutnya kata Wawako, sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dari pendapatan transfer pada APBD 2024 yang ditargetkan sebesar Rp1,63 Triliun. 

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2024 ditargetkan sebesar Rp 3,52 Miliar. 

"Jadi, pada APBD 2024 ini, belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan rencana penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan upaya mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD 2019-2024. Di samping itu juga mempertimbangkan pemenuhan belanja untuk membiayai kebutuhan konkruen daerah baik urusan wajib, maupun urusan pilihan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat," terang Wawako.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan berbagai  perkembangan dan situasi, maka pada RAPBD 2024 untuk rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,36 Triliun. 

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,57 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 209,51 Miliar atau turun 8,13 persen.

"Kita tentu berharap, pembahasan nota RAPBD 2024 dapat kita jadikan prioritas demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan. Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami banggakan," pungkas Wawako. (*)

Untuk menyempurnakan muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Cagar Budaya dan Permuseuman (PKDCBP),

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar seminar tentang Kebudayaan bersama instansi terkait di ruang sidang utama DPRD Provinsi, senin (11/9/2023).

Pada kesempatan itu,Komisi V menghimpun masukan dari unsur akademisi, tokoh adat, pakar pariwisata hingga kepala museum.

Ketua Tim Pembahas Ranperda PKDCBP Hidayat mengatakan, dengan adanya ranperda nanti diharapkan adanya realisasi anggaran dua persen dari total APBD, untuk penguatan kebudayaan setiap tahun.

“Jika tahun depan bisa direalisasikan sebesar Rp100 miliar , maka diletakan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Sumbar untuk program strategis pelestarian kebudayaan daerah,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat,Ranperda PKDCBP upaya untuk mengobati dan merawat nilai-nilai kebudayaan daerah melawan pola pikir bangga terhadap budaya asing.

Nantinya Dinas Pendidikan Sumbar akan masukan program kurikulum berbasis kearifan lokal dan budaya lokal pada sektor pendidikan formal.Jelasnya

“Hal yang ingin dicapai, agar generasi muda memiliki tanggung jawab hingga paham akan kato nan ampek. Untuk menerapkan ini, mesti ada kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Hidayat.

Hidayat menyebutkan,kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA/SMK, sementara SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu pada satuan pendidikan perlu ada revitalisasi dalam upaya penguatan kebudayaan daerah. Nantinya akan lahir generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti.

“Sementara untuk dinas kebudayaan nantinya memberikan apresiasi terhadap pelaku budaya hingga menginventarisir situs-situs cagar budaya. Dinas pariwisata diharapkan bisa memberikan apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi kreatif,” katanya.

Dijelaskan Hidayat,atraksi kebudayaan salah satu pemicu tingginya tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah. Bercermin pada negara-negara lain festival budaya yang mereka buat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Hidayat Menjelaskan. Ranperda ini juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, seperti maraknya tawuran, narkotika hingga LGBT. Tidak hanya itu seribu lebih masyarakat Sumbar juga hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Belum lagi tingkat perceraian, semua itu butuh sensitivity dari pemerintah daerah, untuk itu perlu dilahirkan Perda PKDCBP.

Sementara itu Staf Khusus Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sihap, mengatakan, penguatan pelestarian kebudayaan harus dimasukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menjalankannya perlu koordinasi lintas sektoral dan tidak bisa diserahkan sendiri pada dinas kebudayaan.

Dia mengatakan, proses pembentukan kebijakan terhadap pelestarian budaya mesti sesuai dengan data, fakta dan ekosistem. “Jadi tidak sesuai selera saja, sehingga tidak ada yang terukur dengan optimal, ” katanya.

Sebagai referensi perlu diadakan dalam muatan Perda tentang Pengelolaan Dana Abadi untuk Insentif Pelaku Seni dan Budaya. “Seperti contoh di Singapura, pemerintah memberikan insentif bagi penggiat budaya yang menyumbangkan karyanya ke museum. Pola itu menjadikan Singapura sebagai daerah yang memiliki koleksi museum terbaik se Asia Tenggara,” katanya.(***)

Harapan Susmayeni (23) untuk memiliki kali palsu sejak tahun 2016 akhirnya terwujud berkat bantuan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Semen Padang. 

Diketahui, Susmayeni harus merelakan kehilangan kaki kanannya serta tangan kirinya akibat kecelakaan kereta api di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, yang terjadi lebih kurang 7 tahun lalu itu.

Saat ditemui di rumahnya yang berada di Jalan Baru, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Selasa (12/9/2023), tampak senyum sumringah penuh semangat terlihat dari wajah perempuan muda tersebut. Sekarang, dia terlihat lebih leluasa berjalan.

"Alhamdulillah, setelah 7 tahun akhirnya saya memiliki kaki palsu. Selama ini saya hanya berjalan dengan melompat dengan kaki kiri untuk beraktivitas kemana-mana. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada UPZ Semen Padang yang telah memberikan bantuan," katanya.

Tidak hanya itu, sejak mendapatkan bantuan kaki palsu, wanita yang disapa Sus itu mengaku sudah bisa membantu orangtuanya seperti menyapu rumah. "Meski tangan kiri saya juga putus akibat kecalakaan itu, tangan kanan saya masih kuat dan bisa menyapu rumah," ujarnya.

Sus juga menceritakan harapannya memiliki kaki palsu terbesit beberapa bulan pasca kecelakaan yang ia alami. Namun, keinginan tersebut terhalang oleh kondisi ekonomi orangtuanya. Karena, sang ayah hanya bekerja sebagai petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah dengan menggunakan bentor. 

Kemudian, sampah yang terkumpul dibawa ke kontainer sampah yang ada dekat rumahnya. Untuk menambah pendapatan keluarga, ayah dan ibunya juga memanfaatkan sampah seperti botol plastik yang ada dalam tumpukan sampah untuk dikumpulkan dan dijual ke pengepul barang bekas dengan harapan, uang yang terkumpul bisa ditabung untuk membeli kaki palsunya.

Setelah orangtuanya memiliki sedikit rezeki berlebih, Sus mencari informasi pembuat kaki palsu di sekitar Kota Padang. Sus kemudian menemukan informasi pembuat kaki palsu di Marketplace Facebook yang berlokasi di Kompleks Polamas, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

"Begitu informasi saya dapat, saya bersama orangtua langsung mendatangi tempat pembuat kaki palsu tersebut dan menanyakan berapa harga kaki palsu yang termurah. Ternyata, harga yang termurah itu Rp7,5 juta. Dan ketika itu uang yang ada masih kurang," ujarnya. 

Karena Sus dan keluarga yang bingung mencari uang tambahan untuk pembelian kaki palsu, pembuat kaki palsu itu kemudian menghubungi UPZ BAZNAS Semen Padang lewat handphone, dan menyampaikan bahwa ada warga kurang mampu yang tinggal di kawasan Jalan Baru, Indarung, membutuhkan kaki palsu.

"Pihak dari UPZ BAZNAS Semen Padang yang menerima laporan itu, langsung menemui saya dan orangtua, serta penjual kaki palsu untuk memesan kaki palsu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia sekali punya kaki palsu. Terima kasih UPZ Semen Padang yang telah membantu kaki palsu untuk saya," ujarnya.

Sementara itu, Ibu kandung Sus bernama Aniwati juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada UPZ Baznas Semen Padang. "Kami atas nama orangtua mengucapkan terimakasih kepada UPZ Baznas Semen Padang. Kini Sus tidak kepayahan lagi untuk berjalan," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan bantuan kaki palsu yang kami berikan itu, Susmayeni bisa bangkit dan mulai menata kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat dan teruslah meningkatkan kepercayaan diri. Jangan pernah merasa minder meskipun memiliki kekurangan," kata Buya Mafril.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengapresiasi UPZ BAZNAS Semen Padang yang telah memberikan bantuan kaki palsu kepada Susmayeni.

"Kami apresiasi UPZ Baznas PT Semen Padang yang telah menyalurkan zakat kepada penerima manfaat secara tepat sasaran, terarah dan terukur," kata Iskandar.

Kepala Operasional Pelaksana Harian UPZ BAZNAS Semen Padang Mafril berharap agar Susmayeni yang mendapat bantuan kaki palsu bisa bangkit secepatnya, serta makin percaya diri untuk melakukan berbagai aktivitas. 

Ia menyampaikan bahwa itu merupakan bagian dari Program Peduli Kesehatan. Untuk sumber bantuan ini, berasal dari dana zakat karyawan PT Semen Padang yang dikumpulkan dan dikelola oleh UPZ BAZNAS Semen Padang.

"Untuk itu, kami juga titip pesan agar Susmayeni dan keluarganya juga mendoakan Semen Padang dan karyawannya agar semakin sukses dan sehat selalu, supaya bisa terus memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu melalui UPZ Semen Padang," ujarnya.(*)

Sebagai anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra Boby Rustam menggelar reses III tahun 2023 di daerah pemilihan Padang IV, yaitu Padang Selatan dan Padang Timur pada tanggal 5-9 September 2023.

Beragam aspirasi warga diterima Boby Rustam melalui reses tersebut. Mulai dari keluhan soal pelanggaran izin bangunan hingga aspirasi pembangunan seperti hibah bansos, bantuan UMKM, dan lain sebagainya.

Misalnya di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, warga mengeluhkan pelanggaran izin rumah kos menjadi hotel.

"Izinnya rumah kos dua lantai, setelah itu berubah menjadi hotel. Kini menjadi hotel tiga lantai," cakapnya.

Akibatnya, jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Padang tersebut, rumah warga rusak parah oleh hotel tersebut. 

Setidaknya, kata Boby ada 5 rumah yang terdampak, yaitu rumah milik Hildawilza, Asril Hasan, Kasmini, Aryanto dan Bude Karti

"Ini laporan warga di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur yang saya terima saat reses kemaren," kata Boby.

Warga berharap ke Boby untuk memfasilitasi persoalan tersebut di lemaba dewan dan dinas terkait.

Langkah awal yang dilakukan Boby Rustam adalah berkoordinasi dengan Lurah Sawahan, Kasi Trantib Kecamatan Padang Timur dan Camat Padang Timur.

Tak hanya itu, Boby juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPr Kota Padang Tri Handoyo terkait perizinan bangunan tersebut.

Ia juga akan berkonsultasi dengan Ketua DPRD Kota Padang agar persoalan itu menjadi perhatian DPRD Kota Padang secara kelembagaan.

"Saya akan konstultasi dulu dengan ketua DPRD agar persoalan ini dapat dilesaikan dengan mekanisme hearing. Kita undang pemilik hotel dan perwakilan warga, RT, RW, Lurah, Camat, Satpol PP, dan instasi teknis lainnya," ujar Boby.

Selain itu, di Sawahan, warga juga mengeluhkan sistim drainase yang tidak berfungsi.

"Akibatnya, jika hujan sedikit saja, maka rumah warga kebanjiran. Ini harus segera kita carikan solusinya," cakapnya.

Disamping di Sawahan, Boby juga rese di Kelurahan Gantiang Padang Timur dan Kelurahan Subarang Padang Padang Selatan.

Di Subarang Padang, kata Boby, warga mengeluhkan pelayanan kantor di kelurahan.

"Misalnya saat pengurusan surat-surat yang diperlukan warga, seperti SKTM," ujarnya. (*)

Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) melanjutkan kegiatan positif demi menebarkan manfaat kepada masyarakat secara langsung.

Kali ini, para pemuda yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 itu mengadakan kegiatan OMG Sumbar Peningkatan UMKM.

Koordinator Wilayah OMG Sumatera Barat Muhammad Fajri mengatakan dalam kegiatan itu mereka memberikan bantuan kepada kelompok UMKM Batik Bukittinggi yang bernama “Kampoeng Batik Sarumba Kota Bukittinggi"

Pemberian bantuan itu diadakan langsung di Jalan Bagindo Aziz Chan, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumbar, Senin (11/9).

Total ada puluhan warga dan pelaku UMKM batik yang menerima bantuan dari sukarelawan pendukung Ganjar.

"Pemberian bantuan kepada "Kampoeng Batik Sarumba” adalah bentuk kepedulian OMG Sumbar yang selalu mendukung peningkatan UMKM, apalagi kelompok batik ini lahir dari per orangan," ujar dia dalam siaran persnya.

Pria yang karib disapa Aji itu menuturkan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya sangat terinspirasi sosok Ganjar Pranowo, yang selama memimpin Jawa Tengah sangat peduli dengan UMKM.

Dia pun berharap program Ganjar tersebut bisa diterapkan secara nasional ketika sosok pemimpin berambut putih itu menjadi Presiden Indonesia.

"Beliau selalu peduli terhadap masyarakat, juga selalu peduli terhadap kelompok UMKM yang ada di Jawa Tengah," ujar dia.

"Sering kami lihat di media bahwasanya Bapak Ganjar terjun ke masyarakat melihat serta mengamati dan juga memberikan ruang kepada mereka yang membangun UMKM," imbuh Aji.

Ridwan, salah satu perwakilan kelompok Kampoeng Batik Sarumba Bukittingi pun menyampaikan banyak terima kasih kepada OMG Sumatera Barat,.

"Terima kasih karena sudah memberikan bantuan kepada kami, semoga kegiatan OMG lancar ke depannya, serta Bapak Ganjar terpilih menjadi Presiden Indonesia," ujar dia. (*)

Anggota DPRD Kota Padang Yandri, S. Pd, M. Pd., mengajak masyarakat Kuranji untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

"Kalau tidak kita yang merubah nasib kita, siapa lagi," kata Yandri saat reses di Masjid al Jadid Karanggantiang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 8 September 2023.

"Allah tidak akan merubah nasib (seseorang) suatu kaum apabila ia tidak ingin atau mau merubah nasibnya sendiri," cakap Yandri sembari mengutip QS. Ar-Radu' ayat 11.

Yandri mengatakan, dirinya juga akan menggelar festival silat tradisi dan pelatihan antinarkoba, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023.

Beberapa bantuan yang telah digelontorkan Yandri di daerah tersebut diantaranya bedah rumah, bantuan bagi kelompok pemelihata sapi, bantuan sosial bagi warga yang masuk DTKS, UMKM dan lainnya.

"Nanti kita juga akan menggelontorkan bantuan untuk pelatihan merias dan bantuan modalnya. Pelatihan kecantikan akan kami gelar bulan 11 ini, syarat punya DTKS dan PKH. Dilatih sehari penuh selama 4 hari. Total pesertanya 400 orang," cakapnya.

Setelah pelatihan itu, kata Yandri, peserta dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha.

"Bagi bapak/ibu yang ingin mendapatkan bantuan modal dari pemerintah melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) saya selaku anggota dewan, silahkan setelah pelatihan kecantikan atau merias itu mengurus NIB. Januari 2024, temui saya. Saya menganggarkan Rp250 juta untuk itu," cakapnya.

Sebelumnya, Tokoh Masyarakat Firman mengatakan, Yandri telah banyak berbuat untuk masyarakat di daerah tersebut.

"Seperti bantuan bedah rumah, bantuan bagi kelompok pemelihara sapi, bantuan sosial, UMKM, dan pembangunan lingkungan," katanya.

Disisi lain, Kasi Trantib Kecamatan Kuranji Ricky mengapresiasi Yandri yang menggelar Reses di Masjid al-Jadid.

"Terimakasih kepada Pak Yandri yang telah melaksanakan reses di daerah ini. Kami juga mengapresiasi Pak Yandri yang telah memperjuangkan aspirasi warga kami," katanya. 

Pada kempatan itu, Nelvi, salah seorang warga menyampaikan keluhan kepada Yandri terkait sistem zonasi penerimaan siswa baru.

Disamping itu, warga lainnya Fitri Monalisa mengeluhkan namanya masuk DTKS, namun tidak mendapat bantuan pemerintah selama ini.

Reses itu sendiri itu diikuti oleh ratusan masyarakat, ninik mamak, tokoh pemuda, bundo kanduang dan tokoh masyarakat. Juga tampak hadir Lurah Ampang dan Lurah Lubuk Lintah. (*)

Reses anggota DPRD Kota Padang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dasman di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam (BKD) Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam, 8 September 2023, berjalan dengan sukses dan meriah.

Reses yang dihadiri ratusan warga, tokoh masyarakat, ninik mamak dan bundo kanduang Binuang Kampuang Dalam tersebut dimeriahkan oleh hiburan tradisional Minang, yaitu KIM.

Bahkan, reses Dasman tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPC PPP Kota Padang Nikki Lauda Hariyona dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang saat ini merupakan calon anggota DPRD Kota Padang dari PPP di daerah pemilihan Kota Padang 6 (Kecamatan Nanggalo, Padang Utara, dan Padang Barat).

Pada kesempatan tersebut, Dasman mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya merupakan penyambung lidah rakyat di DPRD Kota Padang.

"Reses ini merupakan upaya kami sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah ini," kata Dasman yang kini maju di dapil 3, yaitu Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan.

Sebagai putra daerah, Dasman mengatakan, dirinya memiliki kewajiban untuk memajukan Kecamatan Pauh.

Ini dibuktikan dengan program-program pembangunan yang didanai melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dirinya sebagai anggota dewan.

"Ada bantuan sosial, bantuan UMKM, jalan lingkungan, dan ekonomi produktif. Baru-baru ini juga kita laksanakan festival seni Pauh Bagalanggang," katanya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengapresiasi antusiasnya warga Pauh menghadiri reses tersebut.

"Ini membuktikan, mamak kito, Dasman, lekat tangannya betul-betul dirasakan masyarakat Pauh. Apalagi, mamak kito ini merupakan caleg unggulan di Pemilu 2024," katanya.

Wahyu Iramana Putra mengimbau warga agar jangan terbujuk rayu politik uang dan serangan fajar.

"Saya yakin, warga kita sudah cerdas dalam berpolitik, bisa membedakan mana yang layak dipilih di Pemilu 2024, mana yang sekedar diambil uang serangan fajarnya saja," cakap Wahyu.

Yakin lah, kata Wahyu, caleg yang melancarkan serangan fajar saat pemilihan umum, maka ketika dia terpilih, dia tidak lagi memikirkan rakyat, tapi memikirkan bagaimana caranya mengembalikan modal besar yang sudah dia keluarkan. 

Sementara itu, Nikki Lauda Hariyona, Ketua DPC PPP Kota Padang dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di dapil Sumbar 1 (Kota Padang) mengajak semua kader PPP kompak dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Mari kita kompak dan saling bahu membahu. Terutama para caleg, harus memperlihatkan ke kompakan kepada masyarakat," katanya.

Seperti yang ditunjukan Firdaus dan Wahyu Iramana Putra, sama-sama caleg PPP di dapil Kota Padang 6, selalu kompak dan sama-sama hadir pada acara reses Dasman.

"Caleg harus kompak dan bersatu dalam kebersamaan demi meraih kemenangan di Pemilu 2024, contoh Pak Wahyu dan Pak Firdaus. Jangan saling jegal menjegal, karena itu akan merugikan umat dan partai serta menimbulkan perpecahan," cakapnya.

Sebagaimana diketahui, jelasnya lagi, Wahyu Iramana Putra merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Golkar.

"Pak Wahyu ini, hijrah ke PPP. Kembali ke rumah Allah, Ka'bah. Dulu beliu adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta diperpanjang sampai 2021," terangnya. (*)